PengawasPemilihanUmumKecamatan,PanitiaPengawasPemilihanUmumKelurahan/Desa,PanitiaPengawasPemilihanUmumLuarNegeri,danPengawasTempatPemungutanSuara.

BadanPengawasPemilihanUmum.

Menyatakan TerdakwaBambangUmafagurS.Sos alias Bambangtersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemilihan;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) bulandandendasejumlah Rp.2.000.000.- (duajuta rupiah) denganketentuanapabiladendatersebuttidakdibayardigantidenganpidanakurunganselama 3 (tiga) bulan; 3.

PengawasPemilihanUmumKecamatan,PanitiaPengawasPemilihanUmumKelurahan/Desa,PanitiaPengawasPemilihanUmumLuarNegeri,danPengawasTempatPemungutanSuara.

BadanPengawasPemilihanUmum.

Menyatakan Terdakwa HASAN SIBELA Alias ACANG di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemilihan;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan dan denda sejumlah Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; 3.

• 1. DALAM PENUNDAAN ; -----------------------------------------------------------------------

Menolak permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sungelabak Kecamatan Karanggeneng Kabupaten

Lamongan Nomor : 04/005/PPKDS/S.P.

Menyatakan Terdakwa Fahri Yamin alias Fahri tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemilihan, sebagaimana dakwaan tunggal ;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan, dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dengan perintah Hakim terdakwa sebelum lewat masa percobaan selama 6 (Enam) Bulan melakukan perbuatan yang dapat dihukum ; 3.

Menyatakan Terdakwa M.GAZALI AMBAR alias GAZALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 187A ayat (1) Jo Pasal 73 ayat (4) Undang Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 1 Tahun 2014 ;2.

Menyatakan Terdakwa Juma Tuahuns Alias Juma tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemilihan, sebagaimana dakwaan tunggal ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dengan perintah Hakim terdakwa sebelum lewat masa percobaan selama 3 (Tiga) Bulan melakukan perbuatan yang dapat dihukum ; 3.

HANAFI S.Ip alias Iron tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemilihan, sebagaimana Dakwaan Tunggal ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dengan perintah Hakim terdakwa sebelum lewat masa percobaan selama 3 (Tiga) Bulan melakukan perbuatan yang dapat dihukum ; 3.

Menyatakan Terdakwa NASRA SAHIDI alias IBU NASRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 187A ayat (1) Jo Pasal 73 ayat (4) Undang Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 1 Tahun 2014 ;2.

ROHADI mewakili Daerah Pemilihan Batu Bara 2.

3.000.000,-(TIGAJUTARUPIAH),denganketentuanapabiladendatersebuttidakdibayar,makadigantidenganpidanakurunganselama1(SATU)BULAN;

3.Menyatakanbarangbuktiberupa:

1. 2(dua)lembarprintfotosdr.ChairilAnwarS.StBinM.AnwarL.terlibatdalamkampanyePartaiPolitikPKSyangdiketahuiolehPanitiaPengawasPemilihan

Sekretaris Daerah Kota Depok kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kota Depok, nomor 978/515-Pem, tanggal 22 Mei 2015, perihal Pencairan Dana Hibah untuk Kegiatan Pilkada 2015 tahap I;

>Nota Dinas Nomor 231/ND/ULP/XI/2015 dari Ketua ULP KPU Kota Depok kepada Pokja ULP KPU Kota Depok, tanggal 03 November 2015, perihal Permohonan Pelelangan Debat Terbuka Pasangan Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015;

dilegalisir sesuai aslinya surat No: 547/KPU-Kota-011.329181/XI/2015 tanggal 18 November 2015 yang ditandatangani Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Titik Nurhayati kepada Calon Wakil Walikota Depok Babai Suhaimi, SE perihal Undangan terkait Debat Publik/Terbuka Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015;

Juli 2022 (legalisir)

LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP) dan BAB V. LEMBAR DATA
KUALIFIKASI (LDK);
Seluruhnya dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Ir. PRIHYONO AL PRIYANTO;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalan tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

190.5 (Lima) Lembar surat Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 10/PL.020/ULP.BKP KPG/SKP.ENDE/2019. Di Hasilkan Oleh Server Pada 26 Agustus 2019 16.14 -LPSE Kementrian Pertanian.

191.15(Lima Belas) Lembar surat SUMMARY REPORT Di Hasilkan Oleh Server Pada 4 Desember 2021 09.24 WIB -LPSE Kementrian Pertanian.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6.

/UKPBJ/UP-BPBD/IV/2022 Tanggal 08 April 2022;
138. 1 (satu) buah surat Penyampaian Hasil Proses Pemilihan Nomr: 005.17/UKPBJ/LAP-BPBD/IV/2022 Tanggal 13 April 2022;
139. 1 (satu) buah Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) Tahun Anggaran 2022;
140. 1 (satu) buah Dokumen Addendum Dokumen Pemilihan Nomor: 005.4a/UKPBJ/DP-BPBD/IV/2022 Tanggal 01 April 2022;
141. 1 (satu) buah Dokumen Pemilihan

190.5 (Lima) Lembar surat Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 10/PL.020/ULP.BKP KPG/SKP.ENDE/2019. Di Hasilkan Oleh Server Pada 26 Agustus 2019 16.14 -LPSE Kementrian Pertanian.

191.15(Lima Belas) Lembar surat SUMMARY REPORT Di Hasilkan Oleh Server Pada 4 Desember 2021 09.24 WIB -LPSE Kementrian Pertanian.

Masturi dalam pembayaran honorarium kelompok kerja pemeriksaan kesehatan pasangan calon pemilihan serentak tahun 2020, bulan September 2020 untuk 7 orang penerima pada KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Daftar pembayaran terlampir, tanggal 28 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp.9.300.000.

Masturi dalam pembayaran honorarium kelompok kerja kehumasan, media center, dan pelayanan informasi pemilihan serentak tahun 2020, bulan Agustus 2020 untuk 9 orang penerima pada KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Daftar pembayaran terlampir. Tanggal 28 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp. 12.300.000.

Masturi dalam pembayaran honorarium kelompok kerja pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara pemilihan serentak tahun 2020, bulan November 2020 untuk 16 orang penerima pada KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Daftar pembayaran terlampir. Tanggal 28 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp. 21.800.000.

Masturi dalam pembayaran honorarium kelompok kerja pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara pemilihan serentak tahun 2020, bulan Desember 2020 untuk 17 orang penerima pada KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Daftar pembayaran terlampir. Tanggal 28 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp. 23.000.000.

Masturi dalam pembayaran honorarium kelompok kerja pelaksanaan rekapitulasi dan penetapan pasangan calon pemilihan serentak tahun 2020, bulan November 2020 untuk 12 orang penerima pada KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Daftar pembayaran terlampir. Tanggal 28 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp.17.000.000.