Ditemukan 33 data
8 — 6
Bahwa selain itu Tergugat tidak jujur dalam menjalankan usahabersama, tidak ada pembukuan yang jelas tentang pengeluan danpemasukan uang hasill usaha bersama, sehingga secara tibatibaada orang lain yang menagih hutang kerumah, tanpasepengetahuan Penggugat, hal tersebut membuat Penggugat tidakdihargai sebagai seorang isteri dalam rumah tangga;6.
35 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Untuk UangMuka Kerja Kegiatan Fasilitasi pasar Tradisional sebesar Rp3.845.250,00 (tigajuta delapan ratus empat puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) beserta :e Asli SP2D No: 943844N/016/110 Tahun Anggaran 2009tanggal 09 Desember 2009 tentang Pembayaran TambahanUang Persediaan Untuk Uang Muka Kerja KegiatanFasilitasi pasar Tradisional sebesar Rp3.845.250,00 (tigajuta delapan ratus empat puluh lima ribu dua ratus limapuluh rupiah) beserta SPM tanggal 05 Desember 2009 ;e Kuitansi dan bukti pengeluan
Untuk UangMuka Kerja Kegiatan Fasilitasi pasar Tradisional sebesar Rp3.845.250,00 (tigajuta delapan ratus empat puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) beserta :e Asli SP2D No: 943844N/016/110 Tahun Anggaran 2009 tanggal 09Desember 2009 tentang Pembayaran Tambahan Uang PersediaanUntuk Uang Muka Kerja Kegiatan Fasilitasi pasar Tradisionalsebesar Rp3.845.250,00 (tiga juta delapan ratus empat puluh limaribu dua ratus lima puluh rupiah) beserta SPM tanggal 05 Desember2009 ;e Kuitansi dan bukti pengeluan
No. 1030 K/Pid.Sus/201356juta delapan ratus empat puluh lima ribu dua ratus limapuluh rupiah) beserta SPM tanggal 05 Desember 2009 ;Kuitansi dan bukti pengeluan serta SSP ;7.
No. 1030 K/Pid.Sus/201397Fasilitasi pasar Tradisional sebesar Rp3.845.250,00 (tigajuta delapan ratus empat puluh lima ribu dua ratus limapuluh rupiah) beserta SPM tanggal 05 Desember 2009 ;e Kuitansi dan bukti pengeluan serta SSP ;7.
14 — 7
Adapunpertanyaanpertanyaan atau tuntutan termohon selaku istri daripemohon yang berkaitan dengan masalah nafkah, seharusnyadianggap suatu hal yang wajar atau dijadikan pemicu semangatmencari nafkah dan bukan dijadikan alasan untuk berselingkuh yangtentunya malah menambah pengeluan Pemohon.3.
68 — 21
Asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor 01/SPP/2009 Tanggal 03 Desember2009 untuk Pembayaran Tambahan Uang Persediaan Untuk Uang Muka KerjaKegiatan Fasilitasi pasar Tradisional sebesar Rp.3.845.250, beserta :Asli SP2D No: 943844N/016/110 Tahun Anggaran 2009tanggal 09 Desember 2009 tentang Pembayaran TambahanUang Persediaan Untuk Uang Muka Kerja Kegiatan Fasilitasipasar Tradisional sebesar Rp.3.845.250, beserta SPM tanggal05 Desember 2009;Kuitansi dan bukti pengeluan serta SSP;7.
Asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor 01/SPP/2009 Tanggal03 Desember 2009 untuk Pembayaran Tambahan UangPersediaan Untuk Uang Muka Kerja Kegiatan Fasilitasi pasarTradisional sebesar Rp.3.845.250, beserta :e Asli SP2D No: 943844N/016/110 Tahun Anggaran 2009 tanggal09 Desember 2009 tentang Pembayaran Tambahan UangPersediaan Untuk Uang Muka Kerja Kegiatan Fasilitasi pasarTradisional sebesar Rp.3.845.250, beserta SPM tanggal 05Desember 2009;e Kuitansi dan bukti pengeluan serta SSP;7.
ENDANG DWI RAHAYU,SH
Terdakwa:
YUDI AFRIZAL Bin BACHTIAR
44 — 7
ARIFIN dengan nominal sebesar Rp 200.000,-;
- Bukti pengeluran tertanggal 6 September 2017 untuk pengeluaran pembayaran sewa mobil Avanza AG-1169-VS agtas nama BAYU YUSHA sebesar Rp 5.500.000,-;
- Bukti pengeluan pembayaran BBM mobil Toyota AvanzaAG-447-VJ sebesar Rp 1.564.475,-;
- Surat Nomor : HK.02.03/PPJBH-SK/V.30/003 tanggal 30 Mei 2017 Perihal Persetujuan Mobilisasi Personil An.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : Yan Ervina, SH
204 — 50
DKIBarat saksi MEYLIANTI SETIAWAN mengadakan rapat yang dihadiri olehTerdakwa selaku pihak yang akan mengurus pengeluan barang impor dariPelabuhan Tanjung Emas Semarang Jawa Tengah dan saksi JUNARDI selakupemilik barang impor. Dalam rapat tersebut disepakati untuk membayar biayaPemberitahuan Impor Barang (PIB) sejumlah Rp.115.000.000, (Seratus lima belasjuta rupiah) perkontainer.
WAHYUDI KUOSO, SH., MH
Terdakwa:
Sulaiman Bin Hasbi
96 — 28
Menyetujui pengeluan atas kegiatan yang ditetapkan dalamAPBG Gampong;e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atasbeban APBG Gampong.3. Geuchikk dalam melaksanakan oleh pengelolaan keuangangampong di bantu oleh PTPKG.4. PTPKG adalah perangkan gampong yang terdiri dari :a. Sekretaris gampongb. Kepala Urusanc. Bendahara5. Geusyik Menetapkan PTPKG dengan keputusan Geusyik.Bahwa Regulasi penggunaan dana Gampong pada tahun 2017 untukgamponggampong di Kab.
Menyetujul pengeluan atas kegiatan yang ditetapkan dalamAPBG Gampong;e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atasbeban APBG Gampong;3. Geuchikk dalam melaksanakan oleh pengelolaan keuangangampong di bantu oleh PTPKG.4. PTPKG adalah perangkan gampong yang terdiri dari :a. Sekretaris gampong;b. Kepala Urusan;c. Bendahara;5. Geusyik Menetapkan PTPKG dengan keputusan Geusyik.Bahwa Regulasi penggunaan dana Gampong pada tahun 2017 untukgamponggampong di Kab.
63 — 9
milyarlima ratus juta rupiah) dengan pemeriksaan tersebut tapi saat itu teerdakwa Erifalmengatakan untuk kebutuhan yang sangat mendesak;Bahwa waktu itu Surat Permintaan Membayar (SPM) tersebut saksi tanda tangani;Bahwa pada saat itu terdakwa Erifal menyerahkan Surat Permintaan Membayar(SPM), kepada saksi untuk saksi tanda tanganiBahwa dari Rp. 3.200.000.000, (tiga milyar dua ratus juta rupiah) tersebut yangdicaikan hanya sebesar Rp. 1.500.000.000, (satu milyar lima ratus juta rupiah);Bahwa setiap pengeluan
bertanggungjawab terhadap pencairan danaRp. 1.500.000.000, (satu milyar lima ratus juta rupiah) itu adalah Kuasa PenggunaAnggaran dan saksi tidak tahu, hubungan pencairan dana Rp. 1.500.000.000, (satu milyarlima ratus juta rupiah) dengan pemeriksaan tersebut tapi saat itu teerdakwa Erifalmengatakan untuk kebutuhan yang sangat mendesak dan dari Rp. 3.200.000.000, (tigamilyar dua ratus juta rupiah) tersebut yang dicaikan hanya sebesar Rp. 1.500.000.000,(satu milyar lima ratus juta rupiah) dan setiap pengeluan
Terbanding/Terdakwa : HIDAYAT Als. DAYAT Bin BASRANSYAH
93 — 34
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan daerahHonor Panitia pelaksana kegiatan Jasa Pelayanan Kesehatan yang berasaldari dana Kapitasi BPJS dan Non Kapitasi pada 3 Puskesmas dan 1Labkesda.Berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan KerugianKeuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : SR827/PW17/5/2015 tanggal 30 Desember 2015 bahwa terdapat penyimpangandalam pengelolaan keuangan oleh Bendahara Pengeluan
Pembanding/Penggugat II : NOOR SEHAN Diwakili Oleh : SUTRISNO, S.H., M.H
Pembanding/Penggugat III : MUCHLISAH Diwakili Oleh : SUTRISNO, S.H., M.H
Pembanding/Penggugat IV : TRI MULYONO HADI SUCIPTO Diwakili Oleh : SUTRISNO, S.H., M.H
Pembanding/Penggugat V : HASWA SAMITA Diwakili Oleh : SUTRISNO, S.H., M.H
Terbanding/Tergugat I : NUR INDRIANI, SE
Terbanding/Tergugat II : Republik Indonesia cq. Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementrian Perhubungan Indonesia, cq. Kepala Syahbandar Otoritas Pelabuhan Samarinda
Terbanding/Tergugat III : Negara Republik Indonesia cq. Pemerintah Republik Indonesia cq. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, cq. Walikota Samarinda,
Terbanding/Tergugat IV : Negara Republik Indonesia cq. Pemerintah Republik Indonesia cq. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, cq. Walikota Samarinda, Cq. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda
Terbanding/Tergugat V : Negara Republik Indonesi
59 — 23
Total Semua pengeluan Rp104.480.000,00 19.
109 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hak atas dana rehabilitasi yang dibayarkan kepada PenggugatRekonvensi sebesar = jumlah karyawan x Rp10,000,000,00 atau =4.200 x Rp10.000.000,00 atau berjumlah sebesar Rp. 42 miliar,ditambah dana kerugian akibat pengeluan biaya pengacara danakomodasi ke Jakarta sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapanpuluh juta rupiah) atau totalnya berjumlah = Rp42.180.000.000,00(empat puluh dua miliar seratus delapan puluh juta rupiah);Hak atas upah yang dibayaran setiap tanggal 25 setiap bulannyasebesar Rp7.549.200,00
SISWANDI, SH
Terdakwa:
OBEDNEGO SONDA, ST alias OBED
81 — 47
untuk proses pencairan dilakukan denganmenggunakan CEK, yang di tandatangani oleh Kepala Dinas dan Bendahara Pengeluaran, selaku pejabat pemegang specimen tanda tangan yang telah di masukkan/daftarkan pada Bank Sulselbar CabangMakale.Bahwa terkait dengan proses pengajuan permintaan anggaran sudahsesual dengan mekanisme/prosedur atau langkahlangkah tersebut diatas.Bahwa Terdakwa telah menyalahi atau melanggar aturanaturan yangada, oleh karena mengenai Proses Penarikan uang dari RekeningBendaharan pengeluan
65 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 153/B/PK/Pjk/2016contoh tersebut menunjukkan bahwa Pemohon Banding melakukankegiatan isolasi ganoderma yang berhubungan dengan kegiatan usahaPemohon Banding;Bahwa dari buktibukti yang disampaikan Pemohon Banding dalam sidangdiketahui bahwa pengeluaran tersebut terkait dengan pemakaian material;Bahwa pengeluaran tersebut merupakan pengeluan Lainlain yakni biayayang berkaitan dengan weeding tetapi diskripsi biaya tersebut tidak adadalam item weeding, termasuk juga di dalammnya biaya transport
110 — 28
Rp. 3.200.000.000, (tiga milyar dua ratus juta rupiah) tersebutyang dicaikan hanya sebesar Rp. 1.500.000.000, (satu milyar lima ratus jutarupiah);Bahwa setiap pengeluan uang di Bagian Umum itu ada dilakukan pemeriksaandan yang melakukan pemeriksaan itu saksi sendiri;Bahwa Pencairan uang Rp. 1.500.000.000, (satu milyar lima ratus juta rupiah)itu, Bendahara Pengeluaran tidak ada melaporkannya kepada saksi, biasanya itudilaporkan hanya kepada Pengguna Anggaran (PA)Putusan Nomor. 21/Pid.Pus/TPK/2014.
102 — 54
Pelangi Indah Cannindoyang suadh ditebus oleh Saksi9 karena pengeluan limbah besi ersebut mengalamnimasdah.4. Bahwa Saksi mengetahui Saksi9 menebus DO limbah besi plongan dai PT.Pelangi Indah Cannindo sebanyak 300.000 (ga raus ribu) kilogram dan Seksi fidak tahupasi haga yang dibayakan untuk limbah besi tersebut tapi seinga Saksi hagaperkilonya lebih kurang Rp. 3.300, (iga ribu tiga ratus rupiah).5. Bahwa yang berhak menebus DO limbah besi plongan dai PT.
71 — 16
Bukti Kas Pengeluan Nomor BKP : 3/BKP/2011 untuk Pembayaran Pembelian materai Rp. 3000 dengan lampiran Nota Pembelian dari Foto copy percetakan Kurnia Gedung Ram.105. Buku Rekapitulasi Pengeluaran Belanja Kawat/Faksimile/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit berisi antara lain :a. Bukti Kas Pengeluaran Nomor BKP : 4/BKP/2011 untuk Pembayaran Pembelian alat internet dengan lampiran surat dari PPTK Paryanto S.Pd.
Erwin Soni, Unik Widiarti, Dewi Purwaningsih, RonalErwanda, Arif Ariyanto.102 Buku Rekapitulasi Pengeluaran Belanja Jasa Konsultasi Manajemen BulanDesember 2011.103 Buku Rekapitulasi Pengeluaran Uang lembur PNS104 Buku Rekapitulasi Pengeluaran Belanja Perangko, Materai dan Benda Poslainnya yang berisi antara lain :a Bukti Kas Pengeluaran Nomor BKP : 2/BKP/2011 untukPembayaran Pembelian materai Rp. 6000 dengan lampiran NotaPembelian dari Foto copy percetakan Nusantara Pasar Brabasanb Bukti Kas Pengeluan
Erwin Soni, Unik Widiarti, Dewi Purwaningsih, RonalErwanda, Arif Ariyanto.102 Buku Rekapitulasi Pengeluaran Belanja Jasa Konsultasi Manajemen BulanDesember 2011.103 Buku Rekapitulasi Pengeluaran Uang lembur PNS104 Buku Rekapitulasi Pengeluaran Belanja Perangko, Materai dan Benda Poslainnya yang berisi antara lain :a Bukti Kas Pengeluaran Nomor BKP : 2/BKP/2011 untuk PembayaranPembelian materai Rp. 6000 dengan lampiran Nota Pembelian dari Foto copypercetakan Nusantara Pasar Brabasanb Bukti Kas Pengeluan
114 — 40
Hak atas dana rehabilitasi yang dibayarkan kepada PenggugatRekonvensi sebesar = jumlah karyawan x Rp. 10,000,000, atau = 4.200x Rp. 10.000.000, atau berjumlah sebesar Rp. 42 miliar, ditambah danakerugian akibat pengeluan biaya pengacara dan akomodasi ke Jakartasebesar Rp. 180.000.000, (seratus delapan puluh juta rupiah) atautotalnya berjumlah = Rp. 42.180.000.000, (empat puluh dua miliarseratus delapan puluh juta rupiah);f.
103 — 19
HARUN RONI sendiri, permintaan tersebutdiberikan tanpa disertai kwitansi pengeluaran;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, pengeluan tersebutkemudian dicatat oleh saksi HAMZAH LUBIS, S. IP, bin A. HARUN RONI dalam bukucatatan pengeluaran pribadi milik saksi HAMZAH LUBIS, S. IP, bin A. HARUN RONI yangbukan merupakan buku catatan keuangan resmi yang seharusnya dicatat saksi HAMZAHLUBIS, S. IP, bin A.
263 — 125
Selaku Bendahara Pengeluan adalah Aprilia Johike Dechrisy(Terdakwa Sendiri);Bahwa dasar Terdakwa sebagai Bendahara adalah Keputusan BupatiHalmahera Barat Nomor:44/KPTS/I/2017, tanggal 12 Januari 2017 TentangPenunjukan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Dinas Kepemudaandan Olahraga Kab.
114 — 45
Mencatat seluruh penerimaan dan pengeluan berdasarkan SP2Dserta buktibukti pengeluaran yang sah secara tertio dan teraturdalam Buku Kas Pengeluaran dan bukubuku register lainnyasesuai dengan Keperluan.4. Menghimpun seluruh buktibukti penerimaan dan pengeluaranserta dokumendokumen lainnya yang berhubungan denganuang yang ada dalam kepengurusannya secara tertiob danteratur.5.