M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa PERIWISATA Pgl PERI Bin MARTA WIJAYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN
2. .Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan Pidana Penjara selama 1 (Satu) Tahun 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan

Penuntut Umum:
VANANDA PUTRA, SH
Terdakwa:
Periwisata pgl. Peri Bin Marta Wijaya

PUTUSANNOMOR : 24/PID.B/2019/PN.Pnn.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Painan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana padaperadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan dalamperkara:Nama lengkap : PERIWISATA Pgl PERI Bin MARTA WIJAYATempat lahir : Pasar SurantihUmur/Tgl.lahir : 25 Tahun 11 bulan/07 Januari 1993Jenis kelamin > LakilakiKebangsaan : IndonesiaTempat tinggal : Timbulun Kenagarian Aur Duri Surantin Kecamatan SuteraKabupaten

Menyatakan terdakwa PERIWISATA Pgl PERI Bin MARTA WIJAYA terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian yang melanggarPasal 362 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PERIWISATA Pgl PERI Bin MARTAWIJAYA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dikurangiselama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetapditahan.3.

Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (duaribu rupiah).Menimbang, bahwa atas Tuntutan tersebut Terdakwa memohon kepada Majelissupaya dihukum yang seringan ringannya;Menimbang, bahwa atas pernyataan Terdakwa tersebut, Penuntut Umummenyatakan tetap pada tuntutannya;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagaiberikut:DAKWAAN :Bahwa terdakwa PERIWISATA Pgl PERI Bin MARTA WIJAYA pada hari Jumattanggal 12 Oktober 2018 sekira pukul 13.00 Wib atau

Perbuatan manaterdakwa lakukan dengan caracara sebagai berikut : Putusan 24/Pid.B/19/PN.PnnPage 3 of 11 Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 sekira pukul 13.00 Wib, saatterdakwa PERIWISATA Pgl PERI Bin MARTA WIJAYA sedang dudukduduk di kedaidekat Masjid Muhammadiah Pasar Surantih Kenagarian Surantih Kecamatan SuteraKabupaten Pesisir Selatan, terdakwa melihat 1 (Satu) unit Sepeda Motor merk HondaJenis REVO 110 warna hitam tahun 2009 dengan nomor Polisi BA 6714 GI NomorMesin JBC1E1042765 dan

Bahwa saksi tidak ada meminta kepada sdr PERI untuk mencarikan sepeda motor,akan tetapi sdr PERI yang datang langsung ke rumah saksi dan menawarkansepeda motor kepada saksi yang saat itu sdr PERI berkata ini ada sepeda motormurah untuk abang ke ladang, ambil lah selanjutnya sdr PERIWISATA Pgl PERIBin MARTA WIJAYA berkata kepada sdr PERI berapa harga harganya, selanjutnyasdr PERI mengatakan kepada saksi Rp 2.700.000, (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)bang, selanjutnya saksi meminta sebesar Rp.2.500.000

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa PERIWISATA Pgl PERI Bin MARTA WIJAYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam ) bulan ;
3. Menyatakan Barang bukti Berupa :<

Penuntut Umum:
1.AKFA WISMEN, SH
2.NANDINI PARAHITA YULISANI, S.H
3.RUDI PURWANTO, S.H
Terdakwa:
Periwisata pgl. Peri Bin Marta Wijaya

WIJAYAPasar Surantih: 25 Tahun /07 Januari 1993LakilakiIndonesia: Timbulun Kenagarian Aur Duri Surantin Kecamatan SuteraKabupaten Pesisir Selatan.IslamPetani: SMA (tamat)Terdakwa tidak ditahan :Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun hak untuk itu telahPengadilan Negeri tersebut ;Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;Setelah mendengar keterangan saksi saksi, dan keterangan Terdakwa ;Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntutagar :1.Menyatakan terdakwa PERIWISATA

MARTA WIJAYA bersalahmelakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP;Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PERIWISATA Pgl. PERI Bin. MARTAWIJAYA, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjaradikurangi selama terdakwa ditahan.Menyatakan barang bukti berupa :1.1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Revo warna Hitam BA 6132 GX An.BADRI, Noka MH1JBC1179K339051, Nosin JBC1E1361749;Dikembalikan kepada saksi BADRI PglI.

Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,(dua ribu rupiah).Menimbang, bahwa atas Tuntutan tersebut Terdakwa memohon kepada Majelissupaya dihukum yang seringan ringannya;Menimbang, bahwa atas pernyataan Terdakwa tersebut, Penuntut Umummenyatakan tetap pada tuntutannya;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagaiberikut:DAKWAAN :Bahwa PERIWISATA Pgl PERI Bin MARTA WIJAYA (selanjutnya disebut terdakwa),pada hari Selasa Tanggal 27 bulan November

melakukan hal serupa demikian juga agar terdakwa tidakmengulangi lagi perbuatannya ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dalam tahanan rutanmaka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhya daripidana yang akan dijatuhkan kepadanya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani pulauntuk membayar biaya perkara ;Mengingat , Ketentuan Pasal 362 KUHP , serta peraturan hukum lain yangbersangkutan Perkara ini;MENGADILI:1 Menyatakan Terdakwa PERIWISATA

Bahwa nama dalam ljazah Sekolah Tinggi Periwisata Trisakti nomorseri ljazah 035/D3/H/IX/2018 tertulis JUMILAH;Halaman 1 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 547/Pdt.P/2019/PN Jkt. Utr.5. Bahwa nama dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran,Kartu Keluarga (KK) dan ljazah tidak sesuai dengan SURAT BAPTISkutipan dari buku Baptis Paroki no/Reg XVII Hal/Fol 96 No.urut/Num 381;6. Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3173034901891001tertulis: JUMILAH seharusnya FRANSEZKA MAGDALENA MILA;7.

Latif, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaanUsaha Online, pendidikan D3 Periwisata Perhotelan, tempatkediaman di Jalan Ir. H.

Foto copy surat Tergugat ( Dinas Periwisata dan Kebudayaan Prov. DKIJakarta) Nomor 2917/0782, tertanggal 30 Desember 2008, yang ditujukankepada Gubernur Prov. DKI Jakarta tentang Penyelesaian AnggaranBelanja Pemeliharaan/Perawatan Gdung Nyi Ageng Serang tahun 2008,foto copy dari foto copy (asli tidak diperlihatkan dipersidangan asli tidakada), diberi tanda bukti P 4; 5. Foto copy surat Tergugat Dinas Periwisata dan Kebudayaan Prov.

Foto copy Surat Tergugat Dinas Periwisata dan Kebudayaan Prov. DKIJakarta) Nomor : 9109/076.35, tertanggal 08 Desember 2009, yang ditujukankepada dari Kepala Bapeda Prov. DKI Jakarta, tentang perubahanpembayaran cleaning Nyi Ageng Serang Periode Tahun 2010, foto copy darifoto copy (asli tidak diperlihatkan dipersidangan / asli tidak ada), diberi tandabukti P 6 7.

. :(021) 31903288 FATWADEWAN SYARIAH NASIONALMAJELIS ULAMA INDONESIANO: 108/DSNMUI/X/2016TentangPEDOMAN PENYELENGGARAAN PARIWISATABERDASARKAN PRINSIP SYARIAHmale Cel 4 ul oaDewan Syariah NasionalMajelis Ulama Indonesia (DSNMUI) setelah,Menimbang : a. bahwa saat ini sektor periwisata berbasis syariah mulai berkembangdi dunia termasuk Indonesia, sehingga memerlukan pedomanpenyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah:b. bahwa ketentuan hukum mengenai pedomanpenyelenggaraanpariwisata berdasarkan

memiliki 2 (dua) truck dan 1 (Satu) mobilpribadi;Bahwa rumah Pemohon tersebut sudah ada sebelum suami Pemohonmenikah dengan Pemohon;Bahwa hasil pernikahan mereka di karuniai 4 (empat) orang anak yaituanak pertama nama DEBORA GRESIANTI HUTAJULU, anak kedua RIOFERDINAN HUTAJULU, anak ketiga FEBYOLA HUTAJULU, anakkeempat NOWELA NATALIA HUTAJULU;Bahwa anak Pemohon yang paling besar kelas 6 (enam) SD;Bahwa anak Pemohon yang kecil umur 2 (dua) tahun;Bahwa Pemohon memiliki usaha rental mobil dan mobil periwisata

darirekening kas Pemerintah Kota Medan ke rekening Dinas Kebudayaandan Pariwisata Kota Medan Nomor : 100.01.02.0183720 dan rekeningrekanan ; Bahwa selain penerimaan dana APBD dimaksud, Dinas Kebudayaan danPeriwisata Kota Medan juga telah menerima dana yang berasal dariPajak (PPN dan PPh Pasal 22 Non Kontrak serta PPh Pasal 21) sebesarRp. 67.986.257, yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran dari WajibPajak Sehingga total anggaran yang dikelola dan yang harusdipertanggungjawabkan oleh Dinas Kebudayaan dan Periwisata

Keuangan Sekretariat Kota Medan denganmenerbitkan 76 (tujuh puluh enam) Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD)3kepada Bank tempat penyimpanan dana Pemerintah Kota Medan untukmencairkan/memindah bukukan dari rekening kas Pemerintah Kota Medanke rekening Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Medan Nomor:100.01.02.0183720 dan rekening rekanan ;Bahwa selain penerimaan dana APBD dimaksud, Dinas Kebudayaan dan Periwisata Kota Medan juga telah menerima dana yang berasal dari Pajak(PPN dan PPh Pasal 22 Non

Kontrak serta PPh Pasal 21) sebesar Rp.67.986.257, yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran dari Wajib Pajak,Sehingga total anggaran yang dikelola dan yang harusdipertanggungjawabkan oleh Dinas Kebudayaan dan Periwisata Kota Medanpada TA. 2008 adalah sebesar Rp. 10.068.809.729, (Sepuluh milyar enampuluh delapan juta delapan ratus sembilan ribu tujuh ratus dua puluhsembilan rupiah) (Rp. 10.000.823.472, + Rp. 67.986.257,) ; Bahwa berdasarkan buktibukti pengeluaran serta rincian yang tersebutdalam buku

rekening kas Pemerintah Kota Medanke rekening Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Medan Nomor:100.01.02.0183720 dan rekening rekanan ; Bahwa selain penerimaan dana APBD dimaksud, Dinas Kebudayaan danPeriwisata Kota Medan juga telah menerima dana yang berasal dari Pajak(PPN dan PPh Pasal 22 Non Kontrak serta PPh Pasal 21) sebesar Rp.67.986.257, yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran dari Wajib Pajak,sehingga total anggaran yang dikelola dan = yang harusdipertanggungjawabkan oleh Dinas Kebudayaan dan Periwisata

Kongkrit karena KTUN objek sengketa tersebut nyatanyatadibuat oleh Tergugat, tidak abstrak tetapi berwujud tertentudan dapat ditentukan apa yang harus dilakukan yaitu: IzinPengusahaan Periwisata Alam Pada Blok PemanfaatanKawasan Taman Hutan Raya (TAHURA) Ngurah Rai ProvinsiBali seluas 102,22 Ha (seratus dua koma dua puluh duahektar) kepada PT. TIRTA RAHMATBAHAR I 77720202 22 n nnn nnn enna anna2. Individual bahwa, keputusan tersebut ditujukan danberlaku khusus bagi PT.

Final karena Keputusan tersebut sudah definitive danmenimbulkan suatu akibat hukum dimana berdasarkanKeputusan tersebut sudah dapat melakukan perbuatanhukum yang berkaitan dengan Pengusahaan Periwisata AlamPada Blok Pemanfaatan Kawasan Taman Hutan Raya(TAHURA) Ngurah Rai, Provinsi Bali seluas 102,22 Ha(seratus dua koma dua puluh dua4.

benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;

Kasubbid Perhubungan danPeriwisata padaBidang Fisik dan Prasarana BAPPEDA Kab.Pesisir Selatan eselon IV A (fotokopi Sesuai dengan aslinya) ;Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 841.1/074/BKDPS/2007tanggal 2 Februari 2007 Penggugat telah diangkat sebagai Pj.Kasubbid Perhubungan dan Periwisata pada Bidang Fisik danPrasarana BAPPEDA Kab.

KasubbidPerhubungan dan Periwisata pada Bidang Fisik dan PrasaranaBAPPEDA Kab. Pesisir Selatan (fotokopi sesuai denganaslinya) ;Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor821.2/077/BKDPS/2010 tanggal 15 April 2010 tentang MutasiJabatan Struktural Eselon II dan Ill serta Pembebasan dariJabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir SelatanPenggugat telah ditempatkan dalam Jabatan Pj. Kepala BidangProduksi dan Pemasaran pada Dinas Kehutanan danPerkebunan Kab.

2009 Nomor 33dalam Berita Negara RI sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1)UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan TerbatasDepartemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik IndonesiaNomor: AHU06667.AH.01.02 Tahun 2009 tentang Persetujuan AktaPerubahan Anggaran Dasar Perseroan yang keduanya merupakanAnggaran Dasar Pemohon Kasasi dalam Pasal 3 ayat (2) disebutkanbahwa salah satu kegiatan usaha utama Pemohon Kasasi adalahOptimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untukpergudangan, periwisata

harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apa bila harta Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 9 (sembilan) bulan;

Mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;Bahwa kemudian saksi RAJA ISHAK, MSi, juga tidak pernah melibatkanPanitia Penerima dan Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang telah dibentukterdakwa melalui Surat Kepala Dinas Periwisata No.28/Disparbudpora/SK/PA/V/2012 Tanggal 02 Juli 2012 tentang Ketua Panitia penerima danPemeriksa hasil pekerjaan, dengan ketua : saksi TEDDY SURYAHANDOKO.Bahwa perbuatan saksi RAJA ISHAK, MSi, tersebut adalah bertentangandengan Perpres 54 Tahun 2010, disebutkan

Mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;Bahwa kemudian saksi RAJA ISHAK, MSGi, juga tidak pernah melibatkanPanitia Penerima dan Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang telah dibentukterdakwa melalui Surat Kepala Dinas Periwisata No.28/Disparbudpora/SK/PA/V/2012 Tanggal 02 Juli 2012 tentang Ketua Panitia penerima danPemeriksa hasil pekerjaan, dengan ketua : saksi TEDDY SURYAHANDOKO.Bahwa perbuatan saksi RAJA ISHAK, MSi, tersebut adalah bertentangandengan Perpres 54 Tahun 2010, disebutkan

Kantor PendaftaranPerusahaan (fotocopy sesuai dengan fotocopynya) ; Tanda Daftar Usaha Pariwisata, Nomor : 556535, tanggal 4Nopember 2015, atas nama Agus Sembiring yang dikeluarkanoleh Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Binjaiatas nama Walikota Binjai (fotocopy sesuai dengan fotocopynya) ;Frint out Berita Media Online Tribun Medan, tanggal 1 Pebruari2016 berjudul FUI Minta Hotel Salabintana Binjai Ditutup ; Surat dari Advokat/Pengacara Penggugat yang ditujukan KepadaKepala Dinas Periwisata

UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004, yaitu :a Penetapan tertulis ; Bahwa obyek sengketa adalah berbentuk tertulis sebagaimana yang termuat dalamSurat Keputusan Tergugat tanggal 15Pebruari.........Pebruari 2007 Nomor : 503/260/436.5.12/2007 ; Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara ; Bahwa Kepala Dinas Kebudayaan dan Periwisata Kota Surabaya yang menerbitkanobyek sengketa adalah Badan/Pejabat Tata Usaha Negara karena Badan/Pejabat yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kebudayaan dan

DESIGN 07 CAE Periode November 2010 ;

17. 4 (satu) lembar SK Nomor : Dst.602/10.b/2010 tanggal 20 Mei 2010 tentang Surat Penunjukan Pengelola Teknis pada kegiatan Peningkatan Pembangunan sarana dan prasarana periwisata yang telah di legalisir ;

18. 1 (satu) Lembar Asli Print Out Rekening CV.

DESIGN 07 CAE Periode November2010 ;4 (empat) lembar SK Nomor : Dst.602/10.b/2010 tanggal 20 Mei 2010tentang Surat Penunjukan Pengelola Teknis pada kegiatan PeningkatanPembangunan sarana dan prasarana periwisata yang telah di legalisir ;1 (satu) Lembar Asli Print Out Rekening CV.

DESIGN 07 CAE PeriodeNovember 2010 ;17. 4 (satu) lembar SK Nomor : Dst.602/10.b/2010 tanggal 20 Mei 2010tentang Surat Penunjukan Pengelola Teknis pada kegiatan PeningkatanPembangunan sarana dan prasarana periwisata yang telah di legalisir ;18. 1 (satu) Lembar Asli Print Out Rekening CV.

Mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;Bahwa kemudian terdakwa juga tidak pernah melibatkanPanitia Penerima dan Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang telah dibentukterdakwa melalui Surat Kepala Dinas Periwisata No.28/Disparbudpora/SK/PA/V/2012 Tanggal 02 Juli 2012 tentang Ketua Panitia penerima danPemeriksa hasil pekerjaan, dengan ketua : saksi TEDDY SURYAHANDOKO;Bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah bertentangandengan Perpres 54 Tahun 2010, disebutkan ;= Pasal 18;(5) Panitia/Pejabat

., juga tidak pernah melibatkanPanitia Penerima dan Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang telah dibentukTerdakwa melalui Surat Kepala Dinas Periwisata Nomor 28/Disparbudpora/SK/PA/V/2012 tanggal 02 Juli 2012 tentang Ketua Panitia Penerima danPemeriksa Hasil Pekerjaan, dengan Ketua: saksi Teddy Surya Handoko;Bahwa perbuatan saksi Raja Ishak, SH., M.Si., tersebut adalah bertentangandengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010, disebutkan: Pasal 18:(5) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksudpada

Mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; Bahwa kemudian saksi Raja Ishak, SH., M.Si., juga tidak pernah melibatkanPanitia Penerima dan Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang telah dibentukTerdakwa melalui Surat Kepala Dinas Periwisata Nomor 28/Disparbudpora/SK/PA/V/2012 tanggal 02 Juli 2012 tentang Ketua Panitia Penerima danPemeriksa Hasil Pekerjaan, dengan Ketua: saksi Teddy Surya Handoko; Bahwa perbuatan saksi Raja Ishak, SH., M.Si., tersebut adalah bertentangandengan Perpres Nomor 54

Mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;Bahwa kemudian saksi Raja Ishak, SH., M.Si., juga tidak pernah melibatkanPanitia Penerima dan Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang telah dibentukTerdakwa melalui Surat Kepala Dinas Periwisata Nomor 28/Disparbudpora/SK/PA/V/2012 tanggal 02 Juli 2012 tentang Ketua Panitia Penerima danPemeriksa Hasil Pekerjaan, dengan Ketua: saksi Teddy Surya Handoko;Bahwa perbuatan saksi Raja Ishak, SH., M.Si., tersebut adalah bertentangandengan Perpres Nomor 54

Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat Keputusan Bupati Minahasa Nomor 442 Tahun 2015 tanggal 30 Desember 2015 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan/Barang Daerah pada Dinas Periwisata dan Kebudayaan Kab. Minahasa TA. 2016;

2) Dokumen Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab.

Minahasa TA. 2016;

4) Surat Penyediaan Dana untuk Dinas Periwisata dan Kebudayaan Kab. Minahasa, Anggaran Belanja Daerah tahun 2016 tanggal 22 Juni 2016;

5) Surat Permohonan Tambah Uang Persediaan yang ditandatangani Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab.