Bahwa Keputusan Perubahan Perizin Lingkungandiberikan oleh Tergugat adalah untuk PembangunanPembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dengan skemabendungan yang tentu saja bukan untuk penampunganlimbah tambang atau limbah Jlumpur tetapi untukmenampung dan menahan debit air sungai Batangtoru dan2.BahwaFormul02/Proksi01/KIMkegiatan tersebut merupakan usaha atau kegiatan strategisuntuk memnuhi kebutuhan listrik Nasional, maka peraturanyang relevan untuk menguji mengenai kewenangan tersebutadalah sebagaimana

Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ZUBAIR UMONIA alias BAIRterbukti secara sah dan meyakinkan bersalan melakukan tindak pidanadengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizin Berusaha yaitusediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelahmendapat izin edar, penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alatkesehatan harus memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapanserta tidak menyesatkan, sebagaimana diatur dan diancam pidana

sekitar jam 23.30 wita, atau setidak tidaknya pada waktuwaktu lain pada bulan Oktober tahun 2021, bertempat diKelurahan Pateten Dua Lingkungan IV Kecamatan Aertembaga Kota Bitung,atau setidak tidaknya di Suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadiliperkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasiberupa 19 (sembilan belas) butir Trihexypenidyl warna kuning dan / atau alatkesehatan yang tidak memiliki Perizin

Menyatakan Terdakwa BRIAN ANDERSON KELMASA alias ANDREterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanadengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ ataualat kesehatan yang tidak memiliki perizin berusaha yaitu sediaan farmasidan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izinedar,penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harusmemenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidakmenyesatkan , sebagaimana dimaksud dalam Pasal

TJIPTO PRAYITNO, dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa, Ahli adalah Karyawan Bank Indonesia dengan Jabatan KepalaUnit Pengawasan dan Perizin Informasi Sistem pembayaran dan denganmasa kerja 27 Tahun.Bahwa, Benar ahli menerangkan cek RABOBANK No.Cek ZD 649019tanggal 2882015 sebesar Rp. 50.000.000. merupakan cek kontan,bukan bilyet giro dan mekanisme pemegang kas harus mempunyairekening giro dan saldo.Bahwa, untuk prosedur pencairan cek adalah pemilik cek menuliskanjumlah dan

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ZAIN HARDIANSYAH Alias ZENtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkkan sediaan farmasi yang tidak memiliki Perizin Berusaha sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10

Bahwa mengenai izin atasan Pemohon yang dikeluarkan Bupati MusiBanyuasin Nomor 800/56.a/KPTS/BKPSDM/2018 tentang pemberianizin perceraian yang ditanda tangani oleh Bupati Musi Banyuasin,tertanggal 29 Januari 2018, HARUSLAH DITOLAK dikarenakan dalampengurusan izin tersebut Termohon tidak pernah di panggil sekali dantidak tau dengan hal tersebut untuk proses perizin untuk bercerai diPengadilan Agama Lahat, hal ini Termohon sudah konfirmasi denganatasan Pemohon bahwa Surat Izin tersebut akan dicabut

Bahwa mengenai izin atasan Pemohon yang dikeluarkan Bupati MusiBanyuasin Nomor : 800/56.a/KPTS/BKPSDM/2018 tentang pemberianizin perceraian yang ditanda tangan oleh Bupati Musi Banyuasin,tertanggal 29 Januari 2018, HARUSLAH DITOLAK dikarenakan dalampengurusan izin tersebut Termohon tidak pernah di panggil sekali dantidak tau dengan hal tersebut untuk Proses perizin untuk bercerai diPengadilan Agama Lahat, hal ini Termohon sudah konfirmasi denganatasan Pemohon bahwa Surat Izin tersebut akan dicabut

Termohon menolak dengan dalildalil Replik Pemohon pada poin5, karena dalil tersebut mengadaada, dikarenakan sampai saat iniTermohon tidak pernah dipanggil mengenai izin atasan Pemohon yangdikeluarkan Bupati Musi Banyuasin Nomor800/56.a/KPTS/BKPSDM/2018 tentang pemberian izin perceraian yangditanda tangan oleh Bupati Musi Banyuasin, tertanggal 29 Januari 2018,dalam pengurusan izin tersebut adanya MALADMINISTRASI, Termohontidak pernah di panggil sekali dan tidak tau dengan hal tersebut untukProses perizin

Pemohon memohon untuk kuota untuk pengambilan indukandialam yang memakan kurun waktu selama 3 (tiga) bulan karena terlebihdahulu harus diaudit dulu oleh LIPI; Bahwa yang berhak bermohon izin ke Balai Besar Sumber DayaAlam (KSAD) Sulawesiselatan bisa perorangan atau badan hukum; Bahwa untuk mengirim proses izinnya harus ada pengajuanpermohonan untuk dokumen SATSDN, SATSDN itu sendiri adalahuntuk surat angkut tumbuhan dan satwa dalam Negeri yang biayanyasekitar Rp500.000,(lima ratus ribu rupiah) perizin

Karawang telah melakukan peredaransediaan farmasi, yang kemudian berdasarkan informasi tersebut PetugasKepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jabar dengan berbekal surattugas mendatangi toko ALIT tersebut dan langsung menemui terdakwa selakupemilik toko ALIT, selanjutnya Petugas Kepolisian menanyakan kepadaterdakwa terkait perizin usaha toko ALIT tersebut lalu terdakwapunmenunjukan surat perizinan usahanya yang manadidalam perizinannyadisebutkan kegiatan usaha pokok yaitu dibidang klontongan

maka perbuatan Terdakwayang telah menerima untuk dikonsumsi dan/atau telah mengonsumsi NarkotikaGolongan tersebut telah mengisyaratkan itikad yang sebenarnya dalam diriTerdakwa bahwa Terdakwa benarbenar menghendaki untuk mengonsumsiNarkotika Golongan tersebut, dengan demikian benar bahwa perbuatanTerdakwa yang telah mengonsumsi Narkotika Golongan dilakukan dengansengaja terbukti;w Menimbang, bahwa benar perbuatan Terdakwa mengonsumsi NarkotikaGolongan adalah dilakukan Terdakwa tanpa adanya dokumen perizin

NAIM dimana :Berdasarkan faktafakta didepan persidangan saksi UMAR, SH.dibagian penertiban perizin Kota Makassar menjelaskan bahwaTerdakwa membangun pondasi setinggi meter tidak memiliki IzinMendirikan Bangunan, dimana saksi berkoordinasi kebagian perizinanternyata Terdakwa tidak pernah melakukan permintaan Izin MendirikanBangunan sehingga bangunan pondasi Terdakwa adalah liar karenaberdasarkan PERDA Terdakwa membangun pondasi harus memilikiIzin Mendirikan Bangunan;Berdasarkan faktafakta di depan

maka perbuatan Terdakwayang telah menerima untuk dikonsumsi dan/atau telah mengonsumsi NarkotikaGolongan tersebut telah mengisyaratkan itikad yang sebenarnya dalam diriTerdakwa bahwa Terdakwa benarbenar menghendaki untuk mengonsumsiNarkotika Golongan tersebut, dengan demikian benar bahwa perbuatanTerdakwa yang telah mengonsumsi Narkotika Golongan dilakukan dengansengaja terbukti;w Menimbang, bahwa benar perbuatan Terdakwa mengonsumsi NarkotikaGolongan adalah dilakukan Terdakwa tanpa adanya dokumen perizin

Halaman 11 dari 21Bahwa kelengkapan perizin yang harus dilengkapi apabila hendakmenangkap ikan adalah harus ada:a. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) foto copi;b. Surat Izin Penangkap Ikan (SIPI) Asli;c. Surat Laik Operasi (SLO);d. Surat Persetujuan Berlayar (SPB).2. Ahli MARTIN YEREMIAS LUHULIMA, SH, M.Si (Ahli Pelayaran/Nautica).

maka perbuatan Terdakwayang telah menerima untuk dikonsumsi dan/atau telan mengonsumsi NarkotikaGolongan tersebut telah mengisyaratkan itikad yang sebenarnya dalam diriTerdakwa bahwa Terdakwa benarbenar menghendaki untuk mengonsumsiNarkotika Golongan tersebut, dengan demikian benar bahwa perbuatanTerdakwa yang telah mengonsumsi Narkotika Golongan dilakukan dengansengaja terbukti;w Menimbang, bahwa benar perbuatan Terdakwa mengonsumsi NarkotikaGolongan adalah dilakukan Terdakwa tanpa adanya dokumen perizin

O7Juni tahun 2021 sekitar pukul 20.00 wita atau setidaktidaknya padasuatu hari di bulan Juni tahun 2021, bertempat di Kelurahan Kakenturan IlKecamatan Maesa Kota Bitung atau setidaktidaknya pada suatu tempat yangmasih termasuk di daerah Hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenangmemeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi berupa : 398 (tiga ratus Sembilan puluhdelapan) butir Trihexypenidyl warna kuning dan atau alat kesehatan yangtidak memiliki Perizin

Bahwa Cara agar perorangan / badan usaha untuk dapat memiliki perizin anberupa pengolahan, pengangkutan, penimbunan dan niaga migas,berdasarkan Pasal 15 PP No. 36 tahun 2004 tentang kegiatan usaha hilirminyak dan gas bumi yaitu :Perseorangan / badan usaha harus mengajukan permohonan kepadaMenteri dengan melampirkan persyaratan administrasi dan tehnis, plingsedikit memuat:a. nama penyelenggara.b. Jenis usaha yang diajukan.c. Kewajiban untuk mamatuhi penyelenggaraan pengusaha.d.

Katingan Jaya Perkasa ini dikuatkan dengan perizin turunan lainnya yangmenjadi kewajiban perusahaan swasta di Kabupaten Katingan meliputi : TandaDaftar Perusahaan Perseroaan Terbatas (TDP) Nomor : 15.12.13.00687 tanggal8 Maret 2006, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 510/00516/DAGVIV2006 tanggal 9 Maret 2006, Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor :503/332/Ek05 tanggal 15 Juni 2005, Surat Izin Gangguan (HO) Nomor :504/154/EKBANG tanggal 21 Maret 2006 serta dokumen surat menyurat yangditandatangani

Centre Point
Terbanding/Turut Tergugat III : Kepala Badan Pelayanan Perizin Terpadu Pemerintah Kota Medan
Terbanding/Turut Tergugat I : PT. Kereta Api Indonesia
Terbanding/Turut Tergugat IV : Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Medan
Terbanding/Turut Tergugat II : Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Pemerintah Kota Medan

kegiatan pembangunan Jago Cove Projek milik PT Wiratha KaryaBhakti harus memiliki dokumen Amdal (Analis dampak lingkungan ) danizinizin yang lain yang berkaitan dengan kegiatan pembangunan tersebut; Bahwa kegiatan pembangunan Jago Cove Projek milik PT Wiratha KaryaBhakti dapat dilaksanakan apabila sudah memiliki semua izin diantaranyajin Membangun (IMB), ijin lingkungan, rekomendasi pemanfaatan ruangijin operasi ijin lokasi dan rekomendasi dari SKPD tekhnis dan ijin prinsippenanaman modal; Bahwa perizin

Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman, dimana areapenumpukan tersebut telah memiliki izin Gangguan (HO) berdasarkanSurat Keputusan Bupati Padang Pariaman No. 95/KEP/HO/BPP.2010tanggal 30 November 2010 dan juga tanah yang menjadi areapenumpukan tersebut adalah milik Terdakwa HM BAIDIR (fotocopyterlampir);Bahwa terhadap bahan tambang (sirtu) yang ditumpuk tersebut telahdibayar pajak dan/atau retribusinya olehTerdakwa HM BAIDIR kepadaBendaharawan Khusus Penerimaan Badan Penanaman Modal danPelayanan Perizin

Menyatakan terdakwa Bambang Puji Handoyono Bin Slamet Parto Diharjo yang tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizin Berusaha berupa izin edar dari BPOM.