dua juta lima ratus ribu rupiah);1 (satu) rangkap Perjanjaian Utang Piutang denganKuasa Menjual Nomor : 180/0P3.0503/2010 tanggal 06Mei 2010 An.

Lili jumlah Rp.123.000.000, (seratus dua puluh tiga juta rupiah);1 (satu) rangkap Perjanjaian Utang Piutang denganKuasa Menjual Nomor : 191/0P3.0503/2010 tanggal 16Meil 2010 An. nasabah Hamsinah jumlah Rp.35.000.000, (tiga puluh lima juta rupiah);1 (satu) rangkap Perjanjaian Utang Piutang denganKuasa Menjual Nomor : 198/0P3.0503/2010 tanggal 21Mei 2010 = An. nasabah Nasaruddin jumlah Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah);1 (satu) rangkap Perjanjaian Utang Piutang denganKuasa Menjual Nomor : 222

Lalang jumlah Rp.35.000.000, (tiga puluh lima juta rupiah);1 (satu) rangkap Perjanjaian Utang Piutang denganKuasa Menjual Nomor : 293/0P3.0503/2010 tanggal 21Juli 2010 An. nasabah Sahrul jumlah Rp. 17.000.000, (tujuh belas juta rupiah);1 (satu) rangkap Perjanjaian Utang Piutang denganKuasa Menjual Nomor : 308/0P3.0503/2010 tanggal 24Juli 2010 An. nasabah Ahmad Lewa jumlah Rp.38.500.000, (tiga puluh delapan juta lima ratusribu rupiah);1 (satu) rangkap Perjanjaian Utang Piutang denganKuasa Menjual

Lili jumlah Rp.123.000.000, (seratus dua puluh tiga juta rupiah);1 (satu) rangkap Perjanjaian Utang Piutang denganKuasa Menjual Nomor : 191/0P3.0503/2010 tanggal 16Meil 2010 An. nasabah Hamsinah jumlah Rp.35.000.000, (tiga puluh lima juta rupiah);1 (satu) rangkap Perjanjaian Utang Piutang denganKuasa Menjual Nomor : 198/0P3.0503/2010 tanggal 21Mei 2010 = An. nasabah Nasaruddin jumlah~ Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah);1 (satu) rangkap Perjanjaian Utang Piutang denganKuasa Menjual Nomor : 222

Bahwa dalam hal pembuatan Perjanjaian Kerja Waktu Tertentu yang dibuatoleh para pihak harus memenuhi unsur unsur sebagaimana diatur dalamPasal 59 ayat (1), (2) dan apabila ternyata Perjanjaian Kerja WaktuTertentu tersebut tidak memenuhi Pasal 59 (1) dan (2) Undang UndangHalaman 4 dari 24 hal.Put.Nomor 657 K/Pdt.SusPHI/2015Nomor 13 Tahun 2003, maka segala resiko dibebankan kepada Pengusahasebagai upaya perlindungan bagi pekerja yang merupakan upayapemerintah untuk melindungi pekerja; Bahwa resiko

yang dimaksud diatas adalah apabila Perjanjaian KerjaWaktu Tertentu tidak memenuhi Pasal 59 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 Demi Hukum menjadi Perjanjian KerjaWaktu Tidak Tertentu (PKWTT); Bahwa sahnya Perjanjaian Kerja Waktu Tertentu bukan terletak hanyasebatas pada sepakat dan cakap, tetapi diatur secara khnusus dalamUndang Undang Ketenagakerjaan yaitu unsur yang paling mutlak dalampembuatan Perjanjaian Kerja Waktu Tertentu terletak pada apakahpekerjaan yang dilakukan oleh pekerja

tersebut bersifat tetap atau tidaktetap (pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu); Bahwa dalam Perjanjaian Kerja Waktu Tertentu lebih ditekankan padaobyek perjanjian kerjanya yakni jenis dan sifat pekerjaannya sehinggamenjadi pembeda antara Perjanjaian Kerja Waktu Tertentu danPerjanjaian Kerja Waktu Tidak Tertentu, bukan Perjanjaian Kerja WaktuTertentu. menjadi alat/sarana untuk menggonta ganti pekerja agarterhidar dari kewajiban hukum Tergugat; Bahwa oleh karena Perjanjaian Kerja Waktu Tertentu

Kerja Waktu Tertentu (PKWT); Untuk itu. mohon Majelis Hakim yang Mulia menetapkan danmenyatakan pekerjaan pada bagian Receiving, Picker dan Issuing tidakdapat diadakan/diikat dengan Perjanjaian Kerja Waktu Tertentu;6.

Bahwa karena pekerjaan yang dikerjakan oleh Para Penggugat adalahpekerjaan yang bersifat tetap sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 59 ayat(2) dan merujuk isi Surat Anjuran Nomor 565/3869/HISyaker/X1/2013tertanggal, 11 November 2013, maka demi hukum, mohon Majelis Hakimyang mulia menyatakan Perjanjaian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yangtelah dibuat antara Tergugat dengan Para Penggugat, sudah berubahmenjadi Perjanjaian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) sejak ditandatangani pertama kali;8.

Bukti T 9 : : berupa foto copy Putusan Nomor : 06/Pdt.Sus.PHI/2014/PN.Yyk, tanggal 24 November 2014; : berupa foto copy Putusan Nomor : 50 K/Pdt.Sus PHV 2015, tanggal 3 Maret 2015 ;: berupa foto copy Putusan Nomor : 11 /Pdt.Sus PHI/ 2014,tanggal 9 Maret 2015 ; berupa foto copy Perjanjaian Kerja Waktu Tertentu antara Pitri Isdianto dengan Tergugat ;berupa foto copy Perjanjaian Kerja Waktu Tertentu antara Ahmad Mustagim dengan Tergugat ;berupa foto copy Perjanjaian Kerja Waktu Tertentu antaraAhmad

Bahwa Perjanjaian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang ditanda tanganikedua belah pihak antara Penggugat (Ahmad Mustagim) denganTergugat tanggal 4 April 2011 dan 30 Maret 2013 adalah tindak lanjut dariPerjanjian Kerja Waktu Tertentu yang dibuat tidak tertulis sejak tanggal1 Maret 2004; 2. Bahwa Perjanjaian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang ditanda tanganiHim 34 dari 50. Putusan No. 11/Pdt.SusPHI/201 6/PN.

Adendum II (Kedua) Perjanjaian Kredit Nomor : MBD.TJM/065/KUM/2014 tanggal 08 April 2014 Kredit sebesar Rp. 90.000.000,-(sembilan puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 36 bulan dengan jumlah angsuran Rp. 3.625.000,-(tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan agunan bertambah 3 (tiga) buah menjadi 9 (sembilan) buah BPKB kendaraan R-2 tanggal 23 Februari 2017;

Adendum III (Ketiga) Perjanjaian Kredit Nomor : MBD.TJM/065/KUM/2014 tanggal 08 April 2014 yang berisi Bank telah menyetujui permohonan penjualan agunan kredit yang berupa 1 (satu) Unit Kendaraan bermotor BPKB Honda jenis Sepeda Motor, No.Pol : AB 6527 SY Tipe NF11B2D1 MT,Tahun 2011 Noka : MH1JF0215BK099036 Nosin: JF02E1098466, warna Hitam An. GERHARD Lumban TOBING No.

Adendum Il (Kedua) Perjanjaian KreditNomor : MBD.TJM/065/KUM/2014 tanggal O08 April 2014 Kreditsebesar Rp. 90.000.000,(Sembilan puluh juta rupiah) dengan jangkawaktu 36 bulan dengan jumlah angsuran Rp. 3.625.000,(tiga jutaenam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan agunan bertambah 3(tiga) buah menjadi 9 (Sembilan) buah BPKB kendaraan R2 tanggal23 Februari 2017;4. 1 (satu) lembar Fc.

Adendum Ill (Ketiga) Perjanjaian KreditNomor : MBD.TJM/065/KUM/2014 tanggal 08 April 2014 yang berisiBank telah menyetujui permohonan penjualan agunan kredit yangberupa 1 (satu) Unit Kendaraan bermotor BPKB Honda Jenis SepedaMotor, No.Pol : AB 6527 SY Tipe NF11B2D1 MT,Tahun 2011 Noka :MH1JF0215BK099036 Nosin: JFO2E1098466, warna Hitam An.GERHARD Lumban TOBING No.

Adendum II (Kedua) Perjanjaian KreditNomor : MBD.TJM/065/KUM/2014 tanggal O08 April 2014 Kreditsebesar Rp. 90.000.000,(Sembilan puluh juta rupiah) dengan jangkawaktu 36 bulan dengan jumlah angsuran Rp. 3.625.000,(tiga jutaenam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan agunan bertambah 3(tiga) buah menjadi 9 (Sembilan) buah BPKB kendaraan R2 tanggal23 Februari 2017;Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 117/PID./2021/PT YYK4. 1 (satu) lembar Fc.

Adendum Ill (Ketiga) Perjanjaian KreditNomor : MBD.TJM/065/KUM/2014 tanggal 08 April 2014 yang berisiBank telah menyetujul permohonan penjualan agunan kredit yangberupa 1 (satu) Unit Kendaraan bermotor BPKB Honda jenis SepedaMotor, No.Pol : AB 6527 SY Tipe NF11B2D1 MT,Tahun 2011 Noka :MH1JF0215BK099036 Nosin: JFO2E1098466, warna Hitam An.GERHARD Lumban TOBING No.

Fotocopy Perjanjaian Kridit atas nama Ewizar , diberi tanda P1;2. Fotocopy Adendum Perjanjian Kridit No.668/KRD/BPRGAS/XII17,diberi tanda P2;3. Fotocopy Adendum Perjanjian Kridit No. 10/KrdAdd/BPRGAS/II2020, diberi tanda P3;4. Fotocopy Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK), diberitanda P4Halaman 5 dari 14 Putusan Perkara Gugatan Sederhana Nomor 18/Pdt.GS/2021/PN Lbb5. Fotocopy Akta Fidusia No : 25 tanggal 26 Februari 2020, diberitanda P5;6.

Pasal 1243 KUHPerdata;Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mencermati bukti suratyang diajukan oleh Pengugat bukti P 1 berupa Fotocopy Perjanjaian Kriditatas nama Ewizar dimana bukti tersebut juga dibenarkan oleh Para Tergugat,diperoleh fakta hukum bahwa telah terjadi perjanjian kredit antara PenggugatHalaman 8 dari 14 Putusan Perkara Gugatan Sederhana Nomor 18/Pdt.GS/2021/PN Lbbdengan Para Tergugat dimana Para Tergugat meminjam uang sejumlahRp20.000.000, (dua puluh juta rupiah) kepada Penggugat

Bahwa TERGUGAT mau menandatangani perjanjaian sebagaimanatersebut diatas dikarenakan TERGUGAT berasumsi bahwa uang sebesarRp. 155.000.000,00 (Seratus lima puluh lima juta rupiah) meruapakan bagianyang tidak terpisahkan dari jumlan uang yang telah diberikan secarabertahap oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT dari sejak 26 Januari 2016sampai dengan 5 Juli 2016;6.

Bahwa PENGGUGAT RK mau menandatangani perjanjaian sebagaimanatersebut diatas dikarenakan PENGGUGAT RK berasumsi bahwa uangsebesar Rp. 155.000.000,00 (Seratus lima puluh lima juta rupiah) merupakanbagian yang tidak terpisahkan dari jumlah uang yang telah diberikan secarabertahap oleh TERGUGAT RK kepada PENGGUNAT RK dari sejak 26Januari 2016 sampai dengan 5 Juli 2016;5.

Bahwa benar TERGUGAT mau menandatangani perjanjaian sebagaimanatersebut diatas dikarenakan TERGUGAT berasumsi bahwa uang sebesar Rp.155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah) merupakan bagian yangtidak terpisahkan dari jumlah uang yang telah diberikan secara bertahap olehHalaman 16 dari 47 halaman, Putusan Nomor361/PDT/2019/PT BDG.PENGGUGAT kepada TERGUGAT dari sejak 26 Januari 2016 sampai dengan 5Juli 2016;6.

SuratKeterangan Riwayat Tanah tanggal 19 Mei 1999 ( bukti T.IL1+5);Bahwa baik Penggugat/Terbanding maupun Tergugat ilIntervensi/Pembanding masingmasing membayar Pajak Bumi danBangunan (PBB) atas bidang tanah tersebut;Bahwa saksi yang dihadirkan Tergugat/Terbanding bernama FerryE Moniaga dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya saksitidak pernah menjual tanahnya kepada Tergugat Il Intervensi /Pembanding dan tidak pernah melakukan perjanjaian jual belidengan Tergugat Il Intervensi / Pembanding

Bahwa karena sudah terbukti Tergugat I tidak melakukan wanprestasi ( karenamelakukan terminasi Perjanjaian kerjasama ) dan juga tidak melakkan perbuatanmelawan hukum kepada Penggugat , maka sangat tidak mendasar dalildalilPenggugat yang menyatakan bahwa perbuatan Tertgaugat I a quo menimbulkankerugaian terhadap Penggugat , kalaupun benar Penggugat mengalami kerugian, quodnon, bahwa kerugian a quo terjadi sebagai akibat dari perbuatan Penggugat sendiriyang nyatanyata melakukan wanprestasi, dan karenanya

bilamana ada kerugian imateriil karena rusaknya nama baik Penggugat danhilangnya kepercayaan dari relasi bisnis Penggugat, quod non, maka tidak dapatHal 21 dari Halaman 63 Put.No.96/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.48.49.50.51.dibebankan ganti kerugiannya kepada Tergugat I in casu Tergugat I pun telahmenderita kerugian akibat perilaku dan perbuatan Penggugat yang selalu cidera dalammemenuhi kewajibannya ;Bahwa merupakan fakta bahwa rusaknya nama baik penggugat terjadi jauhjauh harisebelum Tergugat I membatalkan perjanjaian

Melaksanakan dana menyelesaikan renovasi fisik bangunan Gedung Pusat Pertokoanbeserta fasilitasnya sesuai dengan spesifikasi teknis dan gambar rencana yang telahdisetujui bersama yang akan menjadi lampiran akta perjanjaian kerjasama ;Hal 23 dari Halaman 63 Put.No.96/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.c. Membiayai, mengurus dan menyelesaikan perijinan untuk pelaksanaanpengoperasian Gedung Pusat Pertokoan ;d.

Iterdapat ketentuan yang mengatur pembayaran hasil pengelolaan dan persewaan PlazaNagari Pakubuwono, bahwa ketentuan tentang kewajiban sesungguhnya adalahkonsekuensinya kegiatan usaha (Bisnis) yang wajar dan tidak melawan hukum untukdiserahkan Tergugat I sebagai penerima hak pengelolaan Plaza Nagari Pakubuwonokepada Tergugat II dalam kedudukan sebagai pemilik gedung aquo, dengan perkataanlain, pengaturan ketentuan mengenai tata cara pengelolaan gedung yang disepakatiPenggugat dan Tergugat I dalam Perjanjaian

gugatan Penggugat yangmenyatakan Tergugat I telah melanggar perjanjian yang telah disepakiti dengan Penggugatatau. telah melakukan Wanprestasi karena memutus sepihak perjanjian kerjasamaRefungsionalisasi dan pengelolaan gedung Plaza Nagari Pakubuwono sebelum berakhirjangka waktu 20 tahun yang diperjanjikan dengan alasan tidak ada satupun ketentuan dalamHal 59 dari Halaman 63 Put.No.96/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.perjanjian kerjasama yang melarang atau membatasi hak masingmasing pihak, untukmengakhiri perjanjaian

Penggugatmohon kepada yang terhormat majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranyaberkenan memberikan Putusan yang seadliadilnya.Menimbang, bahwa terhadap dalil pokok gugatan Pengugat tersebut, Tergugatdalam jawabanya sebagian menyangkal dan menolaknya dengan tegas serta sebagian lagidiakui dan dibenarkan oleh Tergugat yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :eBahwa pada gugatan halaman 2 mengemukakan perjanjaian

empat pulu dua ribu rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 dan P4 serta bukti T3 dan T4selanjutnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat diikat dengan PKWT/Perjanjian Kerja Kontrak dengan Nomor : 0048/PKWT 1/SMMFHRD Int/BKL/IV/2012tertanggal 04 April 2012 berakhir tanggal 04 April 2013 dan Perjanjian Kerja KontrakNomor : 0048/PKWT II/SMMFHRD Int/BKL/IV/2013 tertanggal 04 April 2013 berakhirtanggal 04 April 2014;Menimbang, bahwa Penggugat pada posita gugatannya menyatakan bahwa PKWT/Perjanjaian

Sinar Mas yang telah mewajibkan baikPenggugat maupun Tergugat sebelum memulai bekerja untuk menandatangani perjanjiankerja, malahan yang terjadi adalah Penggugat telah memulai dan melaksanakanpekerjaannya dari bulan Januari 2012 baru kemudian pada bulan Febuari 2014 PKWT/perjanjaian kerja kontrak di tandatangani tepatnya dua bulan sebelum hubungan kerjaanatara Penggugat dengan Tergugat dinyatan berakhir;Menimbang, bahwa pada PKWT/Perjanjian Kerja Kontrak dengan Nomor :0048/PKWT 1/SMMFHRD Int/BKL/

tersebutdiatas, bahwa status hubungan kerja Penggugat adalah sebagai karyawan Tergugat denganstatus hubungan kerja menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu, oleh karena ituselanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah PHK yang telah dilakukanoleh Tergugat terhadap Penggugat telah sesuai dengan Perjanjian Kerja, PeraturanPerusahaan atau telah sesuai dengan ketentuan Undangundang ketenagakerjaan yangberlaku ;Menimbang, bahwa Tergugat melakukan PHK terhadap Penggugat selaindikarenakan PKWTT/Perjanjaian

Termohon; Memberi nafkah anak tersebut melalui Termohon setiap bulan minimalsebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) diluar biaya pendidikan dankesehatan sampai anak dewasa umur 21 tahun atau mandiri;Menimbang, bahwa didalam asas hukum facta sunt servandakesepakatan yang tidak bertentangan dengan undangundang, makakesepakatan itu mengikat dan berlaku sebagai hukum yang harus ditaati;Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis menetapkan dan sekaligusmenghukum kepada Pemohon untuk mentaati kesepakatan perjanjaian

Termohon; Memberi nafkah anak tersebut melalui Termohon setiap bulan minimalsebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) diluar biaya pendidikan dankesehatan sampai anak dewasa umur 21 tahun atau mandiri;Menimbang, bahwa didalam asas hukum facta sunt servandakesepakatan yang tidak bertentangan dengan undangundang, makakesepakatan itu mengikat dan berlaku sebagai hukum yang harus ditaati;Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis menetapkan dan sekaligusmenghukum kepada Pemohon untuk mentaati kesepakatan perjanjaian

pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut:Dalam persidangan tanggal 10 September 2014 saksi telah menerangkanbenar ia membuat 3 (tiga) buat Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 16. 12dan No 20, berikut kuasa untuk menjual dan perjanjian pengosongan;Bahwa Akta tersebut dibuat pada 10 September 2014, mulai jam 6.00 Wibselesai jam 9.00;Bahwa pada saat dibuatnya perjanjian Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.16. 12 dan No 20, berikut kuasa untuk menjual dan perjanjian pengosongantersebut Obyek Perjanjaian

Bahwa Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam mencatat keterangan saksitergugat bernama PRIYONO, telah menghilangkan keterangan saksiyang pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut :Bahwa benar saat dibuatnya Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 16. 12 danNo 20, berikut kuasa untuk menjual dan perjanjian pengosongan;Bahwa Akta tersebut dibuat pada 10 September 2014, mulai jam 6.00 Wibselesai jam 9.00 Obyek Perjanjaian tersebut masih terikat Kredit BangBTPN Wiyung Surabaya, sesuai bukti P1, P2

setelahberahkirnya hubungan kerja, akan tetapi seteleh Majelis Hakim meneliti buktibuktitersebut, tidak ada dari bukti bukti tersebut yang dapat menjelaskan bagaimana statushubungan kerja antara Para Pengguat dengan Tergugat;Menimbang, bahwa Tergugat dalam dalil sangkalanya menyatakan bahwahubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat I adalah berdasarkan Perjanjian KerjaNo: 0729/PKWTHRD/IX/2014 (yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerja 0729) dandan hubungan dengan Penggugat II adalah berdasarkan perjanjaian

yang termuat dalam jawaban serta duplik maupunkesimpulannya menyatakan Tergugat secara tegas menolak dalil Para Penggugat tersebutoleh karena, Tergugat tidaklah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 163 Ayat (2)Undangundang Nomor 13 tahun 2003, karena jelas dalam kenyataannya Tergugat tidakmelakukan pemutusan hubungan kerja karena perubahan status, penggabungan ataupeleburan dan perusahaan tidak bersedia menerima pekerja di perusahaan, namunTergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan perjanjaian

Menimbang, bahwa dasar Tergugat memutuskan hubungan kerja dengan ParaPenggugat adalah, Pemutusan hubungan Kerja sesuai dengan perjanjaian kerja dan tatatertib yang telah ditanda tangani oleh Para Penggugat dengan Tergugat, dimana PenggugatI dan Penggugat II tidak memenuhi target penjualan yang telah ditetapkan berdasakanbukti T10 Tergugat berupa surat keputusan no 013/SKX/12 tentang target dan evaluasiwiraniaga yang telah diterangkan oleh Saksi Hairil Watoni dan Saksi Sih Sri Adi saksiTergugat yang

Akan tetapi sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat (2) perjanjaian kerja No.0729/PKWTHRD/TX/2014 dan Perjanjian kerja No. 0737/PKWTHRD/IX/2014menyatakan jika terjadi pemutusan hubungan kerja oleh pihak pertama pada periodetersebut (ayat 1 ) maka pihak pertama dan pihak kedua menyetujui pemutusan hubungankerja 1 (satu) bulan dimuka setara dengan kompensasi (satu) bulan gaji pokok.

tetapi tidak berhasil, kemudiandibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Bahwa, untuk meneguhkan dalildalil gugatannya di mukapersidanganPenggugat telah mengajukan buktibukti berupa :A Bukti Tertulis1 Surat keterangan domisili Kepala Desa kabupaten Tulungagung, bermateraicukup (P1) ;2 Fotokopi kutipan akta atas nama Penggugat dan Tergugat yang dibuat danditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama kabupaten Tulungagungbermaterai cukup (P2);3 Fotokopi surat perjanjaian

dan kesaksiankesaksian sebagai berikut :Bukti Surat :1.Copy dari Asli Akta Perjanjian Hutang Beserta adendum nomor:e PERJANJAIN KREDIT NO.408 / KU/VIII/2016 menjaminkan agunan tanggal 19.08.2016e Sertifikat Hak Tanggungan nomor SHM 710 dan SHM 314 MBL Toyota Kijang 1990 AA8887JE a.n NarutomoHalaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Padt.G.S/2018/PN Tmg MBL Mitsubishi Colt 1992 a.n Kabul Triyono AA9480KEe SPM Yamaha 2011 AA6277DN a.n KusriyatiKeterangan singkat :Membuktikan bahwa terdapat perjanjaian

perumusan positamaupun petitum yang dikemukakan Penggugat seperti yang tercantumdalam gugatannya, nyatanyata sangat kabur dan tidak memenuhi asaseen duidelijik en bepalde conciusie, yakni Penggugat tidak jelas dantidak memiliki Kepastian apa yang didalilkan dan diminta oleh Penggugatseperti yang dijelaskan dibawah ini :di satu sisis Penggugat mendalilkan membeli sebidang tanah dengan luas8000 M2 (delapan ribu meter persegi) seharga Rp. 900.000.000,(sembilan ratus juta rupiah) sesuai berdasarkan surat perjanjaian

Bahwa, sebidang tanah milik warisan Para Penggugat d.r / Para Tergugatd.k telah terikat dalam suatu perjanjian JualBeli dengan Penggugat d.k /Tergugat d.r sesuai Surat perjanjaian jualbeli No.423 / Leg / 2009, tanggal29 April 2009, atas sebidang tanah dengan Luas 8000.M2 (delapan ribumeter persegi) yang di Legalisasi oleh Turut Tergugat selaku Notaris diMedan dengan harga Rp.900.000.000,(Sembilan ratus juta rupiah);6.

3 (tiga) orang saksi ;Menimbang, bahwa sebaliknya untuk membuktikan dalil sangkalannyaTergugat telah mengajukan bukti surat berupa T1I s/d T13 dan mengajukan 2(dua) saksi ;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan PHK yang telah dilakukanoleh Tergugat kepada Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebihdahulu bagaimanakah status hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat ;Menimbang, bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugatterjadi sejak tanggal 29 Januari 2010 dengan perjanjaian

Penggugat telahmenjalani 1 bulan di Jakarta , sejak bulan Maret s/d Mei 2010 ditugaskan sebagia Fieldcollector dengan menerima upah Rp. 1.500.000/bulan;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 bukti Penggugat selanjutnyahubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat diikat dengan PKWT/ PerjanjianKerja Kontrak dengan Perjanjian Kerja Kontrak No. 006/SMMF/KK/BKL/VI/2010mulai berlaku sejak tanggal 1 Juni 2010 berakhir tanggal 31 Mei 2011;Menimbang, bahwa Penggugat pada posita gugatannya menyatakan bahwaPKWT/Perjanjaian

Brance Manageryang isinya memberikan peringatan agar karyawan termasuk Penggugat memutuskanuntuk segera melengkapi berkas/data yang diminta current kanwil maka bagi yangtidak melengkapi agar tidak perlu masuk kerja lagi karena tidak ada jaminan pada akirbulan nanti masih menrima gaji;Menimbang, bahwa Tergugat dalam dalil sanggahannya menyatakan bahwaPHK terhadap Penggugat selain dikarenakan PKWTT/Perjanjaian kontrak kerja telahberakhir juga menyatakan pemutusan hubungan kerja tersebut dikarenakan

kewajibannyakepada Tergugat yang telah diperjanjiakan;Bahwa untuk memenuhi persyaratan jaminan pelaksanaan tersebut, selanjutnyaTergugat IV telah menerbitkan jaminan Back to Back dengan Pihak tergugatV dalam bentuk Garansi Bank No. 152/BGPLK/13/VII/2015 tanggal 05Agustus 2015 kepada Tergugat dan selanjutnya Tergugat V telah pulamenjamin membayar kontra garansi kepada Tergugat IV atas penerbitangaransi bank Tergugat IV yaitu dengan Surity Bond yang diterbitkan TergugatV.Bahwa, berdasarkan klausula angka 3 Surat Perjanjaian

belas (6820130)penggugat dan tergugat mengadakan Perjanjian / Ikatan JualBeli atas tanahsebagaimana dimaksud / disebut dalam sertipikat hak milik (GHM) Nomor : 12517/ Desa Dalung seluas 19.250 M2 atas nama penggugat (posita angka 2) denganharga kesepakatan sebesar Rp. 165.000.000, (seratus enam puluh lima jutarupiah) per are atau seluruhnya sebesar Rp. 32.150.250.000, (tiga puluh duamilyar seratus lima puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) di tambah dengandenda (sebagai kenaikan harga dari perjanjaian