Mengabulkan permohonan para Pemohon;2 Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;3 Membebankan biaya perkara menurut hukum;4 Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadiladilnyadan bermanfaat;Bahwa Para Pemohon telah hadir di persidangan, kemudian dibacakanpermohonan Para Pemohon dengan tambahan keterangan secara lisan sebagaimanapada posita perkara ini;Bahwa, Pemohon I adalah seorang Anggota POLRI, oleh karenanya dalammengajukan permohonan isbat terikat oleh PERKAB

pada Permohonannyadan memohon kepada Majelis untuk menjatuhkan penetapannya;Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepadahalhal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakanbagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalahsebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa Pemohon I adalah seorang Anggota POLRI sehingga dalammengajukan permohonan isbat terikat oleh PERKAB

Tindakan termohon ini sudah melanggar PERKAP pasal 7No.7 tahun 2006 dan pasal 13 ayat 1 PERKAB no.8 tahun 2009.tentang kode etik Profesi Kepolisian Negara republic Indonesia , polisitidak boleh bertutur kata kasar dan bernada kemarahan, tidakboleh menyalahi dan atau menyimpang dari prosedur tugas,bersikap mencari cari kesalahan masyarakat ,tidak bolehintimidasi dan lain lainnya, dalam menjalankan tugasnya.Termohon memaksa dengan cara Mengintimidasi Pemohon untukmengakui dugaan Tindak Pidana Bersama

2/Pid.Pra/2021/PN Saklah sah dan batal demi hukum, karena didalam mencari fakta tentangperistiwa kebenaran terjadinya Pidana atau tidak oleh Pemohon,Termohon melakukan Penyimpangan Hukum kepada Pemohon,dimana Termohon melakukan Berita Acara Pemeriksaan kepadaPemohon dengan cara Intimidasi, sehingga Pemohon merasatertekan, sehingga mengakui kepada Termohon apa yang tidakdilakukan Pemohon, Tindakan ini jelas Inkonstitusional danbertentangan dengan PERKAP pasal 7 No.7 tahun 2006 dan pasal 13ayat 1 PERKAB

menerangkan sebagai berikut: Bahwa Terdakwa dalam putusan a quo telah terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaanmemberatkan Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUH Pidana, oleh karena itumenjatuhkan Pidana selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan; Bahwa Pembanding tidak dapat menerima putusan tersebut dengan alasansebagai berikut:a) Pada proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihakpenyidik dari Kepolosian Resort Lampung Tengah, bertentangan denganKUHAP dan Perkab

tidak serumah lagi;e Bahwa tidak ada upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluargaPenggugat maupun keluarga Tergugat;Bahwa setelah sampai kepada tahap pembuktian Tergugat datangmenghadap ke persidangan dan Majelis Hakim mengkomfirmasikan kembaliketerangan saksi tersebut kepada Tergugat dan Tergugat membenarkannya;Bahwa di persidangan Tergugat menyatakan bahwa atas gugatanPenggugat tersebut, Tergugat sudah melapor kepada atasannya, namunatasannya Waka Polres mengatakan bahwa sesuai dengan Perkab

surat T.9 s/d T. 21 termohon telahmelaksanakan tugasnya dengan melakukan penyelidikan guna menemukanperistiwa yang di duga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknyadilakukan penyidikan (vide : Pasal 1 angka 5 KUHAP) dan ditindak lanjutidengan dikeluarkannnya laporan hasil penyelidikan tentang perkara tindakpidana pemalsuan dokumen (vide: Bukti Surat T.22) serta dilakukannya gelarperkara sesuai bukti surat T.23 s/d T.27);Menimbang, bahwa dengan pengaitkan Tindakan termohon denganketentuan Perkab

, Pasal 6 bersesuaianHalaman 20 dari 22 Putusan Permohonan Praperadilan Nomor: 4/PidPrap/2020/PN Psodengan bukti surat T.9 s/d T.21,T.29 danT.30, Pasal 8 bersesuaian dengan buktiSurat T.22 dan pasal 9 bersesuaian dengan bukti Surat T.23 s/d T.27;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut termohon dapatmembuktikan bahwa tindakannya in casu Kepolisian resort Poso dan kepolisiansector poso kota telan melaksanakan tugasnya sesuai mekanisme danprosedur yang diatur menurut undangundang ataupun Perkab

Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Nomor : Kep/Sahlur01.PTDH/VI/2015 tanggal 22 Juni 2015 tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat Dari Dinas Polri (obyek sengketa) ; Bahwa putusan sidang Banding Komisi Etik Polri NomorPUT.BANDING/09/V/2015/KOM BANDING tanggal 15 Mei 2015 mengambilKeputusan menolak permohonan Banding dan menguatkan putusan sidangKKEP adalah cacat hukum, oleh karenanya batal demi hukum, dimanatahapan pelaksanaan sidang Komisi Banding tidak sesuai dengan amanatPasal 66 huruf a Perkab

Bahwa Tergugat/Terbanding mengeluarkan Surat Keputusan Objek sengketamelalui persidangan komisi Kode etik Profesi POLRI tanggal 27 September2013 masih menggunakan hukum acara Kode Etik Profesi Polri Perkab Nomor8 Tahun 2006 yang sudah tidak berlaku lagi dengan terbitnya Perkap Nomor19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode EtikProfesi Polri sebagai landasan hukum acara dilaksanakan persidangan KodeEtik Profesi Polri :2.

Karena pemaknaan bukti permulaan yangcukup Pasal 1 ayat (2) mengenai penyidikan, diinterpretasi / dinormakansecara Perkab. Karena pada PERKAB bukti permulaan yang cukupdimaknai dengan 1 laporan dan 1 alat bukti, sementara dalam UU KPKdimaknai ada 2 alat bukti. Disini ada sengketa norma. Pada akhirnya dalamputusan itu, mengambil konteks parameter Pasal 183, jadi apa yangdilakukan Penyidik adalah bekal untuk jaksa dan Hakim dalam memutusperkara.

Tapi penyidik Polisi terikat dengan Perkab karena itu tadiPenyidik selalu berbicara mengenai legalitas, Perkab menggariskan katasaksi pelapor, saya juga mengatakan kepada KOMPOLNAS bahwa inimemberatkan karena memberikan syarat tambahan yang tidak ditentukandalam UndangUndang, itu sebabnya jika seorang kuasa hukum hadirdalam pengaduan itu hanya untuk pemberitahuan saja tetapi maknalaporan baru bisa ada jika ada berita wawancara saksi pelapor itu evidencenya;Bahwa Ahli berpendapat mengenai barang siapa

Bahwa dalam permasalahan Pemohon dan Termohon sudahmendapatkan pembinaan intensif dari Kesatuan tempat Pemohon kerjasesuai dengan Perkab 09 Tahun 2009 Tentang Kawin, Rujuk, Ceraianggota Polri namun tetap tidak berhasil mendapat penyelesaiansehingga diterbitkanlah Surat Izin Perceraian dari kesatuan tempatPemohon bekerja (Surat Izin Cerai terlampir);6.

tidak bolehditiadakan ataupun dikesampingkan dalam putusan sidang KKEPsebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 Perkap Nomor 19 Tahun 2012Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian NegaraRepublik Indonesia;Bahwa hal tersebut di atas mengakibatkan tuntutan penuntut tidakmenjunjung prinsipprinsip KEPP serta tidak sesuai dengan tujuan dariKEPP yaitu terselenggaranya proses penegakan KEPP secara objektif,jujur, adil, transparan dan akuntabel seperti yang dijelaskan dalam Pasal 2huruf c Perkab

Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata KerjaKomisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia serta tidakterwujudnya kepastian hukum terhadap terduga pelanggar terhadapterduga pelanggar sebagai mana yang dijelaskan juga dalam Pasal 2 hurufd Perkab Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata KerjaKomisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia;Bahwa Majelis hakim tingkat pertama terlalu banyak mengenyamping halhal yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundangundangan (

Pasal 132ayat UndangUndang Republik Indonesia No. 35 Tahun2009, sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum lebihsubsider lagi.Bahwa PEMOHON KASASI tetap berpegang teguh bahwa kasus yang menimpadirinya ini tidaklah sesuai dengan Pasal yang didakwakan oleh Jaksa PenuntutUmum dalam dakwaan lebih subsider yang dijatuhkan vonis oleh Majelis HakimPengadilan Negeri Nunukan, melainkan seharusnya PEMOHON' KASASIdikenakan Pasal 417 KUH PIDANA dan melanggar Perkab 10 tentang tata carapenyimpanan barang bukti yang

meyakinkan telah menyalahgunakan maupun mendapatkan keuntungan atasperbuatannya tetapi tuntutan serta Vonis yang dijatuhkan oleh Majelis HakimPengadilan Negeri Nunukan seakanakan PEMOHON KASAST telahmenyalahgunakan atau mendapat keuntungan dari perbuatannya itu jelas Vonisyang telah dijatuhkan Majelis Hakim pertama tidaklah mencerminkan rasakeadilan karena yang dilakukan oleh PEMOHON KASASI hanya sebatasmelakukan pengerusakan barang bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 417KUH PIDANA dan melanggar Perkab

Tinggi Kalimantan Timur dalam acaraBanding jelas sangat tidak adil putusan tersebut terhadap PEMOHON KASASIdan keluarganya karena apa yang telah dilakukan oleh PEMOHON KASASItidak sesuai dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Putusan MajelisHakim Pengadilan Negeri Nunukan jelasjelas telah keliru menerapkan Pasal112 ayat 1 jo Pasal 132 ayat 1 UndangUndang No. 35 Tahun 2009, seharusnyaTuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan NegeriNunukan menerapkan Pasal 417 KUH PIDANA dan Perkab

Bahwa Pemohon/Terbanding menilai alasan banding pada angka 3, 4 dan5 tidak mempunyai nilai yuridis, karena alasan pada angka 5 tersebut tidakberlaku untuk Terbanding, sebab untuk institusi Polri ada ketentuantersendiri yaitu Perkab Nomor 9 tahun 2010 tentang Tata Cara PengajuanPerkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai Negeri Sipil padaKepolisian Rebuplik Indonesia (Vide pasal 26 Perkap Nomor 9 Tahun 2010Berdasarkan alasan alasan terebut di atas Terbanding mohon kepadaMajelis Hakim Mahkamah Syariyah

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun2009 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana DiLingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap No. 12 Tahun 2009)Pasal 70 ayat (2) Perkap No. 12Tahun 2009 :Setiap tindakan penangkapan wajib dilengkapi Surat Perintah Tugas danSurat Perintah Penangkapan yang sah dan dikeluarkan oleh atasan penyidikyang berwenang.Pasal 72 Perkab No. 12 Tahun 2009 :Tindakan penangkapan terhadap tersangka dilakukan dengan

Bripka Willi Andri Bin Makmur ;- Perkab No. Pol. 4 Tahun 2005 tentang Pengurusan Tahanan pada Rumah Tahanan Kepolisian Republik Indonesia ;- Standar Operasional Prosedur ( SOP ) Pengurusan Tahanan di Rutan Polri ;- SKEP/1128/VII/2001 tanggal 5 Juli 2001 tentang Pengangkatan, Penggajian dan Penempatan Pertama Bintara Polri an. Wilii Andri;tetap terlampir dalam berkas perkara;6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah);

Bripka WilliAndri Bin Makmur ;e Perkab No. Pol. 4 Tahun 2005 tentang Pengurusan Tahanan pada Rumah TahananKepolisian Republik Indonesia ;e Standar Operasional Prosedur ( SOP ) Pengurusan Tahanan di Rutan Polri ;e SKEP/1128/VI/2001 tanggal 5 Juli 2001 tentang Pengangkatan, Penggajian danPenempatan Pertama Bintara Polri an.

Yang dimaksud hukuman disiplin berat sebagaimana perkab tersebutpada lampiran adalah pelanggaran terhadap pasal 3 dan 4 Angka Romawill. Hukum Disiplin, A.Umum angka 2.

Btm.tersebut, maka yang melakukan perbuatan melawan hukum adalah TURUTTERGUGAT dan menurut hukum dapat dibenarkan sebagaimana diaturdalam ketentuan pasal 1365 KUHPerdata PENGGUGAT dapat mengajukangugatan kepada TURUT TERGUGAT untuk mendapatkan ganti rugi bukanmenggugat kepada para TERGUGAT dengan dalil menghalangiPENGGUGAT untuk melakukan pemagaran ;Oleh karena yang digugat oleh PENGGUGAT dalam perkara ini adalah paraTERGUGAT bila merujuk pada PERKAB tersebut, maka gugatan yangdiajukan oleh PENGGUGAT

Maka yang digugat adalah kedudukan atau jabatan badan / lembagabukan digugat terhadap Badan / Lembaganya saja sebagaimana yangdimaksud dalam pasal 18 ayat 1 PERKAB BP Batam nomor 27 tahun 2017tentang penyelenggaraan pengalokasian lahan ;3.3.

yangmerugikan PENGGUGAT dan jika merujuk pada ketentuan PERKAPtersebut, maka yang melakukan perbuatan melawan hukum adalah TURUTTERGUGAT dan menurut hukum dapat dibenarkan sebagaimana diaturdalam ketentuan pasal 1365 KUHPerdata PENGGUGAT dapat mengajukangugatan kepada TURUT TERGUGAT untuk mendapatkan ganti rugi bukanmenggugat kepada TERGUGAT II dengan dalil menghalangi PENGGUGATuntuk melakukan pemagaran ;Oleh karena yang digugat oleh PENGGUGAT dalam perkara ini adalahTERGUGAT Il bila merujuk pada PERKAB

Maka yang digugat adalah kedudukan atau jabatan badan / lembagabukan digugat terhadap Badan / Lembaganya saja sebagaimana yangdimaksud dalam pasal 18 ayat 1 PERKAB BP Batam nomor 27 tahun 2017tentang penyelenggaraan pengalokasian lahan ;Halaman 27 dari 65 Putusan Nomor 39/Pdt. G /2018/PN. Btm.3.3.

Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Nomor:Kep/Sahlur01.PTDH/V1/2015 tanggal 22 Juni 2015 tentang PemberhentianTidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri (objek sengketa);Bahwa putusan sidang Banding Komisi Etik Polri Nomor: PUT.BANDING/09/V/2015/KOM BANDING tanggal 15 Mei 2015 mengambil Keputusanmenolak permohonan Banding dan menguatkan putusan sidang KKEPadalah cacat hukum, oleh karenanya batal demi hukum, dimana tahapanpelaksanaan sidang Komisi Banding tidak sesuai dengan amanat Pasal 66huruf a Perkab

APTdibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa termasuk kategori produk pangan olahan adalah bahan panganyang sudah diolah dan dikemas maupun yang tidak dikemas yang bisalangsung di konsumsi manusia;Bahwa yang dimaksud dengan Pelaku Usaha Pangan adalah setiaporang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis panganyaitu sebagai penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan,pemasaran, perdagangan dan penunjang;Bahwa menurut ahli sesuai Perkab Badan POM RI No.21

Suhaimi ;- 1 ( satu ) buah Surat Perintah Jadwal Penjagaan Tahanan Polda Jambi bulan Januari 2014 ;- 1 ( satu ) buah foto copi Buku Mutasi Jaga Tahanan dari tanggal 18 Januari 2014 s/d tanggal 19 Januari 2014 ; - 1 ( satu ) buah Perkab No. Pol. 4 Tahun 2005 tentang Pengurusan Tahanan pada Rumah Tahanan Kepolisian RI ;- 1 ( satu ) buah Standar Operasional Prosedur ( SOP ) Pengurusan Tahanan di Rutan Polri ;- 1 ( satu ) buah Berkas Perkara No. BP/56/XI/2013 tanggal 29 Nopember 2013 an.

Suhaimi ;e 1 (satu ) buah Surat Perintah Jadwal Penjagaan Tahanan Polda Jambi bulanJanuari 2014 ; 1 (satu ) buah foto copi Buku Mutasi Jaga Tahanan dari tanggal 18 Januari2014 s/d tanggal 19 Januari 2014 ;e 1 (satu ) buah Perkab No. Pol. 4 Tahun 2005 tentang Pengurusan Tahananpada Rumah Tahanan Kepolisian RI ;e 1 (satu ) buah Standar Operasional Prosedur ( SOP ) Pengurusan Tahanan diRutan Polri ;e 1 (satu ) buah Berkas Perkara No. BP/56/XI/2013 tanggal 29 Nopember2013 an.

Brigpol Muhammad Nasruddin in casuPenggugat telah dilakukan Sidang Komisi Kode Etik Polri dan telahdijatunkan putusan pada hari Kamis, tanggal 5 September 2019 danmemutuskan pada pokoknya, Nama : Muhammad Nasruddin;Jabatan/NRP : Brigpol/ 85031824; Jabatan Badit Resnarkoba; KesatuanPolda Kaltara, terbukti secara sah dan menyakinkan melanggar Pasal 14ayat 1 huruf (6) Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2003 tentangPemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 7ayat 1 huruf (6) Perkab

Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik ProfesiPolri dan Pasal 11 huruf (c) Perkab Nomor 14 tahun 2011 tentang KodeHalaman 51 dari 61 halamanPutusan Nomor : 28/G/2020/PTUN.SMDEtik Profesi Polri serta menjatunkan sanksi bersifat administratif berupaRekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagaianggota Polri.