Ditemukan 65 data
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum III : HJ. NUR INTAN, SH
Terbanding/Penuntut Umum I : PATRYANI, S.H., M.H.
Terbanding/Penuntut Umum IV : SITI SUMARTININGSIH, S.H.
Terbanding/Penuntut Umum II : INTANG, S.Sos., S.H., M.H.
341 — 43
NGALLEtelah terbukti secara sah dan meyakinkan besalah melakukan Tindak Pidana melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Penambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambanga Khusus (IUPK) ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MARIYANG DG. TALLI bin H. PACE DG.
Nurhaedah Dg Nonang yang dikeluarkan oleh Dinas Penanamanmodal pelayanan terpadu satu pintu bidang Penyelenggaraan pekerjaanperizinan Propensi Sulawesi Selatan No. 109 /1.15.Np / P2T / 10 / 2017 Yokeputusan Gebernur Sulawesi Selatan No. 109 / 1.D1.P / P2T / 11 / 2017tentang Izin usaha pertambanga eksplorasi sirtu kepada Hj.
PACE DG.NGALLEtelah terbukti secara sah dan meyakinkan besalah melakukanTindak Pidana melakukan usaha penambangan tanpa Izin UsahaPenambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau IzinUsaha Pertambanga Khusus (IUPK) ;Hal.14dari 16 Pts. 174/PID/2018/PT.MKS.2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MARIYANG DG. TALLI bin H.PACE DG.
PT. Indomobil Finance Cabang Denpasar
Tergugat:
ANAK AGUNG GDE DHARMA PUTRA, ST
170 — 96
Direstrukturisasi setelan Debitur terken dampak penyebaranCOVID19.Menimbang, bahwa Para debitur terdampak Covid19 baik secaralangsung ataupun tidak langsung itu umumnya bergerak di berbagai sektorekonomi, seperti pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan,pengolahan, pertanian, dan pertambanga, dalam pedoman yang dirilisnya, OJKmembatasi plafon kredit hingga maksimal Rp 10 miliar;Menimbang, bahwa seperti diketahul umum bahwa masyarakat Ballsangat tergantung perekonomiannya dari sektor pariwisata
WIWIEK SURYANI, SH
Terdakwa:
1.SARNO Alias BUCUNG anak dari BARTEL
2.JONI SAPUTRA Alias ATAK anak dari AJATI
57 — 9
Menyatakan Terdakwa SARNO Alias BUCUNG anak dari BARTEL danTerdakwa JONI SAPUTRA Alias ATAK anak dari AJATI bersalah melakukantindak pidana secara bersamasama melakukan usaha pertambangan tanpahalaman 2 dari 19 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2019/PN KlkIzin Usaha Perambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau IzinUsaha Pertambanga Khusus (IUPK) sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 158 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara jo.
218/Pid.Sus/2019/PN Klkwaktu lain yang masih dalam tahun 2019, bertempat di Desa Danau PantauKecamatan Timpah Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaktidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum PengadilanNegeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya,yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukanperbuatan, melakukan usaha pertambangan tanpa Izin Usaha Perambangan(IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambanga
SAPUTRA Alias ATAK sedangmelakukan penambangan emas dan zircon (puya) tanpa izin sehingga paraterdakwa beserta barang bukti langsung diamankan ke Polres Kapuas untukkeperluan pemeriksaan selanjutnya;Bahwa terdakwa SARNO Alias BUCUNG bersamasama dengan terdakwaJONI SAPUTRA Alias ATAK didalam melakukan kegiatan penambangan emas danzircon (puya) tidak dilengkapi dengan Izin Usaha Perambangan (IUP), Izinhalaman 4 dari 19 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2019/PN KlkPertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambanga
316 — 5
sedang melakukan kegiatan penggalian tanah untukmembuat lobang camoy dan terdakwa Lim Kim Fuk alias Afuk yang saat itu sedangberada di camp lokasi tambang sedang memperbaiki mesin Tl, sedangkan terdakwaSuterianto alias Ito bin Bakri diamankan pada saat sedang istirahat di rumah yangterletak di dusun Tanjung Batu desa Lumut Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka;Bahwa pada saat anggota Polisi menanyakan kepada terdakwa Fitriyanto alias Itobin Darmin dan terdakwa Lim Kim Fuk alias Afuk tentan Surat Izin Pertambanga
alias Ito bin Darmin bersamasama denganterdakwa Suterianto alias Susu bin Bakri dan terdakwa Lim Kim Fuk alias Afuk, pada hariSelasa tanggal 26 Pebruari 2013 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaktidaknya di waktulain pada bulan Pebruari 2013, bertempat di lokasi tambang Air Kurah dusun TanjungBatu desa Lumut Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka atau setidaktidaknya di tempatlain yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Sungailiat, telahmelakukan usaha penambangan tanpa IUP (Izin Usaha Pertambanga
sedang melakukan kegiatan penggalian tanah untukmembuat lobang camoy dan terdakwa Lim Kim Fuk alias Afuk yang saat itu sedangberada di camp lokasi tambang sedang memperbaiki mesin Tl, sedangkan terdakwaSuterianto alias Ito bin Bakri diamankan pada saat sedang istirahat di rumah yangterletak di dusun Tanjung Batu desa Lumut Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka; Bahwa pada saat anggota Polisi menanyakan kepada terdakwa Fitriyanto alias Itobin Darmin dan terdakwa Lim Kim Fuk alias Afuk tentan Surat Izin Pertambanga
52 — 9
Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Nomor: 188.45/0665/DESDM/2014tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Donggala Nomor :188.45/0243/DESDM/2010 tentang izin Usaha Pertambanga (IUP) OperasiProduksi Pertambangan Batuan (Pasir, Batu, dan Krikil) KepadaPT. MutiaraAlam Perkasa, tanggal 21 Oktober 2014 ;3.
333 — 13
Menyatakan Terdakwa Sumardi alias Adi alias Otong bin Subuh tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Usaha Penambangan tanpa Izin Usaha Pertambanga sebagaimana dalam dakwaan tunggal;2.
22 — 4
Bahwa Terdakwa ROMLAN Als LAN Bin USMAN melakukan kegiatanusaha pertambanga tanpa izin tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unitmesin merk Shang Hai warna hitam, 1 (satu) buah Selang Monitorsepanjang 2 (dua) meter dan 1 (satu) buah selang air ukuran 5 (lima)meter, dan 1 (Satu) orang pekerja yang bernama BUJANG WING Als WINGBin MAN.Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan dantidak mengajukan keberatan3.
289 — 10
Bangka Tengah.Saksi menjelaskan bahwa saksi mengamankan kegiatan penambanganpasir timah tanpa izin tersebut adalah saksi bersama saksi HENGKY BinZULKIFLI, dan saksi SABARUDIN Bin USMAN IDJAJLSaksi menjelaskan yang melakukan kegiatan penambangan pasir timahtanpa izin di Jalan Kerasak Dusun Nadi 1 Desa Perlang Kec.Koba Kab.Bangka Tengah adalah Terdakwa ROMLAN Als LAN Bin USMAN.Bahwa Terdakwa ROMLAN Als LAN Bin USMAN melakukan kegiatanusaha pertambanga tanpa izin tersebut dengan menggunakan 1 (satu)
35 — 7
Izin Usaha Pertambangan (IUP) selanjutnya disebut dengan IUPadalah izin untuk melaksanakan usaha pertambanga, sebagaimanadiatur dalam Pasal 1 ayat (7 ) UU Nomor 4 Tahun 2009 TentangPertambangan Mineral dan Batubara.Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi ( UP Eksplorasi ) adalah izinusaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikanumum, eksplorasi dan study kelayakan, sebagaimana diatur dalamPasal 1 ayat (8) UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang PertambanganMineral dan Batubara..
Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaanmineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikanumum, eksplorasi, study kelayakan, kontruksi, penambangan,pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta pascatambang, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (6) UU Nomor 4Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.Izin Usaha Pertambangan (IUP) selanjutnya disebut dengan IUP adalahizin untuk melaksanakan usaha pertambanga
WIWIEK SURYANI, SH
Terdakwa:
1.GUNAR anak dari BERIN
2.SATRA Bin ANCAH Alm
3.RAHMANSYAH Alias RAHMAN Bin DIMA Alm
4.IMAM S. ARIFIN Bin ARDIANSYAH
82 — 20
atau setidaktidaknya pada waktu lain yang masih dalamtahun 2020, bertempat di Desa Lawang Kamah Kecamatan Timpah KabupatenKapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaktidaknya di tempat lain yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yangberwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan, yangmenyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, melakukanusaha pertambangan tanpa Izin Usaha Perambangan (IUP), IzinPertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambanga
ARIFINBin ARDIANSYAH didalam melakukan kegiatan penambangan emas di DesaLawang Kamah Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas Provinsi KalimantanTengah tidak dilengkapi dengan Izin Usaha Perambangan (IUP), IzinPertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambanga Khusus (IUPK) yangberpotensi menimbulkan kerusakan ekosistem dan kerugian keuangan Negara;Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 158 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 4 Tahunhalaman 5 dari 28 Putusan
R. BAYU PROBO SUTOPO, SH
Terdakwa:
HAMSAN Bin RIDUAN. L.
381 — 21
IPR adalah Izin untukmelaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyatdengan luas wilayah dan investasi terbatas;Wilayah Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut WUP adalah bagiandari WP yang telah memiliki kKetersediaan data, potensi dan/atau informasigoelogi;Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut WIUP adalahwilayah yang diberikan kepada pemegang IUP;Wilayah Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut WPR adalah bagiandari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambanga
IPR adalah Izin untukmelaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyatdengan luas wilayah dan investasi terbatas;Wilayah Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut WUP adalah bagiandari WP yang telah memiliki kKetersediaan data, potensi dan/atau informasigoelogi;Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut WIUP adalahwilayah yang diberikan kepada pemegang IUP; Wilayah Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut WPR adalah bagiandari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambanga
47 — 12
Tafarudin, umur 50 tahun, TNI AD, alamat KoramilKasembon ;Bahwa saksi sendiri (Sdr.Dul Manan) kapasitas dalam tambangsebagai pemilik alat berat backhoe merk Doosan yang digunakansebagai sarana pertambanga, Sdr.Rudi Ardianto selaku pengelolapertambangan sekaligus sebagai pemilik usaha pertambangan/penanggungjawab pertambangan, Sdr.
30 — 15
Tetapibelum mendapat Sertifikat clear and clear;Bahwa benar Ahli menjelaskan :Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 28Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral danBatubara, Perizinan yang harus dimiliki oleh suatu badan usaha agar dapatmenjalankan pekerjaan sebagai sub kontraktor atau usaha jasa pertambanganadalah Izin Usaha Jasa Pertambanga, yang selanjutnya disebut IU.TP;Sebagaimana yang diatur didalam Pasal 3 Peraturan Menteri Energi dan SumberDaya
Tetapi belum mendapat Sertifikat clear and clear;Bahwa benar Ahli Nazar Kusmana, SH menjelaskan :Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 28Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral danBatubara, Perizinan yang harus dimiliki oleh suatu badan usaha agar dapatmenjalankan pekerjaan sebagai sub kontraktor atau usaha jasa pertambanganadalah Izin Usaha Jasa Pertambanga, yang selanjutnya disebut IU.TP;Sebagaimana yang diatur didalam Pasal 3 Peraturan Menteri
Tetapi belum mendapat Sertifikat clearand clear;Menimbang, berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya MineralNomor: 28 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineraldan Batubara, Perizinan yang harus dimiliki oleh suatu badan usaha agar dapatmenjalankan pekerjaan sebagai sub kontraktor atau usaha jasa pertambangan adalah IzinUsaha Jasa Pertambanga, yang selanjutnya disebut IU.TP;Menimbang, bahwa sebagaimana yang diatur didalam Pasal 3 PeraturanMenteri Energi dan Sumber
WIWIEK SURYANI, SH
Terdakwa:
ALI USMAN Bin SUPARDI
72 — 9
PAK SUS melakukan kegiatan penambangan emastanpa dilengkapi dengan Izin Usaha Perambangan (IUP), Izin PertambanganRakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambanga Khusus (IUPK) yang berpotensimenimbulkan kerusakan ekosistem dan kerugian keuangan negara.Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalahuntuk mendapatkan emas sejumlah 30 (tiga puluh) gram untuk dijual kembali danmendapatkan keuntungan secara pribadi.Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal
1.GALIH AZIZ, SH
2.RESITA FAUZIAH HAKIM. SH.
Terdakwa:
JONARO PUTRA Alias IJON Bin HERMANTO
370 — 22
RI Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah, maka kewenangan dalam menerbitkanIzinUsaha Pertambangan untuk tindak Kabupaten adalah kewenanganGubernur.Bahwa barang bukti yang perlihatkan merupakan alat untuk kegiatanyang dilakukan oleh Terdakwa adalah Penambangan Emas dan alatalat yang digunakan oleh Terdakwa adalah Alat Khusus yang digunakanuntuk Penambangan Emas serta Izin yang harus dimiliki oleh Terdakwauntuk melakukan Penambangan Emas adalah Izin UsahaPertambangan (IUP) atau Surat Izin Pertambanga
30 — 4
Eksplorasi, Izin Usaha Pertambangan (IUP) OperasiProduksi, Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Izin Usaha Khusus (IUPK) Ekplorasidan Izin Usaha Khusus (IUPK) Operasi Produksi;e Bahwa setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan usahapertambangan harus memiliki izin baik izin Eksplorasi maupun izin OperasiProduksi yang dikeluarkan oleh Menteri ESDM, Gubernur, Bupati atau Walikotasesuai dengan kewenanganya;e Bahwa jenis usaha pertambangan yang dilakukan terdakwa yang tidak memilikiizin usaha pertambanga
1.GALIH AZIZ, SH
2.RESITA FAUZIAH HAKIM. SH.
Terdakwa:
SUTOMO Alias TOMO Bin MAKARDI Alm
359 — 20
Bahwa barang bukti yang perlihatkan merupakan alat untuk kegiatanyang dilakukan oleh Terdakwa adalah Penambangan Emas dan alatalat yang digunakan oleh Terdakwa adalah Alat Knusus yang digunakanuntuk Penambangan Emas serta Izin yang harus dimiliki oleh Terdakwauntuk melakukan Penambangan Emas adalah Izin UsahaPertambangan (IUP) atau Surat Izin Pertambanga Rakyat; Bahwa alasn Ahli mengatakan bahwa kegiatan yang dilakukan olehTerdakwa tersebut adalah Penambngan Emas dikarenakn setelah sayamelihat Barang
WIWIEK SURYANI, SH
Terdakwa:
BAMBANG SUTIKNO Alias SUTIK Bin SUJONO
69 — 9
PAK SUS melakukan kegiatan penambangan emastanpa dilengkapi dengan Izin Usaha Perambangan (IUP), Izin PertambanganRakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambanga Khusus (IUPK) yang berpotensimenimbulkan kerusakan ekosistem dan kerugian keuangan negara.Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalahuntuk mendapatkan emas sejumlah 30 (tiga puluh) gram untuk dijual kembali danmendapatkan keuntungan secara pribadi.Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal
GALIH AZIZ, SH
Terdakwa:
PANCE ANUGRAH Alias PANCE Bin IRMAN
355 — 13
RI Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah, maka kewenangan dalam menerbitkanIzinUsaha Pertambangan untuk tindak Kabupaten adalah kewenanganGubernur.Bahwa barang bukti yang perlihatkan merupakan alat untuk kegiatanyang dilakukan oleh Terdakwa adalah Penambangan Emas dan alatalat yang digunakan oleh Terdakwa adalah Alat Khusus yang digunakanuntuk Penambangan Emas serta Izin yang harus dimiliki oleh Terdakwauntuk melakukan Penambangan Emas adalah Izin UsahaPertambangan (IUP) atau Surat Izin Pertambanga
358 — 27
denganmenggunakan beca sebanyak 8 (delapan) karung masingmasing 4 (empat)karung satu beca atas suruhan Terdakwa ;Bahwa yang menerima bebatuan tersebut saat diantar kerumah saksi adalahorang tua saksi yakni Hamsar Daulay ;Bahwa sebabnya bebatuan tersebut diantarkan kerumah saksi karena saksisebagai pemilik dari lobang tersebut;Bahwa saksi memperoleh batu tersebut dari hasil penambangan liar di Desa HutaBargot Julu yakni di kilometer 3,5 (tiga setengah) kilometer;Bahwa hubungan saksi dengan Asep Sukmana dalam pertambanga