Dari dokumen surat pertelaan yang ditunjukkanTERGUGAT tersebut, dapat diketahui bahwa surat tersebut adalahSurat Keterangan Pertelaan No. 503.648.1/0603 A Distarcip tertanggal25 Juni 2010 yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT (selanjutnyadisebut Surat Pertelaan TERGUGAT). Dalam Surat PertelaanTERGUGAT tersebut tercantum bahwa luas unit Sarusun dengan NomorUnit: MU.C.06.18A adalah seluas 21.91 tanpa legalisir.

Kemudian TURUT TERGUGATmenunjukkan Surat Keterangan Pertelaan No. 503.648.1/0603 Distarcip yang juga tertanggal sama yaitu 25 Juni 2010 (selanjutnyadisebut Surat Pertelaan Distarcip).

Bahwa akan tetapi karena adanya perbedaan antara luasan fisikunit yang tercantum dalam SK Pertelaan, Tergugat telahmengajukan permohonan untuk dilakukan perbaikan atas SKPertelaan Nomor : 503.648.1/0603Distarcip dengan Nomor UnitMU.C,06.17/18.F. tanggal 25 Juni 2010, dan berdasakan haltersebut telah diterbitkan SK Pertelaan yang luasannya sesuaidengan kondisi fisik luasan unit (21.91 m2) yaitu SK PertelaanNomor 503.648.1/0603ADistarcip, tanggal 25 Juni 2010, yangselanjutnya asli SK Pertelaan tersebut

(Bukti P13);14.Poto copy Foto Surat Keterangan Pertelaan Nomor: 503.648.1/0603Distarcip tertanggal 25 Juni 2010, yang dikeluarkan oleh TURUTTERGUGAT. (Bukti P14);15.Poto copy Foto Denah Pertelaan Lantai 6 yang ditunjukkan oleh bagianDokumentasi TURUT TERGUGAT. (Bukti P15);16.Poto copy Foto Surat Keterangan Pertelaan Nomor: 503.648.1/0603 A Distarcip tertanggal 25 Juni 2010, yang dikeluarkan oleh TURUTTERGUGAT.

Poto copy Surat Keterangan Pertelaan No : 503.648.1/0603Distarciptanggal 25 Juni 2010. (Bukti TT1);2. Poto copy Surat Keterangan Pertelaan No : 503.648.1/0603Ditarciptanggal 25 Juni 2010. (Bukti TT2);3. Poto copy Surat Keterangan Pertelaan No : 503.648.1/0603ADitarciptanggal 25 Juni 2010.

BDGtertanggal 15 Maret 2017, dengan mengabulkan permohonan yangdiajukan oleh Tergugat II tersebut dengan menyatakan surat suratIZIN untuk mendirikan Apartemen Gateway Ahmad Yani sebagaiInformasi yang terobuka untuk umum, yaitu : Sertifikat Laik Fungsi (SLF); Gambar pertelaan yang telah disahkan Pemerintah Kota Bandung; Uraian Pertelaan yang telah disahkan Pemerintah Kota Bandung; Akta Pemisahan yang telah disahkan Pemerintah Kota Bandung; Surat Izin lokasi nomor 503.593.22/19/BPPT tanggal 28072010

BDGAlasan Termohon tidak memberikan dokumen pertelaan karenadokumen sudah diserahkan kepada pihak pengembangAlasan Termohon tidak memberikan dokumen pertelaan karenamasih ada ketidaksepakatan terkait kelompok pengelolaAlasan Termohon bahwa pengelolaan dokumen pertelaan sudahberpindah ke dinas lain13.

pemeriksaan setempat pada tanggal 22 Februari 201716.yang memuat keterangan Termohon yang pada pokoknya menyatakan,bahwa:a.Salinan pertelaan dan akta pemisahan perubahan tidak pernah ada.Pengembang hanya pernah mengajukan perubahan IMB.Sedangkan pertelaan diajukan setelah pengembang memperolehperubahan IMB.Pertelaan bukan merupakan syarat penerbitan IMB.

pertelaan PT Sukses Mitra Kelola Property yang disahkandengan Nomor:503648.1/PERTELAAN0003DISTARCIP/II2015pada tanggal 07 April 2015.Uraian pertelaan rumah susun hunian dan bukan hunian rusunamiGateway berupa: uraian umum pertelaan rumah susun sederhanamilik rusunami Gateway dan uraian teknis pertelaan rumah susunsederhana milik rusunami Gateway yang disahkan dengan Nomor:Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 192/Pdt/2018/PT.

,uraian pertelaan, dan akta pemisahan termasuk informasi publik yang terbuka bagipemohon.

Bahwa pengesahan pertelaan Rumah Susun Hunian ApartementCasablanca Mansion Jalan Casablanca RW 009 RT O05 KelurahanMenteng Dalam Kecamatan Tebet Kotamadya Jakarta Selatan tersebutoleh Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta adalah sesuaidengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988tentang Rumah Susun, untuk jelasnya Tergugat kutib sebagai berikut :Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang RumahSusun, menyatakan :Pertelaan adalah gambar yang menunjukan batas

Putusan No.238/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.Casablanca Mansion tersebut, hanya bertujuan untukmengembalikan desain dan atau fungsi bangunanaslinya yang telah dirubah Penggugat dan tidak sesuaiidengan Data Gambar Pertelaan atau As Built DrawingArchitecture, yang telah disahkan oleh KeputusanGubernur Propinsi Daerah Khusus Ibu Kota JakartaNomor 1058 /2006 tanggal 6 Juli 2006.14.Bahwa untuk itu Tergugat mensommir/menuntut Penggugat untuk bisamenunjukan dan menjelaskan, Data Gambar Pertelaan atau As BuiltDrawing

atau symbol dan atau desain pintu akses/jalan masuk dankeluar dari dan ke Unit M1 Lantai Mezzazine Rumah Susun HunianApartemen Casablanca Mansion ;e Bahwa dari gambar As Built Drawing dan Gambar Pertelaan ApartemenCasablanca Mansion Lantai Mezzazine, ada gambar atau symbol danatau desain pintu yang berbentuk % (satu perempat) lingkarantersebut dan posisinya ada didekat Toilet ;eBahwa pertelaan adalah menunjukan batas yang jelas dari masingmasing satuan rumah susun, bagian bersama, benda bersama

dantanah bersama ;eBahwa dari Gambar Pertelaan Apartemen Casablanca Mansion latnaiMezzazine, terlihnat Batas Satuan Rumah Susun kepemilikanPenggugatatas Unit M1 Lantai Mezzaxine adalah ditandai dengan batas gariswarna kuning ;e Bahwa dari gambar As Built Drawing dan Gambar Pertelaan ApartemenCasablanca Mansion lantai Mezzazine terlinat dengan jelas Unit M1Lantai Mezzazine terhubung menjadi satu kesatuan dengan Unig G2atas ;eBahwa menurut saksi tidaklah masuk akal ada pintu akses/jalan masukke unit

Putusan No.238/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.sudah terpasang rolling door maka sekalian akses pintu tersebut kitatutup Sesuai gambar pertelaan yang ada (Sesuai fungsinya) ;e Bahwa benar areal tersebut milik Penghuni (Tergugat) karena tadinya kitatidak tahu kalau areal itu milik kita karena selalu dipakai bersama denganPenggugat dan didalam gambar pertelaan jelas terlihat bataskepemilikannya tetapi kalau Penggugat mau memakai areal ini maka bisadiajukan permohonan kepada Tergugat agar pintu ini bisa digunakanuntuk

"PERTELAAN" mengenai besarnya bagian hak atas bagian bersama, bendabersama, dan tanah bersama yang bersangkutan.Kesemuanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.Bahwa, menurut Pasal 31 PP No. 4 Tahun 1988 Tentang Rumah SusunCV Penyelenggara pembangunan wajib meminta pengesahan dari Pemerintah 'Paerahatas PERTELAAN yang menunjukkan batas yang jelas dari masing masing satuan rumah19.susun, bagian bersama, benda bersama, dan tanah 1, bersama beserta uraian nilaiperbandingan proporsionalnya,

Bahwa, menurut Pasal 39 Ayat (1) PP No. 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susunberbunyi sebagai berikut:"Penyelenggara Pembangunan yaitu Tergugat wajib memisahkan rumah susun atassatuan rumah rumah susun meliputi bagian bersama, benda bersama dan tanahbersama dengan pertelaan yang jelas dalam bentuk gambar, kriteria dan batasbatasnya dalam arah vertikal dan horizontal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31dengan penyesuaian seperiunya n'i?.

Surat Ukur Ata.c Hak Rorcam,Denah Tingkat Rumah Susun yang menunjukkan satuan Rumah Susun yang dimiliki,Pertelaan mengenai besarnya bagian hak atas bagian bersama, benda bersama, dan tanahbersama yang bersangkutan, kesernuanya merupakan satu kesatuan yang tidakterpisahkan.

Pertelaan berkaitan dengan proses pemisahan hak milik atas satuan RumahSusun dari Pertelaan dapat dilihat seberapa besar bagian hak pemilik satuan Rumah Susunatas bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama;Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P1, bukti P1.a, bukti P1.b dapat dilihatPertelaan dimaksud terdiri dari bagian bersama, benda bersama, denah satuan rumahsusun, denah bangunan lantai dan denah tanah bersama terrpat bjginan rumah susundidirikan, pertelaan juga merupakan uraian dalam bentuk

tulisan maupun gambar yangmemperjelas batasbatas masingmasing satuan rumah susun baik itu batasbatas horisontalmaupun batasbatas vertikal serta uraian nilai perbandingan proporsional masingmasingrumah susun tersebut;Menimbang, bahwa Pertelaan yang dimaksud harus ada pengasahan dari kepalaDaerah Tk,Il sedangkan untuk Propinsi DKI Jakarta pengesahan pertelaan terhadap objeksengketa dilakukan oleh Gubernur DKI pada tanggal 25Agusjus 1995 No. 926 Tahun 1995, dapat dilihat pada setiap gambar denah/seHak

adanya Sertifikat HakGuna Bangunan Nomor 13/Waringinjaya dan Sertifikat Hak GunaBangunan Nomor 15/Waringinjaya,adalah milik Turut Tergugat yang telah dijaminkan kepada Penggugat(pemegang hak tanggungan) sebagai jaminan pelunasan seluruh utangDebitor Pailit dan bukan aset/harta kekayaan (boede/) pailit PT SumberElectrindo Makmur (Dalam Pailit);Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat selaku Tim KuratorPT Sumber Electrindo Makmur (Dalam Pailit) untuk mencoret danmengeluarkan aset dari Daftar (Pertelaan

Nomor 521 K/Pdt.SusPailit/2021a. 1 (satu) unit Rumah Susun Hunian The Summit Kelapa Gadingberdasarkan Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun Nomor1067/VI/EVEREST/Kelapa Gading Timur,b. 2 (dua) bidang tanah dan bangunan dengan adanya Sertifikat HakGuna Bangunan Nomor 13/Waringinjaya dan Sertifikat Hak GunaBangunan Nomor 15/Waringinjaya tanggal 30 Agustus 2005,dari Daftar (Pertelaan) Aset/Harta Kekayaan PT Sumber ElectrindoMakmur (Dalam Pailit);4.

Nomor 521 K/Pdt.SusPailit/2021Menerima permohonan gugatan lainlain Penggugat Rekonvensi untukseluruhnya;Menyatakan sah dan berharga Daftar Pertelaan PT Sumber ElectrindoMakmur (Dalam Pailit) tanggal 16 Mei 2019;Menyatakan lelang Tergugat Rekonvensi melalui perantara KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta Il pada tanggal 25Juli 2019 atas asset berupa: 1 (satu) Rumah Susun Hunian TheSummit Kelapa Gading berdasarkan Sertifikat Hak Milik atas SatuanRumah Susun Nomor 1067/Kelapa Gading Timur

Menyatakan sah dan berharga Daftar Pertelaan PT Sumber ElectrindoMakmur (Dalam Pailit), tanggal 16 Mei 2019;Halaman 6 dari 15 hal. Put. Nomor 521 K/Pdt.SusPailit/20213.

Hak GunaBangunan Nomor 15/Waringinjaya tanggal 30 Agustus 2005,dari Daftar (Pertelaan) Aset/Harta Kekayaan PT Sumber ElectrindoMakmur (Dalam Pailit);4.

sertifikat, Tergugat in casuPerseroan Terbatas PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tok, KantorCabang Denpasar memiliki kewajiban untuk menyerahkan sertifikatstrata title (hasil proses pertelaan) kepada Para Penggugat;40.

Menolak permohonan ganti kerugian yang diajukan PARA PENGGUGATkepada TERGUGAT I;Menyatakan bahwa TERGUGAT tidak berkewajiban untuk mengurusoidan menyerahkan pertelaan sertipikat pertelaan kepada PARAPENGGUGAT;Menetapkan bahwa :6.1. Perjanjian Kredit Nomor 0000720130523000020 tanggal 26November 2013 yang dibuat dihadapan Notaris WayanSugitha,S.H., Notaris di Denpasar antara TERGUGAT ! danPENGGUGAT I adalah Sah dan Berharga;6.2.

Il dan T, Ill teleSatuan Rumah Susun Hasil mengurus Pemecahan Sertifikat IndTl & T.I.5.1 Pertelaan No. 605 / Pecatu dari Sertifikat Hak Guna Bangunmilik Penggugat yang saat ( SHGB ) = an. untuk dipecah pecini masih menjadi Jaminan menjadi Sertifikat Satuan Atas RumHutang Pinjaman Kredit Susun ( SHM RS ) melalui prosPemilikan Apartemen PERTELAAN.

Bahwa TERGUGAT I dan PARA PENGGUGAT tidak pernah terikat olehperjanjian dan atau kesepakatan yang menyatakan dengan tegas bahwayang berkewajiban untuk menyelesaikan proses pertelaan sertipikatadalah TERGUGAT I, sehingga dalil PARA PENGGUGAT dalamgugatan a quo angka 38 perihal Perbuatan Tergugat yang menyatakan...kewajiban untuk mengurus pertelaan sertipikat sebagai buktikepemilikan Para Penggugat atas Unit Villa/Apartemen Klapa BreezeNo.249, no.372, No.329, No.317 dan No.328 dari Tergugat Il/Tergugat

Saksi ALVIN YOHANES masingmasing dalamketerangannya membenarkan bahwa untuk proses pemecahan danpengurusan pertelaan sampai menjadi sertifikat Hak Milik Rumah SusunHalaman 94 dari 102 Putusan Nomor 608/Pdt.G/2018/PN Dpsmembutuhkan waktu kurang lebih 3 hingga 5 Tahun dan itu sepenuhnyamenjadi kewenangan Kantor Pertanahan ( BPN) ;Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas Majelisberpendapat bahwa Tergugat II dan Tergugat III telah terbukti menyelesaikankewajibannya untuk melakukan pertelaan

yang termasuk di dalamnya gambar Pertelaan,Uraian Pertelaan, dan batasbatasnya dalam arah vertikal dan horizontalsesuai dengan Pasal 39 PP Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun ;Bahwa, karena dari pertelaan inilah baru dapat diketahui dengan jelasberapa besar dan dimana letaknya dan juga status kepemilikan Strata Titleini.

berdasarkan pertelaan ;14.Bahwa, karena tidak adanya pertelaan, sehingga tidak dapat ditentukanbesarnya jumlah pembayaran yang harus dilakukan oleh tiaptiap pemeganghak atau pemilik Strata Title di Apartemen Mangga Dua Court, karena tidakjelas batasan luas masingmasing Strata Title yang ada.

Bahwa di dalam gugatan Penggugat menyataka bahwa Tergugat Vmenyembunyikan pertelaan maupun uraian pertelaan, bahwa daliltersebut haruslah ditolak oleh karena tidak jelas maksud pertelaanataupun uraian pertelaan tidak jelas dan tidak dimengerti oleh Tergugat V,pertelaan apa dan uraian pertelaan apa yang dimaksud Penggugat disinitidak jelas, oleh sabab itu gugatan tersebut harus ditolak dan tidakberkualitas ;2.

Pertelaan mengenai besarnya bagian hak atas bagian bersama, bendabersama, dan tanah bersama yang bersangkutan. ;. Bahwa faktanya Termohon Kasasi tidak juga menyerahkan pertelaantersebut kepada Para Pemohon Kasasi. Padahal mengenai pertelaan,seharusnya tergabung menjadi suatu kesatuan dengan Sertifikat Hak MilikAtas Satuan Rumah Susun yang diterima oleh Para Pemohon Kasasi danTermohon Kasasi ;.

Bahwa pertelaan tersebut adalah sangat penting bagi Para PemohonKasasi, sebab pertelaan adalah dasar penentuan bagianbagian dariapartemen yang mana yang termasuk pada bagian bersama, bendabersama ataupun tanah bersama.

Menyatakan barang bukti berupa:Sales Refort form refund detail Nomor 063512 tanggal 28 Oktober 2004; MCO Refund Nomor 1 126 4010 776087 3; Refund Nomor 1610770 tanggal 26 19 2004; Pertelaan Penjualan Pasasi tanggal 16 11 2004; Pertelaan Penjualan Pasasi tanggal 25 11 2004; Pertelaan Pasasi tanggal 25 11 2004; Pertelaan Penjualan Pasasi tanggal 28 10 2004;Sales Refort Form Refund Detail Nomor 063513 tanggal 1 11 2004; MCO Refund Nomor 1 126 4010 7760884 tanggal 26 10 2004: Refund Nomor 161078 1 tanggal

1 11 2004: Perte Penjualan Pasasi tanggal 1 11 2004; Pertelaan Penjualan Pasasi tanggal 1 11 2004;Hal. 10 dari 35 hal.

Sales refort form refund detail Nomor 063512 tanggal 28 Oktober2004:MCO refund Nomor 1 126 4010 776087 3: Refund Nomor 161077 0 tanggal 26 19 2004;Pertelaan penjualan pasasi tanggal 16 11 2004;Pertelaan penjualan pasasi tanggal 25 11 2004;Pertelaan pasasi tanggal 25 11 2004;Pertelaan penjualan pasasi tanggal 28 10 2004 ;2.

Sales refort form refund detail Nomor 063513 tanggal 1 11 2004;MCO refund Nomor 1 126 4010 776088 4 tanggal 26 10 2004;Refund Nomor 161078 1 tanggal 1 11 2004:Perte penjualan pasasi tanggal 1 11 2004;Pertelaan penjualan pasasi tanggal 1 11 2004:3. Sales refort form refund detail Nomor 063515 tanggal 5 11 2004;MCO balance Nomor 1 1264010776089 5 tanggal 26 10 2004;Refund Nomor 161080 3 tanggal 5 11 2004:Pertelaan penjualan pasasi tanggal 5 11 2004:4.

Nomor 2120 K/PID.SUS/20161 126 2428458950 1;1 126 2428458951 2:1 126 2428458952 3;1 126 2428458953 4;1 126 2428458954 5; 1 lembar pertelaan penjualan pasasi/ Cargo/agen tanggal 5 November 2004Dikembalikan kepada Pihak PT. Garuda Indonesia (Persero) CabangDenpasar;5.

Tergugat telah mengirimkan suratkepada Penggugat yang pada pokoknya meminta kepada Penggugat untukmengosongkan ruangan yang sekarang menjadi kantor PPRSHKRME,karena mengklaim sebagal miliknya Tergugat berdasarkan SertifikatNomor 217/II/EST tahun 1997.Bahwa berdasarkan surat teguran Tergugat baik Teguran pertama, keduamaupun ketiga, kemudian Penggugat melakukan penelitian baikberdasarkan Gambar Bangunan, Izin Mendirikan Bangunan yang telahdisetujui oleh Dinas Tata Kota DKI Jakarta maupun dokumen Pertelaan

Bahwa Penggugat selaku PPRSKRME yang menerima pengalihankepengelolaan dari Tergugat berdasarkan Naskah Serah Terima Nomor021/JNS/SK/X/98 dan Nomor 017/P3KR/SK/IX/1998 tanggal 1 Oktober1998 berhak mengurus management Kepenghunian/kepengelolaanApartemen, namun tidak ada hak untuk membatalkan Sertifikat yangditerbitkan oleh Tergugat II/BPN, penerbitan nama telah sesuai denganUraian Teknis Pertelaan Rumah Susun Hunian Menara Edelweiss yangtelah disahkan oleh Gubernur DKI Jakarta.C.

Bahwa Penggugat dalam gugatannya (poin7) mengakui adanyainstansi/obadan hukum lainnya dalam penerbitan Pertelaan/MasterPlanning Apartemen Rajawali Edelweiss dengan menyatakan 'Izinmendirikan Bangunan/Master Planning yang telah disetujui oleh DinasTata Kota DKI Jakarta maupun dokumen Pertelaan.....2.

Nomor 2711 K/Pdt/201712.13.mengesahkan Akta Pemisahan/Akta Pertelaan maka gugatan menjadikurang pihak dan sepatutnya menurut hukum untuk dinyatakan ditolak atausetidaktidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).Objek sengketa yang dikuasai oleh Termohon Kasasi/Penggugat kuranglebih sejak tahun 2012 adalah milik sah atas nama PemohonKasasi/Pembanding/Tergugat berdasarkan Sertifikat Nomor 217/LI/Est,namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutuskan PemohonKasasi/Pembanding/Tergugat

Dan Termohon Kasasi telah mengetahui UraianPertelaan dan Sertifikat Nomor 217/II/EST atas nama PT Jaya Nur Suksesada dalam pertelaan dengan demikian Termohon Kasasi/Penggugat yangmendalilkan tidak mengetahui adanya Sertifikat Nomor 217/II/EST samasekali tidak berdasar dan tidak masuk akal.Berdasarkan halhal tersebut di atas, menurut Pemohon Kasasi makaMajelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi DKIJakarta telah salah dalam menerapkan hukum dan tanpamempertimbangkan buktibukti

Daftar Pertelaan Harta Pailit PT Krida Setia Abadi, Insinyur MadeRahardja, Insinyur Hira Indriati dan PT Subur Sakti Putera(Dalam Pailit) Nomor 12/PAILITKSA.MR.HI.SSP/XI/2017 tanggal16 November 2017 bertanda P.PK1;2.

Daftar Pertelaan Tambahan Harta Pailit PT Krida Setia Abadi, InsinyurMade Rahardja, Insinyur Hira Indriati dan PT Subur Sakti Putera(Dalam Pailit) Nomor 69/PAILITKSA.MR.HI.SSP/XI/2019 tanggal 21Mei 2017 bertanda P.PK2:Selanjutnya memohon Majelis Hakim Peninjauan Kembali Mahkamah Agungmenjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut:1. Menerima dan mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali yangdiajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali;2.

Menyatakan batal dan tidak sah Daftar Pertelaan Tambahan Harta PailitPT Krida Setia Abadi, Insinyur Made Raharja, Insinyur Hira Indriati danPT Subur Sakti Putera (Dalam Pailit) Nomor 69/PailitKsa.MR.HI.SSP/V/2019 tertanggal 21 Mei 2019:4. Menyatakan Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat dan II) merupakanpihak beritikad baik yang dilindungi; dan5.

Daftar Pertelaan Harta Pailit PT Krida Setia Abadi, Ir. MadeRahardja, Ir. Hira Indriati dan PT Subur Sakti Putera (Dalam Pailit)Our: Ref 12/PAILITKSAMR.HISSP/X1/2017 bertanda PK1;b. Daftar Pertelaan Harta Pailit PT Krida Setia Abadi, Ir. MadeRahardja, Ir.

ayat (2) PP No. 4 Tahun 1988, tentang Rumah Susun, berbunyi:Dalam hal terjadi perubahan struktur Bangunan dan instalasi terhadap RumanSusun yang telah dibangun, Pemilik wajib meminta izin dan pengesahan mengenaiperubahan tersebut kepada instansi yang berwenang ;Pasal 39 ayat (1) dan ayat (3) PP No. 4 Tahun 1988, tentang Rumah Susun,berbunyi:Ayat (1) Penyelenggara Pembangunan wajib memisahkan Rumah Susun atassatuansatuan Rumah Susun meliputi Bagian Bersama, Benda Bersama dan TanahBersama dengan Pertelaan

Rumah Susun disahkan oleh Gubernur Kepala Daerahc.q.Wakil Gubernur bidang pemerintahan ;Ayat (2) Pengesahan Pertelaan Rumah Susun sebagaimaan dimaksud dalam ayat(1) pasal ini, dituangkan dalam suatu Keputusan Gubernur Kepala Daerah, setelahmendapat pertimbangan dari Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional, KepalaDinas Pengawasan dan Pembangunan Kota dan Kepala Dinas Perumahan;Ayat (3) Permohonan pengesahan pertelaan diajukan kepada Gubernur KepalaDaerah, melalui Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional

dengan asasasasUmum Pemerintah yang baik;1 Adalah meliputi asas Tertib penyelenggaraan Negara, karena Keputusan TataUsaha Negara Objek Sengketa didalam Pertelaan adalah Area Bioskop seluas1.719, 20 M2, dengan demikian melanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7ayat (2.a) butir 3 Keputusan Gubernur Prov.DKI Jakarta No.76 Tahun 2000tentang Tata Cara Memperoleh Izin Mendirikan Bangunan, Izin PenggunaanBangunan dan Kelayakan Menggunakan Bangunan di Provinsi Daerah KhususIbukota Jakarta, berbunyi;Untuk

jenis bangunan sosial dan bangunan usaha yang menambah ruanguntuk penggunaan utama dan atau fasilitas penunjang, dibatasi 20 % dari luasbangunan lama dengan luas penambahan maksimal 500 m2;2 Adalah meliputi asas Kepastian Hukum, in cassu Keputusan GubernurProvinsi DKI Jakarta No. 1216 Tahun 1996 tentang Pengesahan PertelaanRumah Susun Hunian dan Non Hunian ITC Roxy Mas, beserta lampirannyadalam Akta Pemisahan dan Uraian Pertelaan, yang memutuskan danmenetapkan yakni :Pertama: Pengesahan Pertelaan

No. 1216 Tahun 1996, RumahSusun Hunian dan Non Hunian ITC Roxy Mas, dengan demikian mengakibatkan usahaPenggugat menjadi sepi, dimana pengunjung tidak naik lagi ke Lantai 4 (empat),disebabkan Area Bagian Bersama dan Pujasera Lantai 4 ( empat ) seluas 1.631,22 M2(sesuai Pertelaan), mayoritas Lampulampu Listrik dimatikan, maka pada Area Lantai 4tersebut jadi suram, tidak terawat, serta tidak terpelihara, apalagi Area Pujasera lantai 4( empat ) yang beroperasidibongkar dan ditutup total dan dipasang

Halini menunjukan bahwa pembuatan pertelaan suatu rumah susun adalahsuatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh developer.;Pertelaan adalah suatu keterangan atau penjelasan dalam bentukgambar, uraian dan batasbatasnya dalam arah vertical dan horizontalyang mengandung nilai perbandingan proporsional.

Uraian demikiandapat kita temui dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan PemerintahNo.4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun yang menjelaskan definisi dariAkta Pemisahan 5 n 2 2on non non rn cnn nn nn nee nnn nnnakta pemisahan adalah tanda bukti pemisahan rumah susun atassatuansatuan rumah susun, bagian bersama, benda bersama dan tanahbersama dengan pertelaan yang jelas dalam bentuk gambar, uraian danbatasbatasnya dalam arah vertical dan horizontal yang mengandungnilai perbandingan proposional. ; Sertifikat

Salinan Pertelaan, yaitu pertelaan pertama sesuai syarat dalam IMBNomor : 503.648.1/047/BPPT tanggal 11022011 ;b. Salinan Akta Pemisahan, yaitu Akta Pemisahan pertama sesuai syaratdalam IMB Nomorb : 503.648.1/047/BPPT tanggal 11022011menurut ketentuan Pasal 26 ayat (4) Undangundang Nomor 20Tahun 20111 tentang Rumah Susun 5c. Salinan pertelaan perubahan, yaitu salinan pertelaan kedua, ketigadan seterusnya. ; 2 ono nnn nnn nnn en cn nnn nce nae nee nnnd.

Salinan pertelaan , yaitu pertelaan pertama sesuai syarat dalam IMB Nomor503.648.1/047/BPPT tanggal 11 02201 1 ;2. Salinan akta pemisahan yaitu akta pemisahan pertama sesuai syarat dalamIMB nomor 503.648.1/047/BPPT tanggal 11022011 menurut ketentuanpasal 26 ayat (4) UU No. 20 tahun 2011 tentang rumah susun;3. Salinan Pertelaan perubahan, yaitu salinan pertelaan kedua, ketiga danSE LEPUSNYA 5 ~ 2 nn nanan nn nnn nnn nen nn nr cen cnc non cre cr nen ne con cn cee ses ce cnen4.

Salinan pertelaan, yaitu pertelaan pertama sesuai syaratdalam IMB Nomor 503.648.1/047/BPPT tanggal 1102BI penance ete eect eeeee cence ereeeceeeeeennencemeneneenaee2. Salinan akta pemisahan yaitu akta pemisahan pertamasesuai syarat dalam IMB nomor 503.648.1/047/BPPTtanggal 11 022011 menurut ketentuan pasal 26 ayat (4)UU No. 20 tahun 2011 tentang rumah susun;3. Salinan Pertelaan perubahan, yaitu salinan pertelaankedua, ketiga dan seterusnya; ===4.

Izin mendirikan Bangunan yang telahdisetujui oleh Dinas tata kota DKI Jakarta maupun dokumen Pertelaan,ternyata ruang yang diklaim Tergugat 1 sebagal miliknya berdasarkansertipikat Nomer 21 7/I/EST, ternyata masuk dalam bagian bersama, bendabersama sebagaimana yang diatur dalam pasal 20 PP Nomer 4 Tahun1988.Sehingga menurut hukum Tergugat 1 tidak berhak mensertipikatkanbagian bersama.

Perbuatan Tergugat Il yang telah menerbitkan Sertipikatatas nama Tergugat 1 terhadap bagian bersama, benda bersama,merupakan perbuatan melawan Hukum dan sangat merugikan PPRSHKRME/Pengugat.Bahwa berdasarkan Akta Pemisahan Rumah susun Hunian yang dibuat oleh Tergugat 1, tanggal 16 Oktober 1997 dan yang disahkan olehGubernur DKI Jakarta Nomer 1911 tahun 1997, tanggal 2 Desember 1997,pada bagian PERTELAAN khususnya Hak Bersama/bagian ..Bersamapada angka 10 ada bagian SELASAR.

Karena Penggugat dalam penerbitan Sertifikat Nomor 217/I/ESTtelah sesuai dengan mekanisme hukum karena Adanya pertelaan yangdisahkan oieh Gubernur. Penggugat mengartikan sendiri Unit Apartemenmilik Tergugat Sertifikat Nomor 217/I/EST sebagai selasar, padahaldefinisi Selasar itu sendiri tidak ditemukan baik dalam UndangUndangmaupun Peraturan Pemerintah mengenau Rumah Susun.3.

Gugatan Kurang Pihak1.Bahwa Penggugat dalam gugatannya (point7) mengakui adanyainstansi/oadan hukum lainnya dalam penerbitan Pertelaan/Master PlanningApartemen Rajawali Edelweiss dengan menyatakan Izin mendirikanBangunan/Master Planning yang telah disetujui oleh Dinas Tata Kota DKIJakarta maupun dokumen Pertelaan.....2.

Izin mendirikan Bangunan yang telah disetujui oleh Dinas tata kotaDKI Jakarta maupun dokumen Pertelaan, ternyata ruang yang diklaim Tergugat 1sebagai miliknya berdasarkan sertipikat Nomer 217/I/EST tahun 1997sebagaimana bukti P9/T6, ternyata masuk dalam bagian bersama, bendabersama sebagaimana yang diatur dalam pasal 20 PP Nomer 4 Tahun1988.Sehingga menurut hukum Tergugat 1 tidak berhak mensertipikatkan bagianbersama.

. ; Bahwa pada tanggal 18 Juli 2014, Kami telah menerima Surat dariTERGUGAT dengan No. 018/KURATOR/SIDO/VIF2014 tertanggal 15Juli 2014, yang pada intinya menyampaikan perihal penyediaan Pertelaan(Daftar) Harta Pailit PT. Sri Rejeki Mebelindo (Dalam Pailit) dan DaftarTagihan yang Diakui dan Dibantah oleh Kurator (Bukti P 5); Bahwa berdasarkan Pertelaan (Daftar) Harta Pailit PT.

Pasal 101 Ayat 1 UU Kepailitan dan PKPUadalah TERGUGAT TELAH MEMBUAT DAN MENYEDIAKAN PERTELAAN(DAFTAR) HARTA PAILIT PT. SRI REJEKI MEBELINDO (DALAM PAILIT) diKepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya padatanggal 15 Juli 2014 (Bukti T11) dan TERGUGAT juga telahmenyampaikan surat tercatat kepada para pihak termasuk PARAPENGGUGAT perihal penyediaan Pertelaan (Daftar) Harta Pailit PT.

Sri Rejeki Mebelindo (Dalam Pailit) yang terbukti dengantelah dibuat dan disediakannya oleh TERGUGAT Pertelaan (Daftar)Harta Pailit PT. Sri Rejeki Mebelindo (Dalam Pailit) di KepaniteraanPengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 15 Juli2014: (Vide Bukti T11) ; Bahwa TERGUGAT juga telah menyampaikan surat tercatat kepada parapihak termasuk PARA PENGGUGAT perihal penyediaan Pertelaan(Daftar) Harta Pailit PT.

Bahwa TERGUGAT juga telah menyusun Pertelaan (Daftar) Harta PailitPT. Sri Rejeki Mebelindo (Dalam Pailit) (Sementara) tertanggal 22 Juli2014, yang mana telah pula ditandatangani oleh Hakim Pengawas danjuga Panitera Pengganti.

Sri Rejeki Mebelindo (Dalam Pailit)(Sementara) tertanggal 15 Juli 2014.Keterangan 111:Pertelaan (Daftar) Harta Pailit PT. Sri Rejeki Mebelindo (Dalam Pailit)(Sementara) tertanggal 15 Juli 2014 merupakan pertelaan yangdisediakan oleh Kurator/Tergugat di Kepaniteraan Pengadilan Niagapada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memenuhi ketentuan dalamPasal 103 UndangUndang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan danPenundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Izin mendirikan Bangunan yang telahdisetujui oleh Dinas tata kota DKI Jakarta maupun dokumen Pertelaan,ternyata ruang yang diklaim Tergugat 1 sebagai miliknya berdasarkansertipikat Nomor 21/7/I/EST, ternyata masuk dalam bagian bersama,benda bersama sebagaimana yang diatur dalam pasal 20 PP Nomor 4Tahun 1988.Sehingga menurut hukum Tergugat 1 tidak berhakmensertifikatkan bagian bersama, Benda bersama, karena itu Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan Hukum kepada Penggugat;Bahwa tergugat

Perbuatan Tergugatll yang telah menerbitkan Sertipikat atas nama Tergugat 1 terhadapbagian bersama, benda bersama, merupakan perbuatan melawanHukum dan sangat merugikan PPRSHKRME/Pengugat.Bahwa berdasarkan Akta Pemisahan Rumah susun Hunian yang dibuatoleh Tergugat 1, tanggal 16 Oktober 1997 dan yang disahkan olehGubernur DKI Jakarta Nomor 1911 tahun 1997, tanggal 2 Desember1997, pada bagian PERTELAAN khususnya Hak Bersama/bagian . Bersamapada angka 10 ada bagian SELASAR.

Bahwa Penggugat selaku PPRSKRME yang menerima pengalihanKepengolaan dari Tergugat berdasarkan Naskah Serah Terima No.021/JNS/SK/X/98 dan No.017/P3KR/SK/KX/1998 tanggal 1 Oktober1998 berhak mengurus management Kepenghunian/kepengolaanApartemen, namun tidak ada hak untuk membatalkan Sertifikat yangditerbitkan oleh Tergugat II/BPN, penerbitan nama telah sesuai denganUraian Teknis Pertelaan Rumah Susun Hunian Menara EdelweissYang telah disahkan oleh Gubernur DKI Jakarta.C. Gugatan Kurang Pihak1.

Bahwa Penggugat dalam gugatannya (point7) mengakui adanyainstansi/oadan hukum lainnya dalam penerbitan Pertelaan/MasterPlanning Apartemen Rajawali Edelweiss dengan menyatakan Izinmendirikan Bangunan/Master Planning yang telah disetujui oleh DinasTata Kota DKI Jakarta maupun dokumen Pertelaan....."2.

Bahwa Penggugat selaku PPRSHKRME yang menerima pengalihanKepengolaan dari Tergugat berdasarkan Naskah Serah Terima No.021/JNS/SK/X/98 dan No. 017/P3KR/SK/IX/1998 tanggal 1 Oktober 1998hanya berhak mengurus management Kepenghunian/KepengolaanApartemen, namun tidak ada hak untuk membatalkan sertifikat yangditerbitkan oleh tergugat II/BPN, Penerbitan telah sesuai dengan UraianTeknis Pertelaan Rumah Susun Hunian Menara Edelweiss Yang telahdisahkan oleh Gubernur DKI Jakarta dan Mengikat Semua Pihak.Maka

Sri Rejeki Mebelindo(Dalam Pailit).Bahwa Kami telah menerima Surat dari TERGUGAT dengan No.018/KURATOR/SIDO/V1V2014 tertanggal 15 Juli 2014, yang pada intinyamenyampaikan perihal penyediaan Pertelaan (Daftar) Harta Pailit PT. SriRejeki Mebelindo (Dalam Pailit) dan Daftar Tagihan yang Diakui danDibantah oleh Kurator. (Bukti P 4);Bahwa berdasarkan Pertelaan (Daftar) Harta Pailit PT.

Sri Rejeki Mebelindo (Dalam Pailit)sebagaimana tercantum dalam Pertelaan (Daftar) Harta Pailit PT. Sri RejekiMebelindo (Dalam Pailit) (sementara) tertanggal 15 Juli 2014.8.

Pasal 103 UUKepailitan dan PKPU adalah TERGUGAT TELAH MEMBUAT DANMENYEDIAKAN PERTELAAN (DAFTAR) HARTA PAILIT PT. SRI REJEKI!MEBELINDO (DALAM PAILIT) DAN HARTA YANG MENJADI JAMINANPELUNASAN UTANG PT. SRI REJEKI MEBELINDO (DALAM PAILIT)(Selanjutnya disebut Pertelaan Harta) di Kepaniteraan Pengadilan Niagapada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 15 Juli 2014 .

(Bukti T 03) dan TERGUGAT juga telah menyampaikan surat tercatat kepada parapihak termasuk PARA PENGGUGAT perihal penyediaan Pertelaan Hartatersebut di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan NegeriSurabaya pada tanggal 15 Juli 2014.(Bukti T 04 jo.

(daftar) harta pailit PT 38 SRI REJEKIMEBELINDO (dalam pailit) dandaftar tagihan yang diakui dandibantah Kurator;Menimbang, bahwa bukti P5 berupa foto copy Pertelaan (Daftar)Harta Pailit PT.

Menyatakan sah Daftar (Pertelaan) Harta Pailit PT SINARLESTARI ULTRINDO (Dalam Pailit), tertanggal 16 April 2018.

Bahwa sehubungan dengan tugas dan kewenangannya, PENGGUGATtelah membuat Daftar (Pertelaan) Harta Pailit PT SINARLESTARIULTRINDO (Dalam Pailit), tertanggal 16 April 2018 yang dimana juga telahmendapatkan persetujuan dari Hakim Pengawas.

(Pertelaan) Harta Pailit DEBITOR PAILIT dengan menggunakan ketentuanhukum yang salah dan keliru.Apabila dicermati lebih lanjut. Majelis Hakim yang Terhormat tidak akanpernah sekalipun menemukan fakta bahwa PENGGUGAT telah menyusunDaftar (Pertelaan) Harta Pailit DEBITOR PAILIT menggunakan ketentuanPasal 1 ayat (1) jo. Pasal 21 UU Kepailitan dan PKPU.

di dalam Daftar (pertelaan) Harta Pailit DEBITOR PAILITdikarenakan Objek Gugatan tidaklah termasuk dalamharta pailitDEBITOR PAILIT sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1angka 1 Jo.

Bangkit Pangan Indonesia (dalam pailit)dari daftar (pertelaan) harta pailit PT. Bangkit Pangan Indonesia(dalam pailit);"Artinya, juga berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Rifjaminan yang tidak tercatat atas nama DEBITOR PAILIT bukan merupakanharta pailit dan harus dikeluarkan dari Daftar (Pertelaan) Harta PailitDEBITOR PAILIT.Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 569 K/Pdt.Sus/2012tanggal 22 November 2012 tersebut selaras dengan Ketentuan Pasal 1ayat (1) Jo.

Menyatakan sah Daftar (Pertelaan) Harta Pailit PT SINARLESTARIULTRINDO (Dalam Pailit), tertanggal 16 April 2018.3. Menyatakan Harta berupa Tanah dan bangunan sebagaimana SHM No.195/Desa Gesik, yang terletak di Kecamatan Cirebon Barat, Kab.

Pertelaan mengenai besarnya bagian hak atas bagian bersama, bendabersama, dan tanah bersama yang bersangkutan.Kesemuanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.Hal. 6 dari 67 hal. Put.

Hal ini sudah dimintakan berulang kali oleh para pemiliktoko kepada Tergugat , Tergugat Ill, Tergugat IV, maupun Tergugat VI untukmemberikan Pertelaan tetapi tidak pernah diberikan dengan berbagai macamalasan.

Pertelaan mengenai besarnya bagian hak atas bagian bersama, bendabersama, dan tanah bersama yang bersangkutan ;Kesemuanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.9.

rumah susun satuansatuanrumah susun meliputi bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersamadengan pertelaan yang jelas dalam bentuk gambar, uraian dan batasbatasnya dalam arah vertikal dan horizontal sebagaimana dimaksud dalampasal 31 dengan penyesuaian seperlunya sesuai kenyataan yang dilakukandengan pembuatan akta pemisahan .10.Bahwa, dari pertelaan inilah baru dapat diketahui dengan jelas berapa besardan dimana letaknya dan juga status kepemilikan Strata Title ini.

yang juga merupakan kunci tentang statustanah pada unitunit milik para Pemohon Kasasi, apakah hak guna bangunanatau hak guna bangunan yang berdiri di atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL),akan tetapi pertelaan itupun hingga saat ini, tidak jelas keberadaannya,padahal Termohon Kasasi VI juga hadir di persidangan, tetapi tidak pernahterungkap pertelaan a quo meskipun para Pemohon Kasasi telah memintanyamelalui gugatan ;Bahwa, dengan raibnya sertifikat induk dan Pertelaan, dan dalam sertifikatpemisahan

Menyatakan sah Daftar (Pertelaan) Harta Pailit PT Distribusi Indonesia Jaya (Dalam Pailit), tertanggal 16 April 2018.

Bangkit PanganIndonesia, Termohon mengklaim dan memasukkan assetasset milik dan atasnama Arie Pranoto Achmad dan Jefry Setiawan Pranoto yang telah dijaminkandalam bentuk hak tanggungan kepada Pemohon, ke dalam daftar (pertelaan)harta pailit PT.

Bangkit Pangan Indonesia (dalam pailit) dari daftar (pertelaan) hartapailit PT.

No. 569 K/Pdt.Sus/2012dimasukkan ke dalam daftar (pertelaan) harta pailit PT.Bangkit Pangan Indonesia (dalam pailit);2 Bahwa mengacu pada buktibukti sebagai berikut:a Bahwa Termohon dalam menyusun daftar (pertelaan) harta pailit PT. BangkitPangan Indonesia (dalam pailit) didasarkan pada laporan keuangan untuk tahunbuku 2006 yang telah diaudit oleh Drs. H. Fahmi Rizani, MM., Akuntan dariKantor Akuntan Publik Drs.

Bangkit Pangan Indonesia (dalam pailit) adalahpemilik dari tanah dan bangunan sebagaimana dinyatakan dalam daftar(pertelaan) harta pailit PT.

Menyatakan batal dan tidak sah daftar (pertelaan) harta pailit PT. Bangkit PanganIndonesia (dalam pailit) yang dibuat oleh Termohon setidaktidaknya menyangkutbarangbarang tidak bergerak milik dan atas nama pribadi Arie Pranoto Achmaddan Jefry Setiawan Pranoto yang telah dijaminkan dalam bentuk hak tanggunganberupa:a. Sebidang tanah seluas 7.797 m?