1, Bukti PK.II 2,Bukti T.Il 1, Bukti T.Il 4, Bukti T.II 9).KURANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA, MENGENAI SUATU ALATBUKTI YANG BELUM DIPERTIMBANGKAN SEBABSEBABNYA(Pasal 67 huruf d UU No.5 Tahun 2004 Jo.

UU No. 14 Tahun 1985) :1.Bahwa pada saat Pemohon PK.II/Tergugat II/Pembanding, di sampingmengajukan Memori Banding juga bukti Tambahan yaitu Bukti T.Il 10dan Bukti T.Il 11 dalam putusan perkara aquo Majelis HakimPengadilan Tinggi Jakarta tidak mempertimbangkan sama sekali ataskedua bukti tambahan dimaksud;Bahwa menurut Para Pemohon PK buktibukti incasu merupakan buktiyang sangat menentukan mengenai legalitas dan keabsahan berupa VideBukti T.Il 10 yang berupa foto copy surat jual beli tertanggal 19

3 serta PK.II 4 (Novum).Sedangkan pertimbangan pada alinea 2 halaman 14, yangmenyangkut Vide Bukti P 6 tentang Surat Pernyataan Pemohon PK kepada Termohon PK tertanggal 10 Mei 1976 adalah Maielis Hakimtelahkelirumenganalogikan atau mengartikan bukti incasu yangdimaksudkan sebagai janji Pemohon PK/ untuk menyelesaikanpembuatan akte jual beli tersebut.....................YANG BENAR adalah surat pernyataan tersebut dibuat ataspermintaan Termohon PK/Penggugat yang menunjuk pada Perjaniiantertanggal

Bahwa terkait dengan buktibukti kepemilikan hak atas tanah yang masihdipegang oleh Termohon PK/Penggugat yang dijadikan dasar gugatan(vide Bukti P1, P5, Pto, P11, P12, P13, P15 dan P 16).................Pemohon PKI tidak mengetahui bahwa surat buktibukti kepemilikanatas tanah tersebut belum ditarik oleh Letkol Pol Edy Lantip selaku kuasaPemohon PK dari Termohon PK, mengingat pada saat obyek sengketaakan dijual kembali kepada Pemohon PK.II/Tergugat Il afas seizin dan.sepengetahuan Letkol. Pol.

dari nilaiTotal Harga Jual sebesar Rp. 3.500.000,00 yang mengakibatkan UangDP sebesar Rp. 1.500.000,00 dipotong uang persekot sebesar Rp.50.000,00 = Rp. 1.450.000,00 oleh Pemohon PKI dikembalikan kepadaTermohon PK (Vide Bukti T.II 9 adalah singkron/sejalan dengan VideBukti T.Il 4, T.Il 5, dan Bukti PK.I 1, PK.II 2, OLEH KARENA SURATJUAL BEIll RUMAH DAN TANAH TERTANGGAL 19 JULI 1976 (VideBukti T.Il 1 dan T.Il 11 adalah "sah mengingat telah terpenuhinyaHal. 17 dari 20 hal. Put.

Ill) untuk mengingatkan kembali agar Majelis Hakim Agung yangmemeriksa dan mengadili perkara ini benarbenar menemukan hukum yangsebenarnya sebagaimana Pemohon Peninjauan Kembali ajukan novum(PK.I dan PK.II tersebut);. Bahwa novumnovum tersebut merupakan alat bukti yang sifatnyamenentukan sekali yang tidak dapat diajukan pada waktu pemeriksaanditingkat Judex Facti yaitu Pengadilan Negeri Waikabubak;.

berjumlah 14 petak + 5 petak: 19 petak, sehinggaberjumlah selurunnya adalah: 11 petak + 14 petak + 5 petak menjadiberjumlah: 30 Petak sehingga jumlah seluruhnya yang harus diterima olehPemohon Peninjauan Kembali berdasarkan Novum PK. dan PK.II adalahsebanyak 30 Petak;.

, sertifikat ini yangada kaitan erat dengan Novum PK.II, sehingga walaupun sudah pernahdiajukan sertifikat ini pada saat perkara ditingkat pertama PemohonPeninjauan Kembali ajukan lagi untuk memperjelas Novum PK.II tersebut,sehingga jumlah Petak tanah sawah KUA yang harus menjadi hak olehPemohon Peninjauan Kembali berdasarkan tanda bukti PK. dan PK.II,berjumlah 11 petak + 14 Petak + 5 Petak adalah 30 (tiga puluh) Petak tanahsawah KUA;.

Suatu sebab yang halal;Dari perjanjian ini dibuatkan kesepakatan lagi yaitu Surat Pernyataan (tandabukti Novum PK.I dn PK.II);Bahwa untuk mengelabuhi dan menghilangkan bukti keberadaan keduasurat pernyataan ini (PK. dan PK.II) Turut termohon Peninjauan Kembali(Raga Maru) telah membuat surat perjanjian Hibah tertanggal 1 Oktober1996 yang dibuat oleh Tergugat intervensi I/Turut termohon PeninjauanKembali (Raga Maru) dan Tergugat Intervensi 2/Turut Termohon PeninjauanKembali (Malo Romba) dan begitu

dan PK.II;Dengan mengungkap fakta hukum yang ada dalam surat bukti baru (Novum)bertanda PKI dan PK.II, yang dijadikan sebagai obyek sengketa dalamperkara tingkat Pertama dan telah disetujuhi oleh Pemohon PeninjauanKembali dengan Turut Termohon Peninjauan kembali (Raga Maru) telahdisetujui bersama, Pemohon Peninjauan Kembali dan didalam suratpernyataan tersebut sudah nyatanyata hak yang diterima oleh PemohonPeninjauan Kembali berjumlah 30 Petak sawah KUA, sehingga dengandemikian tanah sawah KUA tersebut

., P.8.c di atas tanahobyek sengketa telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik No.735/Kelurahan Pisang GS.No.301/1980. oleh Termohon PK.II/Terbanding. VII/semula Tergugat. VIII/ dan sebagai Pmohon Kasasi.ae Para Pemohon PK senantiasa mengonstatir bukti T.1 s/d T.IV.1 Jo 2sebagai bukti yang seolah telah menganulir keseluruhan buktibuktikepemilikan hak Termohon PK atas tanah obyek sengketa.Padahal tanpa disadari Para Pemohon PK bahwa bukti T.1 s/dT.IV.1 Jo 2 adalah bukan bukti hak kepemilikan.

bukti suratmaupun keterangan saksisaksi dari Termohon PK yang salingbersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga yudex faktiePengadilan Tinggi Makassar dan Pengadilan Negeri Makassarmengabulkan gugatan Penggugat, kemudian yudex yuris MahkamahAgung R.I menyatakan bahwa yudex faktie Pengadilan TinggiMakassar dan Pengadilan Tinggi Makassar tidak salah menerapkanhukum, karenannya menolak permohonan kasasi dari PemohonKasasi (Badan Pertanahan Nasional (BPN)/Terbanding/semulaTergugat.VUI /dan Termohon PK.II

Bahwa Hakim telah melakukan kekeliruan yang nyata, baik di Pengadilantingkat pertama, maupun di Pengadilan tingkat kedua, yaitu Hakim dalampertimbangan hukumnya mengacu pada ketentuan hukum pada Pasal 5Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, tentang PemberhentianPegawai Negeri Sipil (Bukti Pemohon PK.II lampiran 1);2.

Sumber UripLanggeng berkedudukan di Jakarta (Bukti Pemohon PK.II Lampiran 5).Sehingga dengan demikian yang mendapatkan hak prioritas terhadaptanah Negara bekas HGB No.317/Sukarasa adalah PT. Sumber UripLanggeng, atau pihak lain yang diberikan hak dan kepentingan oleh PT.Sumber Urip Langgeng untuk mendapatkan status hak atas tanahnyatersebut dari pihak yang berwenang;e.

Bahwa Hakim telah melakukan kekhilafan yang nyata, karena tidakmempertimbangkan kronologis dari data yuridis riwayat kepemilikantanahnya yang berasal mula dari Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 23/Sukasari yang diterbitkan pada tanggal 1 September 1969 (buktiTambahan T4/Bukti Pemohon PK.II Lampiran 7) yang diterbitkanberasal dari tanah Hak Milik Adat C No.1712 persil 40 DII, Persil 71D.II dan Persil 72b S.I, atas nama Lauw Wie Tjoe dan Lauw Wie LinBukti Pemohon PK.II Lampiran 8 dan 9), akan tetapi

Bahwa berdasarkan Putusan Makamah Agung Republik Indonesia No.1925.K/Pdt/2008 tanggal 27 Mei 2009 (Bukti Pemohon PK.II Lampiran 10) Jo. PutusanPengadilan Tinggi Banten No.83/PDT/2007/PT.BTN tanggal 03 Maret 2008 (BuktiPemohon PK.II Lampiran 11) Jo.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997tentang Pedaftaran Tanah.VII.Bahwa berdasarkan Surat Penetapan No. 71/PEN.EKS/2010/PN.TNG tanggal 7Januari 2010 dari Pengadilan Negeri Tangerang tentang Sita Eksekusi (BuktiPemohon PK.II Lampiran 13) yang isinya berbunyi Oey Ang Lie (TermohonPeninjauan Kembali) agar melaksanakan Putusan Makamah Agung RepublikIndonesia No.1925 K/Pdt/2008 tanggal 27 Mei 2009 Jo. Putusan Pengadilan TinggiBanten No.83/PDT/2007/PT.BTN tanggal 03 Maret 2008 Jo.

diperiksa tidak dapat ditemukan, danpengajuan permohonan peninjauan kembali ini = masihdalam tenggang waktu 180 hari semenjak ditemukannyanovum (bukti baru);Oleh karenanya peninjauan kembali yang seperti inisudah layak untuk dapat diterima;Bahwa ternyata bila diteliti dengan seksama, putusankasasi Mahkamah Agung RI No. 2078 K/Pdt/1992 jo.putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur No.733/Pdt/1991/PT.Sby. jo putusan Pengadilan NegeriSidoarjo No. 31/Pdt.G/1990/PN.Sda. tidak pernahmemuat bukti baru/novum (bukti PK.II

YUSUF) kepadasiapapun, lebih lebih kepada SAMIUN (TermohonPeninjauan Kembali) karena memang sampai dengandetik ini dalam bukti baru/novum (bukti PK.II) tanahdan rumah obyek sengketa masih atas nama H. YUSUF(H. JOESOEF) dan pada saat H. YUSUF memiliki tanahdan rumah obyek sengketa persil 81 klas d. No. 134luas 0,062 Ha atau seluas 620 m2 tahun 1972/1975sudah berumur dewasa karena pada surat kematian,meninggalnya H. YUSUF 15 Oktober 1990 dalam usia 58tahun (Periksa bukti PK.IV);.

Bahwa, karena bukti PK. dan bukti PK. 11 yangdiajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali = sahdan meyakinkan menurut hukum dan merupakan buktiyang berkekuatan autentik, di samping itu tidakterbantahkan oleh Termohon Peninjauan Kembali makasudah amat layak bila (bukti PK.I) dan (bukti PK.II)yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali14dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum yangmengikat, dan memerintahkan kepada para TermohonPeninjauan Kembali atau siapa saja yang mendapatkanhak atau

K.175/SB-PK.II/IX/2022/Kutipan, Ijazah No DN/PC/0319219 yang tertulis dan dibaca ESTER ITAMAR LAGONDA

K.175/SB-PK.II/IX/2022/Kutipan, Ijazah No. DN/PC/0319219.

Dengan demikian tenggangwaktu sudah lewat dari 180 hari sejak ditemukan bukti baru tersebut;Bawa selain itu bukti PK I, PK 2, PK 3 dibuat pada tahun 2015 (PK1),sedangkan PK.II (81 Desember 2008), dan PK.III (3 April 2009), setelah adayaPutusan Pengadilan Negeri (9 April 2001) dan Putusan Pengadilan Tinggi (29Juni 2005), dan status Pemohon Peninjauan Kembali telah diputuskan olehPutusan Mahkamah Agung dalam Perkara Nomor 1631 K/Pdt/2009, tanggal 14Desember 2009, sehingga PK.I, PK.II, PK.III tersebut

Karsa Dewi), sesuaipersetujuan perjanjian buka kredit tanggal 16 Maret 1993 di hadapanKetua Pengadilan Negeri Ternate sesuai legalisasi No.116/KPNEG/1993/PN.TTe, terlampir (Bukti PK.II.1), perjanjian kredit tersebut jatuh tempotanggal 16 Maret 1994, setelah jatuh tempo diperpanjang kembalidengan surat persetujuan perpanjangan kredit tanggal 16 Maret 1994legalisasi Ketua Pengadilan Negeri Ternate No.94/KPNEG/1994/PN.TTeterlampir (Bukti PK.II.2).

Perjanjian tersebut tunduk pada Pasal 1338 BWJo 1320 BW, semua jumlah hutang tertuang dalam akta perjanjianpersetujuan kredit telah dilunasi oleh pemohon PK.II. Dengan demikianpenyelesaian hutang tersebut tunduk pada hukum perdata dan bukanpidana.b. Setelah adanya persetujuan yang sah antara pihak PT.

Bank RakyatIndonesia dengan CV.Karsa Dewi (Pemohon PK.II) tersebut, jaminanberupa tanah dan bangunan SHM No.125 Thn 1984, diikat denganperjanjian penjaminan sesuai akta crediet veroband No.166/KKTS/1994tanggal 27 Oktober 1994 dibuat di hadapan PPAT terlampir (BuktiPK.II.3) Dengan demikian pemberian kredit oleh Kreditur PT. BankRakyat Indonesia Cabang Ternate Kepada Debitur (CV.

Bahwa dalam kasus ini a quo ada bukti baru (novum) yang menunjukkanbahwa, jumlah hutang Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) murniperdata dan telah dilunasi 170.000.000 (seratus tujuh puluh juta rupiah) yangpemohon PK telah bayarkan melalui Kejaksaan Negeri Ternate sebagaiPenyidik dan Penuntut Umum, terlampir (bukti diberi tanda PK.II.4) karenaPihak Kejaksaan Negeri Ternate melakukan eksekusi atas putusanPengadilan Tinggi Maluku tersebut a quo perkara No.39/Pid/1998/PT.Mal,sisa 80.000.000 (

W.13.DbHT/04.10292/2003, tanggal 4 September 2003 (bukti PK.II), diterangkan sebagaiberikut :" ternyata tidak terdapat gugatan ataupun Putusan/Penetapan pembatalanlelang terhadap risalah lelang tanggal 22 Maret 1997 Nomor : 100/19961997, atas barangbarang sebagai berikut : 1 (satu) unit Logging Truck Merk Volvo ; 1 (satu) unit Well Loader Merk Cartepilar ; Bahwa ternyata sesuai putusan No. 52/G/1996/PT.TUN.JKT, PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Jakarta hanya menjatuhkan putusanmembatalkan putusan

Pusat No.669/565/532/XVIII/PHK/994, maka lelang eksekusi atas 2 (dua) unit alat berat milikTermohon Peninjauan Kembali yang dilakukan oleh Pengadilan NegeriTenggarong adalah tidak sah dan batal demi hukum ; Bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidakpernah membatalkan lelang eksekusi yang dilaksanakan oleh PengadilanNegeri Tenggarong, begitu pula sesuai dengan Surat Keterangan bukti PK.dan PK.II yang sebelumnya tidak pernah diajukan sebagai bukti padapemeriksaan baik pada

Surat perjanjian pemberian bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK)TA.2009 Nomor : 642/3828/ PK.II/2009 tanggal 26 Oktober 2009 untuk SD Negeri Tuakau, Kec. Fatuleu Barat.dikembalikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang ;4. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari kuasa BUD Nomor : SP2D-0288/LS DAK/1.01.1.1/16.41/2009 tanggal 12 Desember 2009 (SDN Tuakau)5. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari kuasa BUD Nomor : SP2D-0490/LS DAK/1.01.1.1/16.41/2009 tanggal 12 Desember 2009 (SDN Tuakau)6.

DPA SKPD: 1.01/01/01/16/41/5/2.SK Bupati Kupang No.330/SKEP/HK/2009 tentang PenetapanLokasi dan Alokasi SD/MI/ Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK)Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009 di KabupatenKupang.Surat perjanjian pemberian bantuan Dana Alokasi Khusus(DAK)TA.2009 Nomor : 642/3828/ PK.II/2009 tanggal 26Oktober 2009 untuk SD Negeri Tuakau, Kec.

Benyamin Nomleni) sebagaiPengguna Anggaran selanjutnya disebut sebagai pihak pertamadengan Kepala SD Negeri Tuakau selaku Ketua Panitia PelaksanaPembangunan/Rehabilitasi gedung dan pergantian meubelairselanjutnya disebut sebagai pihak kedua sesuai dengan SuratPerjanjian Kerja Nomor : 642/3828/PK.II/2009 tanggal 26 Oktober2009 ;Bahwa (Penuntut umum menunjukkan Surat PerjanjianPemberian Bantuan DAK Pendidikan Tahun 2009 Nomor642/3828/PK.II/2009 tanggal 26 Oktober 2009) merupakan SuratPerjanjian Pemberian

Surat perjanjian pemberian bantuan Dana Alokasi Khusus(DAK)TA.2009 Nomor : 642/3828/ PK.II/2009 tanggal 26Oktober 2009 untuk SD Negeri Tuakau, Kec. Fatuleu Barat.4.

dengan saksiJultalif Mulik sebagai Kepala SD Negeri Tuakauselaku penerima dana DAK Bidang Pendidikan ;Bahwa benar dalam Surat PerjanjianPemberian Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK)TA.2009 Nomor : 642/3828/PK.II/2009 tanggal26 Oktober 2009 tersebut peruntukan DanaAlokasiNegeri Tuakau yaitu untuk :Khusus yang diberikan kepada SD No Pekerjaan Volume Satuan Harga Satuan = Jumlah1.

Surat perjanjian pemberian bantuan Dana Alokasi Khusus(DAK)TA.2009 Nomor : 642/3828/ PK.II/2009 tanggal 26Oktober 2009 untuk SD Negeri Tuakau, Kec. Fatuleu Barat.dikembalikan kepada Dinas Pendidikan KabupatenKupang ;. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari kuasa BUD Nomor :SP2D0288/LS DAK/1.01.1.1/16.41/2009 tanggal 12 Desember2009 (SDN Tuakau)5.

Kecamatan Fatuleu Barat merupakan salah satusekolah penerima DAK Bidang Pendidikan TA. 2009 dengan nilai sebesarRp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah);Bahwa sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor330/SKEP/HK/2009 tanggal 22 Oktober 2009 tentang Penetapan Lokasi danAlokasi SD/MI Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang PendidikanTahun Anggaran 2009 di Kabupaten Kupang dibuatlah Surat PerjanjianPemberian Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) TA.2009 Nomor 642/3828/PK.II

BENYAMIN NOMLENI dalam kedudukannya sebagai KepalaDinas Pendidikan Kabupaten Kupang;Bahwa dalam Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Dana Alokasi Khusus(DAK) TA. 2009 Nomor 642/3828/PK.II/2009 tanggal 26 Oktober 2009tersebut diuraikan mengenai peruntukan Dana Alokasi Khusus yang diberikankepada SD Negeri Tuakau yakni: NomPekerjaan Volume Satuan Harga Satuan Jumlahor1. Pembangunan/rehabilitasi Gedung: Hal. 3 dari 48 hal.

BENYAMIN NOMLENI dalam kedudukannya sebagai KepalaDinas Pendidikan Kabupaten Kupang;Bahwa dalam Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Dana Alokasi Khusus(DAK) TA. 2009 Nomor 642/3828/PK.II/2009 tanggal 26 Oktober 2009tersebut diuraikan mengenai peruntukan Dana Alokasi Khusus yang diberikankepada SD Negeri Tuakau yakni: Nom Pekerjaan Volume Satuan Harga Satuan Jumlahor 1.

Putusan No. 767 K/PID.SUS/201611.12.13.14.SKPD) TA. 2009 Belanja langsung, organisasi Dinas Pendidikan NomorDPA SKPD: 1.01/01/01/16/41/5/2.SK Bupati Kupang Nomor 330/SKEP/HK/2009 tentang PenetapanLokasi dan Alokasi SD/Ml/Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK)Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009 di Kabupaten Kupang;Surat perjanjian pemberian bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) TA.2009 Nomor 642/3828/PK.II/2009 tanggal 26 Oktober 2009 untuk SDNegeri Tuakau, Kecamatan Fatuleu Barat;Surat Perintah Pencairan

Surat perjanjian pemberian bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) TA.2009 Nomor 642/3828/PK.II/2009 tanggal 26 Oktober 2009 untuk SDNegeri Tuakau, Kecamatan Fatuleu Barat;dikembalikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang;4. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari kuasa BUD Nomor SP2D0288/LS DAK/1.01.1.1/16.41/2009 tanggal 12 Desember 2009 (SDNTuakau);5. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari kuasa BUD Nomor SP2D0490/LS DAK/1.01.1.1/16.41/2009 tanggal 12 Desember 2009 (SDNTuakau);6.

Bahwa yang dimaksud keterangan ahli tentang perubahan nama dariSKSHH menjadi SKSKB dan SKSKO dan yang menjadi terakhirSKAU adalah Permenhut Nomor : P.33/Menhutll/2007 tentangPerubahan kedua atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor :P,51/MenhutIl/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan AsalUsul (SKAU) untuk pengangkutan hasil hutan kayu yang berasal darihutan hak serta lampirannya yang telah berlaku efektif sejak tanggal01 Januari 2007, bukti ini dapat kami lampirkan sebagai Novum yangditandai PK.1, PK.II

P.33/MenhutlI/2007, mengatur sebagaiberikut;Pasal 4 ayat:1) Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) digunakan untukpengangkutan Kayu Bulat Rakyat dan Kayu Olahan Rakyat yangdiangkut langsung dari Hutan Hak dan Lahan Masyarakat;2) Jenisjenis kayu bulat atau kayu olahan rakyat yang pengangkutanmenggunakan dokumen SKAU adalah sebagaiman tercantumdalam Peraturan ini; bukti ini dapat kami lampirkan sebagai Novumyang ditandai: PK. & PK.II;3) Pengangkutan lanjutan kayu bulat rakyat/kayu olahan rakyatmenggunakan

peninjauan kembali tersebutMahkamah Agung berpendapat :mengenai alasanalasan ke 1 s/d 3 dan ke 5 s/d 8 :Bahwa alasaalasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena tidakterdapat suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana diaturdalam Pasal 67 huruf f UndangUndang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yangtelah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 5 Tahun 2004 ;mengenai alasan ke 4 :Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena buktibaru berupa PK.I.1 s/d PK.I.6 dan PK.II

.1 s/d PK.II.4 tidak dapat dibenarkansebab surat pengakuan dan surat keterangan tersebut dibuat secara sepihak,demikian pula dengan suratsurat bukti baru selebinnya semuanya tidak bersifatmenentukan sebagimana diatur dalam Pasal 67 huruf b UndangUndang No. 14Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangNo. 5 Tahun 2004 ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh para Pemohon PeninjauanKembali : MARYANI binti MAHAD

untukmembatalkan SK Nomor 698/SK/I/1988 tanggal 13 Juli 1998 dan SK Nomor 774/SK.1/1991 tanggal9 November 1991 dan SK ini harus dibatalkan;Bahwa akibat dibatalkannya SK Nomor 698/SK/I/1988 tanggal 13 Juli 1988 makaPemohon Peninjauan Kembali keII sangat dirugikan, karena telah menanam kelapasawit seluas 1300 HA dan 60.000 bibit kelapa sawit dan 29.300 yang telah berumur12 bulan dan siap di tanam;Bahwa akibat dibatalkannya areal seluas 15.500 HA dengan SK Nomor 774/SK/1/1991 tanggal 9 November 1991 Pemohon PK.II

menerimalaporan Bupati Kepala Daerah TK.II Ogan Komering Ilir dan Kepala DinasPerkebunan TK.I Propinsi Sumatra Selatan juga mengeluarkan perintahdengan suratnya tanggal 21 November 1990 Nomor 1508/PEM/UMUM/1990membentuk tim peneliti yang hasilnya dilaporkan kepada Tergugat I(Termohon PK Ke.II1), ternyata telah memenuhi azas umum Pemerintahanyang baik yaitu melakukan fair play, berdasarkan fakta yang nyata, danmembenarkan SK Nomor 774/SK/1991, bahwa pertimbangan hukum initidak benar, karena Pemohon PK.II

tidak pernah diberi kesempatan olehTermohon PK.II1 untuk menjelaskan perkembangan proyek dan membantahlaporan Termohon PK.II2 maupun Termohon PK.III3, bahwa timbunankayu dilokasi Pemohon PK.II sudah ada izin IPK, dan juga telah menanamkelapa sawit + 1300 HA dengan alasan Termohon PK.

Putra Papua Perkasa melawan Tergugat Bupati SorongSelatan;Bertanda bukti PK.II berupa: Putusan Pengadilan Negeri Sorongdalam Perkara Perdata Nomor: 33/Pdt.G/2011/PN.SRG, tanggal 20September 2012, antara PenggugatPenggugat VERDY WIJAYA,Direktur PT. Aimas Praba Raya dan RICO SIA Komisaris Utama PT.Putra Papua Perkasa SUWITO melawan Tergugat Bupati SorongSelatan;Bertanda bukti PK.

Dengandemikian berdasarkan keadaan baru atau bukti baru(novum) dalam putusan perkara perdata Nomor33/Pdt.G/2011/PN.SRG, tanggal 20 September 2012tersebut (bukti PK.II), ternyata pekerjaanpembangunan Jalan TeminabuanHahaSasnekSodrofoyo (27 Km atau 39 Km) berdasarkan SPMKSNomor 620.B/SPMKS/SORSEL/2004, tanggal 13Desember 2004, yang oleh Rico Sia diklaim telahselesai 100% dikerjakannya dengan biaya sendiripada tanggal 8 Juni 2005, sehingga mengakibatkanTerdakwa Ir.

dibenarkan karena putusan Judex Juris yaituNomor: 1207 K/Pid/2012, tanggal 7 Agustus 2012 ternyata merupakan putusanyang mempertimbangkan secara tepat dan benar segala fakta hukum yangrelevan secara yuridis serta tidak salah menerapkan hukum karena tidakterdapat kekeliruan yang nyata atau tidak terdapat kekhilafan Hakim yang dapatmembatalkan putusan Judex Juris tersebut;Demikian pula alasan permohonan peninjauan kembali tidak dapatdibenarkan karena bukti yang diajukan berupa bukti surat bertanda PK., PK.II

,PK.II, PK.IV, PK.Va, PK.Vb, PK.Vc, dimana bukti tanda PK.I, PK.II, PK.IIIadalah putusan Perkara Perdata yang belum berkekuatan hukum tetap sertaputusan tersebut dibuat setelah pemeriksaan persidangan perkara pidanaberlangsung, bukti tanda PK.IV sebagai dokumen tentang KetetapanPersyaratan Tagihan tentang Kontrak Pekerjaan kepada Pemda, bukti tandaPK.Va, Surat Resume Hasil Audit Tujuan tertentu BPKP Provinsi Papua, buktitanda PK.Vb, Surat Laporan Hasil Evaluasi dan Akurasi Data, bukti tanda PK.Vcmerupakan

KutaiKartanegara (PK.II) Lampiran pada SPP No. BL.18/ SPP/ 2006.13.Surat Nomor : 500 / 449a / Perindagkop IVIIl / 2007 Tertanggal 07Agustus 2007 dari Kepala Dinas kepada AKHMAD FEBRIANRAWINDRA Perihal Penyetoran Kembali Sisa UUPT TA. 2006 .14.Surat Nomor : 500/535/ Perindakop / X / 2007 Tertanggal 05 Oktober2007 dari Kepala Dinas Disperindagkop Kepada AKHMAD FEBRIANRAWINDRA perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPKRI atasLaporan Keuangan Daerah Kab.

KutaiKartanegara (PK.II) Lampiran pada SPP No. BL.18/SPP/ 2006 .13.Surat Nomor : 500 / 449a / Perindagkop IVIIl / 2007 Tertanggal 07Agustus 2007 dari Kepala Dinas kepada AKHMAD FEBRIANRAWINDRA Perihal Penyetoran Kembali Sisa UUPT TA. 2006 .14.Surat Nomor : 500/535/ Perindakop / X / 2007 Tertanggal 05 Oktober2007 dari Kepala Dinas Disperindagkop Kepada AKHMAD FEBRIANRAWINDRA perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPKRI atasLaporan Keuangan Daerah Kab.

Umar, dan Pemohon Peninjauan Kembali turutsebagai saksi (bukti PK.II) terlampir ; Bahwa jual beli antara M. Umar bin H. Abdullah / Mardiana bintiMuhammad dengan Hermanto Hidayat Pemohon Peninjauan Kembali tidakmenjadi perantara (Bukti PK) terlampir ;Bahwa bukti Pemohon Peninjauan Kembali tersebut diatas telah dapatmemenuhi Pasal 263 (1) UndangUndang No.8 / 1981, maka cukupHal. 5 dari 7 hal. Put.

Bahwa berdasarkan bukti PK.II (terlampir) yaitu Surat KeteranganKepala Desa Ngronggot Nomor: 181/09/2005/ XI/1999 adalah benarbenar para Pemohon Peninjauan Kembali memang memiliki tanah diDesa Ngronggot demikian pula menurut keterangan saksisaksi Sesuaidalam keterangan yang dibuat pada tanggal 11111999;3.

berdasarkanSertifikat Hak Milik Nomor 16/ Kelurahan Ternate Baru Tahun 1974, SuratUkur Nomor 184 Tahun 1971 atas nama : Nico Kabenaran yang diterbitkan olehBadan Pertanahan Nasional Kota Manado tidak sesuai dengan PeraturanPerundangundangan yang berlaku, karena jauh sebelum terbitnya sertifikatNomor 16/ Kelurahan Ternate Baru dan Sertipikat Hak Milik Nomor 74/Kelurahan Ternate Baru thn. 1980 yang diterbitkan oleh Badan PertanahanNasional Kota Manado dahulu Kantor Agraria, atas nama Janto Adam(Termohon PK.II

Janto Adam, Termohon PK.2 dahuluTermohon Kasasi 2/ Penggugat Intervensi/Terbanding sekarang TermohonPK1 oknumoknum yang tidak menguasai secara phisik atas tanah sengketatersebut;Bahwa atas penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 16/Kelurahan Ternate Baruatas nama Nico Kabenaran dan Sertifikat Hak Milik Nomor 74/ Ternate Baruatas nama Janto Adam (Termohon PK.II, dahulu Termohon Kasasi I/PenggugatIntervensi/Terbanding, Pemohon Peninjauan Kembali sudah pernahmelayangkan Surat Permohonan/Keberatan/Perlindungan

mengadili sendiri.Menimbang, bahwa atas keberatankeberatan tersebutMahkamah Agung berpendapat:mengenai keberatankeberatan ad.1 s/d 8bahwa keberatankeberatan ini dapat dibenarkan, olehkarena Pemohon Peninjauan Kembali mendasarkan permohonannyapada adanya bukti baru (novum), sebagaimana dimaksudkan olehpasal 67 huruf b jo pasal 69 huruf b UndangUndang No.14 tahun1985, sebagaimana dirubah dan ditambah dengan UndangundangNo.5 tahun 2004.Bahwa karena bukti baru tersebut yaitu produk suratbukti baru PK.II