USAHABARATAMA JASINDO ) Desa Sekapuk Kec Satui Kab Tanbu ; Keputusan Kepala badan Lingkungan Hidup daerah Kabupaten tanahBumbu Nomor: 660.4/137/BLHD/2014 tentang pemberian izinpenyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun kepadaPT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO ) Desa Sekapuk Kec Satui KabTanbu ; Surat Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 540/3389BMB/DESDM tentang persetujuan revisi dokumen studi kelayakan ; Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik IndonesiaNomor : S108/KUH/PKHW

Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik IndonesiaNomor : S108/KUH/PKHW.2/PLA.2/3/2019 Perihal Tanggapan ataspermohonan pengesahan Rencana Penataan batas dan peta kerjapenataan batas areal IPPKH an.

Surat Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 540/3389BMB/DESDM tentang persetujuan Revisi dokumen studi kelayakan;Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik IndonesiaNomor : S108/KUH/PKHW.2/PLA.2/3/2019 Perihal Tanggapan ataspermohonan pengesahan Rencana Penataan batas dan peta kerjapenataan batas areal IPPKH an.

Direktur Pengukuhan Dan PenatagunaanKawasan Hutan Ditjen Planologi Kehutanan Dan TataLingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup DanKehutanan R.I Nomor : S.950/KUH/PKHW.2/PLA.2/II/ 2018,tanggal 30 Nopember 2018, Hal Tanggapan AtasPermohonan Kesaksian Tertulis (Affidavit) ; (fotokopi Sesuaidengan aslinya) ;Peta Hasil Tumpang Susun Titik Koordinat Areal HGUPT. Unggul Lestari Dengan Areal IUPHHKHakim AnggotaPT.

Berkat Cahaya Timber Pada Kawasan Hutan ProvinsiKalimantan Tengah (lampiran Surat Nomor : S.950/KUH/PKHW.2/PLA.2/II/ 2018 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);Bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi dan atau ahli dalam persidanganmeski Majelis Hakim telah memberi kesempatan yang cukup untuk itu;Bahwa untuk menguatkan dalildalil bantahannya Tergugat II Intervensidipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi suratsurat yangdiberi tanda Bukti T II.INTV1 sampai dengan Bukti T Il.INTV46 b telahdimeteraikan

Negara.Menurut Indroharto, SH dalam Bukunya Usaha Memahami UndangUndang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku BeberapaPengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara, Penerbit Pustaka SinarHarapan, Halaman 172173, menjelaskan bahwa Keputusan Tata UsahaNegara yang dikeluarkan harus bersifat final artinya akibat hukum yangditimbulkan serta dimaksudkan dengan mengeluarkan Penetapan Tertulisitu harus benar sudah merupakan akibat hukum yang definitif.Isi Surat Tergugat kepada Penggugat Nomor S. 174/KUH/PKHW

Perkebunan Mitra Ogan +2.278 Ha di Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan;

Direktorat Jenderal Planologi dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia melalui surat Nomor: S.109/KUH/PKHW I/PLA.2/2/2018 Tanggal 2 Februari 2018 perihal penyampaian rencana kerja penataan batas areal persetujuan prinsip tukar menukar kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit berupa kawasan Hutan Produksi Terbatas a.n. PT.

Direktorat Jenderal Planologi dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidupdan Kehutanan Republik Indonesia melalui surat Nomor : S.109/KUH/PKHW I/PLA.2/2/2018 Tanggal 2 Februari 2018 perihal penyampaian rencana kerja penataan batasareala persetujuan prinsip tukar menukar kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit berupa kawasan Hutan Produksi Terbatas