Bahwa Tergugat 2 & Tergugat 3 menolak dalil gugatan Penggugat padaangka 5, 6 dan 7 karena sebagain dari tanah seluas + 17.720 m2sebagaimana dimaksud dalam surat pernyataan Pengusaan Fisik bidangtanah, yakni seluas 14.300 m2 adalah tanah milik Tergugat 2, bukantanah milik Tergugat 1 dan apalagi Surat Pernyataan Pengusaan FisikTanah (sporadic) tersebut, telah dibatalkan oleh Kepala Desa Sengkolsebelum dilakukan prikatan jual beli antara Penggugat dengan Tergugat 1karena ternyata tanah yang dimaksud

dalam surat pernyataanpenguasaan fisik bidang tanah tersebut bukan saja milik Tergugat 1, akantetapi juga milik Tergugat 2;Bahwa oleh karena tanah yang dijadikan objek prikatan jual beli olehPenggugat dengan Tergugat 1 tidak selurunnya merupakan tanah milikTergugat 1, akan tetapi sebagian besar yakni seluas +14.300 M2 adalahmilik Tergugat 2 maka jelas didalam prikatan jual beli tersebut terdapatkuasa yang tidak halal, oleh karena itu jelas bahwa perikatan jual bellitersebut adalah tidak sah;Bahwa

Bahwa oleh karena itu, bagaimana mungkin perikatan jualantara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dikalim oleh Penggugatdilakukan dihadapan Notaris Saeful Islam dapat dikatakan sebagaiperikatan yang sah dan dilandasi iktikad baik, justru yang dengan jelasterlinat dalam prikatan jual beli antara Penggugat dengan Tergugat 1yang diklaim oleh Penggugat dilakukan dihadapan notaris Saeful Islamadalah prikatan yang mengandung klausula yang tidak halal dan tidakdilakukan dengan iktikad baik, karena Penggugat

Bahwa Tergugat 2 & Tergugat 3 menolak dalil Penggugat pada angka 8posita gugatannya karena jauh sebelum prikatan jual beli antaraPenggugat dengan Tergugat 1 dengan menjadikan tanah seluas + 17.720M2 sebagaimana klaim yang dimaksud Tergugat 1 dalam suratpernyataan fisik bidang tanah, sebagian besarnya yakni seluas 14.300M2 adalah tanah milik Tergugat 2.

Bahwa oleh karena itu yang tidakberdasar dan yang tidak sah justru prikatan jual beli antara Penggugatdengan Tergugat karena menjadikan tanah miik orang lain in casuTergugat 2 sebagai objek jual beli tanpa izin dan persetujuan pemiliknyain casu Tergugat 2;. Bahwa Tergugat 2 & Tergugat 3 menolak dalil gugatan Penggugat padaangka 9 posita gugatannya karena Tergugat 2 tidak pernah bersekongkoldengan Tergugat 1 untuk menjual tanah sengketa kepada Tergugat 3;.

Bahwa Tergugat 2 & Tergugat 3 menolak dalil gugatan Penggugat padaangka 5, 6 dan 7 karena sebagain dari tanah seluas + 17.720 m2sebagaimana dimaksud dalam surat pernyataan Pengusaan Fisik bidangtanah, yakni seluas 14.300 m2 adalah tanah milik Tergugat 2, bukantanah milik Tergugat 1 dan apalagi Surat Pernyataan Pengusaan FisikTanah (sporadic) tersebut, telan dibatalkan oleh Kepala Desa Sengkolsebelum dilakukan prikatan jual beli antara Penggugat dengan Tergugat1 karena ternyata tanah yang dimaksud

dalam surat pernyataanpenguasaan fisik bidang tanah tersebut bukan saja milik Tergugat 1, akantetapi juga milik Tergugat 2;Bahwa oleh karena tanah yang dijadikan objek prikatan jual beli olehPenggugat dengan Tergugat 1 tidak seluruhnya merupakan tanah milikTergugat 1, akan tetapi sebagian besar yakni seluas 14.300 M2 adalahmilik Tergugat 2 maka jelas didalam prikatan jual beli tersebut terdapatkuasa yang tidak halal, oleh karena itu jelas bahwa perikatan jual bellitersebut adalah tidak sah;Bahwa

Bahwa oleh karena itu, bagaimana mungkin perikatan jualantara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dikalim olehPenggugat dilakukan dihadapan Notaris Saeful Islam dapat dikatakansebagai perikatan yang sah dan dilandasi iktikad baik, justru yang denganjelas terlihat dalam prikatan jual beli antara Penggugat dengan TergugatHalaman 13 dari 22 halaman Put. 11/PDT/2019/PT.MTR1 yang diklaim oleh Penggugat dilakukan dihadapan notaris Saeful Islamadalah prikatan yang mengandung klausula yang tidak halal

Bahwa Tergugat 2 & Tergugat 3 menolak dalil Penggugat pada angka 8posita gugatannya karena jauh sebelum prikatan jual beli antaraPenggugat dengan Tergugat 1 dengan menjadikan tanah seluas + 17.720M2 sebagaimana klaim yang dimaksud Tergugat 1 dalam suratpernyataan fisik bidang tanah, sebagian besarnya yakni seluas 14.300M2 adalah tanah milik Tergugat 2.

Bahwa oleh karena itu yang tidakberdasar dan yang tidak sah justru prikatan jual beli antara Penggugatdengan Tergugat karena menjadikan tanah miik orang lain in casuTergugat 2 sebagai objek jual beli tanpa izin dan persetujuan pemiliknyain casu Tergugat 2;. Bahwa Tergugat 2 & Tergugat 3 menolak dalil gugatan Penggugat padaangka 9 posita gugatannya karena Tergugat 2 tidak pernah bersekongkoldengan Tergugat 1 untuk menjual tanah sengketa kepada Tergugat 3;.

indikasihukum yang sangat kuat bahwa Penggugat menyadarihubungan hukum perikatan jual beli dan atau perikatan jualbeli adalah TERLARANG OLEH HUKUM.g) Bahwa demikian pula Petitum penggugat pada point 7 adalahkabur dan tidak jelas karena dalam konsep hukum acaraperdata dan praktik peradilan petitum semacam ini adalahpetitum yang terkait dengan dalil kepemilikan atas tanahsengketa, sedangkan penggugat dalam posita gugatannyamendalilkan bahwa penggugat dengan Tergugat 1 S/DTergugat 3 telah melakukan perjanjian prikatan

Dalam perkara aquo yang terjadi adalah barusebatas prikatan jual beli, yang tindak lanjut pelaksanaanyauntuk sampai kepada kualitas telah terjadi perjanjian jual belli12masih tergantung kepada pemenuhan sejumlah syaratsyaratbaik syaratsyarat yang diperjanjikan maupun syaratsyaratkebolehan dilakukannya penindaklanjutan perikatan jual beli atasobyek sengketa yang digariskan oleh hukum yakni persyaratkebolehan atau tidak terlarangnya pelaksanaan suatu perbuatanhukum jual beli dalam perkara aquo oleh

diterima, Akan tetapi penggugat menolak danjustrupenggugat tetap bersikeras untuk melangsungkan hubunganhukumjual beli padahal untuk itu bagi Penggugat adalah terlarang olehhukum.Bahwa Tergugat 1 S/D Tergugat 3 menolak dalil gugatanpenggugat pada posita point 5, 6 dan 7 karena Penggugatmelakukan perbuatan cidera janji berupa perbuatan tidakmembiayai pendaftaran tanah obyek sengketa untuk terbitnyasertifikat hak milik masingmasing atas nama Tergugat 1 S/DTergugat 3, disamping itu hubungan hukum berupa prikatan

Pada dasarnya Semuasubjek hukum baik manusia atau badan hukum dapat membuat suatupersetujuan yang menimbulkan prikatan diantara pihakpihak yang membuatpersetujuan tersebut.

Bahwa akibat menunggaknya kredit Tergugat, Penggugat telah mengalamkerugian karena harus membuku biaya cadangan aktiva produktif sebesarRp. 24.750.000,untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No.8/19/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan PembentukanPenyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat,Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2019/PN UnrBahwa selain dari pada tersebut dan atau atas tindakanTergugat tersebutPenggugat harus menanggung biaya dan atau kerugian dari prikatan

Pada dasarnya Semua subjek hukum baik manusia atau badan hukumdapat membuat suatu persetujuan yang menimbulkan prikatan diantara pihakpihak yang membuat persetujuan tersebut.

Pada dasarnya Semua subjek hukum baik manusia atau badan hukumHalaman 9 dari 13 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2019/PN.Snjdapat membuat suatu persetujuan yang menimbulkan prikatan diantara pihakpihak yang membuat persetujuan tersebut.

Padadasarnya Semua subjek hukum baik manusia atau badan hukum dapat membuatsuatu persetujuan yang menimbulkan prikatan diantara pihakpihak yang membuatpersetujuan tersebut.

sangat kuat bahwa Penggugat menyadarihubungan hukum perikatan jual beli dan atau perikatan jual beli adalahterlarang oleh hukum;g) Bahwa demikian pula petitum Penggugat pada poin 7 adalah kabur dantidak jelas karena dalam konsep hukum acara perdata dan praktikperadilan petitum semacam ini adalah petitum yang terkait dengan dalilkepemilikan atas tanah sengketa, sedangkan Penggugat dalam positagugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat 1 sampaidengan Tergugat 3 telah melakukan perjanjian prikatan

Bahwa berdasarkan bukti kepemilikan sesuai STNK adalah atasnama LENNY SANGER dengan alamat Kelurahan DendenganKecamatan Tikala Kota Manado,sedangkan apabila dihubungkandengan terdakwa barang bukti tersebut hanya sebatas sewa menyewaantara pemilik dan penyewa sehingga tidak tepat apabila barang buktitersebut dirampas untuk Negara,karena dalam kepemilikan barang buktitersebut bukan milik terdakwa melainkan adanya prikatan (Sewa) antaraHalaman 8 dari 15 Putusan Nomor 99/PID/2020/PT MNDpemilik yang sebenarnya

Aceh utaraSAIFULLAH.S.Sos = saksi TKHWAN Bin YUSWAR melihatnya pada saatmelakukan prikatan kredit,pada Notaris GOMSALATI.SH.Bahwa saksi IKHWAN Bin YUSWAR pernah meminta kepada terdakwa EMILIAGUSTIKAcuntuk di perlihatkan kepada saksi IKHWAN Bin YUSWAR dokumenasli berupay7KTP , KK (Kartu Keluar) dan Buku Nikah dan KTP pemilik jaminanAna RACHMADI MASYURMAN yaitu = pada saat saksi IKHWAN BinYUSWAR turun kelapangan untuk mengecek usaha dan jaminan namun saat ituoleh terdakwa EMILIA GUSTIKA tidak dapat

Bahwa kerugian Penggugat adalah berpotensi kehilangan sertifikat NO.3321/Kel Sepinggan dan satu bangunan rumah diatasnya bekaitan dengandibuatnya Prikatan Jual Beli oleh Tergugat dan Tergugat II tanpasepengetahuan Penggugat;.

tunggakan pembayaran yang dilakukan olehTergugat dan Il, walaupun telah dipayakan menagihnya olehPENGGUGAT namun kenyataannya sampai saat ini Tergugat dan II tidakpernah lagi melakukan penyetoran anggsuran hutang kepadaPENGGUGAT, dan oleh karenanyatiada jalan lain bagi PENGGUGATuntuk menagih hutang kepada Tergugat dan II kecuali dengan jalanmengajukan gugatan ini melalui Pengadilan Negeri Lubuk Basung.Bahwa jaminan tergugat dan Il sebagaimana tersebut pada angka 3diatas yang telah diikat dengan prikatan

tunggakan pembayaran yang dilakukan olehTergugat dan Il, walaupun telah dipayakan menagihnya olehPENGGUGAT namun kenyataannya sampai saat ini Tergugat dan II tidakpernah lagi melakukan penyetoran anggsuran hutang kepadaPENGGUGAT, dan oleh karenanyatiada jalan lain bagi PENGGUGATuntuk menagih hutang kepada Tergugat dan II kecuali dengan jalanmengajukan gugatan ini melalui Pengadilan Negeri Lubuk Basung.Bahwa jaminan tergugat dan Il sebagaimana tersebut pada angka 3diatas yang telah diikat dengan prikatan

fakta dari alat bukti yang diajukanPemohon, menurut hemat Majelis Hakim Permohonan PKPU Pemohonmengenai adanya utang Termohon sebesar Rp.480.000.000, (empat ratusdelapan puluh juta rupiah); dan terhadap Pemohon Il utang senilaiRp.482.000.000, (empat ratus delapan puluh dua juta rupian) serta Kreditur lainsebesar Rp Rp.1.050.00.000,(satu milyar lima puluh juta rupiah) dan Rp.809.545.284, (delapan ratus Sembilan juta lima ratus empat puluh limadua ratus delapan puluh empat rupiah) yang diawali dari prikatan

17 September 2004 antara Edward Marihot Simbolon danChppin MRB, belum dapat dikategorikan sebagai bukti kepemilikandari rumah tersebut, prikatan jual beli tersebut hanyamemperjanjikan bahwa para pihak kelak akan melakukan transaksijual beli yang sesuai dengan ketentuan perundangundangan yaitudengan menandatangani Akta Jual Beli.

SPJB hanyalah suatu bentukperikatan bersyarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal1253 KUH Perdata menyatakan bahwa :"Suatu prikatan adalah bersyarat jika digantungkan padasuatu peristiwa yang mungkin terjadi dan memang belumterjadi, baik dengan cara menangguhkan berlakunyaperikatan itu sampai terjadi peristiwa itu, maupun dengancara membatalkan perikatan itu, tergantung pada terjaditidaknya peristiwa itu.15.

demikian gugatan PENGGUGATKONVENSI jelas obscure libele.Bahwa GUGATAN PENGGUGAT KONVENSI tidak jelas dasar hukum dalil gugatanya,dimana dalam positanya (fundamentum petendi) tidak menjelaskan dasar hokum (rechts grond)dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatannya (fetelijke ground), dimana hubunganhokum PENGGUGAT dan TERGUGAT 1 KONVENSI serta TERGUGAT 2 KONVENSIdidasarkan pada perjanjian, dan dalam gugatan penggugat tidak jelas menyebutkan dasarhukum pada gugatannya, sebagaimana dalam hukum prikatan

PENGUGATKONVENSI, kecuali dalil yang bersifat menguntungkan TERGUGAT 1 KONVENSI.Bahwa apa yang dikemukakan PENGGUGAT KONVENSI adalah tidak benar, untuk itu dalamJAWABAN TERGUGAT 1 KONVENSI ini perlu di dikemukakan hubungan hukumPENGGUGAT KONVENSI dan TERGUGAT 1 KONVENSI serta TERGUGAT 2KONVENSI, yaituy Hubungan PENGGUGAT KONVENSI dan TERGUGAT 1KONVENSI serta TERGUGAT 2 KONVENSI didasarkan pada perjanjian, dimana dalamgugatan penggugat tidak jelas menyebutkan dasar hukum pada gugatannya, sebagaimana dalamhukum prikatan

Masa Pajak Februari 2009 sebesarRp25.912.417.927,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis HakimPengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah membaca danmeneliti kembali dalildalil yang diajukan dalam Memori PeninjauanKembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan KontraMemori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan faktafakta danmelemahkan buktibukti yang terungkap dalam persidangan sertapertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara aquo terikat dengan prikatan