Bahwa sesuai surat kepala dinas perumahan rakyat dan kawasanpemukiman Provinsi DKI Jakarta (Selanjutnya disebut Dinas PRKP)Halaman 20 dari 66 halaman Putusan Nomor 671/Pdt.G/2019/PN.Jkt.

Pada tanggal 14 September 2018 Dinas PRKP menerbitkan SuratNomor 3832/1.796.71, tanggal 14 September 2018 yang ditujukankepada saudara selaku Anggota Tim Kecil perihal penyampaianNotulen Hasil rapat tanggal 12 September 2018 yang pada intinyaHalaman 22 dari 66 halaman Putusan Nomor 671/Pdt.G/2019/PN.Jkt.

Fahrian, pengurus Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan RumahSusun (PPPSRS) Apartemen Gading Resort Residences untuk periode 2018sampai dengan 2021 yang susunan pengurusnya belum disahkan oleh yangberwenang Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman (PRKP)Pemprov. DKI Jakarta serta prosedur pemilihan kepengurusannya tidaksesuai dengan peraturan yang ada;.

Utrperiode 2018 sampai dengan 2021 yang susunan pengurusnya belumdisahkan oleh yang berwenang Dinas Perumahan Rakyat DanKawasanPermukiman (PRKP) Pemprov. DKI Jakarta serta prosedur pemilihankepengurusannya tidak sesuai dengan peraturan yang ada;.

Fahrian, pengurus Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan RumahSusun (PPPSRS) Apartemen Gading Resort Residences untuk periode 2018sampai dengan 2021 yang susunan pengurusnya belum disahkan oleh yangberwenang Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman (PRKP)Pemprov. DKI Jakarta serta prosedur pemilihan kepengurusannya tidakHalaman 54 dari 66 halaman Putusan Nomor 671/Pdt.G/2019/PN.Jkt.

Foto Copy sesuai aslinya Perjanjian Perpanjangan waktu Kredit No.028/PRKP/MIg/III/2001 tanggal 23 Maret 2001 (bukti Tl6a) ;8. Foto copy sesuai aslinya Addendum Perjanjian Kredit No.114/PRKT/MLG/IX/2001 tanggal 17 September 2001 (bukti TI6) ;9.

Tl12a) ;18.Foto copy sesuai aslinya Perjanjian Perpanjangan Waktu Kredit No.032/PRKP/MLG/III/2004 (bukti TI12) ;19.Foto copy sesuai aslinya surat aksep yang ditandatangani oleh HildaLianawati tertanggal 24 Maret 2004 (bukti Tl13a) ;20.Foto copy sesuai aslinya Perjanjian Perpanjangan Waktu Kredit No.035/PRKP/MLG/2005 (bukti TI13) ;21.Foto copy sesuai aslinya Surat Aksep yang ditandatangani oleh HildaLianawati tertanggal 24 Maret 2005 (bukti Tl14a) ;22.Foto copy sesuai aslinya Addendum Perjanjian

Surat Aksep yang ditandatangani oleh HildaLianawati tertanggal 24 Maret 2008 (bukti Tl20a) ;32.Foto copy Perjanjian Perpanjangan Waktu Kredit No.030/PRKP/MLG/I1I/2008 tertanggal 24 Maret 2008 (bukti TI20) ;33.Foto copy sesuai aslinya Surat Aksep yang ditandatangani oleh HildaLianawati tertanggal 07 April 2008 (bukti Tl21a) ;34.

oleh HildaLianawati tertanggal 24 Maret 2009 (bukti Tl24a) ;39.Foto copy sesuai aslinya Perjanjian Perpanjangan Waktu Kredit No.220/PRKP/MLG/III/2010 tanggal 24 Maret 2010 (bukti TI24) ;40.Foto copy sesuai aslinya Surat Aksep yang ditandatangani oleh HildaLianawati tertanggal 23 Maret 2011 (bukti Tl25a) ;41.Foto copy sesuai aslinya Perjanjian Perpanjangan Waktu Kredit No.017/PRKP/MLG/III/2011 tanggal 23 Maret 2011 (bukti TI25) ;42.Foto copy sesuai aslinya Surat Aksep yang ditandatangani oleh HildaLianawati

tertanggal 24 Juni 2011 (bukti TI26 a) ;43.Foto copy sesuai aslinya Perjanjian Perpanjangan Waktu Kredit No.050A/PRKP/MLG/VI/2011 tanggal 24 Juni 2011 (bukti TI26) ;44.Foto copy sesuai aslinya Turunan akta Perjanjian Perubahan atasPerjanjian Kredit no. 10 tanggal 17 Nopember 2011 (bukti Tl27) ;45.Foto copy sesuai aslinya Turunan Addendum Perjanjian Kredit No.1tanggal 03 April 2012 (bukti TI28) ;46.Foto copy tidak ada aslinya Sertifikat Hak Milik No.747 tahun 1985 (buktiTI29) ;47.Foto copy tidak

Selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagihubungan lahir dan batin;Bahwa Penggugat adalah seorang ASN yang saat ini sudah mendapat izinatasan berdasarkan putusan Kepala Dinas PRKP dengan nomor800/PRKP/356/X/2018 tanggal O3 Oktober 2018 tentang KeputusanPenolakan Permintaan Ijin Perceraian;Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibatperkara ini;Berdasarkan alasan/dalildalil diatas, Penggugat mohon agar KetuaPengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili

untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya dan sesuai relaas panggilanNomor 782/Pdt.G/2018/PA.Gtlo, tanggal 9 Oktober 2018 dan tanggal 19Oktober 2018, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah,sehingga tidak dapat dilakukan upaya perdamaian lewat Hakim Mediator;Bahwa Penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara telah mengajukanpermohonan ijin untuk bercerai, namun ditolak berdasarkan Surat KeputusanKepala Dinas PRKP

dengan nomor 800/PRKP/356/X/2018 tanggal 03 Oktober2018;Bahwa Penggugat di hadapan persidangan telah menyatakan bersediamenanggung segala resiko yang timbul akibat gugatan yang diajukan tanpamemperoleh ijin dari Pejabat Berwenang tersebut dan mohon untuk tetapmelanjutkan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;Bahwa Pengadilan telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabardan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidakberhasil, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang

;Surat Perjanjian Perpanjangan Waktu kredit tertanggal 23 Maret2001 No. 028/PRKP/MLG/III/2001;Surat Aksep sebesar Rp. 300.000.000 tanggal 23 Maret 2001;Surat Addendum Perjanjian Kredit No. 114/PRKT/MLG/IX/2001tanggal 17 September 2001;Surat Aksep sebesar Rp. 200.000.000 , tanggal 17 September2001;Akta Tambahan Kredit No. 41 tanggal 17 September 2001 dibuatdi Notaris Darma Sanjata Sudagung, SH;Surat Perjanjian perpanjangan waktu kredit tertanggal 21 Maret2002 No. 030/PRKP/MLG/III/2002;Surat Aksep

sebesar Rp. 500.000.000 tanggal 21 Maret 2002;Surat perjanjian perpanjangan waktu kredit tertanggal 20 Maret2003 No. 027/PRKP/MLG/III/2003;Surat aksep sebesar Rp. 500.000.000 tanggal 20 maret 2003;Surat Addendum perjanjian kredit No. 084/PRKT/MLG/VIII/tanggal 4 Agustus 2003;Aksep sebesar Rp. 200.000.000 tanggal 4 Agustus 2003;Akta tambahan kredit No. 12 tanggal 4 Agustus 2003 dibuatdihadapan Darma Sanjata Sudagung , SH.

;Surat perjanjian perpanjangan waktu kredit tertanggal 24 Maret2004 No. 032/PRKP/MLG/TII/2004;Surat Aksep sebesar Rp. 700.000.000 tanggal 24 Maret 2004;Surat perjanjian perpanjangan waktu kredit tertanggal 24 Maret2005 No. 035/PRKP/MLG/III/2005;Surat Aksep sebesar Rp. 700.000.000 tanggal 24 Maret 2005;aabbccddeeff&&bhSurat Addendum perjanjian kredit No. 036/PRKT/MLG/II/2005tanggal 24 Maret 2005;Surat Aksep sebesar Rp. 800.000.000 tanggal 24 Maret 2005;Akta Tambahan kredit No. 70 tanggal 4 Maret 2005

dibuatdihadapan Notaris Darma Sanjata Sudagung, SH;Surat perjanjian perpanjangan waktu kredit tertanggal 23 Maret2006 No. 020/PRKP/MLG/III/2006;Surat Aksep sebesar Rp. 1.500.000.000 tanggal 23 Maret 2006 ;Surat Addendum perjanjian kredit No. 060/PRKT/MLG/VIII/2006 tanggal 14 Agustus 2006 ;Surat Aksep sebesar Rp. 500.000.000 tanggal 14 Agustus 2006;Akta tambahan kredit No. 60 tanggal 14 Agustus 2006 dibuat diNotaris Tan Lyla Herawati, SH.

;ii Surat perjanjian perpanjangan waktu kredit tanggal 24 Maret 2009 No.018/PRKP/MLG/III 2009;jj Surat Aksep sebesar Rp. 2.500.000.0000, tanggal 24 Maret2009;kk Surat perjanjian perpanjangan waktu kredit tertanggal 24Maret 2010 No. 020/PRKP/MLG/ITI/2010;ll.Surat Aksep sebesar Rp. 2.500.000.000 tanggal 24 maret 2010;mm Surat perjanjian perpanjangan waktu kredit tertanggal 23 Maret 2011No. 017/PRKP/MLG/III/201 1;nn.Surat Aksep sebesar Rp. 2.500.000.000 tanggal 23 Maret 2011;00.Surat perjanjian perpanjangan

Persetujuan Membuka Kredit No. 288/PRKP/BHS/X/92, tanggal 28Oktober 1992 ; Surat Aksep (Promissory Note) No. 256//AK/PRKP/BHS/X/91,tanggal 28 Oktober 1992 ;(bukti Pllb) ;. Persetujuan membuka Kredit No. 088/PRKP/BHS/X/93, tanggal 28Oktober 1993 ; Surat Aksep (Promissory Note) No. 174//AK/PRKP/BHS/X/93,tanggal 28 Oktober 1991 ;(bukti Pllc) ;.

Persetujuan Membuka Kredit No. 094/PRKP/BHS/X/94, tanggal 28Oktober 1994 ; Surat Aksep (Promissory Note) No. 094/PRKP/BHS/X/94, tanggal 28Oktober 1994 ;(bukti PlIld) ;Fasilitas PRK dialinkan menjadi fasilitas Fixed Loan (FL) :e.

Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang saat inimendapat penolakan atasan berdasarkan Keputusan Kepala DinasPerumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo denganHalaman 2 dari 12 putusan Nomornomor : 800/45/PRKP/SK/XII/2017, Desember 2017 tentang PenolakanPermintaan Ijin Perceraian;7.

Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan KawasanPermukiman Provinsi Gorontalo nomor : 800/45/PRKP/SK/XII/2017, bulanTentang Penolakan Permintaan Ijin Perceraian, bulan Desember 2017bukti surat tersebut oleh telah bermaterai cukup dan dinazzegelen, laluoleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.2);3.

secaramateril isinya memuat peristiwa tentang telah terjadi akad nikah antaraPenggugat dan Tergugat, sehingga bukti (P.1) tersebut mempunyai kekuatanpembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakanterbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sahMenimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil /Aparatur sipil Negara sesuai dengan bukti (P.2) yang dikeluarkan oleh KepalaDinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalodengan nomor : 800/45/PRKP

Hadmen Puri;
1 (satu) Jepit Asli Surat Nomor : PRKP.05.06/ 643.2/841/I/2019 tanggal 3 Januari 2019 Perihal Pemberian Kesempatan Penyelesaiain Pekerjaan, ditujukan kepada Direktur Utama PT Cipta Eka Puri yang ditandatangani PPK DPA-SKPD Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov.

Bank NTT Cabang Utama Kupang;

1 (satu) Lembar Asli Disposisi Bank NTT KCU Kupang dan 1 (satu) Lembar Asli Surat Nomor : 003/643.2/PRKP/II/2019 tanggal 6 Februari 2019 Perihal Konfirmasi Kemajuan Pekerjaan dan Pembayaran Keuangan, ditujukan kepada Pemimpin Bank NTT Cabang Utama Kupang ditandatangani PPK Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair atas nama Dona Fabiola Tho, ST.M.Eng;
1 (satu) Jepitan Fotocopy Perubahan Kedua Surat Perjanjian Pekerjaan (Addendum Kontrak-II) (Kontrak

Harga Satuan) Nomor : PRKP.05.06/602/1026.I/XI/2018 tanggal 01 November 2018;
1 (satu) Jepitan Fotocopy Perubahan Ketiga Surat Perjanjian Pekerjaan (Addendum Kontrak-III) Nomor : PRKP-NTT/837/05-06/ADD-III-643.2/XII/2018 tanggal 21 Desember 2018;
1 (satu) Jepitan terdiri dari :

2 (dua) Lembar Asli Nota Debet/Kredit Bank NTT tanggal 20 September 2018 Nomor : ..

;
1 (satu) Jepitan terdiri dari :

1 (satu) Lembar Asli Disposisi Bank NTT KCU Kupang;
1 (satu) Lembar Asli Surat Nomor : PRKP.05.06/602/03/IX/2018 tanggal 4 Setember 2018 Perihal Konfirmasi Proyek ditandatangani PPK DPA-SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pewrmukiman NTT Dona Fabiola Tho, S.T., M.Eng.;
1 (satu) Lembar Asli Surat Nomor : 1605/KCU/IX/2018 Tanggal 3 September 2018 ditujukan kepada PPK an. Dona Fabiola Tho, S.T.

Cipta Eka Puri Nomor : PRKP.0.6/643/731/VIII/2018 tanggal 3 Agustus 2018, Perihal Teguran I, ditandatangani oleh Kadis Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov. NTT, Ir. Yulia Afra, MT;
2 (dua) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Nomor : 014/CEP-KPG-VIII-2018 tanggal 29 Agustus 2018, ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Cipta Eka Puri, Ir.

Hadmen Puri untukdiikutkan dalam tender proyek Pembangunan Fasilitas Pameran KawasanNTT Fair pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman(PRKP) Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan kesepakatan bahwapekerjaan tersebut akan dikerjakan oleh Saksi Linda Liudianto bersamaSuaminya Saksi Jae Sik Lee alias Mr.

Hadmen Puri;46. 1 (satu) Jepit Asli Surat Nomor : PRKP.05.06/ 643.2/841/1/2019tanggal 3 Januari 2019 Perihal Pemberian KesempatanPenyelesaiain Pekerjaan, ditujukan kepada Direktur Utama PTCipta Eka Puri yang ditandatangani PPK DPASKPD PerumahanRakyat dan Kawasan Permukiman Prov.

CiptaEka Puri Nomor : PRKP.0.6/643/731/VIII/2018 tanggal 3 Agustus2018, Perihal Teguran , ditandatangani oleh Kadis PerumahanRakyat dan Kawasan Permukiman Prov. NTT, Ir. Yulia Afra, MT;2 (dua) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Nomor : 014/CEPKPGVIII2018 tanggal 29 Agustus 2018, ditandatangani olehDirektur Utama PT. Cipta Eka Puri, Ir.

Pancaraya Krisna Mandiri, Jakarta kepada CV.Maliba No. 637 / PRKP / XI /2010 tanggal 03 November 2010 ;38.Fotokopi Faktur Penjualan dari PT. Pancara Krisna Mandiri, Jakartakepada CV. Maliba No. 829 / PRKP / XII / 2010 tanggal 28 Desember2010 ;39. Faktur Penjualan dari PT. Pancaraya Krisna Mandiri, Jakarta kepada CV.Maliba No. 523 /PRKP / VII / 2011 tanggal 29 Juli 2011 ;Hal. 35 dari 50 hal. Put. No. 1925 K /Pid.Sus/201340.Faktur Penjualan dari PT. Trisna Mandiri Metalindo, Depok kepadaCV.

Maliba No. 637 / PRKP / XI / 2010 tanggal 03 November2010 ;38.Fotokopi Faktur Penjualan dari PT. Pancara Krisna Mandiri, Jakartakepada CV. Maliba No. 829 / PRKP / XII / 2010 tanggal 28 Desember2010 ;39.Fotokopi Faktur Penjualan dari PT. Pancaraya Krisna Mandiri, Jakartakepada CV. Maliba No. 523 / PRKP / VII / 2011 tanggal 29 Juli 2011 ;40.Faktur Penjualan dari PT. Trisna Mandiri Metalindo, Depok kepada CV.Maliba No. 034 /KP / TMM / XI/ 2010 tanggal 02 November 2010 ;41.Faktur Penjualan dari PT.

Maliba No. 637/ PRKP/ XI / 2010 tanggal 03November 2010;38) Fotokopi Faktur Penjualan dari PT. Pancara Krisna Mandiri, Jakartakepada CV. Maliba No. 829 / PRKP / XIl / 2010 tanggal 28Desember 2010;39)Fotokopi Faktur Penjualan dari PT. Pancaraya Krisna Mandiri,Jakarta kepada CV. Maliba No. 523/ PRKP / VIl/ 2011 tanggal 29Juli 2011 ;40)Faktur Penjualan dari PT. Trisna Mandiri Metalindo, Depok kepadaCV. Maliba No. 034 / KP / TMM / XI / 2010 tanggal 02 November2010 ;41)Faktur Penjualan dari PT.

Hadmen Puri;

,M.Eng. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dengan SuratKeputusan Nomor PRKP.700/36/KPTSPP/II/2018 tanggal 19 Februari 2018tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) PengadaanHalaman 3 dari 251 halaman, Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK/2020/PT KPGBarang/Jasa Pemerintah pada Dinas Perumahan Rakyat dan KawasanPermukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018;Bahwa menindaklanjuti Surat Keputusan Penunjukkan Pejabat PembuatKomitmen tersebut, selanjutnya saksi DONA FABIOLA THO,S.T.

,M.Eng. tanpamelibatkan Panitia Peneliti Kontrak yang diangkat berdasarkan SK KepalaDinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi NusaTenggara Timur Nomor PRKP.02/766/20/KPTS/V/2018 tanggal 11 Mei 2018tentang Penunjukan Panitia Peneliti Kontrak untuk Paket PembangunanPembangunan fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair Dinas Perumahan danKawasan Permukiman Provinsi NTT TA 2018 dengan personil yaitu:JOHANIS TUWAN (selaku Ketua);KARLINA J FAAG, S.T., M.T.

,M.Eng. kemudian melakukan Adendum Kontrak Nomor PRKP.0506/ADD602/635/X1I/2018 dengan ruang lingkupnya pengurangan nilaikontrak dari semula Rp816.200.000,00 (delapan ratus enam belas juta duaratus ribu rupiah) menjadi Rp786.203.000,00 (tujuh ratus delapan puluhenam juta dua ratus tiga ribu rupiah) dan penambahan waktu sebanyak 11(sebelas) hari dari semula tanggal 19 Desember 2018 menjadi tanggal 30Desember 2018 yang ditandatangani Terdakwa bersama saksi DONAFABIOLA THO,S.T.

,M.Eng. sebagai PejabatPembuat Komitmen dengan Surat Keputusan Nomor PRKP.700/36/KPTSPP/II/2018 tanggal 19 Februari 2018 tentang Pengangkatan PejabatPembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada DinasPerumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa TenggaraTimur Tahun Anggaran 2018 dengan tugas pokok adalah:Halaman 58 dari 251 halaman, Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK/2020/PT KPGa) Menetapkan Rencana Pelaksanaan Pengadaan barang/ jasa yangmeliputi:a.

,M.Eng. kemudian membuat suratkepada Pimpinan Bank NTT Cabang Utama Kupang dengan surat Nomor006/643.2/PRKP/II/2019 tanggal 6 Februari 2019 perihal permohonanPenggunaan Uang Garansi Bank yang pada pokoknya menyetujuipenggunaan uang garansi bank sejumlah Rp775.000.000,00 (tujuh ratustujuh puluh lima juta rupiah) dan terhadap dana tersebut telah dipergunakanoleh saksi LINDA LIUDIANTO,S.E. dengan perincian sebagai berikut:d.

Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990 tentang PetunjukPelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang PerubahanAtas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan danPerceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, dan berdasarkan Keputusan KepalaDinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalodengan Nomor 800/43/PRKP/SK/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017,Penggugat telah mendapatkan izin dari atasannya untuk melakukan perceraian.Bahwa, pemeriksaan perkara dilanjutkan

Lbt Halaman 7 dari 15800/43/PRKP/SK/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017, Penggugat telahmendapatkan izin dari atasannya untuk melakukan perceraian.Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat memohonkepada Pengadilan Agama Limboto untuk menjatuhkan talak satu bain shughraTergugat terhadap Penggugat dengan dalil bahwa pada awalnya antaraPengggugat dan Tergugat hidup dalam keadaan rukun dan harmonis dalamrumah tangga, akan tetapi sejak bulan Januari 2015 mulai terjadi perselisinandan pertengkaran

Gunungsari Indah Blok K42 Surabaya yangdiadukan keberadaannya oleh Para Penggugat kepada Dinas PRKP CiptaKarya dan Tata Ruang Kota Surabaya (dulu Dinas PU Cipta Karya dan TataRuang Kota Surabaya) agar dibongkar;KOMPETENSI ABSOLUT:a.

Bahwa Para Penggugat mendalilkan pada gugatan halaman 2 dan 14 bahwatelah ada surat permohonan bantuan penertiban (bantib) No. 648/6642/436.6.2/2015 tanggal 18 Mei 2015 dari Dinas PRKP Cipta Karya dan TataRuang Kota Surabaya agar Tergugat membongkar objek sengketa danmempermasalahkan tindak lanjut permohonan bantib tersebut kepadaTergugat Dinas PRKP Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya melaluisomasi sebagaimana dalam gugatan pada halaman 6 paragraf terakhir danhalaman 7 angka 2;b.

Bahwa Para Penggugat tidakmenjelaskan apa yang dimaksud dengan hak subyektif tersebut dan apa kaitannyadengan penerbitan surat permohonan bantun penertiban (bantib) No.648/6642/436.6.2/2015 tanggal 18 Mei 2015 dari Dinas PRKP Cipta Karya danTata Ruang Kota Surabaya.

Gunungsari Indah Blok K42 Surabaya yang diadukankeberadaannya oleh Para Penggugat kepada Dinas PRKP Cipta Karya dan TataRuang Kota Surabaya (dahulu Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang KotaSurabaya) agar dibongkar ;3.

Eksepsi gugatan penggugat Kurang pihakHalaman 174 dari 181 Putusan No.632/PDT/2017/PT SBY Bahwa para penggugat mendalilkan pada gugatan halaman 2 dan 14 bahwatelah ada surat permohonan bantuan penertiban ( bantib ) No 648 /6642/4366.2/2015 tanggal 18 mei 2015 oleh Dinas PRKP Cipta karya dan TataRuang kota Surabaya agar tergugat membongkar obyek sengketa danmempermasalahkan tindak lanjut permohonan Bantib tersebut kepada tergugatdan Dinas PRKP Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya melalui somasisebagaimana

Gunungsari Indah Blok K42 Surabaya yang diadukankeberadaannya oleh Para Penggugat kepada Dinas PRKP Cipta Karya dan Tata RuangKota Surabaya (dulu Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya) agardibongkar ;3. KOMPETENSI ABSOLUT :Hal. 107 Putusan No.245/Pdt.G/2017/PN.Sby.a.

Bahwa Para Penggugat mendalilkan pada gugatan halaman 2 dan 14 bahwa telahada surat permohonan bantuan penertiban (bantib) No. 648/6642/436.6.2/2015tanggal 18 Mei 2015 dari Dinas PRKP Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabayaagar Tergugat membongkar objek sengketa dan mempermasalahkan tindak lanjutpermohonan bantib tersebut kepada Tergugat Dinas PRKP Cipta Karya dan TataRuang Kota Surabaya melalui somasi sebagaimana dalam gugatan pada halaman 6paragraf terakhir dan halaman 7 angka 2 ;b.

Dinas PRKP Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya,b. RT 04, RW 07, RW 08, RW 09 dan LKMK Kelurahan Kedurus,c.

PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEPENTINGAN HUKUM / LEGAL STANDING ;Bahwa Para Penggugat mendalilkan pada gugatan halaman 13 bahwa legal standingnyaadalah hak subyektif berdasarkan surat permohonan bantuan penertiban (bantib) No.648/6642/436.6.2/2015 tanggal 18 Mei 2015 dari Dinas PRKP Cipta Karya dan TataRuang Kota Surabaya.

Gunungsari Indah Blok K42 Surabaya yang diadukan keberadaannyaoleh Para Penggugat kepada Dinas PRKP Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya(dahulu Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya) agar dibongkar ;3.

Maliba No. 637/PRKP/XI/2010 tanggal 3 November 2010;38.Fotokopi Faktur Penjualan dari PT. Pancara Krisna Mandiri, Jakartakepada CV. Maliba No. 829/PRKP/XII/2010 tanggal 28 Desember 2010;39. Fotokopi Faktur Penjualan dari PT. Pancaraya Krisna Mandiri, Jakartakepada CV. Maliba No. 523/PRKP/VII/2011 tanggal 29 Juli 2011;40.Faktur Penjualan dari PT. Trisna Mandiri Metalindo, Depok kepada CV.Maliba No. 034/KP/TMM/X1/2010 tanggal 2 November 2010;41.Faktur Penjualan dari PT.

Maliba No. 637/PRKP/XI/2010 tanggal 3 November 2010;Hal. 41 dari 44 hal. Put. No. 1922 K/Pid.Sus/20134238)Fotokopi Faktur Penjualan dari PT. Pancara Krisna Mandiri, Jakartakepada CV. Maliba No. 829/PRKP/XII/2010 tanggal 28 Desember 2010;39)Fotokopi Faktur Penjualan dari PT. Pancaraya Krisna Mandiri, Jakartakepada CV. Maliba No. 523/PRKP/VII/2011 tanggal 29 Juli 2011;40)Faktur Penjualan dari PT.

Cipta Eka Puri;1 (satu) Jepitan Keputusan Kepala Dinas Perumahan rakyat dan KawasanPermukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: PRKP.700/36/KPTSPPK/II/2018 tanggal 19 Februari 2018;1 (satu) Jepitan Surat Pernyataan Tanggungjawab Nomor: 015/SPHCEP/NTT Fair/V/2018 tanggal 9 Mei 2018 oleh Ir. Hadmen Puri selakuDirektur PT.

Hadmen Puri bahwaBapak Gubernur NTT ada meminta fee 2,5% pada pagi harinya di KantorSaksi pada Dinas PRKP Propinsi NTT;Bahwa pada saat peletakan batu pertama pada tanggal 30 Mei 2018, Saksimemanggil Saksi Ir. Hadmen Puri dan menyampaikan penambahan fee 1%atas pemintaan Bapak Gubernur NTT Drs.

Hadmen Puridengan Terdakwa selaku PPK serta mengetahui Saksi Yulia Afra selakuPengguna Anggaran pada Dinas PRKP Propinsi NTT;Bahwa penandatangan kontrak dilakukan terlebih dahulu pada tanggal 9 Mei2018 dan bukan pada tanggal 14 Mei 2018 walaupun didalam kontrak tertulistanggal 14 Mei 2018;Bahwa pada tanggal 9 Mei 2018 Saksi Ir.

Cipta Eka Puri;1 (satu) Jepitan Keputusan Kepala Dinas Perumahan rakyat dan KawasanPermukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: PRKP.700/36/KPTSPPK/II/2018 tanggal 19 Februari 2018;1 (satu) Jepitan Surat Pernyataan Tanggungjawab Nomor: 015/SPHCEP/NTTFair/V/2018 tanggal 9 Mei 2018 oleh Ir. Hadmen Puri selaku Direktur PT.

Maliba No. 637/PRKP/XI/2010 tanggal 3 November 2010;38) Foto copy Faktur Penjualan dari PT. Pancara Krisna Mandiri, Jakartakepada CV. Maliba No. 829/PRKP/XII/2010 tanggal 28 Desember 2010;39) Foto copy Faktur Penjualan dari PT. Pancaraya Krisna Mandiri, Jakartakepada CV. Maliba No. 523/PRKP/VII/2011 tanggal 29 Juli 2011;40)Faktur Penjualan dari PT. Trisna Mandiri Metalindo, Depok kepada CV.Maliba No. 034/KP/TMM/X1/2010 tanggal 2 November 2010;41) Faktur Penjualan dari PT.

Maliba No. 637/PRKP/XI/2010 tanggal 3 November 2010;38) Foto copy Faktur Penjualan dari PT. Pancara Krisna Mandiri, Jakartakepada CV. Maliba No. 829/PRKP/XII/2010 tanggal 28 Desember 2010;39) Foto copy Faktur Penjualan dari PT. Pancaraya Krisna Mandiri, Jakartakepada CV. Maliba No. 523/PRKP/VII/2011 tanggal 29 Juli 2011;40) Faktur Penjualan dari PT. Trisna Mandiri Metalindo, Depok kepada CV.Maliba No. 034/KP/TMM/X1/2010 tanggal 2 November 2010;41) Faktur Penjualan dari PT.

PENETAPANNomor 0375/Pdt.P/2018/PA.TbonCARASS 2DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkaradalam tingkat pertama telah menjatuhnkan Penetapan dalam perkaraPerubahan Biodata yang diajukan oleh:XX umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan Paket C pekerjaan PNS(Dinas PRKP), tempat kediaman di XX, Kecamatan Tuban, KabupatenTuban, sebagai Pemohon I;XX umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP pekerjaanMengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 124/SPP-LS/PRKP-PB/2017 tanggal 18 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh MARTHA HEIPON, S.Sos Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang kemudian diproses dengan SP2D Nomor 4253/SP2D-LS/PRKP-PB/2017 tanggal 24 Oktober 2017 pembayaran uang muka 30% atas pekerjaan pembangunan gedung kantor dinas perumahan Provinsi Papua Barat Tahap III sebesar Rp1.298.093.100,00 dipotong pajak penghasilan Rp35.402.539,00 dan PPN Rp118.008.463,00 jadi jumlah bersih

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 178/SPP-LS/PRKP-PB/2017 tanggal 20 November 2017 yang ditandatangani oleh MARTHA HEIPON, S.Sos Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang kemudian diproses dengan SP2D Nomor 5766/SP2D-LS/PRKP-PB/2017 tanggal 07 Desember 2017 pembayaran termin I sebesar 30% dikurangi 10% dari uang muka atas pekerjaan pembangunan gedung kantor dinas perumahan Provinsi Papua Barat Tahap III sebesar Rp1.168.283.790,00 dipotong pajak penghasilan Rp31.862.285,00 dan PPN

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 331 /SPP-LS/PRKP-PB/2017 tanggal 14 Desember 2017 yang ditandatangani oleh MARTHA HEIPON, S.Sos Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang kemudian diproses dengan SP2D Nomor 8179/SP2D-LS/PRKP-PB/2017 tanggal 21 Desember 2017 pembayaran termin II sebesar 100% atas pekerjaan pembangunan gedung kantor dinas perumahan Provinsi Papua Barat Tahap III sebesar Rp1.860.600.100,00 dipotong pajak penghasilan Rp67.658.186,00 dan PPN Rp169.445.465,00 jadi jumlah

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 178/SPP-LS/PRKP-PB/2017 tanggal 20 November 2017 yang ditandatangani oleh MARTHA HEIPON, S.Sos Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang kemudian diproses dengan SP2D Nomor 5766/SP2D-LS/PRKP-PB/2017 tanggal 07 Desember 2017 pembayaran termin I sebesar 30% dikurangi 10% dari uang muka atas pekerjaan pembangunan gedung kantor dinas perumahan Provinsi Papua Barat Tahap III sebesar Rp.1.168.283.790,00 dipotong pajak penghasilan Rp.31.862.285,00 dan

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 331 /SPP-LS/PRKP-PB/2017 tanggal 14 Desember 2017 yang ditandatangani oleh MARTHA HEIPON, S.Sos Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang kemudian diproses dengan SP2D Nomor 8179/SP2D-LS/PRKP-PB/2017 tanggal 21 Desember 2017 pembayaran termin II sebesar 100% atas pekerjaan pembangunan gedung kantor dinas perumahan Provinsi Papua Barat Tahap III sebesar Rp.1.860.600.100,00 dipotong pajak penghasilan Rp.67.658.186,00 dan PPN Rp.169.445.465,00 jadi

MalibaNo. 637/PRKP/X1/2010tanggal 3 November 2010.(Fotokopi)Faktur Penjualan dari PT.Pancara Krisna Mandiri,Jakarta kepada CV. MalibaNo. 829/PRKP/XII/2010tanggal 28 Desember2010. (Fotokopi)Faktur Penjualan dari PT.Pancaraya Krisna Mandiri,Jakarta kepada CV. MalibaNo. 523/PRKP/VII/2011tanggal 29 Juli 2011.(Fotokopi)Faktur Penjualan dari PT.Trisna Mandiri Metalindo,Depok kepada CV.

MalibaNo. 637/PRKP/X1/2010 Halaman 51 dari 5 1HalamanPts.No.05/Pid.SusTPK/2015/PT TTE 383940414243tanggal 3 November 2010.(Fotokopi)Faktur Penjualan dari PT.Pancara Krisna Mandiri,Jakarta kepada CV. MalibaNo. 829/PRKP/XII/2010tanggal 28 Desember2010. (Fotokopi)Faktur Penjualan dari PT.Pancaraya Krisna Mandiri,Jakarta kepada CV. MalibaNo. 523/PRKP/VII/2011tanggal 29 Juli 2011.(Fotokopi)Faktur Penjualan dari PT.Trisna Mandiri Metalindo,Depok kepada CV.

Maliba No. 637/PRKP/XI/2010 tanggal 3 November 2010;38) Foto copy Faktur Penjualan dari PT. Pancara Krisna Mandiri, Jakarta kepadaCV. Maliba No. 829/PRKP/XII/2010 tanggal 28 Desember 2010;39) Foto copy Faktur Penjualan dari PT. Pancaraya Krisna Mandiri, Jakartakepada CV. Maliba No. 523/PRKP/VII/2011 tanggal 29 Juli 2011;40) Faktur Penjualan dari PT. Trisna Mandiri Metalindo, Depok kepada CV.Maliba No. 034/KP/TMM/X1I/2010 tanggal 2 November 2010;41) Faktur Penjualan dari PT.

Maliba No. 637/PRKP/XI/2010 tanggal 3 November 2010;38) Foto copy Faktur Penjualan dari PT. Pancara Krisna Mandiri, Jakarta kepadaCV. Maliba No. 829/PRKP/XII/2010 tanggal 28 Desember 2010;39) Foto copy Faktur Penjualan dari PT. Pancaraya Krisna Mandiri, Jakartakepada CV. Maliba No. 523/PRKP/VII/2011 tanggal 29 Juli 2011;40) Faktur Penjualan dari PT. Trisna Mandiri Metalindo, Depok kepada CV.Maliba No. 034/KP/TMM/X1/2010 tanggal 2 November 2010;41) Faktur Penjualan dari PT.