Putusan Nomor 66 P/HUM/2018menjadi Propem Perda yang dituangkan dalam Nota Kesepahamanantara Pemda Kota Metro dan DPRD Kota Metro Nomor188.342/6.A/SETDA/O7/2017 dan Nomor 171.1/07/DPRD/2016tanggal 30 November 2016, Para Termohon telah menetapkanProgram Pembentukan Peraturan Daerah (Propem Perda) TahunAnggaran 2017.

Namun Para Termohon melakukan upayapembahasan, pengesahan, pengundangan dan pengumumanterhadap Raperda dimaksud menjadi Perda Nomor 9 Tahun 2017.Raperda Kota Metro Ketertiban Umum, Kebersihan dan Keindahan.Dalam proses perencanaanya Raperda dimaksud tidak terdaftardalam data pembentukan peraturan daerah Kota Metro ProgramLegislasi Daerah (Prolegda) atau Propem Perda Tahun 2017 TahunAnggaran 2017.

(Bukti P6):Fotokopi Surat Nota Kesepakatan Antara permintah Kota Metro denganDPRD Kota Metro Tentang Program pembentukan Peraturan Daerah(Propem Perda) Tahun Anggaran 2017. (Bukti P7):Fotokopi Naskah Akademik (NA) yang tidak melibatkan ahli hukumpidana dari Fakultas Hukum, namun pembuat undangundangmengambil dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, sehingga produkundangundang yang dihasilkan saat ini pada saat implementasinyabanyak mengalami masalah yuridis.

Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kota Metro dengan DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kota Metro Nomor 188.342/6.a/SETDA/07/2016 dan Nomor 17.1/07/DPRD/2016 tentang ProgramPembentukan Peraturan Daerah (Propem Perda) Tahun Anggaran 2017tanggal 30 November 2016. (11.12 2);3. Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah KotaMetro tentang Ketertiban Umum, Kebersihan dan Keindahan oleh DekanFISIP Universitas Lampung Dr. Syarief Makhya tanggal 15 Juni 2017.(T1.T2 3):4.

Putusan Nomor 66 P/HUM/2018Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propem Perda) TahunAnggaran 2017 tanggal 30 November 2016. (Bukti T1 2);Fotokopi Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan DaerahKota Metro tentang Ketertiban Umum, Kebersihan dan Keindahan olehDekan FISIP Universitas Lampung Dr. Syarief Makhya tanggal 15 Juni2017.

Atas surat sanggahan ini, Bupati sudahpula mengirimkan jawabannya dengan No. surat 700/Propem/2010/370 tertanggal 23 Agustus 2010. namunjawaban Bupati tidak didukung fakta yangmendukung atas keterangan dalam surat tersebut,dan bahkan Penggugat menilainya Jawaban suratBupati hanya mengemukakan~ ketikbenaran belaka,hal ini sesuai bukti yang telah dikemukakanPenggugat di atas;6.

Penggugat sudah menikahdengan Atikah;SaksiIll AGUS SURYONO, Bahwa Tergugat telah melaporkan Penggugat ke Satuan Penggugat PropamPolres Labuhanbatu tentang perselingkuhan; Bahwa ada foto antara Penggugat dengan seseorang bernama Atikah, namunmenurut Penggugat foto tersebut adalah foto semasa pacaran dulu sebelummenikah dengan Tergugat, sedangkan Tergugat sewaktu diperiksa di Propammembantah keterangan Penggugat, yang benar adalah Penggugatberselingkuh dengan Atikah Rahayu terlampir fotonya di BA Propem

Mempublikasikan dan pendokumentasian produk hukum.Bahwa benar ada tugas saksi yang lain yang diberikan atasanlangsung dalam hal ini Asisten Bidang pemerintahan.Bahwa peran saksi dalam pekerjaan RANPERDA, Awalnya saksikedatangan seseorang yang bernama AZWAR ALFIAN,S.T.M.T. padasaat itu dia menyampaikan mohon bantuan dibuatkan perda tentangpengelolaan air limbah domestik, sikap saksi menolak untukmembuatkan karena sesuai dengan Pasal 25 Permendagri Nomor 80tahun 2015 isinya rancangan perda diusulkan melalui propem

perda keDPRD melalui prakarsa yaitu Dinas PU Kabupaten Bengkulu Utara.Bahwa menurut saksi seharusnya dalam setiap penyusunan Raperdaperangkat daerah pemrakarsa terlebin dahulu membentuk tim sesuaiketentuan Pasal 25 ayat (2) dan (3) Jo Pasal 32 Permendagri tahun2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Selanjutnyasebelum rapat paripurna di DPRD Kabupaten bengkulu Utara agarsetiap Raperda yang diusulkan dalam propem Perda harus dibahasoleh tim penyusun Raperda dalam rapat pembahasan penyusunanraperda

tersebut dan Selanjutnya berkenaan dengan hal tersebut agarsetiap kepala perangkat daerah sebagai pemprakarsa dapatmenyampaikan usulan propem perda dimaksud dalam bentuk drafraperda yang disampaikan kepada sekretaris daerahn BU melaluiBagian Hukum Setda Kab disertai surat pengantar yangditandatangani kepala perangkat daerah pemrakarsa.Putusan Nomor : 106/Pid.SusTPK/2018/PN.Bgl Halaman 68 dari 115Bahwa menurut saksi untuk mekanisme penyusunan RanperdaPengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten Bengkulu

saksi yang lain yang diberikan atasanlangsung dalam hal ini Asisten Bidang pemerintahan.Bahwa peran saksi dalam pekerjaan RANPERDA, Awalnya saksikedatangan seseorang yang bernama AZWAR ALFIAN,S.T.M.T. padaPutusan Nomor : 106/Pid.SusTPK/2018/PN.Bgl Halaman 68 dari 118saat itu dia menyampaikan mohon bantuan dibuatkan perda tentangpengelolaan air limbah domestik, sikap saksi menolak untukmembuatkan karena sesuai dengan Pasal 25 Permendagri Nomor 80tahun 2015 isinya rancangan perda diusulkan melalui propem

perda keDPRD melalui prakarsa yaitu Dinas PU Kabupaten Bengkulu Utara.Bahwa menurut saksi seharusnya dalam setiap penyusunan Raperdaperangkat daerah pemrakarsa terlebin dahulu membentuk tim sesuaiketentuan Pasal 25 ayat (2) dan (3) Jo Pasal 32 Permendagri tahun2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Selanjutnyasebelum rapat paripurna di DPRD Kabupaten bengkulu Utara agarsetiap Raperda yang diusulkan dalam propem Perda harus dibahasoleh tim penyusun Raperda dalam rapat pembahasan penyusunanraperda

tersebut dan Selanjutnya berkenaan dengan hal tersebut agarsetiap kepala perangkat daerah sebagai pemprakarsa dapatmenyampaikan usulan propem perda dimaksud dalam bentuk drafraperda yang disampaikan kepada sekretaris daerahn BU melaluiBagian Hukum Setda Kab disertai surat pengantar yangditandatangani kepala perangkat daerah pemrakarsa.Bahwa menurut saksi untuk mekanisme penyusunan RanperdaPengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten Bengkulu Utara tahun2017 tidak pernah dibahas oleh Tim Penyusun Ranperda.Bahwa

195. 1 (satu) lembar print out Daftar Isi terbaca Permohonan IPPT Phase 1.196. 1 (satu) fotocopy surat nomor 18/400-32.16/I/2018 tanggal 08 Januari 2018.197. 1 (satu) print out progress check list persyaratan IMB Proyek Meikarta 02/07/18.198. 1 (satu) lembar print out progress check list persyaratan IMB Proyek Meikarta yang bertuliskan tanda tangan tinta warna biru diantaranya terbaca PBB Yadi PUPR.199. 3 (tiga) lembar fotocopy kartu disposisi perihal penyampaian keputusan propem-perda