PEMERINTAH PROPINS1 JAWA BARAT,DKK

PEMERINTAH PROPINS1 JAWA BARAT, berkedudukandi Jin. Diponegoro No. 22 Bandung, selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT I;2. NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq. PEMERINTAH REPUBLIKINDONESIA cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIKINDONESIA, berkedudukan di Jin. Sisingamangaraja No. 1, KebayoranBaru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;3. NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq. PEMERINTAH REPUBLIKINDONESIA cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLfKINDONESIA cq.

agar menyatakan perbaikan pada nama ibu, pada akta kelahiran anak pemohon an.SITIT HUMAIRA tersebut yang mana tertulis WIWIK DWI LESTARI seharusnya WIWIEK DWILESTARI ; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan sesuat pula dengan bukttsurat P 5 dan P 6 berupa Kartu Keluarga Pemohon dan Kartu Tanda Penduduk Pemohonternyata bahwa tempat tinggal/domisili Pemohon beralamat di Jalan Rambai Tengah Nomor43 RT. 40 RW 004 RW 003 Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan KotaBanjarbaru Propins1

DWILESTARI; Menimbang, bahwa terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah pengadilanberwenang memeriksa dan mengabulkan permohonan yang diajukan oleh permohon tersebut ; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan sesuat pula dengan bukttsurat P 3 dan P 10 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Kartu KeluargaPemohon senyatanya bertempat tinggal/domisili Pemohon beralamat di Jalan Rambai TengahNomor 43 RT. 40 RW 004 RW 003 Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banyjarbaru SelatanKota Banjarbaru Propins1

Sementaraitu. kegiatan memproduksi obat tradisional tersebut harusmendapat izin Kantor Wilayah Kesehatan (sekarang DinasKesehatan Propins1) namun kegiatan memproduksi obattradisional yang dilakukan Terdakwa BENO CORNELIS Ad (alm)THOMAS CORNELIS selaku pemilik PJ. HERBALINDO SUKSES MAKMURtidak terdaftar di Kantor Dinas Kesehatan Propinsi Banten ;Berdasarkan keterangan saksi IRWAN, S.Si. Apt dariBadan POM RI produk jamu/obat tradisional PJ.

Sementaraitu. kegiatan memproduksi obat tradisional tersebut harusmendapat izin Kantor Wilayah Kesehatan (sekarang DinasKesehatan Propins1) namun kegiatan memproduksi obattradisional yang dilakukan Terdakwa BENO CORNELIS Ad (alm)THOMAS CORNELIS selaku pemilik PJ. HERBALINDO SUKSES MAKMURtidak terdaftar di Kantor Dinas Kesehatan Propinsi Banten ;Berdasarkan~ keterangan saksi IRWAN, S.Si. Apt dariBadan POM RI produk jamu/obat tradisional PJ.

bersangkutan;Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di persidangan;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Februari2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba Nomor 103/Pdt.G/2016/PA Msb mengemukakan halhal sebagai berikut :1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hariRabu, Tanggal 30 Nopember 1985, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan ...... ee Kota cece ;PrOPiNS1

dimaksudobat tradisional yang memenuhi standar dan persyaratanadalahSecara Empirik terbukti aman dan bermanfaat untuk digunakanmanusia ;Bahan obat tradisional dan proses produksi yang digunakanmemenuhi persyaratan yang ditetapkan ;Tidak mengandung bahan~ kimia = atau hasil isolasi yangberkhasiat sebagai obat ;Tidak mengandung bahan~ yang tergolong obat keras dannarkotika ;Sementara itu kegiatan memproduksi obat tradisional tersebutharus mendapat izin Kantor Wilayah Kesehatan (sekarang DinasKesehatan Propins1

Sementaraitu. kegiatan memproduksi obat tradisional tersebut harusmendapat izin Kantor Wilayah Kesehatan (sekarang DinasKesehatan Propins1) namun kegiatan memproduksi obattradisional oleh PY. HERBALINDO SUKSES MAKMUR tidakterdaftar di Kantor Dinas Kesehatan Propinsi Banten ;Berdasarkan keterangan saksi IRWAN, S.Si.

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 1,Tergugat Il Intervensi menanggapi sebagai36berikutBahwa Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara. berupa:SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHANNASIONAL PROPINS1 PAPUA (dahulu Provinsi Irian Jaya)Nomor: BPN.410/HM/94 Tertanggal 3 Oktober 1994 khususdalam lampiran nomor urut 250, 260 dun 261, = danKeputusan Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal iniKepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura berupa: 1).Sertipikat Hak Milik atas tanah No.674 di KelurahanEntrop

melakukanpenelusuran dari laporan caleg PAN ;Bahwa pada saat itu saksi mendengar langsung pada waktu rapat dengan KPUProvinsi ada perintah KPU Propinsi untuk melakukan penelusuran yangdidasarkan rekomendasi BAWASLU ;Bahwa pada saat ada perintah dari KPU Propinsi melaksanakan perintah itu,kami sudah menjawab berdasarkan dengan hasil pleno KPU Makassar yangsudah divalidasi ;Bahwa benar ini suratnya diperlihatkan (bukti P9) ; Bahwa benar disampaikan ke KPU Propinsi ;Bahwa benar disampaikan ke BAWASLU Propins1

Selanjutnya untuk(Tahun Kedua) dana PMUK tersebut sudah menjadi milikpetani/koperasi, dasar hukumnya adalah bahwa danaPMUK di APBN merupakan BANTUAN SOSIAL (BANSOS) ;Bahwa tidak ada kewajiban dari kelompok sasaran penerima143dana PMUK untuk mengembalikan dana PMUK tersebut keKas Negara, namun Pemerintah (dalam hal ini adalahDinas Perkebunan Propins1) bertugas mengawasipenggunaan dana PMUK ttersebut agar tidak salahsasaran ;Bahwa alasan mengapa dalam PERMENTAN No : 32 tahun 2006diyatakan bahwa dana

Propins1.KC 000 i JawaSurabay Timur.a Selanjutnya pada tanggal 3 s/d 5 Juli 2014 Terdakwa JACK STUARTREVILINO MANUHUTU, SE bersama Saksi PETRO RIDOLF TENTUA,Sdr. BURHANUDDIN WALIULU dan saksi FREDDY DONALD SANAKIBerdasarkan Memorandum Divisi Rensra Corsec Nomor : Re01/46/VV/2014 tanggal 18 Juni 2014 terkait pembentukan Tim Survey, yangmemiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut :melakukan survey ke lokasi di Surabaya, lokasi yang disurvey adalahsebanyak 3 (tiga) lokasi, yakni :1.

persyaratan dan tata carapencalonan anggota DPRD Provinsi dan Pencalonan Gubernur;e Proses penetapan calon anggota DPD, DPRD Propinsi dan CalonGubernut; e Mengawasi penetapan Calon Gubernur; e Mengawasi Pelaksanaan Kampanye; e Mengawasi Pengadaan Logistik Pemilu dan pendistribusiannya; e Mengawasi pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara hasil125Melakukan pengawasan seluruh proses penghitungan suara diWilayah Kerjanya; Mengawasi Proses Rekapitulasi Suara dari seluruh Kab/Kota yangdilakukan oleh KPU Propins1