Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan peraturan prundang-undangan yang berlaku

baik keadaanrumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudahpisah saja, atau. lebih baik rumah tangga antarapenggguat dan tegugat tidak perlu lagi dipertahankan. bahwa selama ini penggugat cari nafkah sendiri dantidak pernah dikasih oleh tergugat dan hingga sekarangantara penggguat dengan tergugat sudah tidak lagiberhubungan sdudah cukup lama, sehingga menurutpenggguat adalah tergugat kurang bisa bertanggung jawabdan jelas melanggar janji taklik talak yang pernahdicuapkan dan jelas melanggar prundang

J prUndang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum danpenambahannya dengan Undang Undang No. 8 tahun 2004serta perubahan kedua dengan Undang Undang No. 49tahun 2009 serta aturan hukum ~~ lainnya yangbersangkutan dengan perkara iniMENGADI LI Menerima permohonan banding dari Penggugat /Pembanding ; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Seruitanggal 20 April 2011 No.13/Pdt.G/2010/PN.

Memebebankan biaya perkara sesuai peraturan prundang undangan yangberlaku ;Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugatdatang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datangmenghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanyauntuk datang menghadap, meskipun Juru Sita Pengadilan Agama Cianjur telahmemanggilnya dengan resmi dan patut sesuai berita acara panggilan tanggal10 September 2019 untuk sidang tanggal 24 September 2019 dan tanggal 18September

Menetapkan biaya perkara ini Sesuai dengan peraturan prundang undangan yang berlakuAtau apabila pengadilan berpendapat lain , mohon putusan yangseadiladilnya ya.Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapbkan Pemohondatang menghadap, akan tetapi Termohon tidak datang menghadap ataumenyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggildengan patut yaitu panggilan pertama tanggal 11 Januari 2012, panggilankedua tanggal 1 Februari 2012 dan panggilan ketiga tanggal 15 Februari2012

No. 433/Pdt.P/2016/PA.Mj Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan: prundang , Bs!

Bahwa, pernikahan Pemohon dengan Pemohon Ii yang dilaksanakanpada tanggal 12 April 1969 di Desa Simangambat TB KecamatanHalaman 7 dari 11 halaman, Penetapan nomor 61/Pat.P/2021/PA.PybTambangan Kabupaten Mandailing Natal telah memenuhi rukun dan ie Apernikahan sesuai dengan hukum Islam danperaturan Prundang" JAe eundangan yang berlaku;2. Bahwa, tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon denganPemohon Il;3.

akan kembali atau tidakkembali seterusnya ke rumahnya tersebut atau pada istri dan anak anaknyayang sah dan oleh karena Terdakwa sejak tanggal 3 uli 2013 tersebut hinggakini masih dengan status Ssuami saksi korban yang sah dan tidak pernah terjadiperceraian dan dengan demikian Terdakwa sudah tidak lagi memberikankebutuhan hidup sehari hari maupun kebutuhan biologis terhadap istrinyayang seharusnya dipenuhi oleh seorang suami sebagaimana layaknya menurutUndang undang Perkawinan ataupun peraturan prundang

Bahwa pada saat pernikahan tersebut penggugat bersetatusjanda dan tergugat bersetatus Duda, antara penggugat dan tergugat tidakada pertalian nasab, kerabat semenda atau susuan serta tidak adalarangan umtuk menikah baik menurut Hukum Islam maupun prundang undangan yang berlaku4.

agar rukun kembalimembina rumah tangga yang kekal bahagia, akan tetapi tidak berhasil.eet tet a tk wee eee ee oS 8 eK ee eeet OPP Pe Pe a eeRn Re RNR en NR RR PRUndang Nomor 7 tahun 1989;Veninbang, banwa seianjuinya dibaCakan Surat gugaianPenggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;iVienimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat di atas, Tergugattelah memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat mengakui danmembenarkan bahwa memang teiah terjadi perseiisinan dan pertengkarandalam rumah

Dengandemikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhipersyaratansebagaimana diatur dalam peraturan prundang undangan yang berlaku;8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibatHal 2 dari 14 hal Put. No 280/Pdt.G/2019/PA.Ktbperceraian ini;Berdasarkan alasan/dalildalil di atas, Penggugat mohon agar KetuaPengadilan Agama Kotabaru Cq.

Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan prundang Bahwa pada harihari persidangan yang telah ditetapkan untukriksa dan mengadili perkara ini, Penggugat datang menghadap secara inperson di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pulamenyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah untuk menghadapdi persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil sebanyak dua kali secararesmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Muara Bungotanggal 21 Desember 2016,

Apabiladata fisik dan data yuridis telah terpenuhi, maka akan TurutTerlawan proses sesuai dengan peraturan prundang undangan yangberlaku.Bahwa dalam Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun1997 disebutkan"Dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada parapemegang hak atas tanah dalam Peraturan Pemerintah ini diberikanpenegasan mengenai sejauh mana kekuatan pembuktian sertipikat,yang dinyatakan sebagai alat pembuktian yang kuat oleh UUPA.

umum agar masyarakat tidak melakukan perbuatanseperti apa yang dilakukan oleh terdakwa.Menimbang bahwa sebelum majelis menjatuhkan hukuman bagi terdakwa, makaakan dipertimbangkan hal hal yang memberatkan dan hal hal yang meringankan bagiterdakwa .Hal hal yang memberatkan Perbuatan terdakwa telah membuat orang lain lukaHal hal yang meringankan Terdakwa belum pernah dihukum Terdakwa sopan dalam persidangan Terdakwa adalah tulang punggung keluarganyaMengingat pasal 351 ayat ( 1 ) KUHP dan peraturan prundang

Ahli mengerti diperiksa sebagai ahli berdasarkan suratpermohonan bantuan ahli dari Balai Besar Pengawasan Obat dan MakananBanjarmasin nomor : HK.08.01.102.14.351 tanggal 13 Oktober 2014.e Bahwa ahli adalah sarjana farmasin dan apoteker, keahlian yang dimilikiseharihari melakukan pemeriksaan/pengawasan terhadap sarana produksi/distribusi produk terapetik, napza, makanan minuman/bahan berbahaya, obattradisional, kosmetika dan produl komplemen di wilayah Kalimantan Selatanserta mengenai peraturan prundang

Pardede Foundation belum disesuaikan dengan peraturan prundang undangan yang baru yaitu Undang Undang No. 28 Tahun 2004 TentangPerubahan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, sehinggaAnggaran Dasarnya rnasih tetap mengacu kepada Anggaran Dasar yang lamasebagaimana terdapat pada Akta No : 118 tanggal 24 April 1987, yang dibuatoleh RENY HELENA HUTAGALUNG, S.H, Notaris di Medan, padahal ketentuanpasal 71 UU Nomor 28 Tahun 2004. yang menyatakan :1) Pada saat Undang Undang ini mulai berlaku

T1);Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakimberpendapat bahwa surat perintah untuk memberhentikan sementara gaji atasnama Penggugat (vide bukti T1) sudah tepat dan oleh karenanya dalil gugatanPenggugat terkait hal tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukumdi atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan surat keputusan obyeksengketa (vide bukti P10 = T12) oleh Tergugat, telan sesuai dan telahmemenuhi ketentuan peraturan prundang

Apalagi Surat KeputusanTergugat In Litis tersebut sifatnya hanya presmian saja;Bahwa adapun dasar dan alasan diterbitkannya Surat Keputusan Terguggat In Litis dalam perkara ini, berdasarkan pada peraturan prundang undanganyang menjadi pedoman dalm proses administrasi usulan pemberhentian danpengganti PAW Anggota DPRD Kab.Kutai Kartanegara adalah :Halaman 27, Putusan Nomor : 38/G/2018/PTUN.SMDa.

Berdasarkan ketentuan peraturan prundang undangan danAAUPB ; 2 22222 nn nn nnn nnn nnn neon d. Bersifat final dalam arti luas ; e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukumdan/atauf. Keputusan yang berlaku bagi masyarakat ; Bahwa dengan demikian perkara a quo adalah sengketa tatausaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10Hal 22Putusan PerkaraNo.14/G/2018/PTUNMDNUndang Undang Nomor : 51 tahun 2009.

dan pertanggung jawaban pejabat Negara baikditingkat pusat dan daerah berada dalam pengurusan danpertanggungjawaban BUMN, yayasan, badan hukum dan perusahaanyang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian denganNegara : sedangkan perkonomian Negara adalah kehidupanperekonomian yang disusun sebagai usah bersama berdasarkan asaskekeluarrgaan ataupun usah masyarakat secara mandiri yangberdasarkan kebijakan pemerintah baik ditingkat pusat maupun didaerahsesuai dengan ketentuan peraturan prundang