Ditemukan 19 data
PT. MULTI KARYA PRATAMA. Diwakili oleh MARTIN HALOMOAN L. SIAHAAN
Termohon:
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN SATUAN KERJA DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
305 — 310
S002/PT.MKP/X1/2019Tanggal 11 November 2019 (pasal 53 Undang Undang No. 30 Tahun 2014Tentang Administrasi Pemerintahan).Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara1. Pasal 53 ayat (4) Undang Undang No. 30 Tahun 2014 TentangAdministrasi Pemerintahan) ;2.
Objek PermohonanKeputusan Fiktif Positif dari Termohon berupa sikap diam Termohon yangtidak menindaklanjuti / merespon Surat Pemohon Nomor: S002/PT.MKP/XI/2019 Tanggal 11 November 2019 (pasal 53 UndangUndang No. 30Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan).Bahwa sebagaimana yang telah didalilkan oleh PEMOHON sendiri dengandemikian Objek Permohonan a quo adalah sikap diam dari TERMOHONyang tidak menindaklanjuti/merespon Surat dengan perihal: PenyampaianNota Keberatan Nomor: S002/PT.MKP/XI/2019,
Pelaksanaan Alih Pengalaman / Keahlian di Bidang Konstruksibelum bias disimpulkan karena masih menunggu kesepakatanbersama dengan pihak pemenang Tender;Bahwa Atas ketidakhadiran pada rapat persiapan tersebut,PEMOHON telah mengirimkan Surat Nomor: S001/PT.MKP/X/2019tertanggal 18 Oktober 2019 (Bukti T17).
Multi Karya Pratama, Nomor : S001/PT.MKP/X/2019, tanggal 18 Oktober 2019, Perihal SuratBalasan Undangan Rapat; (fotokopi Sesuai dengan aslinya) ;Resi Pengiriman Nomor : 030193444906, Pengirim atas namaMartin Halomoan L.
Multi Karya Pratama, Nomor : S002/PT.MKP/XI/2019, tanggal 11 November 2019, Perihal NotaKeberatan ; (fotokopi Sesuai dengan aslinya) ;Halaman 32 dari 57 halaman, Putusan Nomor 10/P/FP/2019/PTUNJKT2. BuktiT 23. Bukti T 34. BuktiT45. BuktiT56. Bukti T 67. Bukti T 78. Bukti T 89. BuktiT910.
PT. MULTI KARYA PRATAMA diwakili oleh : MARTIN HALOMOAN L. SIAHAAN
Tergugat:
KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENGADAAN BARANG/JASA PAKET PEKERJAAN SATUAN KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XIV PROVINSI KALIMANTAN BARAT PADA BIRO LAYANAN PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA
206 — 177
Bahwa Penggugat juga melakukan upaya administrasi berupaPengaduan kepada Menteri Perhubungan RI Nomor: S02/PT.MKP//II/2020pada tanggal 11 Februari 2020 perihal Pengaduan Kecurangan danPersekongkolan dalam Proses Pelelangan Umum Pekerjaan PembangunanTerminal Barang Internasional di Nanga Badau Tahap III;Bahwa Pengaduan juga dapat diartikan Upaya Administratif Bandingsebagaimana diatur Pasal 78 UU 30/2014 dan Pengaduan diatur dalamHalaman 6 dari 75 halaman.
Bahwa upaya Sanggah yang dilakukan oleh Penggugatmelalui surat No. 001/PT.MKP/SGH/II/2020 tanggal 7 Februari 2020(selanjutnya disebut dengan Sanggahan Penggugat), padaprinsipnya Tergugat telah memberikan jawaban atas upaya Sanggahyang dilakukan oleh Penngugat melalui surat No.02/F.BADAU/LPPBMNI/II/20120 tanggal 10 Februari 2020 (selanjutnyadisebut dengan Jawaban Sanggahan Tergugat) yang telah diuploadmelalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) pada tanggal10 Februari 2020.
Bahwa setelah Tergugat II Intervensi ditetapkan pemenang olehTergugat sebagaimana objek sengketa, Penggugat mengajukan sanggahanmelalui surat Nomor 001/PT.MKP/SGH/II/2020 tanggal 7 Februari 2020(Sanggah) karena tidak lulus dalam proses Evaluasi Kualifikasi ke1sebagaimana alasan pada poin d diatas, atas sanggahan tersebut Tergugattelah memberikan tanggapan dengan jawaban Sanggah Nomor02/F.BADAU/LPPBMN//II/20120 tanggal 10 Februari 2020;11.
BA.05/BADAU THPII/BPTD XIV/LPPBMN/I/2020 tanggal 31 Januari 2020(orint out);Surat No. 0O01/PT.MKP/SGH/II/2020 tanggal 07Februari 2020 Perihal Sanggahan Proses PelelanganUmum Pekerjaan Pembangunan Terminal BarangInternasional di Nanga Badau Tahap Ill (fotokopi darifotokopi);Surat No. 02/F.BADAU/LPPBMN/II/2020, tanggal 10Februari 2020 perihal Jawaban Sanggah (fotokopi darifotokopi);Surat No.
S02/PT.MKP/II/2020 tanggal 11 Februari2020 perihal Pengaduan Kecurangan danPersekongkolan Dalam Proses Pelelangan UmumPekerjaan Pembangunan Terminal BarangInternasional di Nanga Badau Tahap Ill (fotokopi sesualhasil scan);Halaman 59 dari 75 halaman. Putusan Nomor 65/G/2020/PTUNJKT.
PT. MULTI KARYA PRATAMA
Tergugat:
KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA PAKET PEKERJAAN SATUAN KERJA KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS I APT PRANOTO SAMARINDA PADA BIRO LAYANAN PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Intervensi:
PT. MINA FAJAR ABADI diwakili MARZUNIS Dirut
239 — 151
Surat Sanggahan Nomor: 10/PT.MKP/SGHPRANOTO/VII/2021 tanggal15 Juli 2021;2.
Sanggah.(2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untukpelaksanaan pemilihan Pekerjaan Konstruksi ditambahkan tahapanSanggah Banding;Bahwa Penggugat mendalilkan telah menyampaikan surat SanggahBanding Nomor : 01/PT.MKP/SGHPARNOTO/VII/2021 tanggal 28 Juli2021, yang sebenarnya tidak memenuhi kualifikasi dan tidak sah sebagaisanggah banding dengan alasan:a.
Multi KaryaPratama Nomor: 09/PT.MKP/SGHBDGPRANOTO/VII/2021 tanggal 28 Juli 2021, yang ditujukan kepada PejabatPembuat Anggaran (KPA) Satuan Kerja Kantor UnitPenyelenggara Bandar Udara Kelas APT PranotoSamarinda, Perihal: Sanggahan Banding ProsesPelelangan Umum Pembuatan Sistem Drainase BandarUdara APT.
Bahwa terhadap pengumuman tender tersebut, Penggugat mengajukanSurat Sanggahan No. 10/PT.MKP/SGHPRANOTO/VII/2021 tanggal 15 Juli2021 (vide bukti P3);4. Bahwa, terhadap surat Sanggahan Penggugat tersebut, Tergugat telahmengajukan Jawaban Sanggah tertanggal 23 Juli 2021 (vide bukti T7);5.
Bahwa atas Jawaban Sanggah dari Tergugat, maka Penggugatmengajukan Surat Sanggah Banding kepada Presiden RI No.01/PT.MKP/SGHBDGPRANOTO/VII/2021 tanggal 28 Juli 2021 (vide buktiP5, bukti T2D), yang diterima oleh Tergugat pada tanggal 4 Agustus 2021(vide bukti T2E);6.
PT. MULTI KARYA PRATAMA. Diwakili oleh MARTIN HALOMOAN L. SIAHAAN
Tergugat:
1.TIM POKJA PPBJ Pelabuhan Kelas II Nabire
2.MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
Intervensi:
1.PT. Citra Prasasti Konsorindo
2.PT. Marta Teknik Tunggal
399 — 767
Kepada Presiden Republik Indonesia Nomor : 001/PT.MKP/Pengaduan.Nabire/IX/2019 ;b. Kepada Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung RepublikIndonesia Nomor : 002/PT.MKP/Pengaduan.Nabire/IX/2019 ;c. Kepada Direktur Penindakan Komisi Pemberantasan KorupsiNomor : 003/PT.MKP/Pengaduan.Nabire/IX/2019 ;d. Kepada Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor004/PT.MKP/Pengaduan.Nabire/IX/2019 ;e. Kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor005/PT.MKP/Pengaduan.Nabire/IX/2019 ;f.
Nomor :002/PT.MKP/Pengaduan.Nabire/IX/2019, tanggal 10September 2019, Perihal : Pengaduan Kecurangan danPersengkongkolan dalam Proses Pelelangan UmumPekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Nabire.(Fotokopi dari fotokopi);Surat Direktur PT.
Multi Karya Pratama kepada DirekturPenindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)Nomor : 003/PT.MKP/Pengaduan.Nabire/IX/2019, tanggal10 September 2019, Perihal : Pengaduan Kecurangan danPersengkongkolan dalam Proses Pelelangan UmumPekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Nabire.(Fotokopi dari fotokopi);Surat Direktur PT. Multi Karya Pratama kepada MenteriPerhubungan R.I., Kementerian Perhubungan Nomor :004/PT.MKP/Pengaduan.
Multi Karya Pratama kepada MenteriPerhubungan R.I., Kementerian Perhubungan Nomor :005/PT.MKP/ Pengaduan.Nabire/IX/2019, tanggal 10September 2019, Perihal : Pengaduan Kecurangan danPersengkongkolan dalam Proses Pelelangan UmumPekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Nabire.(Fotokopi dari fotokopi);Surat Direktur PT.
Multi Karya Pratama kepada InspektoratJenderal Kementerian Perhubungan Republik IndonesiaNomor : 006/PT.MKP/Pengaduan.Nabire/IX/2019, tanggal10 September 2019, Perihal : Pengaduan Kecurangan danPersengkongkolan dalam Proses Pelelangan UmumPekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Nabire.
PT. MULTI KARYA PRATAMA
Tergugat:
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS I APT PRANOTO SAMARINDA PADA BIRO LAYANAN PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
328 — 189
/SGHPRANOTO/VII/ 2021tanggal 15 Juli 2021;2)Surat Sanggah Banding Nomor : 01/PT.MKP/SGHBDGPRANOTO/VII/2021 tanggal 28 Juli 2021;3)Surat Somasi kepada Kelompok Kerja Pemilihan PenyediaBarang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja Kantor UnitPenyelenggara Bandar Udara Kelas APT Pranoto SamarindaNomor : 001/RSPMKP.Pra/VII/2021 tanggal 15 Juli 2021;4)Surat Permohonan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas APT PranotoSamarinda Nomor : 002/RSPMKP.Pra/VII/2021 tanggal
Mina Fajar Abadi;3)Bahwa alasanalasan keberatan Penggugat terhadap hasilpemilinan telah dituangkan Penggugat dalam upayaadministrasi berupa :1.Surat Sanggahan Nomor : 10/PT.MKP/SGHPRANOTO/VII/2021 tanggal 15 Juli 2021;2.Surat Sanggah Banding Nomor : 0O1/PT.MKP/SGHBDGPRANOTO/VII/2021 tanggal 28 Juli 2021;3.Surat Somasi kepada Kelompok Kerja Pemilihan PenyediaBarang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja Kantor UnitPenyelenggara Bandar Udara Kelas APT PranotoSamarinda Nomor : 001/RSPMKP.Pra/VII/2021 tanggal
Masa sanggah tersebut dimanfaatkanoleh Penggugat untuk menyanggah ke Pokja Lelang dengan suratsanggahan Nomor : 10/PT.MKP/SGHPRANOTO/VII/2021 tanggal15 Juli 2021 perihal Sanggahan proses pelelangan umumPekerjaan Pembuatan Sistim Drainase Bandar Udara APT. Pranoto,dan sangggahan tersebut telah dijawab oleh Pekja dengan suratNomor : SRT.012/APT Pranoto/LPPBMN2021 tanggal 23 Juli 2021perihal jawaban sanggah PT.
Pranoto dengan surat Nomor : 10/PT.MKP/SGHBDGPRANOTO/VII/2021 tanggal 28 Juli 2021, surat tersebut dikirim dariMedan pada tanggal 30 Juli 2021 pukul 13.28 Wib dan ternyataditerkirim pada tanggal 02 Agustus 2021 jam 04.25 PM.
;eBahwa selanjutnya Penggugat juga telah melakukansanggah banding yang ditujukan ke Tergugat selaku PPKPekerjaan Pembuatan Sistim Drainase Bandar Udara APT.Pranoto dengan surat Nomor : 10/PT.MKP/SGHBDGHalaman 47 dari 73 halamanPutusan Nomor : 32/G/TF/2021/PTUN.SMDPRANOTO/VII/2021 tanggal 28 Juli 2021, surat tersebutdikirim dari Medan pada tanggal 30 Juli 2021 pukul 13.28Wib dan terkirim pada tanggal 02 Agustus 2021 jam 04.25PM.
PT. Multi Karya Pratama yang diwakili oleh Franky Hotlan Alexander S
Tergugat:
1.Pokja ULP Pokja Pekerjaan Replacement Menara Suar Z Bruder
2.PPK Kantor Distrik Navigasi Kelas I Tanjung Pinang
Intervensi:
PT. SEBERONG FATRA diwakili HERMANTO
194 — 70
TPI4.4.4.5.4.6.Unsur MetodePelaksanaan)Bahwa PENGGUGAT telah mengirim Surat Sanggahan KepadaTERGUGAT Nomor:SG121/PT.MKP/VII/2018 Tanggal 11 Juli2018, Perihal Sanggahan penyimpangan terhadap ketentuan danprosedur, yang diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 54Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yangterakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015Pada Pelelangan Paket Pekerjan Replacement Menara SuarZ.Bruder;Bahwa PENGGUGAT telah mengirim Surat Keberatan Nomor:SK019/PT.MKP
Bahwa dalil Penggugat pada butir 4.4 yang menyatakan telahmengirim surat sSanggahan kepada Tergugat Nomor : SG121/PT.MKP/VII/2018 tanggal 11 Juli 2018 dan pada poin 4.5yang menyatakan telah mengirim surat keberatan kepadaHal 42 Putusan No. 10/G/2018/PTUN. TPITergugat Nomor : SK019/PT.MKP/VII/2018 tanggal 11 Juli2018 perihal keberatan dan akan menggugat Hasil evaluasiteknis pelelangan pekerjaan replacement menara suar ZBruder adalah dalil yang keliru.
PT. MULTI KARYA PRATAMA DIWAKILI OLEH MARTIN HALOMOAN L. SIAHAAN
Tergugat:
KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA PAKET PEKERJAAN SATUAN KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH VII PROVINSI SUMATERA SELATAN DAN PROVINSI BANGKA BELITUNG PADA BIRO LAYANAN PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Intervensi:
PT. ARAFAH ALAM SEJAHTERA diwakili oleh TARINALDI HIDRAT
222 — 125
Surat Sanggahan Nomor: 01/PT.MKP/SGHTANJUNGAPIAPI/ X/2021tanggal 18 Oktober 2021 yang dijawab oleh Kelompok Kerja PemilihanPenyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja Balai PengelolaHal 7 Putusan Perkara Nomor : 82/G/2021/PTUN.PLGTransportasi Darat Wilayah VII Provinsi Sumatera Selatan danProvinsi Bangka Belitung Pada Biro Layanan Pengadaan danPengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal KementerianPerhubungan Nomor: SRT.01/115/BPTDVII/SATLAK. II/X/2021tanggal 21 Oktober 2021 ;2.
Gugatan Penggugat Prematur (Dilatoria Exceptie) : Penggugat TidakMenyelesaikan Upaya Administratif.1.Penggugat mendalilkan bahwa telah melakukan upaya administrasidengan telah menyampaikan Surat Sanggahan Nomor : 01/PT.MKP/SGHTANJUNGAPIAPI/ X/2021 tanggal 18 Oktober 2021 dan Surat SanggahBanding Nomor : 01/PT.MKP/SGHBANDINGTANJUNGAPIAPI/X/2021tanggal 22 Oktober 2021.
Multi Karya Pratama No. 01/PT.MKP/SGHTANJUNGAPIAPI/X/2021, tanggal 18 Oktober 2021. PerihalSanggahan Proses Pelelangan Umum Pekerjaan PeningkatanPrasarana Pelabuhan Penyeberangan Tanjung ApiApi Tahap 2Multi Years Contract Kabupaten Banyuasin (fotocopy darifotocopy);Surat PT. Multi Karya Pratama No. 01/PT.MKP/SGHBANDINGTANJUNGAPIAPI/X/2021, tanggal 22 Oktober 2021.
Multi Karya Pratama Nomor. 01/PT.MKP/SGHTANJUNGAPIAPI/X/2021, tanggal 18 Oktober 2021. PerihalSanggaan Proses Pelelangan Umum Pekerjaan PeningkatanPrasarana Pelabuhan Penyeberangan Tanjung ApiApi Tahap 2Multi Years Contract Kabupaten Banyuasin (fotocopy darifotocopy);2. T1B : Surat Kementerian Perhubungan Sekretariat Jenderal No.SRT.01/115/BPTDVII/SATLAK.II/X/2021, tanggal 21 Oktober2021. Perihal Jawaban Sanggah (fotocopy dari fotocopy):3. T2A : Surat PT.
Multi Karya Pratama Nomor.10/PT.MKP/SGHBANDINGTANJUNGAPIAPI/X/2021, tanggal22 Oktober 2021. Perihal Sanggah Banding Proses PelelanganUmum Pekerjaan Peningkatan Prasarana PelabuhanPenyeberangan Tanjung ApiApi Tahap 2 Multi Years ContractKabupaten Banyuasin (fotocopy dari fotocopy);4. T2B > Adendum Model Dokumen Pemilihan Nomor.ADD.01/115/BPTDVII/SATLAK.II/IX/2021.
PT. Multi Karya Pratama
Tergugat:
Pejabat Pembuat Komite (PPK) Balai Pegelolah Transportasi Darat Wilayah VII Provinsi Sumatera Selatan Dan Provinsi Bangka Belitung
Intervensi:
PT. ARAFAH ALAM SEJAHTERA CABANG TERNATE DIWAKILI OLEH FRANS BENNY REMBET
236 — 170
Multi Karya Pratama No. 01/PT.MKP/SGHTANJUNGAPIAPI/X/2021, tanggal 18 Oktober 2021. PerihalSanggaan Proses Pelelangan Umum Pekerjaan PeningkatanPrasarana Pelabuhan Penyeberangan Tanjung ApiApiTahap 2 Multi Years Contract Kabupaten Banyuasin (Printout) ;3. P3. : Surat PT. Multi Karya Pratama No. 01/PT.MKP/SGHBANDINGTANJUNGAPIAPI/X/2021, tanggal 22Oktober 2021.
Multi Karya Pratama No. 01/PT.MKP/SGHTANJUNGAPIAPI/X/2021, tanggal 18 Oktober 2021.Hal 98 Putusan Perkara Nomor : 83/G/2021/PTUNPLG2. T1B.3. T2A.4. T2B.5. T2C.6. T2D.7. T2E.Perinal Sanggaan Proses Pelelangan UmumPekerjaan Peningkatan Prasarana PelabuhanPenyeberangan Tanjung ApiApi Tahap 2 Multi YearsContract Kabupaten Banyuasin (fotocopy sesuaidengan aslinya) ;Surat Kepada Direktur PT. Multi Karya Pratama No.SRT.01/115/BPTDVII/SATLAK.II/X/ 2021, tanggal 21Oktober 2021.
Multi Karya Pratama No.10/PT.MKP/SGHBANDINGTANJUNGAPIAPI/X/2021,tanggal 22 Oktober 2021.
Multi KaryaPratama Nomor. 10/PT.MKP/SGHBANDINGTANJUNGAPIAPI/X/2021, tanggal 22 Oktober 2021(fotocopy sesuai dengan aslinya) ;Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta No. 161/G/2019/PTUNJKT, tanggal 25November 2019 (fotocopy dari fotocopy) ;Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No.9/G/2020/PTUNJKT, tanggal 9 Juni 2020 (fotocopydari fotocopy) ;Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No.74/G/2020/PTUNJKT, tanggal 15 September 2020(fotocopy dari fotocopy) ;Hal 102 Putusan Perkara
Multi Karya Pratama in casu Penggugat, telah menyampaikanSanggah Banding Proses Pelelangan Umum Pekerjaan PeningkatanPrasarana Pelabuhan Penyeberangan Tanjung ApiApi Tahap 2 MultiYears Contract Kabupaten Banyuasin, Kepada Kuasa Pengguna Anggaran(KPA) Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VII Provinsi SemateraSelatang dan Bangka Belitung berdasarkan surat No.10/PT.MKP/SGHBANDINGTANJUNGAPIAPI/X/2021, tanggal 22 Oktober2021.
138 — 55
Sebelah Timur berbatasan dengan PT.MKP/JI.Poros PulauBalang. Sebelah Selatan berbatasan dengan Hutan Bakau. Sebelah Barat berbatasan dengan PT.Wahana.4. Menyatakan benar dan mempunyai kekuatan hukum mengikat SuratKeterangan sebidang Garapan Kelompok Tani Tanggal 13 Maret 1958,dan, Surat Penguasaan sebidang tanah Garapan, Tanggal 19 Januari1964, atas objek tanah sebagaimana angka 3 (tiga) di atas,5.
Selatan :PT.MKP. Barat : Sungai Tempadung.
Balikpapan Barat, lokasi disekitar Sungai Tempadung Tawar ;Bahwa luas tanahnya 370 Ha ;Bahwa saksi tahu Batasbatas tanahnya : Utara : Sahjan dan Samran ; Selatan : Milik Guau ; Timur :PT.MKP; Barat : Hutan bakau ;Bahwa Tanah seluas ini dikuasai Petani dari Paser, dulu Tahun2013 dimiliki Kelompok Tani kariangau namanamanya ; AMRUN,PABA, SANGKALA JANJI, SANGKALA TUNRU,DARHAM,ARDIANSYAH dan JUHRI HD dan pada Bulan Desember 2015 saksibeli tanah dari Kelompok Tani tanggal 2 Juni 2015 dibuatkan PPJB(Perjanjian
Penggugat selaku pemilik Objek tanah Hak Garap seluas 370 Ha atastanah Perwatasan yang terletak di Wilayah Tempadung / Berengah, masukRT.09, Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat, KotaBalikpapan, Prov.Kalimantan Timur.Dahulunya batas batas tanah tersebut adalahSebelah Utara berbatasan dengan Sahjan Dkk.Sebelah Timur berbatasan dengan PT.MKP/JI.Poros Pulau Balang.Sebelah Selatan berbatasan dengan Hutan Bakau.Sebelah Barat berbatasan dengan PT.Wahana.berdasarkan Kesepakatan Perjanjian Pengikatan
59 — 18
Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Karyawan Swasta di PT.MKP dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp 5.000.000. (lima jutarupiah) di luar tunjangan anak isteri, maka jika terjadi perceraianPenggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkahselama masa iddah sejumlah Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) yang harusdibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;.
Terbanding/Pembanding/Penggugat : SHAMAD ZALDY Diwakili Oleh : Hj. Nur'ain, SH
Terbanding/Tergugat II : PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
Terbanding/Turut Tergugat : KEPALA DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG KOTA BALIKPAPAN
212 — 147
Sebelah Timur berbatasan dengan PT.MKP/JI.Poros Pulau Balang. Sebelah Selatan berbatasan dengan Hutan Bakau.
Sebelah Timur berbatasan dengan PT.MKP/JI.Poros Pulau Balang. Sebelah Selatan berbatasan dengan Hutan Bakau. Sebelah Barat berbatasan dengan PT.Wahana.berdasarkan Kesepakatan Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 23September 2017 oleh para Petani Awa Bolum Taka Paser melalui ketua paraKelompok Tani Awa Bolum Taka Paser Saudara Gowau kepada Penggugat2.
88 — 37
Aman Samudra Linestanggal 15 Maret 2012 No.000568, ditujukan kepada CV..Kalimosodo dan Faktur Angkutan Kayu Olahan ( FAKO) Nomorseri : PT.MKP.23.06.A.000001, diberi tanda Tdw. 11 ; Fotocopy Surat Jalan/Pengantar No.000521 tanggal 15 Maret 2012 dari Katon Trucking ditujukan kepada Bp. Aswar dan FakturAngkutan Kayu Olahan (= FAKO) Nomor seriPT.MKP.23.06.A.000005 , diberi tanda Tdw. 12 ; Fotocopy Surat Jalan/Pengantar No.000656 tanggal 22 Maret2012 dari Katon Trucking ditujukan kepada Bp.
Kalimosodo dan Faktur Angkutan KayuOlahan ( FAKO) Nomor seri : CV.MB.2306.A.000008, diberitanda Tdw. 36 ;37) Fotocopy Surat Jalan/Pengantar No.000514 tanggal 13 Maret2012 dan Faktur Angkutan Kayu Olahan ( FAKO) Nomor seri :PT.MKP.23.06.A.000004, diberi tanda Tdw. 37 ; 38) Fotocopy Surat Keterangan tanggal 03 Nopember 2011, diberitanda Tdw.38 ;39) Fotocopy Surat Jalan/Pengantar ditujukan kepada CV.
Kalimosodo dan Faktur Angkutan Kayu Olahan ( FAKO) Nomorseri : PT.MKP.23.03.6.A.000008, diberi tanda Tdw. 39 ;40) Fotocopy Surat Jalan/Pengantar dari CV. Bahtera Anugerahditujukan kepada CV.
63 — 32
MULTI KARYA PRATAMAyang didalamnya terdapat :1. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 034 / PT.MKP / IV / 2011 tanggal 01 April2011 perihal penawaran pekerjaan pengadaan kendaraan dinas roda 4(empat).2. 1 (satu) lembar Rekapitulasi pengadaan kendaraan Dinas Roda 4(empat) Dinas PPKAD Kota Gunungsitoli TA.2011 tanggal 01 April 2011.1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya (RAB) tanggal 01 April 2011.. 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Umum.. 4satu) lembar Daftar Pembayaran Pekerjaan Utama.((((1 (satu) lembar
MULTI KARYA PRATAMAyang didalamnya terdapat :1. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 034 / PT.MKP / IV / 2011 tanggal 01 April2011 perihal penawaran pekerjaan pengadaan kendaraan dinas roda 4(empat).2. 1 (satu) lembar Rekapitulasi pengadaan kendaraan Dinas Roda 4(empat) Dinas PPKAD Kota Gunungsitoli TA.2011 tanggal 01 April 2011.3. 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya (RAB) tanggal 01 April 2011.1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Umum.. 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Pekerjaan Utama.. 1(satu) lembar
100 — 158
MULTI KARYA PRATAMA yangdidalamnya terdapat :1. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 034 / PT.MKP / V / 2011 tanggal 01April 2011 perihal penawaran pekerjaan pengadaan kendaraan dinasroda 4 (empat).2. 1 (satu) lembar Rekapitulasi pengadaan kendaraan Dinas Roda 4(empat) Dinas PPKAD Kota Gunungsitoli TA.2011 tanggal 01 April2011.3. 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya (RAB) tanggal 01 April 2011.4. 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Umum.5. 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Pekerjaan Utama.6. 1 (satu) lembar
MULTI KARYA PRATAMA yangdidalamnya terdapat :1 (satu) lembar Surat Nomor : 034 / PT.MKP / IV / 2011 tanggal 01 April2011 perihal penawaran pekerjaan pengadaan kendaraan dinas roda 4(empat).1 (satu) lembar Rekapitulasi pengadaan kendaraan Dinas Roda 4 (empat)Dinas PPKAD Kota Gunungsitoli TA.2011 tanggal 01 April 2011.1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya (RAB) tanggal 01 April 2011.1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Umum.1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Pekerjaan Utama.1 (satu) lembar Daftar Rekapitulasi.Halll4Putusan
MULTI KARYA PRATAMA yangdidalamnya terdapat :Hal176Putusan Pengadilan TIPIKORNo .06 /Pid.Sus.TPK/2015/PN.MdnPeNSONAWM SW14.15.16.17.18.19,20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.1 (satu) lembar Surat Nomor : 034 / PT.MKP / IV / 2011 tanggal 01 April 2011perihal penawaran pekerjaan pengadaan kendaraan dinas roda 4 (empat).1 (satu) lembar Rekapitulasi pengadaan kendaraan Dinas Roda 4 (empat) DinasPPKAD Kota Gunungsitoli TA.2011 tanggal 01 April 2011.1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya (RAB) tanggal
ILZA PUTRA ZULVA.SH
Terdakwa:
Ir. GUNAWAN
177 — 42
MULTI KARYA PRATAMA Nomor : S-003/PT.MKP/UM/IX/2014, tanggal 15 September 2014 beserta lampiran (10 Lembar);
- 1 (satu) lembar Jaminan Pelaksanaan PT. MULTI KARYA PRATAMA dari Bank Aceh Nomor : 243/MDN.04/JB/PL/IX/2014, tanggal 01 September 2014 (foto copy warna);
- 1 (satu) bundel Bukti pembayaran uang muka (SPP, SPM dan SP2D) beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Uang Muka kepada PT.
ILZA PUTRA ZULFA
Terdakwa:
YUHENDRI,SH,MH
228 — 423
MULTI KARYA PRATAMA Nomor : S-003/PT.MKP/UM/IX/2014, tanggal 15 September 2014 beserta lampiran (10 Lembar);
- 1 (satu) lembar Jaminan Pelaksanaan PT. MULTI KARYA PRATAMA dari Bank Aceh Nomor : 243/MDN.04/JB/PL/IX/2014, tanggal 01 September 2014 (foto copy warna);
- 1 (satu) bundel Bukti pembayaran uang muka (SPP, SPM dan SP2D) beserta lampiran-lampirannya;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Uang Muka kepada PT.
78 — 26
MULTI KARYA PRATAMA yangdidalamnya terdapat :1. 1 (Satu) lembar Surat Nomor : 034 / PT.MKP / NV / 2011 tanggal 01April 2011 perihal penawaran pekerjaan pengadaan kendaraan dinasroda 4 (empat).2. 1 (satu) lembar Rekapitulasi pengadaan kendaraan Dinas Roda 4(empat) Dinas PPKAD Kota Gunungsitoli TA.2011 tanggal 01 April2011.3. 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya (RAB) tanggal 01 Aprilane4. 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Umum.5. 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Pekerjaan Utama.6. 1 (satu) lembar
MULTI KARYA PRATAMA yangdidalamnya terdapat :1 (satu) lembar Surat Nomor : 034 / PT.MKP / IV / 2011 tanggal 01 April2011 perihal penawaran pekerjaan pengadaan kendaraan dinas roda 4(empat).2.1 (satu) lembar Rekapitulasi pengadaan kendaraan Dinas Roda 4(empat) Dinas PPKAD Kota Gunungsitoli TA.2011 tanggal 01 April2011.1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya (RAB) tanggal 01 April2011.Hal 137Putusan Pengadilan TIPIKORNo.112/Pid.Sus.TP K/2014/PN.Mdn11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.1
MULTI KARYA PRATAMA yangdidalamnya terdapat :1. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 034 / PT.MKP / IV / 2011 tanggal 01April 2011 perihal penawaran pekerjaan pengadaan kendaraan dinasroda 4 (empat).2. 1 (satu) lembar Rekapitulasi pengadaan kendaraan Dinas Roda 4(empat) Dinas PPKAD Kota Gunungsitoli TA.2011 tanggal 01 April2011.3. 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya (RAB) tanggal 01 Aprilvo4. 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Umum.5. 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Pekerjaan Utama.6. 1 (satu) lembar
PT. MULTI KARYA PRATAMA
Tergugat:
1.DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
2.KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMILIHAN 17 BP2JK WILAYAH NTT
3.PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH NUSA TENGGARA TIMUR
4.KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH NUSA TENGGARA TIMUR
5.PT. NAVIRI MULTI KONSTRUKSI
182 — 147
Bahwa dapat Tergugat II jelaskan, dalam proses tenderperkara a quo Penggugat telah mengajukan upaya administratifsanggah melalui surat Nomor: 01/PT.MKP/SGH/X/2020 tanggal19 Oktober 2020, perihal Sanggahan Proses Pelelangan UmumPekerjaan Preservasi Jalan WaejarangBalauring, yang ditujukankepada Tergugat II.4. Bahwa surat sanggah tersebut telah Tergugat II jawabmelalui surat Nomor: PB.02.01.Pokja17kb28/2606 tanggal 23Oktober 2020, perihal Jawaban atas Sanggahan PT.
MUHAMAD APRILA RHAMADHON, SH
Terdakwa:
SUPARDI
158 — 52
Media Konsulindo Utama Nomor PT.MKP-22/PP/IX/2019 tanggal 06 September 2019 perihal Klarifikasi pembayaran dari PT. Media Konsulindo kepada Direktur PD Uncak Kapuas (Fotocopy/ Legalisir);
TETAP TERLAMPIR DIDALAM BERKAS PERKARA
107. 23 (dua puluh tiga) buah stempel toko, dengan rincian :
1) PD FUJI (Jl. Nusa Indah No.