P.T.PUSPITA ALAM KURNIA (PT.PAK), DK VS BUPATI BARITO TIMUR

P.T.PUSPITA ALAM KURNIA (PT.PAK), berkedudukan diBanjarmasin, diwakili oleh Direktur Utamanya Teja Kurnia, beralamat diJalan A.Yani Km2, Nomor: 108 A, Rt017/Rw.006, Kelurahan SungaiBaru, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, dalam hal inimemberikan kuasa kepada: 1. Rainaldi,SH., 2. Hendri Darmawan,SH.

Putusan Nomor 95 PK/TUN/2012Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 80 K/TUN/2011,Tanggal 31 Maret 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagaiberikut: Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : PT.Puspita Alam Kurnia(PT.PAK) dan Pemohon Kasasi II : PT.Sari Borneo Yufanda (PT.SBY) tersebuttidak dapat diterima ; Menghukum Pemohon Kasasi I, II/PenggugatPenggugat II Intervensi untukmembayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.00, (lima ratusribu

Putusan Nomor 95 PK/TUN/2012sekarang Pemohon Peninjauan KembaliIJ masih dalam tenggang waktu yangditentukan oleh UndangUndang (Pasal 46 ayat (1) UU MA, maka pengirimanberkas perkara kasasi dari Pemohon KasasiI/sekarang Pemohon PeninjauanKembaliI/Terbanding/semula Penggugat In casu PT.Puspita Alam Kurnia(PT.PAK) dan Pemohon KasasiII/sekarang Pemohon Peninjauan KembaliII/Terbanding/semula Penggugat II Intervensi In casu PT.Sari Borneo Yufanda(PT.SBY) dari dari Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka

menyatakan gugatan tidak diterima berdasarkanperkecualian dimaksud dalam Pasal 45 A ayat (2) huruf c UndangUndang tentangMahkamah Agung tidak terdapat kekhilafan karena Surat Keputusan in litis adalahKeputusan Pejabat Daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerahyang bersangkutan (pembatasan kewenangan Mahkamah Agung);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makapermohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh : Pemohon Peninjauan Kembali I:P.T.PUSPITA ALAM KURNIA (PT.PAK

Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundangundangan lain yangterkait;MENGADILI,Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali IP.T.PUSPITA ALAM KURNIA (PT.PAK

PAN Asia Kazakon; Bahwa perbuatan Terdakwa berawal pada bulan Mei 2019, ketika PT.PAK membutuhkan sejumlah Bus untuk pengangkutan karyawan.Selanjutnya saksi berkenalan dengan Terdakwa melalui teman saksi danterjadilah kesepakatan antara Saksi dengan Terdakwa dalam hal sewamenyewa bus;Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 226/Pid.B/2020/PN Plw Bahwa Saksi menerangkan pada bulan Mei tahun 2019 tersebut, pihakPT.

UMP, maka PT.PAK melalui Sdr. MARKUS menghubungi saya dan korban lalu memintakepada kami agar langsung mengadakan kontrak sewa bus dengan PT.PAK. Agar Sdr. REZA merasa tidak ditinggalkan, maka korban selakupimpinan PT. UMP menunjuk Sdr. REZA yang mengurus masalahpembayaran dari PT. PAK ke PT. UMP terhitung sejak bulan September2019. Surat Penunjukan pelaku dari PT. UMP untuk menerimapembayaran bus dari PT.

Pan Asia Kazakon (PT.PAK) membutuhkan 1 (satu) unit bus, Kemudian Terdakwa menwarkan buskepada PT. PAK melalui saksi MARKUS selaku HRD di PT. PAK. Sehinggapada bulan Mei tahun 2019 tersebut PT. PAK membuat perjanjian sewamenyewa dengan Terdakwa.

UMP mengkonfirmasi kepada Saksi MARKUS selaku HRD PT.PAK, ternyata PT. PAK telah melunasi seluruh pembayarannya kepadaTerdakwa;Bahwa setelah mendengar hal tersebut PT. UMP mempertanyakan kepadaTerdakwa, namun Terdakwa mengatakan bahwa sisa uang tersebutdigunakan untuk Proyek Pengadaan CPU Server sebanyak 30 Unit untukDinas Pemukiman Kota Pekanbaru melalui Perusahaan atas nama PT.

Harap Panjang, JO (PT.PAK) selaku sebagai penyewa yang disebut sebagai Pihak Pertama dengan H.DARMAN (Direktur PT. Usaha Murni Pratama) selaku pemberi sewa (pemilikbus) yang disebut sebagai Pihak Kedua;Bahwa di dalam Surat Perjanjian sewamenyewa tersebut, 5 (lima) unitBus milik PT. UMP disewakan kepada PT.

PAK), dalam hal ini diwakili olen TEJAKURNIA selaku Direktur Utama PT Puspita Alam Kurnia (PT.PAK), kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal diJalan A.Yani Km. 2 No. 108 A RT 017/RW 006, KelurahanSungai Baru, Kecamatan Banjar Tengah, Banjarmasin,Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberi kuasa Kepada :1. SHANTI DEWI, S.H.M.H. ;2. RUDI TRINGADI, S.H ;3 HENDRI DARMAWAN, S.H. ;4. FATMAWATI DJUGO, S.H.

Puspita Alam Kurnia (PT.PAK) sangat lalai dengan kewajibannyatidak menyetor ke Kas Pendapatan Daerah Barito Timur sejak bulanSeptember 2009 sampai dengan bulan Desember 2009; 4.

Pt.Pak Hakim yang terhormat saya sangat meminta tolong selamatkan anaksaya yang masih kecil dua orang, lakilaki dan perempuan bernama XXXX,XXXX supaya anak saya ikut dengan saya Pak Hakim. Saya tidak mau kalaukedua anak saya kecil ini jadi korban bapaknya, saya mau anak sayamenjadi anak yang baik dan soleh solekhah;Bahwa terhadap replik dari Penggugat tersebut, Tergugat padapersidangan hari Selasa, 14 Maret 2017 mengajukan duplik yang padapokoknya sebagai berikut :1.

2018.Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor 912/00140/SPPBL/1.01.03.UPTD.V/DOKA/2018.Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen dan Surat PernyataanTanggung Jawab Belanja Nomor KU.903/00142/SPPBL/1.01.03.UPTD.V/2018 Tanggal 5 September 2018.Surat Pernyataan Pengajuan SPPLS Barang dan Jasa Nomor KU.903/00143/SPPBL/1.01.03.UPTD.V/2018 Tanggal 5 September 2018.Ringkasan Kontrak Nomor 1.01.03.1.01.03.01.03.15.003.5.2 TA. 2018Tanggal 5 September 2018.Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka Kerja Nomor 49/ PT.PAK

Putusan Nomor 24/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT BNA40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.SL.52.53.34.55.Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen dan Surat PernyataanTanggung Jawab Belanja Nomor KU.903/00142/SPPBL/1.01.03.UPTD.V/2018 Tanggal 5 September 2018.Surat Pernyataan Pengajuan SPPLS Barang dan Jasa Nomor KU.903/00143/SPPBL/1.01.03.UPTD.V/2018 Tanggal 5 September 2018.Ringkasan Kontrak Nomor 1.01.03.1.01.03.01.03.15.003.5.2 TA. 2018Tanggal 5 September 2018.Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka Kerja Nomor 49/ PT.PAK

V/2018 Tanggal 5 September 2018.Surat Pernyataan Pengajuan SPPLS Barang dan Jasa NomorKU.903/00143/SPPBL/1.01.03.UPTD.V/2018 Tanggal 5 September2018.Ringkasan Kontrak Nomor 1.01.03.1.01.03.01.03.15.003.5.2 TA. 2018Tanggal 5 September 2018.Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka Kerja Nomor 49/ PT.PAK/VIII/ 2018 Tanggal 31 Agustus 2018.Daftar Perincian Penggunaan Uang Muka Nomor dan Tanggal Kontrak12AC/UPTD V/PUPR/APBA/2018 Tanggal 16 Agustus 2018.NPWP Pemuda Aceh Konstruksi Nomor 73.193.804.9107.000

V/2018 Tanggal 5 September 2018.Surat Pernyataan Pengajuan SPPLS Barang dan Jasa NomorKU.903/00143/SPPBL/1.01.03.UPTD.V/2018 Tanggal 5 September2018.Ringkasan Kontrak Nomor 1.01.03.1.01.03.01.03.15.003.5.2 TA. 2018Tanggal 5 September 2018Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka Kerja Nomor 49/ PT.PAK/VIII/ 2018 Tanggal 31 Agustus 2018.Daftar Perincian Penggunaan Uang Muka Nomor dan Tanggal Kontrak12AC/UPTD V/PUPR/APBA/2018 Tanggal 16 Agustus 2018NPWP Pemuda Aceh Konstruksi Nomor 73.193.804.9107.000Surat

Puspita Alam Kurnia (PT.PAK), dan dalam rangka itulah telah diketemukan halhal yang sangat tidak sesuai dengan ketentuan dalamrangka kepatuhan pemenuhan kewajiban kepadaPemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur, yaituantara lain tidak menyetor kewajibannya dari bulanSeptember 2009 sampai dengan bulan Desember 2009,dan Tergugat mendasari hal tersebut pada KetentuanPeraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor : 26Tahun 2007, BAB VIII, Pasal 8 ayat (1) dan (2) yangbunyinya menyebutkanAyat (1)Apabila

Puspita Alam Kurnia (PT.PAK) lalai akan kewajibannya dalam halpemeliharaan jalan sesuai dengankesepakatan, maka kerjasamanya denganPemerintah Daerah Kabupaten Barito Timurakan ditinjau kembali .BahwaTergugat tidak merugikan Penggugat, karena atasdasar surat DPRD Kabupaten Barito Timur Nomor170/17/DPRD/2010 tanggal O1 Pebruari 2010 perihalRekomendasi DPRD Kabupaten Barito Timur, yang antaralain1).2)3).4).BahwaAgar pengelolaan Jalan eks Pertamina tetapberlandaskan pada Peraturan Bupati Nomor : 26Tahun

P.II Int.1 : Foto copy Kesepakatan Bersama antara PT.Puspita Alam Kurnia (PT.PAK) dengan PT. SariBorneo Yupanda (PT.SBY) yang dilegalisir olehNotaris Linda Kenari, SH.MH, tanggal 10 Oktober2008;2. P.II Int.2 : Foto copy Kesepakatan hasil rapat pembahasanpembagian hasil antara Investor denganPemerintah Daerah Barito Timur, tanggal 23Januari 2009, yang diketahui dan disetujui olehBupati Barito Timur dan DPRD Barito Timur;3.