Pongkor Sukses Sejahtera dalamkeadaan tidak beroperasi/beraktifitas diwilayah manapun karena dalamkeadaan yang kami maksutkan diatas itulan kami mengalami kerugian akibatdari ketidak jujuran Karyawan (HRD dan BENDAHARA PT.PSS) yang kamiduga menggelapkan uang KAS PT.PSS~ dan sejak tidakberoperasi/beraktifitas hingga sekarang HRD dan BENDAHARA belummemberikan laporan keuangan tersebut hingga akhimya keduanya sayaLaporkan ke POLSEK LOA KULU;Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada poin 3 halaman

PSS tersebyt karena yang membuat surat PHKtersebut bukanlah saya (Direktur PT.PSS) akan tetapi Sdr. BAMBANG yangmenjabat sebagai HRD dan yang hingga saat ini masih kami laporkan kePOLSEK Loa Kulu Kabupaten Kutai Timur Kartanegara atas tuduhan dugaanPenggelapan Dana PT. PSS.Bahwa Saya ABDUL MUTALIB (Direktur PT. PSS) hanya mengetahuibahwa Alamat PT. PSS adalah beralamatkan di Jalan Jend.

PT PongkorSukses Makmur Sejahtera yaitu yang beralamat, JL.Jendral Sudirman No.19RT 26, Desa Loa Kulu Kota, Kec Loa Kulu Telp. 05416666720 ;Menimbang, bahwa Majelis Berpendapat Kop Surat Perusahaan yangberisi tentang Informasi nama, perusahaan, alamat, nomor telpon, dil,merupakan sarana informasi bagi publik atau sebagi corporate identityperusahaan, sehingga sudah benar apa yang dilakukan Para Penggugatyaitu Gugatan dialamatkan pada alamat yang tertera pada Kop Surat PTPongkor Sukses Sejahterta (PT.PSS

pesangonKaryawan PT PSS, dibayar oleh PT MPP setiap bulan melalui pimpinan PTPSS/Direktur, dengan demikian sebenarnya pesangon karyawan telahdibayar oleh Pihak PT Mega Prima Persada kepada Manajemen PT PongkorSukses sejahtera (PT PSS) namun ternyata pihak Manajemen PT PSSbelum membayarkan pesangon kepada para Penggugat dengan alasandana teresbut telah disalah gunakan oleh bagian HRD dan Bendahara PTPSS;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T11, Tergugat melaporkanpenyalahgunaan keuangan oleh HRD dan Bendahara PT.PSS

kepada PolsekLoa Kulu, Majelis Hakim menilainya permasalahan tersebut adalah masalahintern PT.PSS yang menjadi Tanggung Jawab sepenuhnya ManajemenPT.PSS untuk menyelesaikannya;Menimbang, bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan olehTergugat selaku Manajemen PT.PSS terhadap para Penggugat sebenarnyaHalaman 21 dari 25 Putusan Nomor 3/Pdt.SusPHI/2020/PN Smrtelah disepakati namun terkendala permasalahan Pembayaran Pesangonyang belum dibayarkan;Menimbang, bahwa setelan memperhatikan seluruh pertimbanganpertimbangan

janjinya terdakwa setelah 2 bulan melunasi uang muka rumah akandibangun ;Bahwa setelah saksi melunasi uang muka sampai sekarang rumahmaupun tanahnya tidak ada ;Bahwa dengan kejadian tersebut saksi mengalami kerugianRp.100.500.000, (Seratus juta lima ratus ribu rupiah) ;halaman 7 dari 12 perkara Nomor 691/Pid.B/2014/PN.SdaTerhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;4.SNITA TRI HARI PRATIWI dengan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa saksi bekerja sebagai Wakil Direktur PT.PSS

( Perumahan SehatSejahtera yang menangani perumahan Desa Anggaswangi ; Bahwa direktur PT.PSS ( Perumahan Sehat Sejahtera ) adalah M.

dari Bak Truck yang dibawa oleh terdakwa, dimana pembongkarandilakukan oleh Anggota Buruh Angkat dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesia yangditempatkan di PT.BSS sebanyak lebih kurang 2 (dua) ton, selanjutnya buah tersebutdiuji mutu/kwalitasnya oleh Petugas Sortir PT.BSS, berdasarkan hasil penilaian atasmutu/kwalitas buah kelapa sawit yang diantar oleh terdakwa tidak layak untuk dibelisepenuhnya oleh PT.BSS, sehingga saudara Rellyta Ginting Alias Ginting Bin SinarGinting selaku Pengawas Mutu TBS PT.PSS

terdakwa dibongkarterlebih dahulu dari Bak Truck yang dibawa oleh terdakwa, dimana pembongkarandilakukan oleh Anggota Buruh Angkat dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesia yangditempatkan di PT.BSS sebanyak lebih kurang 2 (dua) ton, selanjutnya buah tersebutdiuji mutu/kwalitasnya oleh Petugas Sortir PT.BSS, berdasarkan hasil penilaian atasmutu/kwalitas buah kelapa sawit yang diantar oleh terdakwa tidak layak untuk,sehingga saudara Rellyta Ginting Alias Ginting Bin Sinar Ginting selaku PengawasMutu TBS PT.PSS

PUTUSANNomor 115/Pdt.G/2019/PA.KtbSsDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkanputusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:XxxXxx, UMur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan PT.PSS, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru, sebagaiPemohon;melawanXxxxx, UMur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan KaryawanPT.

Pelita Samudera Shipping (PT.PSS) ;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Pelita Samudera Shipping (PT.PSS)

• 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih les warna hijau ;
• 1 (satu) buah Kartu Perdana dengan Nomor 085347875091

dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

MCS tidak sama dengan PT.PSS (Purimas Sarana Sejahtera) dan tidak ada keterkaitan danpersamaan diantara kedua Badan Hukum tersebut, melaluiSurat Nomor 011/AJBSMCS/SN/VIIV2016;10.Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2016, Kepala Kantor11Pertanahan Kabupaten Gresik melayangkan surat undangankepada Penggugat untuk menghadiri rapat yang berkaitandengan tindak lanjut tentang Ekspose Penertiban TanahTerlantar dari Dirjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang danPenguasaan Tanah;.Bahwa dari kejadian tersebut menjadi

PurimasSarana Sejahtera (PT.PSS);Maka, sudah semestinya Kepala Kantor Wilayah yang terkaitwajidb mengabulkan permohonan Penggugat untuk dilakukanklarifikasi terkait dengan proses ldentifikasi serta Penelitianterhadap obyek tanah Penggugat yang diindikasikan terlantar;Bahwa dengan suratsurat yang dikeluarkan, Para Tergugattidak pernah memberikan kesempatan pembelaan dan/ataupembuktian kepada Penggugat terkait dengan kendalapembangunan proyek pada Obyek Tanah milik Penggugat;Bahwa tindakan Para Tergugat

PALMAPLANTASINDO dan yang menyetir dump truck tersebut adalah terdakwaMUTY anak dari FRANSISKUS karena terdakwa MUTY adalah karyawan PT.PSS yang bertugas membawa dump truck tersebut;Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor:169/Pid.B/2019/PN. Tgt Bahwa pada saat Terdakwa bersama terdakwa MUTY dan Sdr. UNDINGmengambil buah sawit tersebut, terdakwa DKK tidak ada ijin kepadapimpinan perusahaan PT.

Dua Ribu Empat Puluh Rupiah);

Desember 2018 Senilai Rp.60.750.164,- (enam Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Seratus Enam Puluh Empat Rupiah);