telah mengetahui proses di MahkamahBahwa dalil Gugatan penggugat nomor 10 sampai dengan nomor 13tidak dapat diterima karena proses persidangan Komisi PengawasPersaingan Usaha Republik Indonesia dan Mahkamah Agung bukanmerupakan objek gugatan/sengketa; Bahwa pengambilan keputusan tergugat tanggal 6 November 2013Nomor 20/PMLROB.SWt(U)/XI/2013 perihal Pemutusan Kontrak,berdasarkan Putusan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Nomor03/KPPUL/2011 tanggal 9 November 2011 dan Putusan MahkamahAgung Nomor 390K/PTD.SUS

/2012 tanggal 30 Juli 2012 diperolehPihak tergugat dari website resmi Komisi Pengawasan persainganUsaha www.kppu.go.id dan website resmi Mahkamah Agungwww.mahkamahagung.go.id, yang berdasarkan data dari websiteMahkamah Agung 13.14.15.37Mahkamah Agung Putusan Mahkamah Agung Nomor390K/PTD.SUS/2012 tanggal 30 Juli 2012 telah berkekuatan hukumtetap; 2 22 29 222 = nn nnn nnn nn nnnBahwa dalil perlawanan pihak penggugat terhadap Putusan KomisiPengawasan Persaingan Usaha Nomor 03/KPPUL/2011 tanggal 9November

PenyataanKebenaran Dokumen Nomor 013284/SPJKT/TMB/VI/2013 yangditandatangani tanggal 25 Juni 2013, PT Telaga Megabuana masukdalam Daftar Hitam Komisi Pengawasan Persaingan Usaha yaitudilarang mengikuti tender yang menggunakan dana APBN dan APBD diseluruh Indonesia selama 2 (dua) tahun sejak putusan ini memilikikekuatan hukum tetap5 29 nnn nnn ne nnn nnn enn nee cen nenBahwa Putusan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Nomor03/KPPUL/2011 tanggal 9 November 2011 dan Putusan MahkamahAgung Nomor 390K/PTD.SUS

Telaga Megabuana tidak masuk dalamstatus black list dari instansi manapun, sehingga sudah semestinya PT.Telaga Megabuana yang masih dalam masa status black tidakmencobacoba mengikuti proses pelelangan selama masa black listL@ISCDUIL ~ nnn nnn nenBahwa tidak benar tindakan Tergugat tidak sesuai dengan Asas TertibPenyelenggara Negara karena dalam pengambilan keputusanpemutusan kontrak, dokumen Putusan Komisi Pengawasan PersainganUsaha Nomor 03/KPPUL/2011 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor390K/PTD.SUS

membuka diri terhadap hakmasyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidakdiskrimiatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetapmemperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan danFANESIE NGGEIG ~~~~ nnn nnn nnn nnn nen nnineminne enim ninebahwa tidak benar pihak Tergugat tidak sesuai dengan Asas KepastianHukum, karena dalam pengambilan keputusan pemutusan kontrakberdasarkan Putusan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Nomor03/KPPUL/2011 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor390K/PTD.SUS

Menetapkan barang bukti berupa : 1 (Satu) paket Kristal shabu seberat+ 2,19 ( dua koma sembilan belas)gram) 1 (Satu) buah bekas kotak rokok Sempoerna Hijau. 1(satu) Hand Phone merk Oppo warna putih.Dirampas untuk dimusnahakan 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Yamaha X Ride warna hitamNo.Pol.6130 LJ Dirampas untuk Negara Menetapkan supaya terdakwa dibebankan membayar biaya perkarasebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah).Membaca,putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 13Agustus 2019 Nomor 204/Ptd.Sus

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriSerang yang berwenang memeriksa dan mengadilisecara bersamasamamemaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan ataumembiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain ataudengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupunorang lain, dengan cara sebagai berikut:: Bahwa pada pagi hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 jam 09.00 wib SaksiMUHTADI pergi ke kebun mengontrol buah petay akan tetapi buah petayPutusaw Nomor : 14/Ptd.Sus

Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesarRp.5.000, (lima rupiah);Putusaw Nomor : 555/Ptd.Sus/2018/PN Srg., Halaman 2 dari 13Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat HukumTerdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaanTerdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh PenuntutUmum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :KESATU :

Menyatakan Barang bukti berupa :e 1 (satu) buah kaca bulat (pirek) berisikan sisa bakar shabu, dimana sisa bakarshabu habis digunakan untuk diuj dilabor ;e 2 (dua) bungkus/paket plastic bening kecil diduga berisi sisa shabu habisdigunakan untuk diuju dilabor ;e 1(satu) buah sendok kecil terbuat dari kertas ;e 1 (satu) buah mencis ;Masing masing dipergunakan dalam perkara nomor 636/Ptd.Sus/2014/PNRHLatas nama terdakwa Riski Ricardo als Riski als Riki Batak binSyamsir ;4.

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasanalasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa terdapat suatu kekhilafan hakim atau kekliruan yang nyata dalam JudexJuris putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 63 K/Pdt.Sus/2012 sebagaimana yangdimaksud di dalam Pasal 67 huruf f UU Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telahdiubah dengan UU Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan UU Nomor 3Tahun 2009;Bahwa Judex Juris putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 63 K/Ptd.Sus

;1. putusan Mahkamah Agung Nomor 362 K/PTD.SUS/2012 dalampertimbangannya menyatakan Bahwa perselisinan/sengketa harus lebih dahulumenempuh mekanisme penyelesaian yang diatur dalam Pasal 32 ayat (1) danayat (2) UndangUndang No. 2 Tahun 2008 jo.

UndangUndang No. 2 Tahun2011 dan mekanisme internal parpol yang bersangkutan (gugatan premature);2. putusan Mahkamah Agung Nomor 295 K/PTD.SUS/2012 dalampertimbangannya menyatakan Bahwa bahwa alasanalasan tersebut tidak dapatdibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, pertimbanganJudex Facti sudah tepat dan benar, bahwa perkara a quo hams terlebih dahuludiselesalkan menurut mekanisme yang diatur dalam Pasal 32 UndangUndangNo. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (gugatan premature

Karena hal tersebut sekiranyapatut dan beralasan menurut hukum untuk gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) hal ini Ssesuai dengan yurisprudensl putusanMahkamah Agung Nomor 362 K/PTD.SUS/2012 dalam perlimbangannyamenyatakan Bahwa perselisihan/sengketa harus lebin dahulu menempuhmekanisme penyelesaian yang dlatur dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang No. 2 Tahun 2008 jo.

UndangUndang No. 2 Tahun 2011 danmekanisme internal parpot yang bersangkutan (gugatan premature), danputusan Mahkamah Agung Nomor 295 K/PTD.SUS/2012 dalampertimbangannya menyatakan Bahwa bahwa alasanalasan tersebut tidak dapatdibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, pertimbanganJudex Facti sudah tepat dan benar, bahwa perfcara a quo harus terlebih dahuludiselesaikan menurut mekanisme yang diatur dalam Pasal 32 UndangUndangNo. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (gugatan premature

Menghentikan proses persidangan perkara Nomor: 4/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Amb. tersebut;

3. memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon untuk mencatat dalam register atas pencabutan perkara Nomor: 4/Ptd.Sus-PHI/2019/PN.Amb, tersebut;

4. Membebankan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara sebesar Rp. 160.000.- (seratus enam puluh ribu rupiah)

disisihkan 1 (satu) paket kecil seberat 0,02 (nolkoma nol dua) gram untuk sempel pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan MakananBanjarmasin dansisanya 1 (satu) paket kecil seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk pembuktian diPengadilan;1 (Satu) buah handphone merk Samsung J2 frame warna hitam dengan nomor : 085822433330;1 (Satu) buah kotak rokok wama biru dengan merk Magnum Mild;1 (Satu) lembar kertas timah rokok wama silver;1 (Satu) buah pipet kaca wama bening;Haaran 2 Putusan Nonor 14/Ptd.Sus

Kertas Blabak mengajukan Kasasi KeMahkamah Agung RI, kemudian berdasarkan PutusanMahkamah Agung Ri Nomor: 445 K/Ptd.Sus/2011tanggat O5 Januari 2012, menyatakart PutusanPengadilan Niaga Semarang No. 13/Pailit/2010/PN.Niaga.Smg. tanggal 17 Maret 2011, tentangkepailitan PT. Kertas Blabak di batalkan. Setelah19adanya Putusan Mahkamah Agung tersebut kemudianpemegang Saham PT.

Kertas Blabak mengajukan KasasiKe Mahkamah Agung RI, kemudian berdasarkan Putusan Mahkamah AgungRI Nomor: 445 K/Ptd.Sus/2011 tanggal 05 Januari 2012, menyatakan PutusanPengadilan Niaga Semarang No. 13/Pailit/2010/PN.Niaga.Smg. tanggal 17Maret 2011, tentang kepailitan PT. Kertas Blabak di bataSkan. Setelah adanyaPutusan Mahkamah Agung tersebut kemudian pemegang Saham PT.

Nomor 89 PK/Pdt.SusPHI/20172014/80.7) dan T5 (Surat PUK SPKEP SPSI PT KARUNA Nomor 011/A/PUKSPKEP/SPSI/K/IV/2014) bahwa bukti T4 dan T5 tersebut tidak samadengan bukti P37 yang membuktikan bahwa dalam satu perusahaan terjadidua sengketa permasalahan bukti P37 tersebut adalah terkait perkaraNomor 82/Pdt.Sus/PHI/2015/PN.Bdg dan Keputusan MA Nomor 741K/Ptd.Sus/PHI/2015 (Perkara Anmad Subur dan kawankawan 122 Orang)yang melakukan mogok kerja tanpa memberikan pemberitahuan. dalamsidang telah disampaikan