Bahwa tergugat melaksanakan pekerjaannya berdasar dari surat perintahkerja Nomor: DAO71203562/AL/PTDI dan Surat Perintah Kerja Nomor:DA071203563/AL/PTDI, dalam Proyek Pembangunan Bulking StationBumiharjo yang terletak di Pelabuhan Bumiharjo Kumai, Provinsi KalimatanTengah;4.

DAO71203562/AL/PTDI dan Surat Perintah Kerja (SPK) No.DA071203563/AL/PTDI tertanggal 3 Januari 2013. Untuk itu mohon agardalil PENGGUGAT dalam Petitumnya point 3 dan 4 dalam gugatannya agarditolak atau dikesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim YangMemeriksa dan memutus Perkara a quo.2.

DA071203562/AL/PTDI dan Surat Perintah Kerja (SPK)No. DA071203563/AL/PTDI tertanggal 3 Januari 2013 baik macam danjenis pekerjaan maupun nilai pekerjaan.5. Bahwa secara jelas dan tegas disebutkan pada pasal 3 ayat 2bagian ke 4, Surat Perintah Kerja (SPK) No. DAO71203562/AL/PTDI danSurat Perintah Kerja (SPK) No.

DA071203562/AL/PTDI dan Surat Perintah Kerja (SPK)No. DA071203563/AL/PTDI tertanggal 3 Januari 2013 merupakanperbuatan ingkar janji/wanprestasi sedangkan pekerjaanpekerjaansebagaimana didalilkan PENGGUGAT dalam gugatannya tidak termuatdalam addendum sebagaimana disepakati dalam Surat Perintah Kerja(SPK) No.

dan Surat Perintah Kerja (SPK)No.DA071203563/AL/PTDI, namun kepada perjanjian yang dilakukan padatanggal 04 Juli 2017 dan tanggal 9 Juli 2017, namun pada pokok perkaranyaPenggugat secara tegas menyinggung terkait surat perintah kerja (SPK) NoDA071203562/AL/PTDI dan Surat Perintah Kerja (SPK) No.DA071203563/AL/PTDI, justru minute of meeting sebagaimana didalilkan Penggugat terjadiatas dasar Penggugat dan Tergugat membicarakan permasalahan terkaitpelaksanaan Surat Perintah Kerja tersebut;Menimbang

UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai;Menurut Pemohon Banding:Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan pendapat Terbanding di atasdengan alasan sebagai berikut:Bahwa penjelasan Pemohon Banding atas pendapat Terbanding di atas butir (a)sampai dengan (c) adalah sejalan dengan penjelasan Pemohon Banding dalamSurat Banding untuk PPh Badan, seperti diuraikan di bawah ini;Perhitungan (formula) Pembebanan Marketing Expense:Bahwa perhitungan pembebanan biaya marketing yang harus ditanggung olehPT Dima Indonesia ("PTDI

") tercantum dalam Logistic and Services Agreementyang dibuat antara Pemohon Banding dan PTDI di mana Pemohon Bandingmenunjuk PTDI untuk membantu Pemohon Banding dalam urusan logistic danpenjualan produk Guinness di Indonesia.

Perjanjian tersebut mengatur bahwaPemohon Banding bertanggung jawab untuk kegiatan brand strategysehubungan dengan penjualan produk Guinness di Indonesia, di manapelaksanaan dari strategi tersebut dituangkan dalam Marketing Plan yang dibuatberdasarkan kesepakatan dengan PTDI;Halaman 4 dari 22 halaman.

Putusan Nomor 1916/B/PK/PJK/201 7Bahwa Pasal 18.7 dari perjanjian tersebut mengatur bahwasanya PTDI harusmenanggung sejumlah minimum biaya promosi dan iklan untuk kegiatanpromosi dan iklan dari produk Guinness di mana besarnya biaya promosi daniklan yang harus ditanggung oleh PTDI adalah paling tidak sebesar nilaiminimum dari yang disepakati dalam perjanjian tersebut;Bukti Pendukung Biaya Marketing dan Promosi: Bahwa Perjanjian Logistic and Services Agreement tersebut di atas, invoicedan Faktur Pajak

Secara substansi PPN Masukan yang dikoreksi tersebut adalah benarbenar PPN Masukan yang dikoreksi tersebut adalah benarbenar PPNMasukan yang telah Pemohon Banding bayarkan sehubungan dengankegiatan usaha Pemohon Banding;b. faktur pajak tersebut ada yang berasal dari PTDI di mana bersamaandengan faktur pajak lainnya yang Pemohon Banding peroleh dari PTDI,dapat diketahui bahwa penandatangan atas faktur pajak tersebut adalahpimpinan PTDI.

UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai:Menurut Pemohon Banding:Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan pendapat Terbanding diatas dengan alasan sebagai berikut:Bahwa penjelasan Pemohon Banding atas pendapat Terbanding di atasbutir (a) Sampai dengan (c) adalah sejalan dengan penjelasan PemohonBanding dalam Surat Banding untuk PPh Badan, seperti diuraikan di bawah ini;Perhitungan (formula) Pembebanan Marketing ExpenseBahwa perhitungan pembebanan biaya marketing yang harus ditanggungoleh PT Dima Indonesia (PTDI

) tercantum dalam Logistic and ServicesAgreement yang dibuat antara Pemohon Banding dan PTDI di mana PemohonBanding menunjuk PTDI untuk membantu Pemohon Banding dalam urusanlogistik dan penjualan produk Guinness di Indonesia.

Perjanjian tersebutmengatur bahwa Pemohon Banding bertanggung jawab untuk kegiatan brandstrategy sehubungan dengan penjualan produk Guinness di Indonesia, dimanapelaksanaan dari strategi tersebut dituangkan dalam Marketing Plan yang dibuatberdasarkan kesepakatan dengan PTDI;Bahwa Pasal 18.7 dari perjanjian tersebut mengatur bahwasanya PTDIharus menanggung sejumlah minimum biaya promosi dan iklan untuk kegiatanpromosi dan iklan dari produk Guinness dimana besarnya biaya promosi danHalaman 4 dari 20

Putusan Nomor 1755/B/PK/PJK/2016iklan yang harus ditanggung oleh PTDI adalah paling tidak sebesar nilaiminimum dari yang disepakati dalam perjanjian tersebut;Bukti Pendukung Biaya Marketing dan PromosiBahwa Perjanjian Logistic and Services Agreement tersebut di atas,invoice dan Faktur Pajak yang ditagihkan oleh pihak ketiga sehubungan denganpengeluaran telah diserahkan dalam proses keberatan.

Secara substansi PPN Masukan yang dikoreksi tersebut adalah benarbenar PPN Masukan yang dikoreksi tersebut adalah benarbenar PPNMasukan yang telah Pemohon Banding bayarkan sehubungan dengankegiatan usaha Pemohon Banding;b. faktur pajak tersebut ada yang berasal dari PTDI dimana bersamaandengan faktur pajak lainnya yang Pemohon Banding peroleh dari PTDI,dapat diketahui bahwa penandatangan atas faktur pajak tersebut adalahpimpinan PTDI.

Latar Belakang Mata Rantai Perdagangan Pemohon Bandingbahwa Pemohon Banding adalah distributor tunggal dariminuman bermerk Guinness di Indonesia;bahwa Minuman bermerk Guinness di Indonesia diproduksi olehPT Multi Bintang Indonesia ("PT MBI");bahwa Pemohon Banding memiliki kesepakatan dengan PT MBIdimana Pemohon Banding ditunjuk sebagai distributor tunggaldari minuman bermerk Guinness tersebut untuk pasaranIndonesia;bahwa dalam pelaksanaanya, Pemohon Banding dibantu oleh PTDima Indonesia (PTDI") dalam

PTDI sematamataditunjuk oleh Pemohon Banding sebagai mitra dalam urusanlogistik dari minuman bermerk Guinness di Indonesia dan mitradalam penjualan minuman bermerk Guinness di Indonesia;bahwa sesuai dengan fungsi Pemohon Banding sebagaidistrioutor tunggal dari minuman bermerk Guinness di Indonesia,Pemohon Banding sangat berkepentingan dan bertanggungjawab atas peningkatan penjualan dari minuman bermerkGuinness di Indonesia;bahwa Pemohon Banding bertanggung jawab untuk kegiatanbrand strategy sehubungan

Putusan Nomor 777/B/PK/PJK/2016Banding menunjuk PTDI untuk membantu Pemohon Bandingdalam urusan logistik atas produk Guinness di Indonesia danpenjualan produk Guinness di Indonesia.v PTDI membantu memasarkan produk Guinness tersebutkepada retailer atau tempat penjualan lainnya;b.

Perhitungan (formula) pembebanan marketing expenseBahwa Perhitungan pembebanan biaya marketing yang harusditanggung oleh PT Dima Indonesia ("PTDI") tercantum dalam Logisticand Services Agreement' yang dibuat antara Pemohon Banding andPTDI di mana Pemohon Banding menunjuk PTDI untuk membantuPemohon Banding dalam urusan logistik dan penjualan produkGuinness di Indonesia.

Putusan Nomor 777/B/PK/PJK/2016dari strategi tersebut dituangkan dalam Marketing Plan yang dibuatberdasarkan kesepakatan dengan PTDI;bahwa Pasal 18.7 dari perjanjian tersebut mengatur bahwasanya PTDIharus menanggung sejumlah minimum biaya promosi dan iklan untukkegiatan promosi dan iklan dari produk Guinness di mana besarnyabiaya promosi dan iklan yang harus ditanggung oleh PTDI adalah palingtidak sebesar nilai minimum dari yang disepakati dalam perjanjiantersebut;Bukti pendukung biaya marketing

isinya tetapdipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan pada alamat Termohonyang semula beralamat sebagaimana dalam gugatan selanjutnya dinyatakanalamat Termohon tidak diketahui diwilayah RI (ghaib sebagaimanaperubahan selengkapnya di dalam berita acara sidang;Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap di persidanganakan tetapi Termohon tidak hadir, dan tidak pula mengirim orang lain sebagaiwakil / kuasanya, sedang ia telah dipanggil dengan cara yang sah dan patut;melalui mass media Radio PTDI

UndangUndang Nomor 3tahun 2006 maka perkara ini menjadi kKewenangan obsolut PengadilanAgama sehingga dapat diterima untuk diperiksa;Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dipersidangansedangkan ia telah dipanggil dengan cara patut dan sah terbukti dengan buktirelaas panggilan terakhir Nomor 1254/Pdt.G/2016/PA.Pwr. melalui massmedia Radio PTDI Purworejo tanggal 12 Desember 2016 dan tanggal 03Januari 2017 untuk sidang tanggal 13 April 201sedangkan tidak ternyatahadirnya itu disebabkan suatu halangan

yangmerupakan objek pajak;Menurut Pemohon Banding:Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan pendapat Terbanding diatas dengan alasan sebagai berikut:Bahwa penjelasan Pemohon Banding atas pendapat Terbanding di atasbutir (a) sampai dengan (c) adalah sejalan dengan penjelasan PemohonBanding dalam Surat Banding untuk PPh Badan, seperti diuraikan di bawah ini;Perhitungan (formula) Pembebanan Marketing Expense;Bahwa perhitungan pembebanan biaya marketing yang harus ditanggungoleh PT Dima Indonesia (PTDI

) tercantum dalam Logistic and ServicesAgreement yang dibuat antara Pemohon Banding dan PTDI di mana PemohonBanding menunjuk PTDI untuk membantu Pemohon Banding dalam urusanlogistic dan penjualan produk Guinness di Indonesia.

Perjanjian tersebutmengatur bahwa Pemohon Banding bertanggung jawab untuk kegiatan brandstrategy sehubungan dengan penjualan produk Guinness di Indonesia, di manapelaksanaan dari strategi tersebut dituangkan dalam Marketing plan yang dibuatberdasarkan kesepakatan dengan PTDI;Bahwa Pasal 18.7 dari perjanjian tersebut mengatur bahwasanya PTDIharus menanggung sejumlah minimum biaya promosi dan iklan untuk kegiatanpromosi dan iklan dari produk Guinness di mana besarnya biaya promosi daniklan yang harus

ditanggung oleh PTDI adalah paling tidak sebesar nilaiminimum dari yang disepakati dalam perjanjian tersebut;Bukti Pendukung Biaya Marketing dan Promosi;Halaman 4 dari 19 halaman.

Membebankan biaya perkara menurut Hukum yang berlaku;SUBSIDAIRAtau menjatuhkan putusan lain yang seadiladilnya;Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapbkan, Pemohon telahdatang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dantidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipuntelah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum berdasar relaspanggilan melalui Radio Swara Kenanga PTDI Purworejo di Jalan BrigjenKatamso Purworejo Nomor : 1104/Pdt.G/2016/PA.Mn tanggal 14September

Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, Termohontelah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita PenggantiPengadilan Agama melalui Radio Swara Kenanga PTDI Purworejo danpapan pengumuman Pengadilan Agama Purworejo, akan tetapi Termohonataupun kuasanya tidak hadir di persidangan, dengan demikian Termohonharus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diterimatanpa hadirnya Termohon;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya tidakpernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana

tahun 2008, bekerja kurang lebih selama 29 tahun ;Bahwa pada saat masih bekerja saksi adalah karyawan tetap dan pensiunnormal;Bahwa tahun 2003 s/d 2009 saksi sebagai Pengurus Serikat KaryawanDirgantara Indonesia (SKDI) ;Bahwa bekerja di PT Dirgantara Indonesia berpindahpindah, terahir dibagian bisnis ;Bahwa saksi adalah salah satu penggugat pada tahun 2009 ;Bahwa saksi menggugat karena pembayaran manfaat pensiun tidak sesuaiyang dijanjikan Peraturan Dana Pensiun KEP.05/1999 ;Bahwa Dana Pensiun PTDI

, tidak adakesepakatan dengan karyawan ;Bahwa yang memotong dan menyetor iuran 6% ke Dana Pensiunadalah PTDI;Bahwa yang memotong iuran karyawan setiap bulan adalah PTDIlalu disetor ke Dana Pensiun ;Bahwa PHI mengabulkan gugatan saksi termasuk didalamnya adadenda ;Bahwa ada PDP lain yang menggantikan PDPKEP.05/1999 yaituPDP KEP.248 tahun 2009 ;Bahwa setelah PDP KEP.05/1999 kemudian terbit PDP KEP.248tahun 2009 disahkan Menteri no.

menganut azas manfaat pasti,dengan standar apapun saja iurannya tidak mempengaruhi terhadapmanfaatnya ;Bahwa karyawan tidak protes karena Pendiri menyatakanbertanggung jawab atas kecukupan dana untuk membayar manfaatpensiun ada di pasal 9 PDP KEP.05/1999 ;Bahwa UU no. 11 tahun 1992 tanpa iuran pun harus dilaksanakankarena PTDI menganut system manfaat pasti (seperti dibacakanoleh saksi) ;Bahwa SKEP/1289 thn.2003 memuat tabel gaji tahun 1991 yangkemudian disebut PhDP oleh PTDI ;Bahwa betul iuran peserta

Saksi HENNY ANDRIANTO.Bahwa saksi Karyawan PTDI dan pensiun tanggal 12 Maret 2013 ;Bahwa saksi di PTDI sebagai Ketua Serikat Karyawan Dirgantara Indonesiatahun 2008 s/d 12 Maret 2013 ;Bahwa saksi selama bekerja di PTDI mendapatkan upah setiap bulannya ;Bahwa saksi menerima upah terahir dengan Grade J5 ;Bahwa PDP yang berlaku bagi saksi adalah PDP KEP.248/2009 karenapensiun tanggal 12 Maret 2013 setelan PDP KEP.248/2009 disahkanmenteri tanggal 6 Juli 2011 ;Bahwa sebelumnya PDP KEP.05/1999 berlaku

Dana Pensiun IPTN menganut Manfaat Pasti sesuai yang dijanjikanPDP KEP.05/1999 pasal 5 ( bukti P2) ;Bahwa seperti dalam PDP KEP.05/1999 di pasal 1 ayat 14, PenghasilanDasar Pensiun adalah Gaji Pokok terahir Karyawan (bukti P2) ;Bahwa PDP KEP.05/1999 pasal 48, menjelaskan : Bagi yang menjadiPeserta Jaminan Hari Tua sebelum tanggal 20 April 1992 dapat memilihSKEP/1433 dan SE/06 ;Bahwa PDP KEP.05/1999 dalam Surat Edaran SE/06 telah ditentukan rumuspembayaran pensiun sekaligus bagi karyawan ;Bahwa PTDI

Membebankan biaya perkara menurut hukum.SUBSIDAIR: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya.Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan,Penggugat telah hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir, dantidak pula mengirim orang lain sebagai wakil / kuasanya, meskipunmenurut relas panggilan Nomor 1415/Pdt.G/2016/PA.Pwr. tanggal 18Nopember 2016 dani9 Desember 2016 Tergugat telah dipanggil dengancara yang sah dan patut melalui mass media Radio PTDI

Tergugat telah dipanggil dengan patut melaluimass media Radio PTDI Purworejo nomor: 18 Nopember 2016 dan 19Desember 2016 untuk siding 30 Maret 2016 sesuai ketentuan pasal 26daan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak hadir danpula tidak ternyata bahwa ketidakhadiranya itu disebabkan oleh sesuatuhalangan yang sah oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir;Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patutnamun tidak datang menghadap di persidangan dan oleh sebab itugugatan

sesuai peraturan yang berlaku;1 216 aeMohon putusan yang seadiladilnya ;=Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dalampersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasanyayang sah, meskipun menurut relaas panggilan nomor : 399/Pdt.G/2013/PA.Smn tertanggal 01 April 2013 dan tertanggal 01 Mei 2013 Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut di tempat tinggalnya semula dan melaluisiaran Radio PTDI

ketentuan dana pensiun seharusnya mendapat pengesahan dariMenteri keuangan.Bahwa yang dimaksud gaji pokok sebagaimana disebutkan dalamlampiran tabel gaji pokok.Bahwa ketentuan gaji pokok dalam peraturan lama adalah terendahsebesar Rp 592.920 dan gaji pokok yang tertinggi Rp. 1.301.136;Bahwa Gaji pokok yang di pergunakan oleh perusahaan disahkan padabulan Juli 2011 dan saksi sudah menjadi perserta dana pensiun sejaktahun 1992;Bahwa sebelum berlakunya UU nomor 11 tahun 1992 tentang DanaPensiun, di PTDI

apakah terhadap karyawan telah dilakukan pemotongangaji.Bahwa Yang menjadi persoalan 2 gaji pokok yang diberlakukan olehperusahaan yang mengacu pada skep nomor 248/2009;Bahwa yang dipermasalahkan oleh karyawan adalah tentang peraturandan juga tentang haknya.Bahwa gaji pokok di PTDI adalah sesuai dengan UMK kota Bandungyaitu sebesar Rp 2.000.000,.Bahwa besaran gaji pokok dalam skep 248 tahun 2009 tidak pernahdisosialisasikan kepada karyawan.Bahwa saksi sebagai karyawan PTDI dan pensiun sejak 23 September2014

.e Bahwa saksi adalah sebagai anggota Serikat Pekerja DirgantaraIndonesia (spedi) dan sekaligus sebagai sekretaris serikat pekerja.e Bahwa Serikat Pekerja Dirgantara Indonesia (spedi) mempunyai anggotasekitar 120 orang.e Bahwa ketentuan Skep 007 mengatur tentang adanya PB perihal upahterendah PT DI Rp. 2.000.000, dan tertinggi Rp. 24.000.000,;e Bahwa karyawan PTDI menerima gaji sesuai dengan ketentuan skep 007dan setiap menerima gaji ada struk gajinya.e Bahwa ada pemotongan untuk dana pensiun, tetapi

AGUS HERMAN, adapun saksi dan Ahli tersebut telah memberikanketerangannya dengan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:Saksi : EKO DARYONO, SHe Bahwa saksi bekerja di PTDI di bagian administrasi Sumber DayaManusia (SDM), dan masuk di PTDI sejak tanggal 15 Juli 1995.e Bahwa dulu saksi pertama masuk di PTDI sudah di tugaskan di SDMdan sekarang saksi menjabat sebagai kepala divisi.Bahwa yang saksi tahu Penggugat mengajukan gugatan kepada PTDImelalui Pengadilan Hubungan Industrial, yaitu

Dalam pasal 1 angka 16 penghasilan dasar pensiun sebagiandasar karyawan sebagai dasar penghitungan pensiun dan lampirantersendiri;Bahwa yang menjadi permasalahan antara PTDI dengan pihak karyawanadalah mengenai dasar penghitungan untuk menghitung besarnya danapensiun yang harus diterima oleh karyawan yang seharusnya mengacukepada Skep nomor 232, sedangkan nomor 007/2014 hanya mengaturtabel upah pokok karyawan.Bahwa karyawan~ dipotong oleh perusahaan dalam rangkapenyelenggaraan dana pensiun yaitu

AgamaPurworejo untuk memanggil para pihak yang berperkara agar menghadiripersidangan;Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat tidakpernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya,meskipun menurut Berita Acara (Relaas) panggilan Pengadilan AgamaPurworejo tertanggal 26 Juli 2016 dan tanggal 29 Agustus 2016 yangdibacakan dipersidangan, bahwa Penggugat telah dipanggil secara patutuntuk menghadap sidang pada tanggal 8 Desember 2016 mrlalui massmedia Tadio PTDI

Kebun Cengkeh yang terletak di a, luasnya Para Penggugat tidak ketahui karena belum pernah diukur, dengan batasbatas;Di Utaranya : Tanah Milik PtDi Timurnya: Tanah Milik PDi Selatannya : Tanah Milik PtDi Baratnya : Tanah Milik PYKebun Cengkeg tersebut, dapat dinilai dengan harga Rp.30.000.000, (tiga puluh juta rupiah);2.

dipanggil secara resmi dan patut yangrelaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwatidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuktidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalildalilgugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernahdatang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melaluimass media Radio PTDI

UndangUndang Nomor 3 tahun2006 maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agamasehingga dapat diterima untuk diperiksa;Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggilsecara sah dan patut melalui mass media radio PTDI Purworejo sesuaiketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku tidak datangmenghadap sendiri kemuka persidangan dan tidak pula menyuruh orang lainuntuk menghadap sebagai kuasanya serta ternyata bahwa ketidak hadirannyaitu tidak disebabkan oleh sesuatu

dipanggil secara resmi dan patut yangrelaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwatidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuktidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalildalilgugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernahdatang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melaluimass media Radio PTDI

UndangUndang Nomor 3 tahun2006 maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agamasehingga dapat diterima untuk diperiksa;Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggilsecara sah dan patut melalui mass media radio PTDI Purworejo sesuaiketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku tidak datangmenghadap sendiri kemuka persidangan dan tidak pula menyuruh orang lainuntuk menghadap sebagai kuasanya serta ternyata bahwa ketidak hadirannyaitu tidak disebabkan oleh sesuatu

.: XXXXXXX tertanggal 5 Mei2011, oleh karena itu termohon telah dipanggil melaluimedia radio PTDI Medari untuk hadir di persidangan, danpemanggilan telah dilakukan secara sah dan patut, namunternyata termohon telah tidak hadir tanpa alasan yang sahmenurut hukum dan tidak pula mengutus seseorang untukmewakilinya di persidangan, oleh karena itu termohontidak dapat dimintai keterangannya dan pemeriksaan atasperkara ini dilanjutkan dengan tanpa kehadirannyaTermohon; ++ rrr rere rere rere ree eeMenimbang

maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan AgamaPurworejo;Menimbang, bahwa pada harihari sidang yang telah ditentukanpada tanggal 12 Juli 2017 dan 26 Juli 2017, Pemohon dan Termohontidak pernah hadir di persidangan, padahal telah dipanggil secara sah danpatut dan juga tidak mengirimkan wakilnya yang sah, sebagaimana Relaspanggilan tanggal 10 Maret 2017 dan tanggal 14 Juli 2017, demikian jugaTermohon tidak pernah hadir, meskipun telah dipanggil secara patutmelalui mass media Radio Swara Kenanga PTDI

Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;Subsidair:Mohon putusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan untuk ituTergugat tidak hadir dalam persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lainsebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secararesmi dan patut melalui siaran Radio PTDI Medari Sleman sesuai relaaspanggilan Nomor: Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkanuntuk itu Tergugat tidak hadir dalam persidangan,

dan tidak pula menyuruhorang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggilsecara resmi dan patut melalui siaran Radio PTDI Medari Sleman sesuai relaasHal. 3 dari 12 Halamanpanggilan Nomor: 1152/Pdt.G/2016/PA.Smn tertanggal 07 September 2016 dantanggal 07 Oktober 2016, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebutdisebabkan oleh suatu halangan yang sah;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalamupaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya

Membebankan biaya perkara sesuai peraturannya yang berlaku; Subsidair :Mohon putusan yang seadiladilnya; Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dalampersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasanyayang sah, meskipun menurut relaas panggilan No: 05/Pdt.G/2013/PA.Smntertanggal 07 Januari 2013 dan tanggal 07 Februari 2013 melalui mediamassa Radio PTDI Medari telah dipanggil secara resmi dan

perkara sesuai peraturan yang berlaku;Subsidair:Mohon putusan yang seadiladilnya ;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dalampersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasanyayang sah, meskipun menurut relaas panggilan No: 1088/Pdt.G/2013/PA.Smntertanggal 17 September 2013 dan tanggal 17 Oktober 2013, Tergugat telahdipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, melaluiRadio PTDI