Menyatakan terdakwa NUR YAQIN Bin PULIHAN, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar" Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan; Menetapkan masa penahanan

NUR YAQIN Bin (alm) PULIHAN

/2019/PA.RgtIndragiri Hulu, telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telahdinezegelen selanjutnya diberi tanda P.3;Bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi 1 (Satu) orang untukdidengar keterangannya di persidangan yaitu:XXXXXXXXX, UMur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempattinggal di RT.0O1, RW. 001, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida,Kabupaten Indragiri Hulu; Bahwa Pemohon dengan Pemohon II adalah suami isteri, menikah padatanggal 03 Februari 1994 di Desa Pulihan

Bahwa hubungan Pemohon dan Pemohon II adalah suami isteri, menikahsecara bawah tangan pada tanggal 03 Februari 1994 di Desa Pulihan,Kecamatan Seberida, Kabupaten Inddragiri Hulu;2.

Parit Pulih Parit Pulihan Desa Pasar Kembang KecamatanKeritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut ;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;Telah mendengar keterangan Penggugat ;Telah memperhatikan buktibukti yang diajukan di muka persidangan;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya secara tertulistertanggal 19 Maret 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanAgama Tembilahan pada hari dan tanggal

Riausampai dengan Penggugat dan Tergugat berpisah dan selama menjalanimasamasa pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai satuorang anak yang bernama : ANAK I , Lahir Parit pulihan, 29 Januari 2008, tinggal bersamaTergugat.4.

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkaraperkara perdataPermohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan dalam perkarapermohonan;PURWATI, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,Alamat Dusun Pulihan Rt.03 Rw.01 Desa Tajuk, Kec. Getasan,Kabupaten Semarang selanjutnya disebut sebagai. ...

PENETAPANNomor 98/Pdt.P/2017/PNUnrDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkaraperkara perdatapermohonan dalam pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapansebagai berikut dalam permohonan :PURWATI, Umur 36 tahun, Pekerjaan mengurus RumahTangga, bertempat tinggal di Dusun Pulihan Rt.03Rw. 01 Desa Tajuk, Kecamatan Getasan,Kabupaten Semarang selanjutnya disebut sebagai.veseeesseeeess PEMOHON ;Pengadilan Negeri tersebut ;Setelah membaca berkas

bahwa Pengadilan setelah membaca surat permohonanpemohon dihubungkan dengan buktibukti surat P.1 sampai dengan P.6kemudian dihubungkan dengan keterangan saksisaksi dibawah sumpah, yaitusaksi Ahmad Turmudi dan saksi Agus Wiyanto serta dihubungkan puladengan keterangan pemohon, telah mendapatkan faktafakta hukum sebagaiberikut :Bahwa Pengadilan Negeri Ungaran mempunyai kewenangan untukmengadili permohonan pemohon karena pemohon berdomisili di wilayahhukum Pengadilan Negeri Ungaran yaitu di Dusun Pulihan

Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dengan Tergugatakhirnya hidup bersama di Pulihan RT 21 Desa Bumiaji KecamatanGondang Kabupaten Sragen;. Bahwa di dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah rukun baik/bada dhukul,dan sudah dikaruniai dua anak yaitu: Anak 1, lakilaki, 4 Maret 2001; Anak 2, lakilaki, 18 Februari 2003;.

Irian RT.02/V, Nglorog, Sragen ,Jawa Tengah; Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Mei 2014 (terlampir); melawanTergugat, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh alamat di Pulihan, Desa Bumiaji,Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen; Pengadilan tersebut; Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti suratsurat dan bukti saksisaksidipersidangan 5TENTANG DUDUK PERKARANYABahwa Penggugat melalui kuasanya mengajukan surat gugatannya bertanggal

untuk menyelenggarakan kesatuan susunan. kekuasaandan acara pengadilanpengadilan sipil;bahwa karena keadaankeadaan yang mendesak, peraturan iniperlu segera diadakan;1.pasalpasal 96, 101, 102, 103, 132, 133 dan 142 Undangundang Dasar Sementara Republik Indonesia;Undangundang tentang penghapusan PengadilanRaja(Zelfbestuursrechtspraak) di Jawa dan Sumatera (LembaranNegara Republik Indonesia tahun 1947 No. 23) yunctoPeraturan Pemerintah Pengganti Undangundang No. 1 tahun1950 tentang peraturan daerah pulihan

Adatitu harus dihapuskan karena alasan yang sama mengenai pengadilanpengadilan itutelah disebutkan di atas, dan berdasarkan yang berikut.Dalam daerah Republik Indonesia dahulu, semua PengadilanRaja di Jawa danSumatera telah dihapuskan berdasar atas ketentuanketentuan Undangundang 1947No. 23.Berdasarkan Peraturan Pemerintah pengganti Undangundang No. 1 tahun 1950 junctoUndangundang No. 8 tahun 1950 penghapusan tersebut dilakukan juga tentangpengadilanpengadilanRaja (Swapraja) dalam daerahdaerah pulihan

Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugatdan Tergugat baik dan harmonis saja, namun setelah usia perkawinanberjalan lebih kurang 3 tahun tepatnya pada tahun 2007, kehidupanrumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah yangdisebabkan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokandalam rumah tangga, seperti Penggugat membantu orang tua dankeluarga memberi uang yang hasil Penggugat sendiri, Tergugat marahdan memberi pulihan kepada Penggugat pilin keluarga atau rumahtangga

Qomar Rochsid, SH. dan FarisAhmad Jundhi, S.Sy, advokat dan penasehat hukumyang beralamat kantor di Jalan Irian RT.02/V, Nglorog,Sragen, dengan surat kuasa khusus tanggal 16 April2019, selanjutnya disebut Pemohon;MELAWANTermohon, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman diGawan RT.12, Desa Gawan, Kecamatan tanon,Kabupaten Sragen, Jawa Tengah (sesuai KTP),sekarang berdomisili di Pulihan RT.20, Desa Bumiaji,Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen, selanjutnyadisebut Termohon;Pengadilan

Tergugatterjadi 25 Juni 2021 M yaitu pada saat itu Penggugat bertanya kepadaTergugat perihal kelangsungan rumah tangga, sebaiknya bagaimana,dijawab Tergugat terserah, dan akhirnya Penggugat meminta ceraidijawabnya oleh Tergugat terserah, sehingga terjadinya pertengkaranyang berujung perginya Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat diJalan Sederhana RT 003 RW 007 Kelurahan Tembilahan Hulu KecamatanTembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir, dan Penggugat pulangkerumah orang tua Penggugat yang di Parit Pulihan

, RT 10 A Bumiaji Simin, RT 10 B BumiajiWiryo Sumarto Kirno, RI 11 A Prandegan Sarno, RT 11 BPrandegan Parmin, RT 11 C Prandegan Paidin, RT 12 KenatanSikam Sukamto Widodo, RT 13 Kenatan Sukidijanto HS, RT 14A Sidorejo Suwardi dan Surat kepada Yth Bapak KapolresSragen Di Sragen dari RI Kebayanan Ngabeyan mengetahuiRT 15 Jambeyan Sunarto, RI 16 A Jambeyan Simun SiswoSumitro, RI 16 B Jambeyan Sukino Gito Sunarno, RT 17Ngabeyan Senen, RT 18 Ngabeyan Kasdi Citro Suparno, RT19 Ngabeyan Mukimin, RT 20 Pulihan

Dengan demikian sangatlah tidakmungkin orang yang telah meninggal dunia memberikanpersetujuan dalam akte jual beli tersebut;b) Kartu Tanda Penduduk Bok Parinem yang dipakai pada saatmelakukan jual beli (vide P.5) adalah bukan KTPnya BokParinem alias KTP palsu, karena KTP tersebut memakaialamat: Dukuh Wotan Rt.08, RW.01, Desa Wonotolo,Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen dan yang benar KTPBok Parinem beralamat: Dukuh Pulihan, Desa Bumi Aji,Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen (vide 11) denganstatus

Nomor 1203 K/Pid/2015RT 20 Pulihan Sunarto, RT 21 Pulinan Suratno serta Surat kepada Yth.Bapak Kapolres Sragen di Sragen dari RT Kebayanan Pundung Gedemengetahui RT 22 Kedunggandu Kemis, RT 23 Kedunggandu Sutarno,RT 24 Pundung Gede Sumidi Marto Pawiro, RT 25 Pundung GedeSumarmin, RT 26 Pundung Gede Cipto Wiyono;d. Foto copy undangan kepada Yth.

untuk Bandara Bobong TahunAnggaran 2009 tersebut;3) Bahwa tidak terdapat pula kerugian keuangan negara yang dilakukanoleh PEMOHON dalam perkara tipikor penyalahgunaan danapengadaan lahan untuk Bandara Bobong Tahun Anggaran 2009tersebut;4) Bahwa lebihlebih tidak terdapat perbuatan pencucian uang yangdilakukan oleh PEMOHON dalam perkara tipikor penyalahgunaandana pengadaan lahan untuk Bandara Bobong Tahun Anggaran 2009tersebut;5) Bahwa dalam dalam pengadaan lahan untuk Bandara Bobong, telahterjadi pulihan

Dalam hal ini, tindak pidana korupsimerupakan delik materiil yakni jika terjadi akibatnya yaitu menimbulkankerugian keuangan negara yang harus dihitung secara nyata dan pastijumlahnya (actual loss);Sementara dalam perkara pengadaan lahan/tanah untuk BandaraBobong, BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku Utara menyatakan telahterjadi pulihan kKeuangan negara dan tidak terdapat kerugian negara,sehingga berdasarkan ketentuan Putusan Mahkamah KonstitusiRepublik Indonesia Nomor: 25/PUUXIV/2016 tanggal 25 Januari

BPK RI itu tidak diserahkan ke aparat penegak hukummaka itu karena LHBP itu tidak ada kerugian Negara atau bersifat malladministratif saja, dan perlu Ahli sampai bahwa kalau terkait denganmasalah keuangan Negara adalah wewenang BPK RI;Halaman 46 dari 93 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2017/PN Tte.Bahwa jika ada rekomendasi BPK RI yang memerintahkan Bupatimemberi teguran kepada panitia pengadaan, maka yangbertanggungjawab terhadap hal itu adalah bukan Bupati, tetapi panitiapengadaan tersebut;Bahwa pulihan

ketahui bersama, bangsa Indonesiaadalah bangsa yang besar yang terdiri dari bermacammacamsuku dan golongan, dimana semua perbedaantersebutdisatukan dalam satu. wadah Negara KesatuanRepublik Indonesia yang dilandasi oleh Pancasila dengansemboyan Bhineka Tunggal lkanya.Akan tetapi ternyata tindakan Tergugat telah mencoreng tujuanbesar bangsa Indonesia dengan menetapkan aset Penggugatsebagai barang milik negara padahal jelas sekali jika asetPenggugat tersebut merupakan rumah ibadah yang sudahberdiri pulihan