Ditemukan 6 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : rancangan randanan rangngan rantawan randangan rancatan rancanan rancasan rancagang
Pengadilan PN MAJENE Pidana Khusus ITE
Register : 18-06-2020 — Putus : 19-08-2020 — Upload : 19-08-2020
Putusan PN MAJENE Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN Mjn
Tanggal 19 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
1.MUHAMAD SYAFA', S.H.
2.HARLINA, SB,S.H.
Terdakwa:
MHD. RIZKI Alias RIZKI Bin RIANTO
313 — 309
  • Mjntulisan, Suara, gambar, peta, rancagan, foto, electronic data interchange (EDI),surat elektronik (electronis mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya,huruf, tanda, angka, Kode Akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah yangmemiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara faktafakta,keterangan saksisaksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yakni Terdakwabersama dengan Lelaki Fachri Aulia Siregar (almarhum) sepakat
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Umum
Register : 12-11-2018 — Putus : 17-01-2019 — Upload : 21-01-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 1199/Pid.B/2018/PN Dps
Tanggal 17 Januari 2019 — Penuntut Umum:
I Made Dipa Umbara, SH
Terdakwa:
I Made Swadhiaya
92 — 36
  • Klungkung yaitumenindaklanjuti dengan membuat rancagan keputusan Bupati Klungkung.Tanggal 18 Januari 2018, selanjutnya PERDES no 2 tahun 2018 tentangpungutan asli desa Jungut Batu di tetapkan pada tanggal 14 Pebruari 2018;> PERDES no 2 tahun 2018 tentang pungutan asli desa Jungut ruang lingkupmengatur mengenai pungutan desa, nama, obyek, subyek pungutan, caramengukur tingkat penggunaan jasa, Bab IV prinsip penetapan pungutan.Struktur dan besaran tarif pungutan,> Nama pungutan desa dipungut atas pelayanan
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 05-09-2014 — Putus : 12-12-2014 — Upload : 28-04-2015
Putusan PN MATARAM Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2014/PN Mtr
Tanggal 12 Desember 2014 — - ABDUL MANAN
70 — 35
  • Sumbawa Barat ;Bahwa tugas dan tangung jawab Saksi sebagai Kepala Desa yaitu :Memimpin dan menyalenggarakan pemerintah Desa berdasarka kebijakan yangditetapkan bersama BPD ;Mengajukan rancangan peraturan Desa;Menetapkan paraturan Desa ;Menyusun dan mengajukan rancagan peraturan Desa mengenai APB ;Membina kehidupan masyarakat Desa ;Mengkoordinasikan pembangunan Desa secara parsitipasi ;Mewakili desa didalam maupun di luar ;Bahwa yang mengelola keuangan Desa Bukit Damai yaitu bendahara Desa danasal
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-11-2020 — Putus : 09-03-2021 — Upload : 22-10-2021
Putusan PN SERANG Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg
Tanggal 9 Maret 2021 — Penuntut Umum:
1.SIWI UTOMO,SH
2.SUDIYO, SH.
3.ANDRIAN AL MASUDI, SH
4.RAHMAT HIDAYAT, SH.
5.FEBBY FEBRIAN AM, SH, MH.
Terdakwa:
DEDE SARIPUDIN BIN ARSAMAN
74 — 7
  • Fotocopy legalisir Surat Keputusan Camat Nomor : 3 tahun 2016, tanggal 25 Juni 2016 tentang Tim Evaluasi Rancagan Peraturan Desa tentang APBDesa tahun 2017 dan rancangan Peraturan Desa tentangn Pertanggung jawaban APBDesa.
  • Fotocopy legalisir Surat Keputusan Kepala Desa Pulopanjang Kec. Puloampel Kab. Serang Nomor : 140/006/Kep/DS-2009/II/2016, tentang Pengesahan perangkat Desa Pulopanjang Kec. Puloampel Kab.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-10-2017 — Putus : 21-03-2017 — Upload : 18-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 109/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 21 Maret 2017 — Pidana Korupsi - FAHMI ZULFIKAR HASIBUAN
182 — 62
  • 5 bulan sebelumditetapkannya APBD;e Melakukan konsultasi yang dapat diwakili olen anggotanya kepadakomisi tersebut untuk memperoleh masukan dalam rangkapembahasan rancangan kebijakan umum APBD Serta prioritas danplafon anggaran sementara;e Memberikan saran dan pendapat kepada kepala daearah dalammempersiapkan rancangan peraturan daerah perubahan APBD danrancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawabanpelaksanaan APBD;e melaksanakan penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentangAPBD dan rancagan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-10-2016 — Putus : 21-03-2017 — Upload : 18-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 110/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 21 Maret 2017 — Pidana Korupsi - MUHAMMAD FIRMANSYAH
151 — 25
  • 5 bulan sebelumditetapkannya APBD;e Melakukan konsultasi yang dapat diwakili oleh anggotanya kepadakomisi tersebut untuk memperoleh masukan dalam rangkapembahasan rancangan kebijakan unum APBD Serta prioritas danplafon anggaran sementara;e Memberikan saran dan pendapat kepada kepala daearah dalammempersiapkan rancangan peraturan daerah perubahan APBD danrancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawabanpelaksanaan APBD;e melaksanakan penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentangAPBD dan rancagan