Berita acara Pemeriksaan Nomor : DIR IA.4.4.733 tanggal 02 Maret 1998yang di buat oleh Pejabat Pemeriksa Euslan Majid, Sendi Saleh, FeriSatrio dan Mustakim Hamzah;2).Laporan hasil Riksus tahap II di Cabang Sumbawa tertanggal 27 Maret1998 yang di buat oleh Tim Riksus selisin tabungan CabangSumbawa (Tim SPISKAI) ditandatangani oleh Bambang Sugeng danMustakim Hamzah;Catatan pemeriksaan Lanjutan Tim SPISKAI BPD NTB tahap IV atasselisih tabungan tambora BPD NTB Cabang Sumbawa tertanggal 19 juni1998 yang

Nota Laporan tertanggal 22 Juni 1998 dari Biro pengawasan KepadaDirektur Utama BPD perihal laporan hasil pemeriksaan Riksus lanjutantahap IV atas selisih Tambora BPD NTB;. Daftar penarikan Tambora yang tidak dapat di pertanggungjawabkanpada rikdus tahap Ill dan hasil tahap IV dan serta yang diakui olehPetugas Tambora tertanggal 19 Juni 1998 yang dibuat oleh Tim SPISKAI BPD NTB ditandatangani oleh Bambang Sugeng, MustakimHamzah, dan M. Ali Arsyad;.

Berita acara Pemeriksaan Nomor : DIR IA.4.4.733 tanggal 02 Maret 19982).4),5).yang di buat oleh Pejabat Pemeriksa Euslan Majid, Sendi Saleh, FeriSatrio dan Mustakim Hamzah;Laporan hasil Riksus tahap II di Cabang Sumbawa tertanggal 27 Maret1998 yang di buat oleh Tim Riksus selisin tabungan CabangSumbawa (Tim SPISKAI) ditandatangani olen Bambang Sugeng danMustakim Hamzah;.

Ali Arsyad;Nota Laporan tertanggal 22 Juni 1998 dari Biro pengawasan KepadaDirektur Utama BPD perihal laporan hasil pemeriksaan Riksus lanjutantahap IV atas selisih Tambora BPD NTB;Daftar penarikan Tambora yang tidak dapat di pertanggungjawabkanpada rikdus tahap Ill dan hasil tahap IV dan serta yang diakui olehPetugas Tambora tertanggal 19 Juni 1998 yang dibuat oleh Tim SPISKAI BPD NTB ditandatangani oleh Bambang Sugeng, MustakimHamzah, dan M. Ali Arsyad;6).

Laporan hasil Riksus tahap II di Cabang Sumbawa tertanggal 27 Maret1998 yang di buat oleh Tim Riksus selisin tabungan Cabang114).Sumbawa (Tim SPISKAI) ditandatangani oleh Bambang Sugeng danMustakim Hamzah;. Catatan pemeriksaan Lanjutan Tim SPISKAI BPD NTB tahap IV atasselisih tabungan tambora BPD NTB Cabang Sumbawa tertanggal 19 juni1998 yang di buat oleh Tim SPISKAI BPD NTB ditandatangani olehBambang Sugeng, Mustakim Hamzah, dan M.

Asli Laporan hasil Riksus tahap ke II di Cabang Sumbawa tertanggal 27 Maret1998 yang di buat oleh Tim Riksus selisih tabungan Cabang Sumbawa (TimSPISKAI) ditandatangani oleh Bambang Sugeng dan Mustakim7). Asli Catatan pemeriksaan Lanjutan Tim SPISKAI BPD NTB tahap IV atasselisih tabungan tambora BPD NTB Cabang Sumbawa tertanggal 19 juni 1998yang di buat oleh Tim SPISKAI BPD NTB ditandatangani oleh BambangSugeng, Mustakim Hamzah, dan M. Ali Arsyad;8).

Asli Nota Laporan tertanggal 22 Juni 1998 dari Biro pengawasan Kepada DirekturUtama BPD NTB perihal laporan hasil pemeriksaan Riksus lanjutan tahap IVatas selisih Tambora BPD NTB;9). Asli Daftar penarikan Tambora yang tidak dapat di pertanggungjawabkan padarikdus tahap ke III dan hasil tahap ke IV serta yang diakui oleh PetugasTambora tertanggal 19 Juni 1998 yang dibuat oleh Tim SPISKAI BPD NTBditandatangani oleh Bambang Sugeng, Mustakim Hamzah, dan M. Ali10).

Tanggal 18 Juni6).7).1998 yang di buat oleh Pejabat Pemeriksa SYAFRUDIN YUSUF TN, LALURAPDI dan MASKUR;; 22 22220202 2e eneAsli Laporan hasil Riksus tahap ke II di Cabang Sumbawa tertanggal 27 Maret1998 yang di buat oleh Tim Riksus selisih tabungan Cabang Sumbawa (TimSPISKAI) ditandatangani oleh Bambang Sugeng dan MustakimAsli Catatan pemeriksaan Lanjutan Tim SPISKAI BPD NTB tahap IV atasselisih tabungan tambora BPD NTB Cabang Sumbawa tertanggal 19 juni 1998yang di buat oleh Tim SPISKAI BPD NTB ditandatangani

Asli Nota Laporan tertanggal 22 Juni 1998 dari Biro pengawasan Kepada DirekturUtama BPD NTB perihal laporan hasil pemeriksaan Riksus lanjutan tahap IVatas selisih Tambora BPD NTB;9).Asli Daftar penarikan Tambora yang tidak dapat di pertanggungjawabkan padarikdus tahap ke III dan hasil tahap ke IV serta yang diakui oleh PetugasTambora tertanggal 19 Juni 1998 yang dibuat oleh Tim SPISKAI BPD NTBditandatangani oleh Bambang Sugeng, Mustakim Hamzah, dan M. Ali10).

) oleh Inspektorat Kabupaten Barito Timurterhadap surat permohonan tersebut ;Bahwa terhadap telaahan staf tersebut, Bupati Barito Timur telahmemberikan petunjuk atau disposisi tertanggal 25 Agustus 2017 kepadaKepala Inspektorat Kabupaten Barito Timur yang isinya agar dilakukanpemeriksaan khusus (riksus) oleh Inspektorat Kabupaten Barito Timurterhadap surat permohonan tersebut ;Bahwa terhadap petunjuk atau disposisi tersebut, Kepala InspektoratKabupaten Barito Timur telah membentuk tim yang terdiri

dari 3 (tiga)orang untuk melakukan pemeriksaan khusus (riksus) terhadap suratpermohonan tersebut ;Bahwa tim tersebut terdiri dari Kepala Inspektorat Kabupaten BaritoTimur, yaitu Drs.

Kecocokan dalam berumah tangga ;Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2017, tim dari Inspektorat KabupatenBarito Timur telah melakukan pemeriksaan khusus (riksus) denganmeminta keterangan dari Tergugat yang pada pokoknya menyatakanbahwa tidak akan menerima gugatan perceraian dari Penggugat sesuaidengan janji pernikahan ;Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2017, tim dari Inspektorat KabupatenBarito Timur telah melakukan pemeriksaan khusus (riksus) denganmeminta keterangan dari Ketua Majelis Jemaat GKE Jaar yang

pemeriksaan khusus (riksus) terhadap surat permohonan tersebutdimana pada tanggal 06 Oktober 2017, tim dari Inspektorat Kabupaten BaritoTimur telah melakukan pemeriksaan khusus (riksus) dengan memintaketerangan dari Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwamengajukan surat permohonan izin mengajukan gugatan perceraian diPengadilan Negeri Tamiang Layang terhadap Tergugat dengan alasan karenaadanya persoalan rumah tangga dan tidak adanya lagi kecocokan dalamberumah tangga lalu pada tanggal 9 Oktober

2017, tim dari InspektoratKabupaten Barito Timur telah melakukan pemeriksaan khusus (riksus) denganHalaman 36 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Padt.G/2017/PNTmlmeminta keterangan dari Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwatidak akan menerima gugatan perceraian dari Penggugat sesuai dengan janjipernikahan kemudian pada tanggal 9 Oktober 2017, tim dari InspektoratKabupaten Barito Timur telah melakukan pemeriksaan khusus (riksus) denganmeminta keterangan dari Ketua Majelis Jemaat GKE

Berita acara Pemeriksaan Nomor : DIR IA.4.4.733 tanggal 02 Maret 1998 yang di2).3).buat oleh Pejabat Pemeriksa Euslan Majid, Sendi Saleh, Feri Satrio danMustakim Hamzah;Laporan hasil Riksus tahap II di Cabang Sumbawa tertanggal 27 Maret 1998yang di buat oleh Tim Riksus selisih tabungan Cabang Sumbawa (Tim SPISKAJ) ditandatangani oleh Bambang Sugeng dan Mustakim Hamzah;Catatan pemeriksaan Lanjutan Tim SPISKAI BPD NTB tahap IV atas selisihtabungan tambora BPD NTB Cabang Sumbawa tertanggal 19 juni 1998

Nota Laporan tertanggal 22 Juni 1998 dari Biro pengawasan Kepada DirekturUtama BPD perihal laporan hasil pemeriksaan Riksus lanjutan tahap IV atasselisih Tambora BPD NTB;5). Daftar penarikan Tambora yang tidak dapat di pertanggungjawabkan pada rikdus6).7).8).9).tahap III dan hasil tahap IV dan serta yang diakui oleh Petugas Tamboratertanggal 19 Juni 1998 yang dibuat oleh Tim SPISKAI BPD NTBditandatangani oleh Bambang Sugeng, Mustakim Hamzah, dan M.

Berita acara Pemeriksaan Nomor : DIR IA.4.4.733 tanggal 02 Maret 1998 yang di2).3).buat oleh Pejabat Pemeriksa Euslan Majid, Sendi Saleh, Feri Satrio danMustakim Hamzah;Laporan hasil Riksus tahap II di Cabang Sumbawa tertanggal 27 Maret 1998yang di buat oleh Tim Riksus selisih tabungan Cabang Sumbawa (Tim SPISKADJ) ditandatangani oleh Bambang Sugeng dan Mustakim Hamzah;Catatan pemeriksaan Lanjutan Tim SPISKAI BPD NTB tahap IV atas selisihtabungan tambora BPD NTB Cabang Sumbawa tertanggal 19 juni

Nota Laporan tertanggal 22 Juni 1998 dari Biro pengawasan Kepada DirekturUtama BPD perihal laporan hasil pemeriksaan Riksus lanjutan tahap IV atasselisih Tambora BPD NTB;5). Daftar penarikan Tambora yang tidak dapat di pertanggungjawabkan pada rikdus6).tahap III dan hasil tahap IV dan serta yang diakui oleh Petugas Tamboratertanggal 19 Juni 1998 yang dibuat oleh Tim SPISKAI BPD NTBditandatangani oleh Bambang Sugeng, Mustakim Hamzah, dan M.

Laporan hasil Riksus tahap IT di Cabang Sumbawa tertanggal 27 Maret 1998yang di buat oleh Tim Riksus selisih tabungan Cabang Sumbawa (Tim SPISKAJ) ditandatangani oleh Bambang Sugeng dan Mustakim Hamzah;3).11Catatan pemeriksaan Lanjutan Tim SPISKAI BPD NTB tahap IV atas selisihtabungan tambora BPD NTB Cabang Sumbawa tertanggal 19 juni 1998 yang dibuat oleh Tim SPISKAI BPD NTB ditandatangani oleh Bambang Sugeng,Mustakim Hamzah, dan M. Ali Arsyad;4).

TRIMESEPERKASACV MASKAM JAYA (KSO) dilakukan audit oleh Inspektorat Provinsi Papua Baratdan berdasarkan hasil Audit terhadap Kegiatan pembangunan Gedung Kantor DinasPerumahan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2017 Nomor : X.700.04/25/RIKSUS/ITPROV.PB/2020 tanggal 14 Juli 2020 dan keterangan Ahli Auditor Keuangan Negaradisimpulkan bahwa terdapat penyimpangan atas pelaksanaan Kegiatan pembangunanGedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2017 menimbulkankerugian keuangan Negara

bertanggung jawabatas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.e Bahwa perbuatan Terdakwa MARTHA HEIPON, S.Sos telah memperkaya LEO PRIMERSARAGIH sebesar Rp.1.892.301.993,00 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh dua jutatiga ratus satu ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah)e Bahwa berdasarkan Laporan Hasil audit oleh Inspektorat Provinsi Papua Barat terhadapKegiatan pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat TahunAnggaran 2017 Nomor : X.700.04/25/RIKSUS

Tanggapan PPTK bahwa menunggu klarifikasi darikontraktor namun karena lock down sehingga kontraktor dari Makassar tidak bisa keManokwari, kemudian setelah datang massa klarifikasi 2 hari sudah lewat dansudah dibuatkan Laporan Hasil pemeriksaan khusus Inpektorat Daerah PemerintahProvinsi Papua Barat atas Kegiatan pembangunan Gedung Kantor Dinasperumahan Provinsi Papua Barat Tahun = anggaran 2017, NomorX.700.04/25/Riksus/ITProv.PB/2020 tanggal 14 Juli 2020.

Untuk memberikan keterangan sebagai ahlidengan Surat Tugas sebagai Ahli dari Inspektur Provinsi Papua Barat Nomor :094/466/SPT/ITPROV/2020 tanggal 8 Oktober 2020.1. 50 Bahwa berdasarkan hasil audit terhadap Kegiatan pembangunan Gedung KantorDinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2017 Nomor :X.700.04/25/RIKSUS/ITPROV.PB/2020 tanggal 14 Juli 2020 disimpulkan bahwaterdapat penyimpangan atas pelaksanaan Kegiatan pembangunan Gedung KantorDinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran

Tanggal 18Juni 1998 yang di buat oleh Pejabat Pemeriksa Syafrudin Yusuf TN, LaluRapdi dan Maskur;Asli Laporan hasil Riksus tahap ke II di Cabang Sumbawa tertanggal 27Maret 1998 yang di buat oleh Tim Riksus selisih tabungan CabangSumbawa (Tim SPISKAI) ditandatangani oleh Bambang Sugeng danMustakim Hamzah;Asli Catatan pemeriksaan Lanjutan Tim SPISKAI BPD NTB tahap IV atasselisih tabungan tambora BPD NTB Cabang Sumbawa tertanggal 19 Juni1998 yang di buat oleh Tim SPISKAI BPD NTB ditandatangani olehBambang

Tanggal 18Juni 1998 yang di buat oleh Pejabat Pemeriksa Syafrudin Yusuf TN, LaluRapdi dan Maskur;Asli Laporan hasil Riksus tahap ke II di Cabang Sumbawa tertanggal 27Maret 1998 yang di buat oleh Tim Riksus selisih tabungan CabangSumbawa (Tim SPISKAT) ditandatangani oleh Bambang Sugeng danMustakim Hamzah;Asli Catatan pemeriksaan Lanjutan Tim SPISKAI BPD NTB tahap IV atasselisih tabungan tambora BPD NTB Cabang Sumbawa tertanggal 19 juni1998 yang di buat oleh Tim SPISKAI BPD NTB ditandatangani olehBambang

Keuangan DesaBaramban sebesar 69.000.000,00 ( enam puluh sembilan juta rupiah)Halaman 11 dari 36 halamanNomor : 13/PID.SUSTPK/PT.BJMatau setidaktidaknya sejumlah tersebut sebagaimana hasil LaporanPemeriksaan Khusus (Riksus) Dugaan Penyalahgunaan KeuanganDesa Atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) TA.2015 DesaBaramban Kecamatan Piani Inspektorat Kabupaten Tapin Nomor :700/006LHP.Riksus/INSP/2016 tanggal 31 Mei 2016.Perbuatan terdakwa HASAN BASRI Bin M.MISRAN selaku KepalaDesa Baramban bersamasama

Keuangan DesaBaramban sebesar 69.000.000,00 ( enam puluh sembilan juta rupiah)atau setidaktidaknya sejumlah tersebut sebagaimana hasil LaporanPemeriksaan Khusus (Riksus) Dugaan Penyalahgunaan KeuanganDesa Atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) TA.2015 DesaBaramban Kecamatan Piani Inspektorat Kabupaten Tapin Nomor :700/006LHP.Riksus/INSP/2016 tanggal 31 Mei 2016.Perbuatan terdakwa HASAN BASRI Bin M.MISRAN selaku KepalaDesa Baramban bersamasama dengan M.ARDIAN selaku Kepala UrusanKeuangan Desa

Keuangan DesaBaramban sebesar 69.000.000,00 ( enam puluh sembilan juta rupiah)atau setidaktidaknya sejumlah tersebut sebagaimana hasil LaporanHalaman 20 dari 36 halamanNomor : 13/PID.SUSTPK/PT.BJMPemeriksaan Khusus (Riksus) Dugaan Penyalahgunaan KeuanganDesa Atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) TA.2015 DesaBaramban Kecamatan Piani Inspektorat Kabupaten Tapin Nomor :700/006LHP.Riksus/INSP/2016 tanggal 31 Mei 2016.Perbuatan terdakwa HASAN BASRI Bin M.MISRAN selaku KepalaDesa Baramban bersamasama

walaupunterdakwa telah membuat pernyataan telah meminjam untuk kepentinganpribadi.Bahwa apa yang telah dilakukan terdakwa yang melakukan pengelolaananggaran dana desa tersebut tanpa ada musyawarah dan rapat internaldesa dan dilakukan sesuai keinginan sendiri dan dibantu oleh saksiM.Ardian selaku Bendahara desa untuk mengambil uang tunai pada kasdesa Baramban sehingga sangat merugikan pelaksanaan Pemerintahandan pembangunan pada desa Baramban dan sesuai dengan hasil dariLaporan Pemeriksaan Khusus (Riksus

terdakwa tidak ada niat untukmendapatkan keuntungan, akan tetapi karena hanya ingin melakukanpinjaman pribadi dan akan potong gaji dari jabatan terdakwa selaku kepalaHalaman 31 dari 36 halamanNomor : 13/PID.SUSTPK/PT.BJMdesa, tidak melemahkan pernyataan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentangtelah terbuktinya Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan olehJaksa Penuntut Umum;Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugianNegara; sebagaimana perhitungan Laporan Pemeriksaan Khusus (Riksus

halMenimbang angka 2, dimana Penggugat telahmenandatangani dokumen Pengadaan/ Kontraksetelah Penggugat mengetahui bahwa dokumenPengadaan/Kontrak yang dibuat/disusun olehPanitia Lelang sudah benar dan sesuai denganmaksud Pasal 29 ayat 1 (satu) dan ayat 2(dua), Pasal 30, Pasal 31 Kepres No. 80 Tahun2003 tentang Pedoman Pengadaan barang dan JasaPEMEMALAN : = =154/R/Itjen/X/2007 tanggal 23Oktober 2007 (Bukti T 4d), Nomor157/R/Itjen/XI/2007 tanggal 5 Nopember 2007 (BuktiT4e) melakukan Pemeriksaan Khusus (Riksus

Dengan demikiandalil Penggugat pada butir 10, yang menyatakanhasil Pemeriksaan Khusus (Riksus) terhadapPenggugat adalah tidak sah, merupakan dalil yangmengada ada dan tidak beralasanhukum. Bahwa untuk pengadaan Majalah Warta Plus telahterjadi pemalsuan dokumen kontrak dengan caramengganti lampiran dokumen surat penawaran calonpenyedia barang PT.

) terhadap indikasi pelanggaran terkait pemotongan gajiinsentifkaryawan PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor dan peralanan dinas luar negeri olehpejabat PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor dengan hasil Pemerksaan Khusus(Riksus) sebagaimana tertuang dalam surat Inspektur Nomor 700/170Hal 65 dari 86Putusan No 78/PDTG/2016/PN.BGR16.17.Inspektorat perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Terhadap IndikasiPelanggaran terkait Pemotongan Gaji/nsentif Karyawan dan Peralanan DinasPejabat PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor tanggal

Dengan demikian usulanDewan Pengawas PDAM Tirta PakuanKota Bogor tersebut tidak mengikatTERGUGAT;Bahwaterkait dengan hasil Pemeriksaan Khusus (Riksus) hhspektorat KotaBogor, didalam Gugatan PENGGUGAT tidak menielaskan secara menyeluruhhasil Riksus tersebut, sehingga dapat teradi salah penafsiran.

BahwahasilRiksus Inspekiorat tertuang Surat Inspektu' Kota Bogor Nomor: 700/170Inspektorat perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus terhadap = IndikasiPelanggaran terkait Pemotongan Gaji/nsentf karyawan dan Peralanan DinasPejabat PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor yang ditujukan khusus kepada WalikotaBogor sehingga surat tersebut bersifat Rahasia;Bahwa Riksus yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Bogor berdasarkan SuratPerintah Tugas Inspektur Kota Bogor Nomor 700/155Inpektorat dilaksanakanpada waktu yang

Untung Kumiadi Effendi,ST) untuk memberikan kesempatanmengatasi keadaan PDAM agar kondusif tanpa adapemberhentian/pemecatan pegawei.Hal 72 dari 86Putusan No 78/PDTG/2016/PN.BGR20.26.27.8) Dari jumlah karyawan sebanyak 395 orang, hasil verifikasi menunjukkanbahwa data yang sesuai sebanyak 278, yang meragukan sebanyak 96,sehingga terdapat selisin sebanyak 21 orang yang tidak menandatanganisurat pemyataan.Bahwa berdasarkan hasil simpulan Riksus inspektorat Kota Bogor tersebutwalaupun tidak ada yang

menyebutkan tindakan PENGGUGAT yang merugikanPDAM, namun ada kebijakan maupun sikap dan perilaku PENGGUGAT yangmembuat kekecewaanketidakadilan bagi Mayoritas Pegawai PDAM TiraPakuan Kota Bogor yang termuat dalam Simpulan Riksus hspektorat padaangka (2) angka (6) dan berjung para Pegawai melakukan unukrasa/demonirasi.

RIDUAN D dariTHOMAS, BA pada tanggal 28 Agustus 2004; 1 (satu) bundel buku laporan hasil RIKSUS No.700/07/LHP/K/2005/BPD :Dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara ini;Hal. 8 dari 16 hal. Put.

RIDUAN D dariTHOMAS, BA pada tanggal 28 Agustus 2004;1 (satu) bundel buku laporan hasil RIKSUS No.700/07/LHP/K/2005/BPD :tetap terlampir dalam berkas perkara ini;1 (satu) unit perangkat komputer terdiri dari 1 (Satu) buah perangkatMonitor 14 inchi merk Samsung, 1 (satu) unit CPU 1,8 Ghz,Processor Intel P.4 Casing Merk Simbada, 1 (satu) buah SpeakerMultimedia Merk Mercuri Pro, 1 (satu) buah Stacol Merk Nogoya, 1(satu) buah Printer Merk Canon S 200 Spx, 1 (satu) buah kalungemas seberat 10 gram, 1 (

PID.SUSTPK/2021PT JAPoleh Inspektorat Provinsi Papua Barat dan berdasarkan hasil Audit terhadapKegiatan pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi PapuaBarat Tahun Anggaran 2017 Nomor: X.700.04/25/RIKSUS/ITPROV.PB/2020tanggal 14 Juli 2020 dan keterangan Ahli Auditor Keuangan Negaradisimpulkan bahwa terdapat penyimpangan atas pelaksanaan Kegiatanpembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat TahunAnggaran 2017 menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesarRp.1.892.301.993,00

bertanggung jawab ataskebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;Bahwa perbuatan Terdakwa MARTHA HEIPON, S.Sos telah memperkayaLEO PRIMER SARAGIH sebesar Rp.1.892.301.993,00 (satu milyar delapanratus sembilan puluh dua juta tiga ratus satu ribu sembilan ratus sembilanpuluh tiga rupiah);Bahwa berdasarkan Laporan Hasil audit oleh Inspektorat Provinsi Papua Baratterhadap Kegiatan pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan ProvinsiPapua Barat Tahun Anggaran 2017 Nomor: X.700.04/25/RIKSUS

TRIMESE PERKASACV MASKAM JAYA (KSO) dilakukan auditoleh Inspektorat Provinsi Papua Barat dan berdasarkan hasil Audit terhadapKegiatan pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi PapuaBarat Tahun Anggaran 2017 Nomor : X.700.04/25/RIKSUS/ITPROV.PB/2020tanggal 14 Juli 2020 dan keterangan Ahli Auditor Keuangan Negaradisimpulkan bahwa terdapat penyimpangan atas pelaksanaan Kegiatanpembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat TahunAnggaran 2017 menimbulkan kerugian keuangan Negara

TRIMESEPERKASACV MASKAM JAYA (KSO) dilakukan audit oleh Inspektorat ProvinsiPapua Barat dan berdasarkan Laporan Hasil Audit terhadap Kegiatanpembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat TahunAnggaran 2017 Nomor: X.700.04/25/RIKSUS/ITPROV.PB/2020 tanggal 14 Juli2020 dan keterangan Ahli Auditor Keuangan Negara yakni Ahli IRDANURHAMSYAH,ST disimpulkan bahwa terdapat penyimpangan atas pelaksanaanKegiatan pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua BaratTahun Anggaran 2017

TRIMESE PERKASACV MASKAM JAYA (KSO), SaudaraBambang dan Saudara Winarto adalah sebesar Rp1.892.301.993,00 (satu milyardelapan ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus satu ribu sembilan ratus sembilanpuluh tiga rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil audit oleh Inspektorat ProvinsiPapua Barat terhadap Kegiatan pembangunan Gedung Kantor Dinas PerumahanProvinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2017 Nomor: X.700.04/25/RIKSUS/ITHal 63 dari 75 hal. Putusan Nomor 14?

Pembangunan Peningkatan Sarana Air Bersih (PSAB)Kemahalan harga Rp 224.078.533,00Sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus (LHP) Inspektorat JendralDepartemen Dalam Negeri Nomor : 05/RIKSUS/WIL 1/2004 Maret 2004.atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut.Hal. 7 dari 93 hal. Put.

Pembangunan Peningkatan Sarana Air Bersih (PSAB)Kemahalan harga Rp 224.078.533,00Sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat JendralDepartemen Dalam Negeri Nomor : 05/RIKSUS/WIL 1/2004 Maret 2004.atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut.Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 UndangUndang Nomor : 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah denganUndangUndang Nomor : 20 tahun 2001 jo pasal 64 (1) KUHAP jo pasal 55ayat (1) ke1 KUHP.Mahkamah Agung tersebut

Majelis Hakim dalam pertimbangannya mengatakan bahwa kemahalanharga seluruhnya adalah Rp 6.992.264.178,93, sebagaimanalaporan hasil Pemeriksaan Tim Inspektorat Jenderal DepartemenDalam Negeri No. 05/RIKSUS/Wil/I/2004 tanggal 5 Maret 2004 karenaberdasarkan keterangan ahli Drs.

tidaksebagaimana mestinya ;Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwaTerdakwa selaku Kepala Dinas PU dan Kimpraswil KabupatenRokan Hulu bersamasama dengan Saksi Azwir, BE selaku Pimprodalam proyek pembangunan RSUD dan rumah dinas jabatanmaupun pelayanan sarana air bersin dalam pelaksanaannya harusdiawasi oleh Terdakwa bersamasama dengan Saksi Arizal, BE danfakta hukum yang sudah terungkap di persidangan dan sudahmenjadi fakta hukum yaitu surat hasil pemeriksaan Irjen Nomor : 05/RIKSUS

Selaku Pimprountuk rumah sakit umum daerah dan rumah dinas jabatan sertaTerdakwa selaku Kepala Dinas PU/Kimpraswil yang ditugasi jugamelakukan pengawasan telah membiarkan dimasukkannyaperhitungan bunga 22% untuk pembayaran pada tahap keII s/d keIV dalam perjanjian kontrak untuk ketiga proyek dan membiarkandibayarkannya bangunan untuk pembayaran tahap keIl sehinggamerugikan Keuangan Negara, fakta hukum ini sesuai dengan hasiltemuan Irjen Depdagri yang dituangkan dalam bukti surat No. 05/Riksus/WilI

setiap permohonan pencairan dana yang diajukan olehPPTK adalah dalam rangka pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)yang telah disahkan, sehingga dana yang dicairkan oleh setiap SKPD termasukoleh Kecamatan Tanjungsari adalah diperuntukan untuk membiayai kegiatankegiatan yang telah ditentukan dalam DPA tersebut.Menimbang, bahwa dana APBD telah dicairkan oleh Terdakwa SUHERMANdengan rincian sesuai dengan Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negaradari Inspektorat Kabupaten Sumedang No. 700/702/Riksus

Juni 2017 setelah dipotong pajak diterima sejumlah Rp.149.032.000, (seratus empat puluh sembilan juta tiga puluh dua riburupiah).7) Bulan Juli 2017 setelah dipotong pajak diterima sejumlah Rp. 72.578.017,(tujuah puluh dua juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh belasrupiah).Menimbang, bahwa dana APBD yang telah dicairkan tersebut telahdipergunakan oleh Terdakwa SUHERMAN dengan rincian sesuai dengan LaporanPerhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Kabupaten SumedangNo. 700/702/Riksus

adalah dalam rangka melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran(DPA) yang telah disahkan, sehingga dana yang dicairkan oleh setiap SKPDHalaman 34 dari 59Putusan No. 45/Pid.SusTPK/2018/PN.Bdgtermasuk oleh Kecamatan Tanjungsari adalah diperuntukan untuk membiayaikegiatankegiatan yang telah ditentukan dalam DPA tersebut.Menimbang, bahwa dana APBD telah dicairkan oleh Terdakwa SUHERMANdengan rincian sesuai dengan Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negaradari Inspektorat Kabupaten Sumedang No. 700/702/Riksus

KabupatenSumedang pada periode Oktober 2016 sampai dengan Juli 2017, termasukpenyimpangan yang diakibatkan oleh penyalahgunaan kewenangan, kesempatanatau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan yang dilakukan olehTerdakwa tersebut dengan sendirinya telah merugikan keuangan negara.Menimbang, bahwa berdasarkan hasil audit investigatif dari AuditorInspektorat Kabupaten Sumedang sebagaimana dituangkan dalam LaporanPerhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Kabupaten SumedangNo. 700/702/Riksus

sembilan puluh delapan rupiah).Menimbang, bahwa kerugian keuangan Negara tersebut merupakan akibatlangsung dari perbuatan Terdakwa yang dilakukan secara bersamasama dengansaksi TRI ANITA, SE dan oleh karena itu, Majelis sependapat dengan PenuntutUmum yang memandang kerugian keuangan Negara tersebut menjaditanggungjawab Terdakwa dan saksi TRI ANITA, SE.Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil perhitungan dalam LaporanPerhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Kabupaten SumedangNo. 700/702/Riksus

Terdakwa tersebut tidak benar,MenimbangMenimbang22oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebutberkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwasehingga dapat.Bahwa dalam berkas perkara Terdakwa dilampirkan hasilRiksus dan Tindak Lanjut Dugaan Penyalahgunaan Anggaran yangdilakukan oleh Letkol Inf Saiful Parenrengi, M.Psi, selaku Dandim1301/Satal (sekarang Dandim 1301/Sangihe) yang dibuat oleh AsintelKasdam XIll/Mdk Nomor : R/577/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017,dimana dalam Riksus

Terhadap kesimpulan dari Hasil Riksus tersebut,Majelis Hakim berpendapat bahwa Hasil Riksus terhadap Terdakwatersebut juga dapat memperkuat pembuktian atas perkara Terdakwa.Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah,keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan kepersidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yanglainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :1.

Bahwa benar dari hasil pemeriksaan Saksi1 selaku Dandim1301/Sangihe tidak terbukti telan melakukan penyalahgunaananggaran Program Kerja Kodim 1301/Sangihe Triwulan dan Il TA.2017, Saksi1 juga tidak pernah menerima laporan dari Staf danDanramil tentang penggunaan dana pribadi dalam melaksanakankegiatan Satuan dan Terdakwa terbukti sebagai pelaku pengirim SMSkepada Kasad karena merasa kecewa atas kebijakan Saksi1 selakuDandim 1301/Sangihe, sebagaimana Hasil Riksus dari AsintelKasdam XIII/Mdk Nomor

F.IIl.2621/V.3043144/42tanggal 24 Oktober 2012 ; Surat Para Penggugat tertanggal 21 November 2011 PerihalPermohonan Tindak Lanjut Pengaduan tertanggal 18 Agustus 2010,sekaligus mengundang secara resmi jajaran IRJENSUSKEMENDAGRI Ke Pemko Dumai Riau ; Hasil kerja Tim IRJENSUS dan BKN RI, maka terbitlah suratNomor : X.700/044/ITSUS/IlJ tanggal 27 Februari 2012 tentang HasilPemeriksaan Khusus Mutasi Pejabat Struktural di LingkunganPemerintah Kota Dumai dan Laporan hasil Pemeriksaan (LHP)Nomor : 25/RIKSUS

nn nanan nnn nn nnn nn nnn ne nnn nn ne neeBahwa Keputusan Direksi No. 03.12.03/00/10/2009/468 tanggal 09Oktober 2009 dengan menetapkan Pembanding/Penggugat sebagaiPimpinan PIU Bandara SSK II Pekanbaru dalam kelas jabatan 5artinya demosi dua tingkat, dengan demikian keputusan inimelanggar PKB pasal 43 ayat (1) b karena dijatuhkan hukumantanpa adanya rekomendasi dari Tim Kelompok PemeriksaPelanggaran ODisiplin Karyawan (KP2DK) = ataupun TimPertimbangan Karyawan (TPK) maupun Tim Pemeriksa Khusus(Riksus

Hasil kerja Tim IRJENSUS dan BKN RI, maka terbitlah surat Nomor :X.700/044/ITSUS/IJ. tanggal 27 Februari 2012 tentang HasilPemeriksaan Khusus Mutasi Pejabat Struktural di LingkunganPemerintah Kota Dumai dan Laporan hasil Pemeriksaan (LHP)Nomor : 25/RIKSUS/ITSUS/III/2012 tanggal 21 Maret 2012 yang padaprinsipnya berisikan perintah kepada Tergugat untuk melaksanakanpeninjauan kembali terhadap SK Nomor : 127/BK/2010 tanggal 11Oktober 2010 dan Nomor : 137/BKD/2010 tanggal 14 Oktober 2010 ;e.

;Bahwa isi dari objek gugatan aquo pada bagian membaca disebutkan LaporanHasil Pemeriksaan Khusus nomor 700.4/05/LHP/Riksus/ Insp.2014 tentangTindakan Indisipliner a.n. Ir. Abdul Haris, MPM. NIP. 196601291991031001,Pangkat Pembina Utama Muda Golongan IV/c. Jabatan Kepala Dinas Pertaniandan Perikanan Kota Depok, adalah tidak pernah ada secara hukum. Karenanyatanyata Penggugat tidak pernah dipanggil apalagi diperiksa khusus olehKepala Inspektorat Kota Depok.

;Bahwa dengan tidak adanya Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus nomor700.4/05/LHP/Riksus/Insp.2014 yang menjadi dasar bagi Surat KeputusanTergugat a quo, maka Surat Keputusan Tergugat a quo dikualifisir sebagai suratyang cacat secara hukum sehingga berakibat hukum Surat Keputusan Tergugat aquo tidak sah secara hukum..

menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat padahalaman 5 angka 5, angka 6, dan angka jren nnn nn nnn nnn n nn nn nnn n nnn nnnBahwa obyek gugatan a quo telah diterbitkan telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku, dan tidak ada penyalahgunaankewenangan (abuse of power) yang dilakukan olehTergugat ;Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Pengugat pada halaman 5angka 6, yang menyatakan bahwa tidak pernah ada Laporan Hasil PemeriksaanKhusus Nomor: 700.4/05/LHP/Riksus

Halaman 80 Putusan Nomor :20/G/2015/PTUNBDGPNS yang diduga melakukan pelanggarandisiplin ;2 Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkandalam bentuk berita acarapemeriksaan ;Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan tanggal 10 September 2014, danberdasarkan buktibukti yang ada, Sekretaris Daerah selaku Pejabat Pemeriksamembuat laporan kepada Walikota Depok selaku Pejabat PembinaKepegawaian melalui Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Nomor: 700.4/05/LHP/Riksus

Atas dasar halhal tersebut di atas, kemudian Sekretaris Daerah memanggilPenggugat untuk dilakukan pemeriksaan yang dilaksanakan pada tanggal 10September 2014;Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan terhadap Penggugat sertaberdasarkan laporan tertulis anak buah Penggugat, pemberitaan di Koran RadarDepok, serta buktibukti lainnya, Sekretaris Daerah menuangkan laporan hasilpemeriksaannya tersebut kepada Walikota Depok (Tergugat) melalui LaporanHasil Pemeriksaan Khusus Nomor: 700.4/05/LHP/Riksus

)terhadap Bendahara Penerimaan yaitu EVA YUSLINDA danSABARUDIN kepada Inspektorat Wilyah Kota Bogor;Bahwa berdasarkan hasil riksus oleh Inspektorat Wilayah Kota BogorTahun 2017 benar ada penyimpangan temuan selisih Nilai SKRD denganjumlah Kasda yang tidak disetorkan, maka dilakukan inventarisasi asetaset milik EVA YUSLINDA dan SABARUDIN, dengan tujuanpengembalian uang Wajib Retribusi (WR) yang tidak disetorkan ke kasdaerah, tapi tidak ada realisasinya sehingga BPK RI melakukaninvestigasi kasus tersebut

) terhadapBendahara Penerimaan yaitu EVA YUSLINDA dan SABARUDIN kepadaInspektorat Wilyah Kota Bogor;Bahwa berdasarkan hasil riksus oleh Inspektorat Wilayah Kota Bogortahun 2017 benar ada penyimpangan temuan selisih Nilai SKRD denganjumlah Kasda yang tidak disetorkan, maka dilakukan inventarisasi asetaset milik EVA YUSLINDA dan SABARUDIN, dengan tujuanpengembalian uang Wajib Retribusi (WR) yang tidak disetor ke kasdaerah, tapi tidak ada realisasinya sehingga BPK RI melakukaninvestigasi kasus tersebut

SusTPK/2019/PN.BdgBahwa saksi mengetahui saat dilakukan Pemeriksaan Khusus (Riksus)oleh Tim Inspektorat Wilayah Kota Bogor, ketika itu EVA YUSLINDAmengakui uang retribusi dari IMB, HO dan PPTR yang tidak disetorkan keKasda telah dibagikan bertiga bersamasama SABARUDIN dan RICKYALFIANSYAH KUSWARA;Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan;.

menunjukan SPJPendapatan Fungsional;Bahwa sepengetahuan saksi hal yang menjadi kelemahan ataspembayaran retribusi yang dilakukan oleh pemohon tidak langsungmasuk ke dalam data SIMDA (tidak langsung pembayaran dilakukanonline oleh BJB Cabang Bogor, namun masih harus direkap kembalibersama Bendahara Penerimaan) karena sistemnya belum terintegrasiantara aplikasi SMART dengan SIMDA;Bahwa saksi juga mengetahui adanya penyimpangan dalam penyetoranWajib Retribusi di BPPTPM Kota Bogor setelah dilakukan riksus

Lalu dimintakan data dan dilakukanpengujian data penerimaan retrisbusi atas IMB, HO, dan PPTR dengancara membandingkan data yang ada di SMART (BPPTPM/DPMPTSP)dengan data di SIMDA (BPKAD) yang hasilnya dituangkan dalamLaporan Riksus No. 700/518Inspektorat tanggal 6 Juni 2017.

Surat-surat :1) 3 (tiga) lembar Surat Pangdam Nomor : Sprin/392/III/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang perintah sebagai Tim Riksus terhadap dugaan penyalahgunaan narkoba oleh Personil Kodam V/Brw TMT 01 s.d 05 Maret 2016.2) 1 (satu) lembar Surat Danpomdam V/Brw Nomor : B/301/III/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang permohonan bantuan pemerisaan Labfor terhadap barang bukti urine Pratu Reza Destya Parahita.3) 1 (satu) lembar Berita Acara Pembungkusan / Penyegelan barang Bukti tanggal 10 Maret

Barang bukti berupa :1)Barang1 (satu) Unit Multi Drug Screen Test.Mohon dirampas untuk dimusnahkan.Suratsurat :a)3 (tiga) lembar Surat Pangdam Nomor :Sprin/392/II/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentangperintah sebagai Tim Riksus terhadap dugaanpenyalahgunaan narkoba oleh Personil KodamV/Brw TMT 01 s.d 05 Maret 2016.1 (satu) lembar Surat Danpomdam V/Brw Nomor :B/301/II/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentangpermohonan bantuan pemerisaan Labfor terhadapbarang bukti urine Pratu Reza Destya Parahita.1 (satu) lembar

pengecekan / test urineterhadap anggota Kodam V/Brw yang diduga telahmenyalahgunaan narkoba, hal ini susuia dengan barangbukti surat Nomor : Sprin/392/II/2016 tanggal 1 Maret2016 dan Tim Riksus tersebut diantaranya adalah Saksi1Mayor Inf Nuriman Siswandi, Saksi3 Mayor Ckm dr.

untuk tujuan pengembangan ilmupengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi,serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkanketergantungan.Bahwa Narkotika sebagaimana diatur dalam UU RI No. 35Tahun 2009 dibedakan dalam golongangolongansebagaimana terlampir dalam undangundang ini.Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah,keterangan Terdakwa dan barang bukti yang terungkap dalampersidangan, terungkap faktafakta sebagai berikut :a.Bahwa benar sesuai Surat dari Pangdam V/Brw kepadaTim Riksus

untuk melaksanakan pengecekan / test urineterhadap anggota Kodam V/Brw yang diduga telahmenyalahgunaan narkoba, hal ini susuia dengan barangbukti surat Nomor : Sprin/392/II/2016 tanggal 1 Maret2016 dan Tim Riksus tersebut diantaranya adalah Saksi1Mayor Inf Nuriman Siswandi, Saksi3 Mayor Ckm dr.

Suratsurat :1) 3 (tiga) lembar Surat Pangdam Nomor : Sprin/392/ll/2016 tanggal 1Maret 2016 tentang perintah sebagai Tim Riksus terhadap dugaanpenyalahgunaan narkoba oleh Personil Kodam V/Brw TMT 01 s.d 05Maret 2016.2) 1 (satu) lembar Surat Danopbomdam V/Brw Nomor : B/301/II/2016 tanggal10 Maret 2016 tentang permohonan bantuan pemerisaan Labforterhadap barang bukti urine Pratu Reza Destya Parahita.Hal.72 dari 74 hal.