US 35.000, Semester Ganjil Tahun Ajaran 2017/ 2018Halaman 16 dari 233 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2021/PT.BDG N Kegiatan Harga Yang Dimuat Dalam RKAS/ Per siswa)(Rp)1. UTS 20.000,2. UAS 20.000, Bahwa sekira Bulan Maret Tahun 2017, Dinas Pendidikan PemerintahanKota Bogor melaksanakan asistensi untuk pengajuan RKAS dari seluruhSekolah Dasar seKota Bogor.

Ketentuantersebut mengatur tentang besaran Dana BOS yang diterima olehSatuan Pendidikan jenjang Sekolah Dasar adalah sebesar Rp. 800.000,/peserta didik/ tahun.# Setiap Sekolah Dasar diwajibkan menyusun RKAS (Rencana Kegiatandan Anggaran Sekolah) sebagai acuan pemanfaatan Dana BOS satuTahun Anggaran, berdasarkan ketentuan pemanfaatan Dana BOS yangakan dimuat dalam RKAS yaitu sebagai berikut :1.

Ketentuan tersebutmengatur tentang besaran Dana BOS yang diterima oleh SatuanHalaman 33 dari 233 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2021/PT.BDGPendidikan jenjang Sekolan Dasar adalah sebesar Rp. 800.000,/peserta didik/ tahun.=" Setiap Sekolah Dasar diwajibkan menyusun RKAS (Rencana Kegiatandan Anggaran Sekolah) sebagai acuan pemanfaatan Dana BOS satuTahun Anggaran, berdasarkan ketentuan pemanfaatan Dana BOS yangakan dimuat dalam RKAS yaitu sebagai berikut :1.

Ketentuan tersebutmengatur tentang besaran Dana BOS yang diterima oleh SatuanPendidikan jenjang Sekolan Dasar adalah sebesar Rp. 800.000,/peserta didik/ tahun.=" Setiap Sekolah Dasar harus menyusun RKAS (Rencana Kegiatan danAnggaran Sekolah) sebagai acuan pemanfaatan Dana BOS satu TahunAnggaran, berdasarkan ketentuan tersebut diatas terkait pemanfaatanDana BOS yang akan dimuat dalam RKAS yaitu sebagai berikut :1.

US 35,000, Semester Ganjil Tahun Ajaran 2017/ 2018 N Kegiatan Harga Yang DimuatO Dalam RKAS/ Persiswa(Rp)1. UTS 20.000,2. UAS 20.000, Bahwa sekira Bulan Maret Tahun 2017, Dinas Pendidikan Pemerintahan KotaBogor melaksanakan asistensi untuk pengajuan RKAS dari selurun SekolahDasar seKota Bogor.

1 (Satu) lembar Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor : 800/1023-Bid.SMP Tanggal 13 Maret 2019 Perihal Permohonan Tim Asistensi RKAS SD dan SMP TA. 2019.

1 (Satu) lembar Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor : 800/1064-Bid.SMP Tanggal 15 Maret 2019 Perihal Permohonan Tim Asistensi RKAS SD dan SMP TA. 2019.

1 (Satu) lembar Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor 005/4314 Bid.

Mahkota Pratama (fotocopy);

1 (satu) Bundel Buku Kas Umum periode oktober-desember 2019 berikut lampiran sebanyak 3 (tiga) lembar (fotocopy);

1 (satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Dana APBD BOS Kota Bogor SDN Harjasari 1 T.A 2017 (fotocopy);

1 (satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Dana APBD BOS Kota Bogor SDN Harjasari 1 T.A 2018 (fotocopy);

1 (satu) bundel Rencana Kegiatan

dan Anggaran Sekolah (RKAS) Dana APBD BOS Kota Bogor SDN Harjasari 1 T.A 2019 (fotocopy);

1 (satu) bundel Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS APBN SDN Harjasari 1 T.A 2017 (Asli);

1 (satu) bundel Rencana Kegiatan Anggaran

(As/i);1 (Satu) bundel Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) BOSAPBN Tahun 2017. (asii) ;1 (Satu) bundel Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) BOSAPBN Tahun 2018. (asi);1 (Satu) bundel Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) BOSAPBN Tahun 2019. asi);1 (Satu) bundel Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) BOSAPBD Tahun 2017. (as/i);1 (Satu) bundel Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) BOSAPBD Tahun 2018.

(As/i);1 (Satu) bundel Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS)BOS APBN Tahun 2017. (asi) ;1 (Satu) bundel Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS)BOS APBN Tahun 2018. (asii);1 (Satu) bundel Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS)BOS APBN Tahun 2019. asi);1 (Satu) bundel Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS)BOS APBD Tahun 2017. (asii);1 (Satu) bundel Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS)BOS APBD Tahun 2018.

(Asii);1 (Satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah(RKAS) Dana BOS APBN T.A. 2017 SD Negeri Polisi 1 (Asli);1 (Satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah(RKAS) T.A. 2018 SD Negeri Polisi 1 (Asli);1 (Satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah(RKAS) Perubahan BOS APBN Tahun 2018 SD Negeri Polisi 1(Asli);1 (Satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah(RKAS) BOS APBN T.A. 2019 SD Negeri Polisi 1 (Asli);1 (Satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah(RKAS) BOS APBD

(RKAS) BOS APBN Tahun Anggaran 2019 SDN Kertamaya.(Asli);1 (satu) bundel Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah(RKAS) BOS APBD Tahun Anggaran 2019 SDN Kertamaya.

Kegiatan Harga Yang Dimuat Dalam RKAS/ Per siswa(Rp)1.

(Asli);1 (Satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)Dana BOS APBN T.A. 2017 SD Negeri Polisi 1 (Asli);1 (Satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)T.A. 2018 SD Negeri Polisi 1 (Asli);1 (Satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)Perubahan BOS APBN Tahun 2018 SD Negeri Polisi 1 (Asli);1 (Satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)BOS APBN T.A. 2019 SD Negeri Polisi 1 (Asli);1 (Satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)BOS APBD

(Asli);1 (Satu) bundel Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) BOSAPBN Tahun 2017. (asli) ;1 (Satu) bundel Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) BOSAPBN Tahun 2018. (asli);1 (Satu) bundel Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) BOSAPBN Tahun 2019. asli);1 (Satu) bundel Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) BOSAPBD Tahun 2017. (asli);1 (Satu) bundel Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) BOSAPBD Tahun 2018.

(Asli);1 (Satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) DanaBOS APBN T.A. 2017 SD Negeri Polisi 1 (Asli);1 (Satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) T.A.2018 SD Negeri Polisi 1 (Asli);1 (Satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)Perubahan BOS APBN Tahun 2018 SD Negeri Polisi 1 (Asli);1 (Satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOSAPBN T.A. 2019 SD Negeri Polisi 1 (Asli);1 (Satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOSAPBD

(Asli);1 (Satu) bundel Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) BOSAPBN Tahun 2017. (asli) ;1 (Satu) bundel Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) BOSAPBN Tahun 2018. (asli);1 (Satu) bundel Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) BOSAPBN Tahun 2019. asili);1 (Satu) bundel Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) BOSAPBD Tahun 2017. (asli);1 (Satu) bundel Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) BOSAPBD Tahun 2018.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor51 tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BantuanOperasional Sekolah (BOS) dan Laporan Keuangan Bantuan OperasionalSekolah Tahun Anggaran 2012 yang mengatur antara lain : Bab Ill huruf E Lampiran Salinan Peraturan Menteri Pendidikan danKebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2011 menyatakanKepala Sekolah penerima bantuan BOS harus membentuk TimManajeman BOS yang bertugas untuk menyusun Rencana Kegiatandan Anggaran Sekolah (RKAS

) dimana RKAS ini harus mengacukepada 13 item kegiatan yang bisa dibiayai dana BOS berdasarkan BabV huruf A mengenai Komponen Pembiayaan yang meliputi : Untuk pembelian atau pengadaan buku teks pelajaran sepertimengganti yang rusak, menambahkan kekurangan untuk memenuhirasio satu siswa satu buku ; Untuk kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru yang itemnyapembiayaannya yaitu pembayaran biaya pendaftaran, pengadaanformulir, administrasi pendaftaran, pendaftaran ulang, biayapendataan pokok pendidikan

Besar penggunaan Dana tiap bulan disesuaikandengan kebutuhan sekolah sebagaimana tertuang dalam RencanaKegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) ; BAB Ill Tentang Pertanggungjawaban Keuangan Lampiran Il salinanPeraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik IndonesiaNomor 51 Tahun 2011 menyatakan Pelaporan untuk tingkat Sekolahharus membuat antara lain sebagai berikut : Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) ; PO@MBUKUAN ==seceennn nnn nneseneeinrsecn ese ementsBuku Kas Umum (Formulir BOSK9

DARMA PUTRA, S.Pd.selaku bendahara BOS tahun 2012 untuk membuat Rencana Kegiatan danAnggaran Sekolah (RKAS) dan setelah disusun selanjutnya terdakwa IDABAGUS KT.

DARMA PUTRA, S.Pd. mendatangi Ketua Komite SMP Negeri 1Nusa Penida yaitu Gede Agus Wahyudi untuk menandatangani pengesahanRencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) tersebut ; Bahwa untuk melaksanakan kegiatan seperti yang tersusun dalam RencanaKegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) SMP Negeri 1 Nusa Penida tahun2012 maka dicairkanlah dana BOS Pusat maupun Dana BOS Pendampingtahun 2012 yang masuk kedalam rekening SMPN 1 Nusa Penida secarabertahap oleh WAYAN SUTAMA, S.Pd., selaku Kepala Sekolah SMP

pada RKAS yang telahdibuat.Bahwa dalam penyusunan atau pembuatan RKAS harus dibuat berdasarkankesepakatan dan keputusan bersama antara Kepala Sekolah, Bendahara BOS,Dewan Guru, dan Komite Sekolah.

*Bahwa SDN Kranji X Kota Bekasi pada awal tahun 2013 dan awal tahun 2014telah membuat RKAS yang didalam RKAS tersebut berisi rencana kegiatanyang akan dilaksanakan oleh sekolah berikut besar anggaran yang diperlukan,sehingga dengan demikian dalam pembelanjaan dana Bos Pusat, BOSProvinsi, dan Bos Daerah yang diterima oleh SDN Kranji X harus mengacupada RKAS yang telah dibuat.Halaman 59 dari 262 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus.

atau diajak rapat dalam penyusunan RKAS oleh terdakwa.Bahwa Saksi menerangkan yang membuat RKAS adalah terdakwa sendiri.Bahwa Saksi menerangkan bahwa sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan danPetunjuk Teknis Penggunaan dana BOS, seharusnya RKAS didasarkan padakesepakatan atau keputusan bersama antara kepala sekolah, dewan guru sertakomite sekolah.Bahwa Saksi menerangkan bahwa sebelum terdakwa menjadi Kepala SekolahSDN Kranji X, RKAS di SDN Kranji X disusun dengan cara dilakukan terlebihdahulu rapat

RKAS, yaitu RKAS tahun 2013,sedangkan untuk RKAS tahun 2014, saksi tidak pernah menandatanganinya.Bahwa Saksi menerangkan bahwa tanda tangan saksi pada RKAS tahun 2014 ditanda tangani sendiri oleh terdakwa dalam pembuatan RKAS SDN Kranji Xtersebut.Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidakkeberatan.Saksi14.

yang didalam RKAS tersebut berisi rencana kegiatanyang akan dilaksanakan oleh sekolah berikut besar anggaran yang diperlukan,sehingga dengan demikian dalam pembelanjaan dana Bos Pusat, BOSProvinsi, dan Bos Daerah yang diterima oleh SDN Kranji X harus mengacupada RKAS yang telah dibuat.Bahwa dalam penyusunan atau pembuatan RKAS harus dibuat berdasarkankesepakatan dan keputusan bersama antara Kepala Sekolah, BendaharaBOS, Dewan Guru, dan Komite Sekolah.

SULASTRI, M.Pd, binti PANAImemerintahkan saksi JAMAL untuk membuat contoh RKAS yang kemudiandimasukkan kedalam sebuah file dimana dalam RKAS tersebut sudahberisi/tertera daftar buku beserta harganya dan file tersebut diserahkan padasaat dilaksanakannya sosialisasi penggunaan dana BOP PAUD.Bahwa seluruh lembaga PAUD di Kabupaten Bone tidak pernah membuat notapesanan untuk pembelanjaan buku bahan belajar sebanyak 10 (Sepuluh) temasesuai RKAS yang telah dibuat melainkan nota pesanan tersebut telah dibuatoleh

menjelaskan dari pemyampaian saksi Jamal bahwa harga bukuyang etretra dalam file RKAS yang ditampilkan tersebut adalah atas perintahterdakwa Sulastri sebagai contoh pengirimanan RKAS; Terhadap Keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;12.

saksi akan dicoret dandikembalikan oleh terdakwa Sulastri untuk diperbaiki;Bahwa Saksi menjelaskan berdasarkan nota pesanan yang dibagikan padasaat sosialisasi maka saksi memasukkan atau menganggarkan buku bahanbelajar kedalam RKAS namun bukan saksi yang membuat nota pesanan;Halaman 67 Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/2020/PN MksBahwa Saksi menjelaskan membuat sendiri RKAS namun pada saat saksimenyetorkan RKAS yang telah diabuat etrsebut kepihak PLS, terdakwaSulastri mencoretcoret RKAS milik saksi dengan

TK menyetorkan RKAS ke PLS namun menurut Kepala TK RKAS yangmereka buat banyak yang salah dan dicoret oleh terdakwa SULASTRI sehinggakepala TK yang telah dicoret RKASnya menyuruh saksi untuk memperbaikikembali RKAS yang telah dicoret tersebut dengan memeberikan jasa yang tidakditentukan jumlahnya, kepada saksi.

Setelan saksi memperbaiki RKAS darikepala lembaga, kepala lembaga lalu menyetor Kembali RKAS yang telah saksibantu perbaiki tersebut ke PLS, stelan RKAS tersebut terkumpul di PLS,terdakwalKHSAN dan terdakwa SULASTRI memerintahkan saksi JAMAL untukmembuat Rekapitulasi daftar pesanan buku terhadap seluruh Lembaga PAUD diKab. Bone berdasarkan RKAS tersebut dan menjadikan dasar pesanan bukudari Lembaga PAUD.

ada penambahan atau pengurangan item kegiatan yang sudahtertera pada format tersebut, dan setelah dibahas kemudian para gurumenandatangani Daftar Hadir Penyusunan RKAS Tahun Anggaran 2017 lalubersama format penyusunan RKAS Tahun Anggaran 2017 dalam bentuksoftcopy yang tersimpan dalam flashdisk diserahkan kepada Operator BOSsaksi Stephen Putera Narpati Korohama untuk diedit menjadi satu kesatuandalam RKAS Tahun Anggaran 2017 lalu diserahkan lagi kepada Terdakwauntuk dibuatkan Berita Acara Penyusunan

Tahun Anggaran 2016 lalubersama format penyusunan RKAS Tahun Anggaran 2016 dalam bentuksoft copy yang tersimpan dalam flash disk diserahkan kepada OperatorBOS saksi Stephen Putera Narpati Korohama untuk diedit menjadi satukesatuan dalam RKAS Tahun Anggaran 2016 lalu diserahkan lagi kepadaTerdakwa untuk dibuatkan Berita Acara Penyusunan RKAS Tahun Anggaran2016 untuk selanjutnya disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemudadan Olahraga Kabupaten Flores Timur;Bahwa pada format yang dibuat Terdakwa tersebut

atau pengurangan item kegiatan yang sudah tertera padaformat tersebut, dan setelah dibahas kemudian para guru menandatanganiDaftar Hadir Penyusunan RKAS Tahun Anggaran 2017 lalu bersama formatpenyusunan RKAS Tahun Anggaran 2017 dalam bentuk softcopy yangtersimpan dalam flashdisk diserahkan kepada Operator BOS saksi StephenPutera Narpati Korohama untuk diedit menjadi satu kesatuan dalam RKASTahun Anggaran 2017 lalu diserahkan lagi kepada Terdakwa untukdibuatkan Berita Acara Penyusunan RKAS Tahun

1 Larantuka tidak pernah melibatkan unsur komite sekolah atauperwakilan orang tua/wali murid;Bahwa setelah Rencana Kegiatan Anggaran sekolah (RKAS) TahunAnggaran 2016 selesai dibuat, Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1Larantuka tidak pernah mengumumkan Rencana Kegiatan Anggaransekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 yang sebelumnya telah dibahas;Bahwa Rencana Kegiatan Anggaran sekolah (RKAS) Tahun Anggaran2016 yang sebelumnya telah disusun kemudian disahkan oleh KepalaDinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten

Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah(RKAS) Tahun Anggaran 2017 yang didalamnya terdapat pembahasanpenggunaan dana BOS Tahun Anggaran 2017 yang diterima oleh SMPNegeri 1 Larantuka tidak pernah melibatkan unsur komite sekolah atauperwakilan orang tua/wali murid;Bahwa setelah Rencana Kegiatan Anggaran sekolah (RKAS) TahunAnggaran 2017 selesai dibuat, Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1Larantuka tidak pernah mengumumkan Rencana Kegiatan Anggaransekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2017 yang sebelumnya telah dibahas

Besar penggunaan Dana tiap bulan disesuaikandengan kebutuhan sekolah sebagai tertuang dalam RencanaKegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) ;BAB Ill Tentang Pertanggungjawaban Keuangan Lampiran II salinanPeraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik IndonesiaNomor 51 Tahun 2011 menyatakan Pelaporan untuk tingkat Sekolahharus membuat antara lain sebagai berikut : Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) ;E Pembukuan : Buku Kas Umum (Formulir BOSK3) ; Buku Pembantu Kas (Formulir BOSK4) ;7 Buku

Darma Putra, S.Pd. selaku Bendahara BOS tahun 2012berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 NusaPenida Nomor : 963/20.TU/DISDIKPORA tanggal 1 April 2011 dalampengelolaan tidak pernah membentuk Tim Manajen BOS, dimana tugasuntuk menyusun Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS)dilaksanakan oleh Ida Bagus Kt.

Darma Putra, S.Pd. mendatangi Ketua KomiteSMP Negeri 1 Nusa Penida yaitu Gede Agus Wahyudi untuk memintatandatangan pengesahan RKAS, padahal seharusnya dalam menyusunRKAS tersebut seharusnya dilakukan oleh Tim Manajemen BOS ;Bahwa untuk melaksanakan kegiatan seperti yang tersusun dalamRencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) SMP Negeri 1 NusaPenida tahun 2012 maka dicairkanlah dana BOS Pusat maupun DanaBOS Pendamping tahun 2012 yang masuk kedalam rekening SMPNegeri 1 Nusa Penida secara bertahap oleh

Besar penggunaan Dana tiap bulandisesuaikan dengan kebutuhan sekolah sebagaitertuang dalamRencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) ; BAB Ill Tentang Pertanggungjawaban Keuangan Lampiran Ilsalinan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik31Indonesia Nomor 51 Tahun 2011 menyatakan Pelaporan untuktingkat Sekolah harus membuat antara lain sebagai berikut :Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) ; Pembukuan : Buku Kas Umum (Formulir BOSK3) ; Buku Pembantu Kas (Formulir BOSK4) ; Buku

Darma Putra, S.Pd. selaku bendahara BOStahun 2012 mendatangi Ketua Komite SMP Negeri 1 Nusa Penida yaitu Gede Agus Wahyudi untuk menandatangani pengesahan RKAS, padahalseharusnya tugas untuk menyusun RKAS tersebut dilakukan oleh TimManajemen BOS;Bahwa untuk melaksanakan kegiatan seperti yang tersusun dalamRencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) SMP Negeri 1 NusaPenida tahun 2012 dimana Dana BOS dari Pusat maupun Dana BOSpendamping tersebut cair setiap triwulan, selanjutnya oleh terdakwa 36WAYAN

Utara ada dilakukanpengutipan biaya antara lain :Untuk Pembuatan RKAS Tahun 2016 dilakukan pengutipan sebesar Rp.250.000, dan untuk LPJ Rp. 300.000.Untuk Pembuatan RKAS Tahun 2017 dilakukan pengutipan sebesar Rp.250.000, dan untuk LPJ Rp. 300.000.Untuk Pembuatan RKAS Tahun 2018 dilakukan pengutipan sebesar Rp.300.000, dan untuk LPJ belum sempat di buat.Dan untuk pengutipan tersebut pada tahun 2016 / 2017 saksi berikankepada sdri ANI (Panggilan ) Staf Dinas Pendidikan Kota Lhokseumawe.Dan untuk pengutipan

pada tahun 2018 saksi berikan kepada saksi ERNITA(Panggilan) Staf Dinas Pendidikan Kota Lhokseumawe.Bahwa benar cara Dinas Pendidikan membuat RKAS dan LPJ milik PAUDBUSTANUL HUDA tyalah :awalnya untuk pembuatan RKAS Tahun 2016 dan 2017 data keperluankebutuhan PAUD, kami yang buat dan selanjutnya di serahkan kepada SdriANI ( Panggilan / staf Dinas Pendidikan ) selanjutnya setelah selesai di printdiberikan lagi kepada saksi untuk saksi tandatangani dan menjadi acuansaksi dalam hal belanja kebutuhan

PAUD, setelah belanja selesai, saksimengumpulkan bon/ faktur dan menyerahkan lagi kepada Sdri ANI(Panggilan) untuk pembuatan LPJ dan setelah Laporan PertanggungJawaban (LPJ) selesai selanjutnya Sdri ANI menelpon saksi denganmengatakan TOLONG AMBIL LPJ, BIAR DITANDA TANGANI setelahsaksi tanda tangani kemudian LPJ dan RKAS tersebut saksi serahkan lagikepada pihak Dinas Untuk di foto copi rangkap 4 karna akan diserahkankepada kantor keuangan Daerah.Sedangkan untuk pembuatan RKAS dan LPJ Tahun 2018

Nomor 206/Pid.B/2019/PN LskUntuk Pembuatan RKAS Tahun 2017 dilakukan pengutipan sebesar Rp.300.000, dan untuk LPJ Rp. 500.000 yang saat itu uangnya saya serahkankepada Sdri ANI ( Panggilan ).Untuk Pembuatan RKAS Tahun 2016 dilakukan pengutipan sebesar Rp.350.000, saat itu saya berikan kepada Sdri ERNITA dan untuk LPJ belumsaya ajukan.Bahwa awalnya untuk pembuatan RKAS Tahun 2016 dan 2017 datakeperluan kebutuhan PAUD kami yang buat dan selanjutnya di serahkankepada Sdri ANI ( Panggilan ) selanjutnya

Bahwa pihak Bidang PAUD Dinas Pendidikan Kab Aceh Utara membuatLPJ dan RKAS milik Masing masing PAUD / TKS yang ada di Kab AcehUtara yaitu sejak Tahun 2016 s/d Tahun 2018. Bahwa untuk pembuatan LPJ dan RKAS untuk Tahun 2016 s/d Tahun 2018ada di bebankan kepada masing masing PAUD iyalah antara kisaran Rp.200.000, s/d Rp. 300.000, Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerangkan membenarkan dantidak ada keberatan;4.Saksi ERNITA, A.Md Binti Alm.

(RencanaKegiatan dan Anggaran Sekolah) yang disetujui dalam rapat pendidiksetelah memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah dan disahkan olehSKPD Pendidikan Kabupaten Polewali Mandar karena pada kenyataannyaterdakwa sama sekali tidak pernah menyelenggarakan Rapat untukmembahas RKAS tersebut.

Untukmenyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah mengenai penggunaandana BOS, saksi HELENDRASARI selaku Kepala Sekolah bersamasamadengan dewan guru, Terdakwa AYU SEPTARIA BINTI AGUS ALFIAN selakubendahara BOS, Pengurus Komite yaitu saksi AZWAN pernah melakukanrapat diawal tahun untuk membuat perencanaan RKAS yang mana hasilnyaharuslah diumumkan di papan pengumuman sekolah namun kemudian saksiHELENDRASARI mengganti RKAS tersebutdengan RKAS yang dibuat sendinoleh saksi HELENDRASARI dan diketik oleh

Dana BOS diterima oleh sekolah secara utuh, dan dikelola secaramandiri oleh sekolah dengan melibatkan dewan guru dan KomiteSekolah dengan menerapkan MBS, yaitu Sekolah mengelola danasecara profesional, transparan dan akuntabel; Sekolah harusmemiliki Rencana Jangka Menengah yang disusun 4 tahunan,Sekolah harus menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalambentuk Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), dimanadana BOS merupakan bagian integral dari RKAS tersebut; RencanaJangka Menengah dan RKAS harus

Membuat RKAS yang mencakup seluruh sumber penerimaan sekolah3. Memverifikasi jumlah dana yang diterima dengan data peserta didikyang ada4. Mengelola Dana BOS secara bertanggungjawab dan transparan5. Mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleg sekolahdan rencana penggunaan dan BOS (RKAS) di papan pengumumansekolah yang ditandatangani oleh kepala sekolah, bendahara danketua komite6. Mengumumkan penggunaan dana BOS di papan pengumuman7.

Dana BOS diterima oleh sekolah secara utuh, dan dikelola secaramandiri oleh sekolah dengan melibatkan dewan guru dan KomiteSekolah dengan menerapkan MBS, yaitu Sekolah mengelola danasecara profesional, transparan dan akuntabel; Sekolah harusmemiliki Rencana Jangka Menengah yang disusun 4 tahunan,Sekolah harus menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalambentuk Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), dimanadana BOS merupakan bagian integral dari RKAS tersebut;Rencana Jangka Menengah dan RKAS harus

Way Jepara dalam mengelola Dana BOS tahun2011 dan tahun 2012 telah membuat sendiri Rencana Kerja AnggaranSekolah (RKAS) / Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS)yang mana dalam penyusunan RKAS dan RAPBS terdakwa PAINO, S.Pd BinMARSIDI tidak pernah melibatkan Dewan Guru dan Komite Sekolah, yangmana didalam RKAS/RAPBS SDN1 Labuhan Ratu Dua ditahun 2011 dantahun 2012 dimana telah dibuatkan SPJ tiap triwulannya di tiap Tahunnyayakni di tahun 2011 dan tahun 2012 yang dilakukan langsung oleh

Bahwa perbuatan terdakwa yang membuat Rencana Kerja AnggaranSekolah (RKAS)/Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah(RAPBS)SDN 1 Labuhan Ratu Dua, Kec.

Bahwa selain itu juga berdasarkan buku panduan dana BOS, dalampenggunaan dana BOS di sekolah penerima dana BOS sebelum danadigunakan harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersamaantara Tim Manajemen BOS Sekolah, Dewan Guru dan Komite Sekolah, yangdituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS)/RencanaAnggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS) yang dibuat oleh KepalaSekolah, Guru dan Komite Sekolah dimana selanjutnya penggunaan danaBOS yang sesuai dengan RKAS/RAPBS dibuatkan Laporanpertanggungjawabannya

Way Jepara dalam mengelola Dana BOS tahun2011 dan tahun 2012 telah membuat sendiri Rencana kerja Anggaran Sekolah(RKAS) / Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS) yangmana dalam penyusunan RKAS dan RAPBS terdakwa PAINO, S.Pd BinMARSIDI tidak pernah melibatkan Dewan Guru dan Komite Sekolah, yangmana didalam RKAS/RAPBS SDN1 Labuhan Ratu Dua ditahun 2011 dantahun 2012 dimana telah dibuatkan SPJ tiap triwulannya di tiap Tahunnyayakni di tahun 2011 dan tahun 2012 yang dilakukan langsung oleh

pembelian yang terlampir didalam LPJ bukan kwitansi yang dikeluarkan tokotersebut: Bahwa perbuatan terdakwa yang membuat Rencana Kerja AnggaranSekolah (RKAS)/Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah(RAPBS)Halaman 48dari 58PutusanNomor4/Pid.SusTPK/2014/PTTJK.49SDN 1 Labuhan Ratu Dua, Kec.

Sekolah mengelola dana Bos secara profesional, transparan dandipertangung jawabkan;Sekolah harus membuat Rencana Jangka menengah;Sekolah harus menyurun Rencana Kerja Tahunan dalam RKAS;4.

;Rencana Jangka Menengah dan RKAS harus disetujui dalam rapatdewan pendidik setelah memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah;Halaman 39 dari 262 Putusan Nomor 33/Pid.SusTPK/2016/PN.

Sekolah harus menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalambentuk Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), dimanadana BOS merupakan bagian integral dari RKAS tersebut;4. Rencana Jangka Menengah dan RKAS harus disetujui dalam rapatdewan pendidik setelah memperhatikan pertimbangan KomiteHalaman 176 dari 262 Putusan Nomor 33/Pid.SusTPK/2016/PN.

danBelanja Sekolah (RAPBS) atau Rencana kegiatan Sekolah (RKAS)yang diajukan oleh Pihak Sekolah penerima Bos.Bahwa Tugas Pokok Saksi selaku Tim Peneliti dan VerifikasiRAPBS/RKAS yakni :> Meneliti Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) janjang SD / SDLB, SMP /SMPLB yang telah disusun / dibuat oleh sekolah.> Meneliti Rencana Penggunaan Dana Bantuan OprasionalSekolah (BOS) sesuai dengan aturan yang berlakuBahwa Tujuan dari Kegiatan Penelitian dan verifikasi RAPBS

dan Prasarana, pengembangan Kurikulum, PengembanganProses Pembelajaran, dan lain lain.Bahwa benar RKAS dipergunakan sebagai syarat untukpenerimaan dana Bos yang disahkan setelah dibuatkan DPASnya ,adapun RKAS dan DPAS tersebut dipergunakan sebagai Dasarpelaksanaan anggaran oleh Pihak sekolah.Bahwa benar terhadap RKAS yang diajukan oleh pihak Sekolahkemudian dilakukan Penelitian dan Verifikasi yang dilaksanakanpetugas peneliti dan verifikasi sesuai keputusan Kepala DinasHalaman 189 dari 262 Putusan

(Asli) ;1 (satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)Perubahan T.A. 2017 SDN Tajur 1 (Fotocopy) ;1 (Satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) T.A.2018 SDN Tajur 1 (Asli) ;1 (satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)Perubahan BOS Pusat (APBN) T.A. 2018 SDN Tajur 1 (Asli) :1 (satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)BOS Pusat T.A. 2019 SDN Tajur 1 (Asli) ;1 (Satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)Perubahan (BOS Pusat)

(Asli);1 (Satu) bundel Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) BOSAPBN Tahun 2017. (asli) ;1 (Satu) bundel Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) BOSAPBN Tahun 2018. (asli);1 (Satu) bundel Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) BOSAPBN Tahun 2019. asli);1 (Satu) bundel Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) BOSAPBD Tahun 2017. (asli);1 (Satu) bundel Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) BOSAPBD Tahun 2018.

Dalam rapat tersebut ditentukan harga naskah soalyang akan diterapkan dalam RKAS tahun berikutnya, setelah hargaditentukan dan disampaikan kepada kami, selanjutnya harga tersebutdimasukkan dalam RKAS yang kami buat. Setelan RKAS selesai dibuat,Hal. 197 dari 605 Hal.

SDN Kejaksan tahun 2014 adalahterdakwa, tetapi pada saat Saksi menjabat ternyata RKAS SDN Kejaksanuntuk tahun 2014 tidak ada dikarenakan belum membuatnya sehinggauntuk RKAS SDN Kejaksan tahun 2014 dibuat tim yang terdiri dari Saksiselaku Kepala Sekolah dan Guruguru.Keterangan saksi dibenarkan terdakwa2.

/RKAS SDNkejaksan, dan taunya RKAS tersebut sudah ada.Bahwa pada umumnya output kegiatan sesuai dengan kebutuhansekolah karena barang barang yang direncanakan untuk dibeliterdapat yang belum dimiliki sekolah namun terdapat juga pengadaanbarang dalam RKAS yang tidak sesuai kebutuhan sekolah sepertipembelian isi ulang Gas karena Sekolah tidak memiliki Tabung Gas.Bahwa mekanisme penyaluran dana Bos periode TA. 2011 danaditransfer dari rekening Kas Umum Negara (KUN) ke Kas Umumdaerah (KUD) dan kemudian

Bahwa Saksi tidak pernah diminta bantuan untuk membuatRAPBS/RKAS SDN Kejaksan oleh terdakwa.c.

Bahwa yang membuat RKAS SDN Pangrango untuk TA. 2011, 2012dan 2013 adalah Saksi sendiri selaku Kepala sekolah pada saat itu,dan walaupun terdapat kesamaan beberapa item kegiatan antaraRKAS SDN kejaksan dengan RKAS SDN Pangrango, RKAS SDNkejaksan bukan dibuat oleh Saksi dan Saksi tidak mengetahui siapayang membuatnya dan Saksi sendiri tidak mengerti mengapaterdapat kesamaan beberapa item kegiatan antara RKAS SDNKejaksan dengan RKAS SDN Pangrango.d.

kerja anggaran Sekolah yang sudah dianggapbenar.> Bahwa cara pelaksanaannya yakni setelah SDN Kejaksan KotaCirebon menyusun RKAS, kemudian di teliti dan diverifikasi olehbagian Kesiswaan Dikdas dan dilakukan pengecekan Fisik kepadaPihak Sekolah dan setelah RKAS tersebut dianggap benar dansesuai dengan kebutuhan sekolah, lalu RKAS tersebut di sahkan dandisetujui oleh Dinas pendidikan Kota Cirebon.Keterangan saksi dibenarkan terdakwa.Halaman 99 dari 170 Putusan No. 65/Pid.SusTPK/2015/PN.Bdg.15.

Membuat RKAS yang mencakup seluruh sumber penerimaan sekolah ;. Memverifikasi jumlah dana yang diterima dengan data peserta didik yangada;. Mengelola Dana BOS secara bertanggungjawab dan transparan ;Halaman 4 dari 49 hal. Putusan Nomor 10/Pid.SusTPK/2017/PT TJK.10.11.12.13.14.15.16.. Mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleg sekolah danrencana penggunaan dan BOS (RKAS) di papan pengumuman sekolahyang ditandatangani oleh kepala sekolah, bendahara dan ketua komite;.

Bahwa terdakwa pernah menyusun RKAS padaawal tahun dan dibuat satu kali pada saat rapat Pleno komite, yang dihadiriterdakwa selaku Kepala Sekolah dewan guru, pengurus komite dan orang tuamurid.

Dana BOS diterima oleh sekolah secara utuh, dan dikelola secaramandiri oleh sekolah dengan melibatkan dewan guru dan KomiteSekolah dengan menerapkan MBS, yaitu Sekolah mengelola danasecara profesional, transparan dan akuntabel; Sekolah harus memilikiRencana Jangka Menengah yang disusun 4 tahunan, Sekolah harusmenyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam bentuk RencanaKegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), dimana dana BOSmerupakan bagian integral dari RKAS tersebut; Rencana JangkaMenengah dan RKAS harus

Membuat RKAS yang mencakup seluruh sumber penerimaan sekolah ;3. Memverifikasi jumlah dana yang diterima dengan data peserta didik yangada;4. Mengelola Dana BOS secara bertanggungjawab dan transparan ;5. Mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh sekolah danrencana penggunaan dan BOS (RKAS) di papan pengumuman sekolahyang ditandatangani oleh kepala sekolah, bendahara dan ketua komite;6. Mengumumkan penggunaan dana BOS di papan pengumuman;7.

Putusan Nomor 10/Pid.SusTPK/2017/PT TJK.menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam bentuk RencanaKegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), dimana dana BOSmerupakan bagian integral dari RKAS tersebut; Rencana JangkaMenengah dan RKAS harus disetujui dalam rapat dewan pendidiksetelah memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah dan disahkanoleh SKPD Pendidikan Kabupaten/kota (untuk sekolah negeri) atauyayasan (untuk sekolah swasta) ;.

3. 1 (satu) bundel legalisir Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) SMK Negeri 1 Luragung tahun pelajaran 2014/2015.

4. 1 (satu) bundel legalisir Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD ART) Komite Sekolah SMK Negeri 1 Luragung.

5. 1 (satu) bundel legalisir proposal Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Provinsi Jawa Barat jenjang Pendidikan menengah tahun 2014 periode Juli s/d Desember 2014.

32. 1 (satu) bendel Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) SMKN 1 Luragung tahun pelajaran 2013/2014.

33. 1 (satu) bendel Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) SMKN 1 Luragung tahun pelajaran 2015/2016.

Dikembalikan kepada SMKN 1 Luragung melalui Saksi Rumiyani.

RKAS sebagai pedoman pengumpulan dana danpengeluarannya, juga sebagai pembatasan danpertanggungjawaban sekolah terhadap uanguang yangditerima.

) yang dibuatoleh pihak Sekolah dan Komite SekolahBahwa untuk penyusunan RKAS yang bertanggng jawabadalah Kepala Sekolah dalam hal ini Terdakwa.

, Kaprog dan bendahra, sedangkan untuk menyusundan menjilid menjadi satu bendel RKAS tersebut adalah saksidibantu oleh sdr.

Pihak Komitehanya menerima sodoran RKAS yang sudah jadi pada saat rapatkomite dari pihak sekolah untuk disahkan dalam rapat komitekemudian ditandatangani oleh ketua Komite Sekolah;Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana penyusunanRencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) SMKN 1 Luragungtahun ajaran 2014/2015 karena saksi dan anggota komite lainnyatidak dilibatkan dalam hal penyusunan Rencana Kegiatan danAnggaran Sekolah (RKAS) SMKN 1 Luragung tahun ajaran2014/2015 tersebut;Bahwa Saksi tidak

RKAS sebagai pedoman pengumpulandana dan pengeluarannya, juga sebagai pembatasan danpertanggungjawaban sekolah terhadap uanguang yangditerima.