MENGADILI: Menyatakan Terdakwa Roustam Effendy bin Bujang Ado tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi dan/atau dokumen elektronik, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 12 (dua belas) hari

Penuntut Umum:T.HARLY MULYATIE, SHTerdakwa:Roustam Effendy Bin Bujang Ado

Pembanding/Penuntut Umum : T.HARLY MULYATIE, SH
Terbanding/Terdakwa : Roustam Effendy Bin Bujang Ado

tercatatatas nama Roustam Effendy (Tergugat) dahulu beralamat di PerumahanHalaman 2 dari 71 hal.

Sebidang tanah berisi kebun kelapa sawit sebagaimana Sertifikat HakMilik Nomor : 2084 dengan Surat Ukur Nomor : 1657/Tanjung Pauhtanggal 16 Oktober 2019 dengan luas : 16.148 Matas nama Tergugat(Roustam Effendy) yang beralamat di Tanjung Pauh RT 013 RW 007Halaman 3 dari 71 hal.

Fotokopi Surat Tanggapan dari OCBS kepada Nursyalina terhadapfasilitas Kredit an Bapak Roustam Effendy ( debitor ) yang telah dilunasioleh Bapak Roustam Effendy tanggal 16 Agustus 2018., Bukti surattersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinyaternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2),diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;3.

atas nama Tergugat(Roustam Effendy) yang beralamat di Tanjung Pauh RT 013 RW 007 DesaTanjug Pauh Kecamatan Kuantan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi,dan sebidang tanah berisi kebun kelapa sawit dengan luas: 16.148 M?

Roustam Effendy yang dikeluarkan oleh KementrianAgraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasinal Kota Pekanbaru padatanggal 13 Juli 2021. Isi bukti tersebut menerangkan Penggugat dan Tergugattelah memperoleh sebidang tanah Nomor 230/2021 an. Roustam Effendy,Menimbang, bahwa P.2 Fotokopi Surat Tanggapan dari OCBS terhadapNursyalina terhadap fasilitas Kridit an Bapak Roustam Effendy (debitor) yangtelah dilunasi oleh bapak Roustam Effendy tanggal 16 Agustus 2018.

Pembanding/Tergugat : ROUSTAM EFFENDY Diwakili Oleh : Adha Nuraya, S. H, M. H
Terbanding/Penggugat : NURSYALINA BINTI SYAHRIAL

KSE yang dibuat oleh Notaris Heldian Noor, S.H. pada tanggal tanggal7 Nopember 2008 Nomor 15 sebagai berikut : Nyonya ISNA YUSDIATI, SP selaku Direktur Utama ( PENGUGAT)Tuan AMRU ROUSTAM POHAN selaku DirekturNyonya YUSTI YUDIAWATI,ST,MT selaku Komisaris Utama (TERGUGAT II)Tuan SUGIAN NOOR Selaku Komisaris (TERGUGAT III)Bahwa berdasarkan undangan panggilan pertama RUPS Tahunan pada tanggal1 Juli 2019 yang dilakukan oleh Direktur AMRU ROUSTAM POHAN dimanaRUPS Tahunan tersebut tidak memenuhi kourum

sehingga dilakukan undanganPanggilan kedua RUPS Tahunan pada tanggal 17 Juli 2019.Bahwa TERGUGAT II berdasarkan surat tanggal 20 Juli 2019 yang menyatakanAMRU ROUSTAM POHAN selaku Direktur dan ISNA YUSDIATI selaku DirekturUtama PT.

Kalimantan Soil Engineering didirikan dengan susunan Direksi dandewan komisaris sebagai berikut : Nyonya ISNA YUSDIATI, SP selaku Direktur Utama ( PENGUGAT) Tuan AMRU ROUSTAM POHAN selaku Direktur Nyonya YUSTI YUDIAWATI,ST,MT selaku Komisaris Utama (TERGUGAT II) Tuan SUGIAN NOOR Selaku Komisaris (TERGUGAT III)Bahwa Pengugat (Isna Yusdiati) dalam kedudukannya selaku Direktur utamamemberikan surat penunjukan kepada Direktur (Amru Roustam Pohan) dengannomor 005/KSEST/VI/2019 untuk melakukan undangan

POHAN selaku Direktur1 Juli 2019Direktur AMRU ROUSTAM POHAN membuat undangan pertama RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) tahunan namun tidak memenuhi kuorum.17 Juli 2019Halaman 32 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN BjbDirektur AMRU ROUSTAM POHAN Kembali membuat undangan keduaRUPS tahunan.20 Juli 2019Tergugat II selaku Komisaris Utama mengeluarkan Surat yang menyatakanjabatan AMRU ROUSTAM POHAN selaku Direktur dan ISNA YUSDIATI,S.P. selaku Direktur Utama (Penggugat) sudah tidak sah

karena masajabatannya telah berakhir.26 Juli 2019Penggugat dan Direktur AMRU ROUSTAM POHAN (keduanya disebutDireksi) menyatakan bahwa panggilan undangan RUPS tahunan keduabatal demi hukum dan dianggap tidak pernah ada.