Ditemukan 5 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 31-10-2019 — Upload : 06-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 620 PK/Pdt/2019
Tanggal 31 Oktober 2019 — Ir. MIKAEL KAMBUAYA VS 1. ALFISAH LIKADINATA, 2. H. SAMSUNAR RASYID, 3. ANDRI ERWIN ALIDARUS DAN 1. DANIEL HAMADI, 2. KANTOR PERTANAHAN KOTA JAYAPURA
9121 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan menurut hukum, maka penandatanganan Akta Jual BelliNomor 594.4/31/V1/2010, tanggal 15 Desember 2010, antara TurutTergugat selaku penjual dengan Penggugat selaku Pembeli, di hadapanSem Stenly Merauje, S.PAK.MM., selaku PPAT pada Kantor DistrikJayapura Selatan adalah sah dan mengikat secara hukum:;4. Menyatakan menurut hukum, bahwa tindakan pengukuran tanah yangpernah dilakukan oleh Turut Tergugat II pada tanggal 22 Agustus 2011 diatas tanah kepunyaan Penggugat seluas + 20.000 m?
    Menyatakan menurut hukum, bahwa karena jual beli antaraPenggugat dengan Turut Tergugat di hadapan Sem Stenly Merauje,S.PAK.MM., selaku PPAT pada Kantor Distrik Jayapura Selatan,didasarkan pada akta pelepasan hak atas tanah adat yang sah, makajual beli dimaksud adalah sah dan berkekuatan hukum mengikat;14. Menyatakan menurut hukum, bahwa karena pelepasan hakatas tanah adat kepada Penggugat merupakan satu kesatuan bidangtanah yang berukuran 50 m x 400 m atau seluas + 20.000 m?
    Menyatakan menurut hukum penandatanganan Akta Jual Beli Nomor594.4/31/VI/2010, tanggal 15 Desember 2010, antara Turut Tergugat selaku penjual dengan Penggugat selaku Pembeli, di hadapan SemStenly Merauje, S.PAK.MM., selaku PPAT pada Kantor Distrik JayapuraSelatan adalah sah dan mengikat secara hukum;4. Menyatakan menurut hukum, bahwa tindakan Penggugat untukmembagikan bidang tanah kepunyaan Penggugat seluas + 20.000 m?
    Menyatakan menurut hukum, bahwa karena jual beli antaraPenggugat dengan Turut Tergugat di hadapan Sem Stenly Merauje,S.PAK.MM., selaku PPAT pada Kantor Distrik Jayapura Selatan,didasarkan pada akta pelepasan hak atas tanah adat yang sah, makajual beli dimaksud adalah sah dan berkekuatan hukum mengikat;13. Menyatakan menurut hukum, bahwa karena pelepasan hakatas tanah adat kepada Penggugat merupakan satu kesatuan bidangtanah yang berukuran 50 m x 400 m atau seluas + 20.000 m?
Register : 26-08-2016 — Putus : 21-11-2016 — Upload : 20-05-2019
Putusan PT JAYAPURA Nomor 47/PDT/2016/PT JAP
Tanggal 21 Nopember 2016 — Pembanding/Tergugat I : ALFIANSYAH LIKADINATA
Terbanding/Penggugat : Ir. MIKAEL KAMBUAYA alias MAIKEL KAMBUAYA
Turut Terbanding/Tergugat II : H. SYAMSUNAR RASYID
Turut Terbanding/Tergugat III : DANIEL HAMADI
Turut Terbanding/Tergugat IV : Pemerintah RI Cq Kepala BPN RI Cq Kakanwil BPN Prov Papua Cq Kakan BPN Kota Jayapura
11821
  • /PT JAP.MERAUJE, S.PAK.MM selaku PPAT pada Kantor Distrik JayapuraSelatan;Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2011, atas permohonan Penggugatpada Turut Tergugat Il in casu Kantor Pertanahan Kota Jayapura, telahdilakukan pengukuran bidang tanah sesuai posita angka 1 di atas danhasil pengukuran tersebut telah disetujui pula oleh salah satu kepalasuku Dawir yaitu Hengky Dawir sebagai milik kepunyaan Penggugat;Bahwa karena Penggugat bermaksud menjadikan bidang tanah yangdibeli tersebut kedalam 2 (dua) tanda
    hukum, dengandemikian menjadi tidak sah dan batal demi hukum;Bahwa karena surat pernyataan pelepasan hak atas tanah adatkepada Penggugat telah dilakukan dengan caracara yang benarkarena disaksikan, diketahui dan disetujui, oleh kepalakepala sukutermasuk Ondoafi TobatiEnggros dan Pemerintahan setempat, makapelepasan tersebut adalah sah dengan demikian memiliki kekuatanmengikat secara hukum;Bahwa karena jual beli antara Penggugat denganTurut Tergugat ,yang dilakukan dihadapan Sem Stenly Merauje, S.PAK.MM
    Menyatakan menurut hukum, maka penandatanganan Akta Jual BeliNo. 594.4/31/V1/2010, tanggal 15 Desember 2010, antara TurutTergugat selaku penjual dengan Penggugat selaku Pembeli, dihadapan Sem Stenly Merauje, S.PAK.MM selaku PPAT pada KantorDistrik Jayapura Selatan adalah sah dan mengikat secara hukum;4. Menyatakan menurut hukum, bahwa tindakan pengukuran tanah yangpernah dilakukan oleh Turut Tergugat II pada tanggal 22 Agustus 2011Halaman 9 dari 82 Putusan Nomor 47/PDT/2016.
    Tergugat Il adalah mengandung cacat hukum,dengan demikian maka SHM No. 40/Tobati, tanggal 06 Juli 2011,yang diterbitkan Tergugat II tersebut, harus dinyatakan tidak sah danbatal demi hukum;Menyatakan menurut hukum, bahwa karena surat pelepasan hakatas tanah adat kepada Penggugat, telah dilakukan dengan caracara yang benar, maka pelepasan tersebut adalah sah dan mengikatsecara hukum;Menyatakan menurut hukum, bahwa karena jual beli antaraPenggugat dengan Turut Tergugat dihadapan Sem Stenly Merauje,S.PAK.MM
    Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya pada poin16,17,18 Tergugat memberikan Tanggapan sebagai berikut :Bahwa jual beli yang dilakukan oleh Penggugat dihadapan SemStenly Merauje, S.PAK.MM selaku PPAT pada Kantor DistrikJayapura Selatan adalah tidak sah yang didasarkan pada faktafakta yaitu. tidak diteliti secara cermat oleh PPAT yangbersangkutan.Berdasarkan Pasal 39 ayat (1) PP No.24 Tahun 1997 ditetapkanbahwa PPAT menolak untuk membuat Akta jika:a.
Register : 19-03-2019 — Putus : 06-04-2016 — Upload : 19-03-2019
Putusan PN JAYAPURA Nomor 98/Pdt.G/2015/PN Jap
Tanggal 6 April 2016 — Penggugat : - Ir. MIKAEL KAMBUAYA alias MAIKEL KAMBUAYA Tergugat : - 1.ALFIANSYAH LIKADINATA - 2.H. SYAMSUNAR RASYID - 3.DANIEL HAMADI - 4.Pemerintah RI Cq Kepala BPN RI Cq Kakanwil BPN Prov Papua Cq Kakan BPN Kota Jayapura
10547
  • Menyatakan menurut hukum, penandatanganan Akta Jual Beli No. 594.4/31/VI/2010, tanggal 15 Desember 2010, antara Turut Tergugat I selaku penjual dengan Penggugat selaku Pembeli, di hadapan Sem Stenly Merauje, S.PAK.MM selaku PPAT pada Kantor Distrik Jayapura Selatan adalah sah dan mengikat secara hukum;--------------4.
    Menyatakan menurut hukum, bahwa karena jual beli antara Penggugat dengan Turut Tergugat I dihadapan Sem Stenly Merauje, S.PAK.MM selaku PPAT pada Kantor Distrik Jayapura Selatan, didasarkan pada akta pelepasan hak atas tanah adat yang sah, maka jual beli dimaksud adalah sah dan berkekuatan hukum mengikat;------13.
    /PT JAP.MERAUJE, S.PAK.MM selaku PPAT pada Kantor Distrik JayapuraSelatan;Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2011, atas permohonan Penggugatpada Turut Tergugat Il in casu Kantor Pertanahan Kota Jayapura, telahdilakukan pengukuran bidang tanah sesuai posita angka 1 di atas danhasil pengukuran tersebut telah disetujui pula oleh salah satu kepalasuku Dawir yaitu Hengky Dawir sebagai milik kepunyaan Penggugat;Bahwa karena Penggugat bermaksud menjadikan bidang tanah yangdibeli tersebut kedalam 2 (dua) tanda
    hukum, dengandemikian menjadi tidak sah dan batal demi hukum;Bahwa karena surat pernyataan pelepasan hak atas tanah adatkepada Penggugat telah dilakukan dengan caracara yang benarkarena disaksikan, diketahui dan disetujui, olen kepalakepala sukutermasuk Ondoafi TobatiEnggros dan Pemerintahan setempat, makapelepasan tersebut adalah sah dengan demikian memiliki kKekuatanmengikat secara hukum;Bahwa karena jual beli antara Penggugat denganTurut Tergugat ,yang dilakukan dihadapan Sem Stenly Merauje, S.PAK.MM
    Menyatakan menurut hukum, maka penandatanganan Akta Jual BeliNo. 594.4/31/VI/2010, tanggal 15 Desember 2010, antara TurutTergugat selaku penjual dengan Penggugat selaku Pembeli, dihadapan Sem Stenly Merauje, S.PAK.MM selaku PPAT pada KantorDistrik Jayapura Selatan adalah sah dan mengikat secara hukum;4. Menyatakan menurut hukum, bahwa tindakan pengukuran tanah yangpernah dilakukan oleh Turut Tergugat Il pada tanggal 22 AgustusHalaman 9 dari 82 Putusan Nomor 47/PDT/2016.
    Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya pada poin16,17,18 Tergugat memberikan Tanggapan sebagai berikut :Bahwa jual beli yang dilakukan oleh Penggugat dihadapan SemStenly Merauje, S.PAK.MM selaku PPAT pada Kantor DistrikJayapura Selatan adalah tidak sah yang didasarkan pada faktafakta yaitu tidak diteliti secara cermat oleh PPAT yangbersangkutan.Berdasarkan Pasal 39 ayat (1) PP No.24 Tahun 1997 ditetapkanbahwa PPAT menolak untuk membuat Akta jika:a.
    /PT JAP.Menyatakan menurut hukum, penandatanganan Akta Jual Beli No.594.4/31/V1/2010, tanggal 15 Desember 2010, antara Turut Tergugat selaku penjual dengan Penggugat selaku Pembeli, di hadapan SemStenly Merauje, S.PAK.MM selaku PPAT pada Kantor Distrik JayapuraSelatan adalah sah dan mengikat secara hukum;Menyatakan menurut hukum, bahwa tindakan Penggugat untukmembagikan bidang tanah kepunyaan Penggugat seluas + 20.000 M?
Putus : 19-10-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2386 K/Pdt/2017
Tanggal 19 Oktober 2017 — Ir. MIKAEL KAMBUAYA VS ALFISYAH LIKADINATA, dkk.
7420 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 2386 K/Pdt/201717.18.19.20.21.diketahui dan disetujui, oleh kepalakepala suku termasuk Ondoafi TobatiEnggros dan Pemerintahan setempat, maka pelepasan tersebut adalah sahdengan demikian memiliki kKekuatan mengikat secara hukum;Bahwa karena jual beli antara Penggugat dengan Turut Tergugat , yangdilakukan di hadapan Sem Stenly Merauje, S.PAK.MM selaku PPAT padaKantor Distrik Jayapura Selatan, didasarkan pada Surat PernyataanPelepasan Hak Atas Tanah Adat yang sah, maka jual beli dimaksud adalahsah
Register : 09-06-2017 — Putus : 02-10-2013 — Upload : 09-06-2017
Putusan PN JAYAPURA Nomor 1/Pdt.G/2013/PN-Jpr
Tanggal 2 Oktober 2013 — Perdata - TONNY LIMOWA - SYAHARUDDIN - ISABELA AYAMSEBA - TIMOTIUS DAWIR - HAYONG MUIS - H. KASIM
238328
  • Perlu ditegaskan kepada penggugat bahwa tergugat Il telahmembangun diatas tanah yang diamksud oleh penggugat sebagai tanah sengketayang ditempati oleh tergugat Il oleh karena tergugat Il telah membeli tanah tersebutdari orang tua tergugat Ill selaku kepala Suku Dawir berdasar Surat Akta Jual Belidibuat dihadapan Notaris SEM STENLY MERAUJE, S.PAK.MM pada tanggal 19 Februari2009, dengan lampiran Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat tertanggal 24 September 2008 (bukti T.III2) ;Bahwa tergugat