FotoCopy SP2D dan lampirannya Nomor 021381X/045/302 tanggal 06-02-2012 sebesar Rp.8.413.900,- Sakter MIN Pembantanan Kab. Banjar ;65. FotoCopy SP2D dan lampirannya Nomor 023894X/045/302 tanggal 01-03-2012 sebesar Rp.16.827.800,- Sakter MIN Pembantanan Kab. Banjar ;66. FotoCopy SP2D dan lampirannya Nomor 084657Z/045/111 tanggal 11-04-2012 sebesar Rp.67.529.115,- Sakter MIN Pembantanan Kab. Banjar ;67.

FotoCopy SP2D dan lampirannya Nomor 102669Z/045/111 tanggal 09-07-2012 sebesar Rp.67.529.115,- Sakter MIN Pembantanan Kab. Banjar ;68. FotoCopy SP2D dan lampirannya Nomor 462117A/045/111 tanggal 19-09-2012 sebesar Rp.25.143.270,- Sakter MIN Pembantanan Kab. Banjar ;69. FotoCopy SP2D dan lampirannya Nomor 464753A/045/111 tanggal 03-10-2012 sebesar Rp.27.234.220,- Sakter MIN Pembantanan Kab. Banjar ;70.

FotoCopy SP2D dan lampirannya Nomor 466588A/045/111 tanggal 10-10-2012 sebesar Rp. 67.529.115,- Sakter MIN Pembantanan Kab. Banjar;71. FotoCopy SP2D dan lampirannya Nomor 468323A/045/111 tanggal 17-10-2012 sebesar Rp. 31.788.900,- Sakter MIN Pembantanan Kab. Banjar ;72. FotoCopy SP2D dan lampirannya Nomor 473288A/045/111 tanggal 08-11-2012 sebesar Rp. 16.629.750,- Sakter MIN Pembantanan Kab. Banjar ;73.

Bim.66.67.68.69.70.71.72.73.74.tanggal 01032012 sebesar Rp.16.827.800, Sakter MINPembantanan Kab. Banjar ;FotoCopy SP2D dan lampirannya Nomor 084657Z/045/111tanggal 11042012 sebesar Rp.67.529.115, Sakter MINPembantanan Kab. Banjar ;FotoCopy SP2D dan lampirannya Nomor 1026692Z/045/111tanggal 09072012 sebesar Rp.67.529.115, Sakter MINPembantanan Kab. Banjar ;FotoCopy SP2D dan lampirannya Nomor 462117A/045/111tanggal 19092012 sebesar Rp.25.143.270, Sakter MINPembantanan Kab.

Banjar ;FotoCopy SP2D dan lampirannya Nomor 464753A/045/111tanggal 03102012 sebesar Rp.27.234.220, Sakter MINPembantanan Kab. Banjar ;FotoCopy SP2D dan lampirannya Nomor 466588A/045/111tanggal 10102012 sebesar Rp. 67.529.115, Sakter MINPembantanan Kab. Banjar;FotoCopy SP2D dan lampirannya Nomor 468323A/045/111tanggal 17102012 sebesar Rp. 31.788.900, Sakter MINPembantanan Kab.

Banjar ;FotoCopy SP2D dan lampirannya Nomor 023894X/045/302 tanggal 01032012 sebesar Rp.16.827.800, Sakter MIN Pembantanan Kab. Banjar;FotoCopy SP2D dan lampirannya Nomor 084657Z/045/111 tanggal 11 042012 sebesar Rp.67.529.115, Sakter MIN Pembantanan Kab. Banjar;FotoCopy SP2D dan lampirannya Nomor 102669Z/045/111 tanggal 09072012 sebesar Rp.67.529.115, Sakter MIN Pembantanan Kab.

Banjar68.FotoCopy SP2D dan lampirannya Nomor 462117A/045/111 tanggal 19092012 sebesar Rp.25.143.270, Sakter MIN Pembantanan Kab. Banjar69.FotoCopy SP2D dan lampirannya Nomor 464753A/045/111 tanggal 03102012 sebesar Rp.27.234.220, Sakter MIN Pembantanan Kab.

Banjar65.FotoCopy SP2D dan lampirannya Nomor 023894X/045/302 tanggal 01 032012 sebesar Rp.16.827.800, Sakter MIN Pembantanan Kab.Banjar ;66.FotoCopy SP2D dan lampirannya Nomor 084657Z/045/111 tanggal 11042012 sebesar Rp.67.529.115, Sakter MIN Pembantanan Kab.Banjar ;67.FotoCopy SP2D dan lampirannya Nomor 1026692Z/045/111 tanggal 09072012 sebesar Rp.67.529.115, Sakter MIN Pembantanan Kab.Banjar ;68.FotoCopy SP2D dan lampirannya Nomor 462117A/045/111 tanggal 19092012 sebesar Rp.25.143.270, Sakter MIN

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan PerumahanRakyat Republik Indonesia Nomor 24/PRT/M/2015 ;Bahwa Sakter Jatigede bersedia membayar uang pengganti rumahtinggal bagi pewaris, apabila Pemohon menggugat Satker Jatigededi PN.

Aceh Utara No.530/896/2007 Tanggal 01 Agustus 2007 Tentang Penetapan PenerimaHibbah Kelompok Perajin Industri Garam Rakyat Gampong MatangTunong Kecamatan Lapang Kabupaten Aceh Utara;e Surat Penunjukan Tenaga Teknis dan Tenaga Pendamping;e SK BRR No. 123A/KEP/BPBRR.6/VIV2007 tentang Petunjuk TeknisPelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Produksi GaramRakyat;e DASK Sakter BRR Pemberdayaan Ekonomi dan Pengembangan UsahaWil. ll Kab.

Aceh Utara No.530/896/2007 Tanggal 01 Agustus 2007 Tentang Penetapan PenerimaHibbah Kelompok Perajin Industri Garam Rakyat Gampong MatangTunong Kecamatan Lapang Kabupaten Aceh Utara;Surat Penunjukan Tenaga Teknis dan Tenaga Pendamping;SK BRR No. 123A/KEP/BPBRR.6/VI/2007 tentang Petunjuk TeknisPelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Produksi GaramRakyat;DASK Sakter BRR Pemberdayaan Ekonomi dan Pengembangan UsahaWil. Il Kab. Aceh Utara tahun 2007;Hal. 11 dari 24 hal. Put.

;Bahwa Penggugat mendapat surat undangan/pemanggilan dari Satker mengenaiuang ganti rugi atau uang kerohiman sebesar Rp.29.000.000 (dua puluh sembilanjuta rupiah) tetapi penggugat tidak datang sesuai dengan tanggal yang telahditentukan oleh satker karena penggugat berada diluar kota dan saat penggugatmendatangi Sakter ternyata satker telah tutup (bubar).

;Menimbang, bahwa pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2014dilakukan sosialisasi dan pendataan oleh Panitia proyek pembangunanwaduk Jatigede (terdiri dari Tim Satgas/Samsat, BPKP, Pemda Sumedang,Satker Jatigede, dan Kejati) sebagai penduduk/keluarga yang berada didaerah genangan waduk jatigede, namun saksisaksi tidak mengetahuimengapa Penggugat oleh pihak Sakter (Tergugat) tidak mendapat ganti rugiuang santunan/kerohiman sebesar Rp 29.000.000,00 (dua puluh sembilanjuta rupiah) tetapi saksi Aden Tarsiman

HAIRUL SITEPUselaku Kasatker pada halaman 51 mengatakan: bahwa pada saatdilakukan audit oleh BPK RI terhadap sisa dana tersebut tidakterdeteksi oleh BPK RI karena memang Terdakwa tidak pernahmelaporkan kepada Sakter, sehingga Terdakwa sudah berniat untukmemiliki sisa uang tersebut; Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Nomor 275 K/Pid/1983,tanggal 15 Desember 1983, yang menyangkut penafsiran unsurperbuatan melawan hukum yang keliru sehingga putusan JudexFacti adalah seharusnya putusan pembebasan tidak

HAIRUL SITEPUselaku Kasatker pada halaman 51 mengatakan : bahwa pada saatdilakukan audit oleh BPK RI terhadap sisa dana tersebut tidak terdeteksioleh BPK RI karena memang Terdakwa tidak pernah melaporkankepada Sakter, sehingga Terdakwa sudah berniat untuk memiliki sisauang tersebut;Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Kupang, menyatakan unsur menyalahgunakankewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatanatau kedudukan tidak terbukti menurut

HAIRUL SITEPUselaku Kasatker pada halaman 51 mengatakan: bahwa pada saatdilakukan audit oleh BPK RI terhadap sisa dana tersebut tidak terdeteksioleh BPK RI karena memang Terdakwa tidak pernah melaporkankepada Sakter;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi dari PemohonKasasi/ Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum yangmenyatakan putusan Judex Facti/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Kupang yang membebaskan

Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masukdinas tanpa ijin sesuai laporan dari Sakter Terdakwa yangmenyatakan seharusnya Terdakwa masuk tanggal 2Januari 2017 namun Terdakwa tidak ada disatuan sampaitanggal 13 Januari 2017.5. Bahwa kemudian Saksi diperintahan untuk mencariTerdakwa dan berupaya melakukan pencarian danmembuat laporan tentang ketidak hadiran tanpa ijin An.Terdakwa.6.

NOMOR.REG.PERK : PDS04/R.4.14/F.t.1/11/2018,Terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :KESATU :PRIMAIR :Bahwa ia Terdakwa FERIAL, SE Alias VELA BIN RANI (Selaku Anggota SatuanKerja (Satker) Pelaksana Program Beras Sejahtera Bagi Masyarakat YangBerpenghasilan Rendah (Program Rastra) dan (Selaku Anggota Tim Sakter BansosRastra) dan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) Perum Bulog Sub Divisi RegionalMakassar Untuk Kabupaten Gowa berdasarkan Surat Perintah Kepala Sub DivrePerum

Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.SUBSIDIAIR :Bahwa ia Terdakwa FERIAL, SE Alias VELA BIN RANI (selaku Anggota SatuanKerja ker) Pelaksana Program Beras Sejahtera Bagi Masyarakat YangBerpenghasilan Rendah (Program Rastra) dan (Selaku Anggota Tim Sakter BansosRastra) dan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) Perum Bulog Sub Divisi RegionalMakassar Untuk Kabupaten Gowa berdasarkan Surat Perintah Kepala Sub DivrePerum Bulog Wilayah VII Makassar Nomor : SP035/21G00/12092017 tanggal

adapun yang menjadi kewenangan KA ULP WIL SU atauTergugat Il terkait dengan pelaksana tender proyekberdasarkan SuratKeputusan Nomor : 24/ KPTS/ULP1/2017 Tanggal 19 Desember 2017tentang Penetapan dan Penugasan Kelompok Kerja PengadaanBarang/Jasa Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Wilayah ProvinsiSumatera Utara Tahun Angaran 2018 telah mengangkat KelompokKerja Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2018 pada Satuan KerjaPelaksana Jalan Nasional Wilayah Provinsi Sumatera Utara TahunAnggaran 2018 atau POKJA PBJP SAKTER

sedangkan Pembuat Komitmen 07 Balai Besar Pelaksanaan JalanNasional Il Sumatera Utara atau PPK 07 BBPJN II SU (dalam gugatanaquo disebut sebagai TergugatlIl) adalah diangkat oleh olehTergugat V tapi dalam papasitas dan kedudukannya selaku BBPJN IlSU, bukan sebagai KA ULP WIL SU;Bahwa adapun hasil akhir dari pelaksanaan proses tender yangdilakukan oleh POKJA PBJP SAKTER PJNW SU/POKJA 7 atauTergugat I telah memilih atau menetapkan PT.

sebagai pemenang dalam mengerjakan jasaPemborongan rehabilitas dan peningkatan jalan dari simpang jalan propinsi menujuDesa Orahili Bawonahono dengan nilai kontrak seniliai Rp 4.922.500.000 (empatmiliar sembilan ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah); Bahwa setelah ditetapkan penggugat sebagai pemenang proyek tersebutlah makaantara penggugat dengan Tergugat pada tanggal 15 Demsember 2006, sepakatmenandatangani surat perjanjian Nomor K576/ BRR459203/SPP/XII/2006.Tergugat diwakilkan oleh Sakter

yangkedua menerima komplin, yang ketiga bersama satker melakukan tugakantagihan yang keempat melakukan evaluasi pemkab dan pemkot dengan raskinyang ada, kelima melakukan pemantuan masukan raskin ke dalam gudang ;Bahwa Pegeluaran biaya biaya seperti untuk loncing dan lainlain yangdiambil dari pemotongan tersebut ada pembukuannya dan satker tahu itu ;Bahwa Penangungjawab Raskin Kasub,Ketua Tim Raskin Waka, saksi sendiriBendahara dan pelaporan Kasi MinKeu Terdakwa Imas , kordinator wilayahpara kasi para sakter

K.003 ;Bahwa selain ke Singapore ada Ke malaysia itu satu paket dengan yang kesingapore ;139e Bahwa Berdasarkan keterangan BAP Eva dan Tety selaku bendahara dipotongdidepan ; Bahwa yang menyatakan biaya Distribusi 65 % Hasil rapat saksi sendirimenyampaikan yang pertama kondisi geografi, yang kedua tahun 2007komponennnya sudah 70 % dan 30 % dasar 65 % dan 35 % apa dasarnyamereka tidak mampu menjawab waktu saksi tanyakan hal tersebut ;e Bahwa yang diterima sakter Dibawah 65 % ;e Bahwa untuk biaya loncing

pelaporannya melalui vocer tidak ada pemotongan akan tetapidalam kenyataannya ada pemotongan sesuai dengan adanya bukti buku pintere Bahwa dengan adanya tujuan evesiensi adalah apabila ada kelebihan harusdikembalikan kepada negara bukan dipergunakan yang lain ,agar supayauntuk bulan berikutnya biaya operasioal distribusi raskin lebih kecil ;e Bahwa ahli tidak tahu kalau biaya operasional raskin yang dipotong itudigunakan untuk kegiatan raskin juga da apabila tidak ada satker yang tidakkebaratan kenapa ada sakter

pemotongan Saksi belum tahu waktu itu di Oktober 2007 itu buEva ada menitipkan uang untuk ujasang sama bu Titin, karena waktu itu buEva mau kemana gitu lalu saksi serahkan kepada Ujasang dan bu Titin adabukti penyerahannya,e Bahwa pada waktu itu terdakwa melaksanakan perintah Kasub DivreeBandung jadi melanjutkan saja ;153e Bahwa waktu itu pemotongannya yang sudah berjalan 16 rupiah;e Bahwa terdakwa menyerahkan uang potongan BOP ke Kasub Divree itudalam rangka sisa peggunaan uang potongan / fistribusi sakter

karena setiapakhir bulan harus dilaporkan kepada Kasub dan kita mengeluarkan harus adaijin dari Kasub, biasanya ada memo, misalnya keluarkan biaya ada tamukeluarkan sebesar jadi kita mengeluarkan sesuai dengan memo / perintahkasub ;e Bahwa pada tahun 2007 tidak ada dana setenbai karena setiap akhir bulandiserahkan kepada kasub;e Bahwa pada tahun 2008 cara pemotongannya seperti dirapat itu lanjuntukanhasil rapat dengan satker diperintahkan untuk dilanjuntukan;e Bahwa pada tahun 2008 ada rapat dengan sakter

. korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atauperekonomian negara sebesar Rp. 1.538.760.365,00 (Satu Milyar LimaRatus Tiga Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Tiga RatusEnam Puluh Lima Rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah itu yangdilakukan oleh para terdakwa yaitu dengan cara sebagai berikut :Bahwa Pembangunan Kantor Dinas Pertanian dan Peternakan KabupatenWajo dibiayai dengan Dana Tugas Pembantuan dari Kementerian Dalam Negerimelalui Ditjen Bina Pembangunan Daerah pada Sakter

kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomiannegara sebesar sebesar Rp. 1.538.760.365,00 (Satu Milyar Lima Ratus TigaPuluh Delapan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Tiga Ratus Enam PuluhLima Rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah itu yang dilakukan oleh paraterdakwa yaitu dengan cara sebagai berikut :Bahwa Pembangunan Kantor Dinas Pertanian dan Peternakan KabupatenWajo dibiayai dengan Dana Tugas Pembantuan dari Kementerian Dalam Negerimelalui Ditjen Bina Pembangunan Daerah pada Sakter

kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomiannegara sebesar sebesar Rp. 1.538.760.365,00 (Satu Milyar Lima Ratus TigaPuluh Delapan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Tiga Ratus Enam PuluhLima Rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah itu yang dilakukan oleh paraterdakwa yaitu dengan cara sebagai berikut:Bahwa Pembangunan Kantor Dinas Pertanian dan Peternakan KabupatenWajo dibiayai dengan Dana Tugas Pembantuan dari Kementerian Dalam Negerimelalui Ditjen Bina Pembangunan Daerah pada Sakter

Membebankan biaya perkara kepada terdakwa FERIAL, SE AliasVELA BIN RANI sebesar Rp.10.000, (Sepuluh ribu rupiah).Terdakwa didakwa ole Jaksa Penuntut Umum dengan SuratDakwaan sebagai berikut:KESATU :PRIMAIR :Bahwa ia Terdakwa FERIAL, SE Alias VELA BIN RANI (selakuAnggota Satuan Kerja (Satker) Pelaksana Program Beras Sejahtera BagiMasyarakat Yang Berpenghasilan Rendah (Program Rastra) dan (SelakuAnggota Tim Sakter Bansos Rastra) dan BPNT (Bantuan Pangan NonTunai) Perum Bulog Sub Divisi Regional Makassar

Pasal 55ayat (1) ke 1 KUHPidana jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.SUBSIDIAIR :Bahwa ia Terdakwa FERIAL, SE Alias VELA BIN RANI (selakuAnggota Satuan Kerja ker) Pelaksana Program Beras Sejahtera BagiMasyarakat Yang Berpenghasilan Rendah (Program Rastra) dan (SelakuAnggota Tim Sakter Bansos Rastra) dan BPNT (Bantuan Pangan NonTunai) Perum Bulog Sub Divisi Regional Makassar Untuk KabupatenGowa berdasarkan Surat Perintah Kepala Sub Divre Perum Bulog WilayahVil Makassar Nomor : SP035/21G00/12092017 tanggal

pegawai non organik.Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Bendahara UnitKerja Bansos Rastra Tahun 2018 yaitu melakukan Koordinasianggaran biaya operasional pelaksanaan Bansos Rastra;Bahwa secara teknis prosedurnya saksi tidak mengetahuilangsung dikarenakan saksi hanya mengelolah anggaran danaBOP yang mengetahui pasti terkait dengan prosedur tersebutialah ketua Tim Rahmi Mangerang maupun skretaris Radityo;Bahwa Biasanya pertemuan dilaksanakan sesuai kebutuhanTim yang dihadiri oleh semua Tim Sakter

tangan pada surat jalan tersebut adaalahSatker dan Kepala Desa;Bahwa saksi bertandatangan di Kantor Bulog namun saksi tidakmemeperhatikan isi dari surat jalan tersebut, karena surat jalantersebut diserahkan kepada supir;Bahwa saksi melakukan pengawalan pada bulan Mei sampaiDesember tahun 2017 dan pada bulan September tahun 2017 saksitidak melakukan pengawalan di Tombolopao, derta pada bulanOktober, November dan Desmeber saksi tidak melakukanpengawalan di Tompobulu;Bahwa yang saksi ketahui dalam satu sakter

lisan Direktur RSUD saksiHENOS MINTIA bahwa saudara Direktur mengatakan apabila dokumen sudahlengkap segera diproses pencairan;a) Dasar penerbitan SP2D pada pembayaran MC1, sehubungan denganproyek pembangunan Gedung Rawat Jalan TAHAP DAU RSUD danpembangunan Gedung Kantor Tahap DAU RSUD TA. 2015 padaSatker RSUD Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2015 yang harusdisiapbkan oleh pihak rekenan dan bendahara pengeluaran RSUDKab.Pulau Morotai antara lain :(1) Permohonan pembayaran uang muka dari rekanan ke Sakter

Muka;56b) Dokumen yang harus di siapkan Pada pembayaran MC2 75 %,((((5) Rincian Penggunaan Uang Muka;())) Jaminan Pelaksanaan;)) SPP/SPM dan Kwitansi bukti pemotongan pajak.sehubungan dengan proyek pembangunan Gedung Rawat Jalan TAHAP DAU RSUD dan pembangunan Gedung Kantor Tahap DAU RSUDTA. 2015 pada Satker RSUD Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2015 yangharus disiapkan oleh pihak rekanan dan bendahara pengeluaran RSUDKab.Pulau Morotai antara lain :(1) Permohonan pembayaran untuk 75 % dari rekanan ke Sakter

Morotai T.A 2015,telah dicairakan 100% kepada pelaksana pekerjaan.Bahwa dasar penerbitan SP2D pada pembayaran MC1, sehubungan denganproyek pembangunan Gedung Rawat Jalan TAHAP DAU RSUD RSUD TA.2015 pada Satker RSUD Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2015 yang harusdisiapkan oleh pihak rekenan dan bendahara pengeluaran RSUD Kab.PulauMorotai antara lain adanya SPP, SPM yang telah ditandatangani olehBendahara PPTK, PPK yang dilampirkan dengan dokumen berupa :a) Permohonan pembayaran uang muka dari rekanan ke Sakter

bukti pemotongan pajak.Halaman 136 dari 271 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.TteBahwa pada pembayaran MC2 75 %, sehubungan dengan proyekpembangunan Gedung Rawat Jalan TAHAP DAU RSUD RSUD TA. 2015pada Satker RSUD Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2015 yang harusdisiapkan oleh pihak rekenan dan bendahara pengeluaran RSUD Kab.PulauMorotai antara lain adanya SPP, SPM yang telah ditandatangani olehBendahara PPTK,PPK yang dilampirkan dengan dokumen berupa :a) Permohonan pembayaran untuk 75 % dari rekanan ke Sakter

Qa 0)) BAP pengajuan pembayaran 75 %;e) Kwitansi bukti pemotongan pajak.Bahwa pada pembayaran MC3 100%, sehubungan dengan proyekpembangunan Gedung Rawat Jalan TAHAP DAU RSUD RSUD TA. 2015pada Satker RSUD Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2015 yang harmsdisiapkan oleh pihak rekenan dan bendahara pengeluaran RSUD Kab.PulauMorotai antara lain, Adanya SPP, SPM yang telah ditandatangani olehBendahara PPTK,PPK yang dilampirkan dengan dokumen berupa :a) Permohonan pembayaran pencairan 100 % dari rekanan ke Sakter

Tahap ketiga Berita Acara Kemajuan Fisik dariOMS yang dibuat oleh OMS minimal 70% ;Bahwa setahu saksi yang haruSs membuat laporanpertanggung jawaban adalah OMS, sedangkan saksi sebagaipengawas laporan tersebut ;Bahwa benar laporan dibuat dalam bentuk LaporanKemajuan Fisik ;Bahwa benar OMS harus melaporkan kepada sakter DinasKimpraswil Kabupaten Flores Timur ;Bahwa benar saksi tidak tahu kalau pernah dilakukanpemeriksaan/audit oleh Banwas Kabupaten Flores Timur ;53Bahwa benar menurut~ saksi apabila

Bahwa syarat pencairan tahap ke Ill selain progresspekerjaan telah mencapai lebih dari 72%, OMS harusmelampirkan surat kesanggupan menyelesaikan pekerjaan100% yang di tandatangani ketua OMS ;107e Bahwa benar dalam kenyataannya setelah pencairan tahaplll sudah tidak ada lagi pelaksanaan pekerjaan untukmencapai 100% ;e Bahwa benar yang membuat laporan Bendahara OMS yangditandatangani oleh ketua OMS ;e Bahwa laporan dalam bentuk Laporan perkembanganpenggunaan uang ;e Bahwa OMS harus melaporkan kepada sakter

Setelahke 70 (tujuh puluh) kelompok tani yang diusulkan ditetapkan sebagaipenerima dana bantuan dimaksud maka kelompokkelompok tanidimaksud kemudian diwajibkan untuk memasukan nomor rekening danRencana Usaha Kelompok (RUK) ke Dinas Peternakan Provinsi NTTmelalui Dinas Peternakan Kabupaten Belu lalu ditindaklanjuti denganpenandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama antara PPK Sakter DinasPeternakan Provinsi NIT dengan masingmasing ketua kelompok,setelah itu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satker Dinas

Setelah ke 70 (tujuh puluh)kelompok tani yang diusulkan ditetapbkan sebagai penerima danabantuan dimaksud maka kelompokkelompok tani dimaksud wajibmemasukan nomor rekening dan Rencana Usaha Kelompok (RUK) keDinas Peternakan Provinsi NTT melalui Dinas Peternakan KabupatenBelu lalu. ditindaklajuti dengan penandatanganan Surat PerjanjianKerjasama antara PPK Sakter Dinas Peternakan Provinsi NTT denganmasingmasing ketua kelompok, setelah itu Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) Satker Dinas Peternakan Provinsi

(lima ratus jutarupiah).Bahwa benar dalam kegiatan tersebut saksi mendapatkanhonorarium lupa nilai besaranya sedangkan sumber danadiambil dari DIPA pada Sakter Dinas peternakan provinsiSumatera selatan namun terpisah dengan dana bantuansosial penjaringan sapi betina produktif 2012.Bahwa Benar pengelolahan dana dalam kegiatanpenjaringan sapi betina produkitif oleh ketua kelompoktersebut adalah merupakan pengawasan dan pemantauantim tehknis.Bahwa benar Mengenai hal tersebut sepengetahuan saksiapabila

(dua ratus juta rupiah).e Bahwa benar dalam kegiatan tersebut saksi mendapatkan honor lupa nilaibesarnya sedangkan sumber dana diambil dari DIPA pada Sakter Dinaspeternakan provinsi Sumatera selatan namun terpisah dengan danabantuan sosila penguatan dan penjaringan sapi betina produktif.Bahwa benar sehubungan dengan tugas dan tanggung jawab Saksi selaku timtekhnis berkenaan dengan selisih penggunaan anggaran bansos penjaringan sapibetina produktif tersebut Saksi tidak mengetahuinya karena Saksi tidak

(lima ratus jutarupiah).Bahwa benar dalam kegiatan tersebut saksi mendapatkanhonorarium lupa nilai besaranya sedangkan sumber danadiambil dari DIPA pada Sakter Dinas peternakan provinsiSumatera selatan namun terpisah dengan dana bantuansosial penjaringan sapi betina produktif 2012.Bahwa Benar pengelolahan dana dalam kegiatanpenjaringan sapi betina produkitif oleh ketua kelompoktersebut adalah merupakan pengawasan dan pemantauantim tehknis.Bahwa benar Mengenai hal tersebut sepengetahuan saksiapabila

(dua ratus juta rupiah).e Bahwa benar dalam kegiatan tersebut saksi mendapatkan honor lupa nilaibesarnya sedangkan sumber dana diambil dari DIPA pada Sakter DinasPeternakan Provinsi Sumatera Selatan namun terpisah dengan danabantuan sosila penguatan dan penjaringan sapi betina produktif.Bahwa benar sehubungan dengan tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku timtekhnis berkenaan dengan selisih penggunaan anggaran bansos penjaringan sapibetina produktif tersebut terdakwa tidak mengetahuinya karena Terdakwa

uang apa, kata bu Eva ini ada uang kontribusi dari para satker dansebelumnya saksi juga tanya ke Pak Agus surya dulu dan waktu itu kata pakRochyat melanjuntukan saja ;Bahwa saksi belum tahu waktu itu di Oktober 2007 itu bu Eva adamenitipkan uang untuk ujasang sama bu Titin, karena waktu itu bu Eva maukemana gitu lalu saksi serahkan kepada Ujasang dan bu Titin ada buktipenyerahannya,134Bahwa pada waktu itu pemotongan sudah berjalan sebesar Rp 16/kg .Bahwa sisa peggunaan uang potongan / distribusi sakter

yang kedua menerima komplin,yang ketiga bersama satker melakukan tugakan tagihan yang keempatmelakukan evaluasi pemkab dan pemkot dengan raskin yang ada, kelimamelakukan pemantuan masukan raskin ke dalam gudangeBahwa ada Perincian biayabiaya seperti untuk loncing dan lain lain yangdiambil dari pemotongan dan satker tahu itu .eBahwa Penanggungjawab Raskin Kasub H.Rochyat Natajoeda ,Ketua TimRaskin Waka, terdakwa sendiri Bendahara dan pelaporan Kasi MinKeuNyimas , kordinator wilayah para kasi para sakter