Ditemukan 8 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 18-12-2019 — Putus : 10-02-2020 — Upload : 14-04-2020
Putusan PA SLEMAN Nomor 1897/Pdt.G/2019/PA.Smn
Tanggal 10 Februari 2020 — Penggugat melawan Tergugat
142
  • Memberi izin kepada Pemohon (Sapardja bin Wongso Dimejo) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Sarinem binti Nitirejo) di depan sidang Pengadilan Agama Sleman;
    4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.476000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Register : 05-07-2018 — Putus : 04-09-2018 — Upload : 08-10-2019
Putusan PA KLATEN Nomor 944/Pdt.G/2018/PA.Klt
Tanggal 4 September 2018 — Penggugat melawan Tergugat
92
  • M E N G A D I L I

    1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
    2. Memberi izin kepada Pemohon (SAPARDJA bin WONGSODIMEJO) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (SURATI binti MARIMAN) di hadapan sidang Pengadilan Agama Klaten;
    3. Menghukum Pemohon untuk mengembalikan satu unit motor Honda dan membayar kepada Termohon, nafkah
Register : 06-08-2018 — Putus : 25-09-2018 — Upload : 18-10-2018
Putusan PA KLATEN Nomor 1153/Pdt.G/2018/PA.Klt
Tanggal 25 September 2018 — Pemohon:
Muhammad Afandi bin Amat Sugiyo
Termohon:
Sri Jumiyakti binti Sutamto. H W
131
  • M E N G A D I L I

    1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

    2. Memberi izin kepada Pemohon (Sapardja bin Wongso Dimejo ) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Surati binti Mariman) di depan sidang Pengadilan Agama Klaten;

    3. Menetapkan Termohon sebagai pemegang hak pemeliharaan ( hadhanah ) terhadap anak bernama Tifani Husna lahir tanggal 24-02-2012 dengan tetap memberikan hak

Putus : 13-09-2007 — Upload : 10-11-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1384K/PID/2005
Tanggal 13 September 2007 — JAKSA/PENUNTUT UMUM pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ; Drs. H.A.M. NURDIN HALID
12789 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sapardja, SH. pada pokoknya adalahberpendapat :a. Dalam tindak pidana korupsi sangat menonjol sifat melawan hukum yangmaterial yaitu perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tidak patut/tercela, terlebihlebih lagi apabila dapat dibuktikan bahwa secara formaltelah merugikan keuangan Negara ;b.
Putus : 26-02-2014 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 28 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 26 Februari 2014 — NURHASLINDA binti KADARI CHAIRUDDIN DAN KAWAN
11731 Berkekuatan Hukum Tetap
  • (Komariah Emong Sapardja, perbuatan melawan hukum dalam sejarahundangundang pemberantasan tindak pidana korupsi, artikel, sumber)Bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, saksi ahli, surat maupun keterangan paraTerdakwa sendiri yang terungkap di persidangan diperoleh faktafakta sebagaiberikut :e Bahwa hasil audit/hasil penghitungan kerugian keuangan Negara dari BPKPperwakilan Kalimantan Barat Nomor : SR269/PW 14/5/2012 tangga 10 Agustus2012 yang menyimpulkan pekerjaan kontraktor baru terselesaikan
Putus : 22-02-2013 — Upload : 04-06-2013
Putusan PN PONTIANAK Nomor 30/Pid.Sus/TP.Korupsi/2012/PN. PTK
Tanggal 22 Februari 2013 — EPY FRANKHI Als FANJUNG
5820
  • kehidupanperekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupunusaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan Pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat kemakmuran dan kesejahteraankepada seluruh kehidupan rakyat (Penjelasan Umum UndangUndang No. 31 tahun 1999);Menimbang, bahwa untuk menentukan kerugian Negara menurut hakim agungKomariah Emong Sapardja
    (Komariah Emong Sapardja, Perbuatan melawan hukum dalam sejarah UndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, artikel, sumber: http://infohukum.co.cc/perbuatan melawan hukum/.102103Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, ahli, surat maupun keteranganterdakwa sendiri yang terungkap dipersidangan diperoleh faktafakta sebagai berikut:e Bahwa dana sebesar Rp.1.660.000.000, (satu milyar enam ratus enam puluh jutarupiah) telah saksi Drs.
Putus : 11-07-2013 — Upload : 02-09-2013
Putusan PN PONTIANAK Nomor 08/Pid.Sus/TP.Korupsi/2013/PN.PTK
Tanggal 11 Juli 2013 — NURHASLINDA BINTI KADARI CHAIRUDDIN APRIFIAN BIN Rd. SUTARYA
9411
  • kehidupanperekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupunusaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan Pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat kemakmuran dan kesejahteraankepada seluruh kehidupan rakyat (Penjelasan Umum UndangUndang No. 31 tahun 1999);Menimbang, bahwa untuk menentukan kerugian Negara menurut Hakim AgungKomariah Emong Sapardja
Putus : 11-07-2013 — Upload : 02-09-2013
Putusan PN PONTIANAK Nomor 09/Pid.Sus/TP.Korupsi/2013/PN.PTK
Tanggal 11 Juli 2013 — FREDERICK POHAN, SH BIN Y. POHAN
7810
  • kehidupanperekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupunusaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan Pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat kemakmuran dan kesejahteraankepada seluruh kehidupan rakyat (Penjelasan Umum UndangUndang No. 31 tahun 1999);8485Menimbang, bahwa untuk menentukan kerugian Negara menurut hakim agungKomariah Emong Sapardja