oleh almarhum Muhtarom (i.c. suami dari Tergugat dan ayah dari Tergugat Il sampai dengan Tergugat X) pada tanggal 2291981kepada Tergugat XI (i.c, Tukiyo) secara lisan serta tanoa menggunakanprosedur jual beli tanah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan PemerintahNomor 10 Tahun 1961 ;Bahwa almarhum Muhtarom bukanlah pemilik atas tanah obyek sengketarnaupun sebagai ahli waris dari Sumidjan Tjokro, sehingga dengan demikiahtidak mempunyai hak untuk rnenjual tanah obyek sengketa a quo, karena tanahobyek senqketa

No. 3001 K/Pdt/2010pada bukti yang otentik, telah membuat surat pernyataan dihadapan Netarissebagaimana Akta Pernyataan Nomor 151/L/2007, Akta Nomor 152/L/2007,Akta Nomor 153/L/2007 tanggal 22 Agustus 2007 di hadapan NotarisNgadino,SH., Notaris di Semarang, yang pada pokoknya menyatakan bahwatanah obyek senqketa a quo telah dijual kepada pihak lain yakni Tergugat XI,dengan demikian aktaakta a quo adalah cacat hukum, tidak sah olehkarenanya batal demi hukum ;Bahwa Tergugat XIV dan Tergugat XVII tidak

Putusan No: 5/ Pdt.G / 2020 / PN Soe Sebelah Selatan : Dahulu berbatasan dengan Tanah Milik L TEFNAI(Alm), Sekarang NELCI TEFNAY ; Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah milik THOBIAS FAOSON ;Bahwa tanah warisan milik Avah Terqugat (SIMON FAOSINI) Alm tersebutpada Point 2 (dua) diatas termasuk tanah obiek senqketa dalam perkara inidahulu adalah tanah kosongq dan dikuasai serta diusahakan oleh AvahTerquqat (SIMON FAOSINI) Alm, seiak Tahun 1942 (Zaman Jepanq)kemudian pada Tahun 1979 ketika Terqugqat

(SEM FAOSINI) meniadidewasa dan bisa berkebun maka avah Terquqat (SIMON FAOSINI) Almmenverahkan tanah warisan miliknva seluas 6.740 M2 termasuk tanah obieksenqketa dalam perkara ini kepada Terqugat (SEM FAOSINI) untukmemilikinya turuntemurun, dan atas penverahan tanah tersebut makaTerquqat (SEM FAOSINI) seiak Tahun 1979 mulai menquasai dan berkebundi atas tanah seluas 6.740 M2 termasuk tanah obiek senqketa tersebut,sampai dengan Tahun 1984 Tergugat melalui BPN Kabupaten Timor TengahSelatan telah

warisan milik Avah Terauaattersebut untuk dan atas nama Terquqat (GEM FAOSONI) "Dan pada saatBPN Kabupaten TTS melakukan Penqukuran atas tanah warisan milik AvahTerqugqat SIMON FAOSONI (Alm) untuk dan atas nama Terqugqat (SEMFAOSONI) pada saat itu baik Avah Penqqugqat (DANIEL TANEO) Alm, vanqmasih hidup dan baru meninggal dunia pada Tanqqal 02 Februari 1992maupun Penqqugat (MARTINUS TANEO) tidak pernah melakukan keberatanterhadap penqukuran vang dilakukan oleh BPN Kabupaten TTS atas tanahobiek senqketa

Putusan No: 5/ Pdt.G / 2020 / PN Soetermasuk tanah obiek senqketa dalam perkara adalah tanah warisan milikAvah Terqugat (SIMON FAOSONI) Almarhum vang dikuasai seiak Tahun1942 (Zaman Jepancil sampai dengan Tahun 1979 penauasan dankepemilikan atas tanah warisan tersebut beralin dan dilaniutkan olehTerquaat (GEM FAOSONI) dan pada Tahun 1984 Terqugat melalui BPNKabupaten TTS telah menqukur dan menerbitkan SHM atas tanah warisanmilik Avah Terqugat (SIMON FAOSONI) Alm termasuk tanah obiek sengketadalam

perkara ini untuk dan atas nama Terqugat (SEM FAOSONI), dimanapada saat itu Avah Penqqugat (DANIEL TANEO) Almarhum masih hidup danbaru meninacial dunia Pada Tangaal 02 Februari 1992 sama sekali tidakkeberatan atas pendukuran sebaqaimana tersebut", sehingga tidak benardalil Penqqugat Pada point (9) dan (10) vang Pada pokoknya menvatakanbahwa selama Ayah Penqquqat menqqarap tanah senqketa telah menanamtanaman umur pendek iuga menanam tanaman umur paniang berupa PohonKelapa, Manqqga, Kasuari, dan Pohon

JKT16pemberhentian dengan hormat PENGGUGAT ; Bahwa Surat Keputusan Nomor : 65965/C/5/1980,tanggal 7 Agustus 1980 juga menetapkan PENGGUGATmenerima uang tunggu dari tanggal 7 Agustus 1980sampai dengan bulan Agustus 1985 yang dihitungsebagai masa kerja golongan, meskipun demikianPENGGUGAT tidak pernah mengambil atau mencairkanuang tunggu ;Bahwa Surat Keputusan Nomor : 65965/C/5/1980,tanggal 7 Agustus 1980 itulah yang dijadikan dasarditentukannya masa kerja golongan PENGGUGAT yangditetapkan dalam objek senqketa

Februari 2018 yang>SyOy 49mS 4)dimohonkan banding dikuatkan,sesuai dengan Pasal 110 UndangUndang SsNomor 5 Tahun 1986 Teniang Peradilan Tata Usaha Negara, maka enero&Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah dihukum untuk metibayarRsbiaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat bandingACH aCbesarnya ditetapkan dalam amar putusan; i Rese eeeor oFco Memperhatikan UndangUndang Nomor 5 tahun 1986 TentangPtadilan Tata Usaha Negara dan ketentuan hukiim lainnya yang berkaitandengan senQketa

;ienimbeng, bahwa namun demkian oleh karen parkara a quomerupakad senqketa bang perkawinan, eahingga meskipun Termohen telahmengakul dalil pemnehonan Pemehon tentang adanya pertengkaran , MajelisHakim tetap barus mandetgaran keterangan deri pihak keluarge dan atauorang dakat Prmoahor dan Tennchor terkait sebabsebaa peramisiian danperengkaraa dalam rumah tangga Pomehon dengan enmo ton seperti yanedidallkan olah Pemohow, sebagaimans ketonluin pasal 22 FeratuanPerreriniah Repubik indonesia Nomer 9 Tahun

Berkas perkara, suratsurat bukti dan suratsurat lain yang berkaitanengal SENQKeta Wl j xm nene ness ners sneensienrasenemneetssemmninnmrnimeee4.

Bahwa Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding telah keliru membacagugatan Para Pemohon Kasasi dengan menyatakan bahwa bukti P2 berupa SuratPenyerahan Tanah Tegalan/Tanah Pembukaan Baru yang dikeluarkan oleh PemerintahDesa Taloko tidak ada relevansinya dengan perkara a quo, dimana terdapat perbedaanluas antara tanah objek sengketa yang tercantum dalam Sertiftkat Nomor 25/1986dengan bukti P.2 tersebut;Sebagaimana dalam posita poin 2 gugatan Penggugat telah jelasmenyatakan bahwa: "Awalnya objek senqketa

Tata Usaha Negara kepada Pembanding/Para Tergugat IlIntervensi dan Pembanding/Tergugat harus dihukum untuk membayar biayaperkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding jumlahnyasebagaimana tercantum dalam amar putusan ;Mengingat UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimanadirubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara dan ketentuanketentuan hukum lainnya yangTStkalt MENG AL SENQKETA

Lembaga Alternatif Penyelesaian Senqketa Perbankan Indonesia(LAPSPI)5. Badan Arbitrase dan Mediasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (BAMPPI)6.

Putusan Pengadilan Negeri Pasir Bangkinang Nomor : 101/Pdt.SusBPSK/2016/PN.BKN antara TRI AGUS HARIYANTO melawan P.T.BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU / KCPPANAM yang mana Pengadilan Negeri Bangkinang menguatkan PutusanBadan Penyelesaian Senqketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu BaraNomor : 220/Arbitrase/BPSKBB/III/2016 tanggal 28 Juli2016.

.; pokok perkara ini adalah senqketa perkawinanmaka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentana Peradilan Aaama dan Perubahan kedua denaan UndanaUndanaNomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang absolut PengadilanAgama:Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam persidangan telahberusaha mendamaikan denaan memberikan arahan dan nasihat kepadaPenggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 82UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan

SOLEH/SOLICHIN menguasai tanah obyek sengketa berdasarkanjual bell dibawah tangan yang dokumennya berada tersimpan didalamsertifikat tanah obvek senqketa yang dikuasai secara melawan hukum danmelawan hak oleh Pengquqat ;Bahwa almarhum H.SOLEHISOLICHIN menyerahkan sertifikat besertadokumendokumen dan uang senilai Rp. 250.000, (dua ratus lima puluh riburupiah) tersebut kepada Penggugat dengan tujuan meminta bantuanPenggugat yang adalah anak menantunya untuk mengurus balik namaSertifikat dari atas nama

Gugatan Aquo haruslah ditolak. karena pokok senqketa yang saat inidiqugat oleh Para Pembantah. ternvata sudah pernah diperiksa. diadili.dan diputus. dan telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht VanGewiisde) oleh Mahkamah Agung (resiudicata/ne bis in idem/exeptievan gewiisde zaak) (Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2854 K/Pdt/2017. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 450/PDT/2016/PT.DKI. Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor:87/Pdt/G/2015/PN. Jkt.Brt..a.

Gugatan Aquo haruslah ditolak. karena pokok senqketa yang saat ini digugatoleh Para Pembantah. ternvata sudah pernah diputus. dan telah berkekuatanhukum tetap (Inkracht Van Gewiisde) yaitu sama dengan Putusan MahkamahAgung Nomor: 2854 K/ Pdt/2017. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi JakartaNomor : 450/PDT/ 2016/PT.DKI. Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta BaratNomor: 87/Pdt/G/2015/PN.Jkt.Brt.

Bahwa Eksepsi Dominii juga diajukan oleh Tergugat 3 terkait dengandijadikannya tanah objek sengketa angka 5.2,5.5, dan 5.8 sebagaiobjek sengketa dalamperkara a quo.Bahwa objek senqketa angka 5.2, 5.5. dan 5.8 adalah bukan hartawarisan atau bukan harta peninggalan dari almarhurn H. Samsul Arifindan almarhumah Siti Amenah.

Oleh karena itu luas tanah objek sengketa angka 5.5 dalam dalilgugatan para Penggugat yang menyebutkan luas tanah objek sengketaangka 5.5. seluas 80 are sangat berbeda jauh.Bahwa demikian juga untuk tanah objek senqketa angka 5.8 Tergugat3 mendapatkan atau memperolehnya berdasarkan beli dan RAMLAHpada tahun 1990 dengan luas asal sekitar 3.00 M2 (3 are) sehargaRp.950.000 (Sembiian ratus lima puluh ribu rupiah).

Minsyariaih (Tergugat 6) dengan luas + 2.3 are ;3).Pada obyek senqketa angka 54 berupa tanah sawah dengan luasdalam gugatan seluas + 50 are telah dibagi dan dikuasi olehmasingmasing yang mendapat bagian pada objek sengketa angka5.4 sebagai barikut :a. Minsyariah (Tergugat 6) dengan luas + 6,7 are:b. Amniah (Tergugat 1) dengan luas + 9 are ;c. Anmad Nur (Tergugat 9) dengan luas + 18 are ;d.

Hamzah (T5), Ahmad Nur(T9), Ali Sahrun (T4) dan Amniah (T.l) sebagai tempat tinggalkarena ahri waris yang menempat objek senqketa angka 5.7belum mempunyai rumah tempat tinggal.Bahwa adapun tanah obiek sengketa angka 5.2. 5.5 dan 5.8 adalahhak milik pribadi sah Tergugal 3.

Dalam Daftar Umum Merek juga telah banyak terdaftar secaraberdampingan dua merek yang terdiri dari satu unsur kata yang hanyaberbeda satu huruf saja namun dianggap tidak mempunyai persamaanpada pokoknya walaupun untuk melindungi barang sejenis yangtermasuk dalam kelas 9 seperti kasus senqketa sekarang ini, antara lainyaitu:a) Merek HICOM Daftar Nomor IDM000337453 atas nama RamaSoejatmiko terdaftar berdampingan dengan merek ICOM DaftarNomor 542025 atas nama Icom Incorporated;b) Merek OKAYAMA Daftar

Pihak di persidangan, keterangan saksi dariPenggugat, Saksi dari Tergugat, Pendapat Ahli dari Tergugat dan saksi dariTergugat II Intervensi; Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya tertanggal 05 Agustus2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabayapada tanggal 06 Agustus 2019, setelah melalui proses pemeriksaan persiapangugatan tersebut telah disempurnakan dan diterima oleh Majelis Hakim padatanggal 29 Agustus 2019, telah mengemukakan halhal sebagai berikut ; 1.Objek SenQketa

5Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanyaobjek sengketa a quo yang diterbitkan oleh Tergugat adalah cacat hukumdan harus dinyatakan batal atau tidak sah ; Bahwa oleh karena objek sengketa a quo dinyatakan batal atau tidaksah, maka berdasarkan hukum Tergugat diperintahkan untuk mencabutobjek sengketa a UO 5 22200 n nono nen nn nn nen nnnnnn neeBahwa oleh karena objek sengketa a quo dinyatakan batal atau tidaksah, maka berdasarkan hukum Tergugat diperintahkan untuk mencabutODJEK SENQKETA

Menjatuhkansanksiadministratif kepada pelakuusaha yangmelanggar ketentuan Undangundang ini.c) Bahwa menurut Keputusan Presiden Nomor : 18 tahun 2010 padaPasal (2), yang menyatakan :Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapatmengajukan qugatan kepada Pelaku Usaha di BadanPenyelesaian Senqketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisilikonsumen atau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) terdekatd) Bahwa surat pernyataan Termohon Keberatan tentang memilihArbitrase di Badan Penyelesaian

KANTORCABANG/KC PERDAGANGAN, yang mana Pengadilan Negeri Simalungunmenguatkan Putusan Badan Penyelesaian Senqketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu Bara Nomor : 489/Arbitrase/BPSKBB/XI/2015 tanggal16 Februari 2016;Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : 32/Pdt.SusBPSK/2016/PN.RAPantara MUHAMMAD ARIF SIREGAR melawan PT. BANKRAKYAT INDONESIA AGRONIAGA, Tbk.

BANK MYBANKINDONESIA, Tbk KANTOR CABANG/KC RANTAU PRAPAT, yang manaPengadilan Negeri Rantau Prapat menguatkan Putusan BadanPenyelesaian Senqketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor: 435/Arbitrase/B PSKBB/V1I/2016 tanggal 28 Juli 2016: . Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : 63/Pdt.SusBPSK/2016/PN.RAPantara MARIANA Br. PERNANGINANGIN melawan PT.BANK DANAMON INDONESIA, Tbk.

Bahwa selanjutnya tidak beralasan apabila Tergugat IR merasaterintimidasi dan terancam, justru Tergugat IR lah yang telahmenguasai dan atau memasuki tanah pekarangan dan rumah minkPenggugat IR (obyek senqketa secara melawan hukum, karena obyeksengketa milik sah Penggugat IR. 22022 0Bahwa oleh karena kepemilikan objek sengketa tersebut SHM No. 25Kelurahan Kerten atas nama Soelistyaningsih (Penggugat IR), Seluas + 534m2 oleh Penggugat IR telah sah secara hukum, maka perbuatan Tergugat IRyang menguasai

(Turut Tergugat) dapatdibatalkan;Menyatakan Tergugat II sebagai pihak yang tidak berhak sebagai penyewa tokoNo.47 pasal 16 Ilir (objek senqketa) milik Penggugat karena yang bersangkutantidak pernah mendapat izin atau persetujuan Penggugat untuk bertindak sebagaipenyewa toko milik Penggugat baik secara lisan maupun tertulis;Menyatakan batal demi hukum perjanjian sewa menyewa yang dibuat olehTergugat I dengan Tergugat II maupun perjanjian sewa menyewa yang dibuatantara Tergugat I dengan pihak ketiga

yang berdiri di atas tanah Sertifikat Hak MilikNo.679/T.Gambar Situasi No.784 Tahun 1979 atas nama Sjarifa Alwija BintiSaid Oesman milik Penggugat tersebut dalam keadaan baik dan kosong tanpabeban dan tanpa syarat apapun juga, serta memerintahkan kepada turut Tergugatuntuk tunduk dan patuh pada putusan ini;7 Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II baik sendiri sendiri maupunsecara tanggung renteng untuk membayar uang sewa bangunan toko No.4 7 yangterletak di pasar 16 Ilir Palembang (objek senqketa

tanpa alas hak yang jelas serta melawan hukum telah menyerahkansebagian tanah Penggugat letaknya agak ke pantai masuk kedalam SHMNomor 159/0esa Lebo kepada Tergugat IV dan oleh Tergugat IV telahdibangun kantor Pol Airud dan Pos Jaga Permanent, dan sebagiannya jugaterletak dalam SHM Nomor 159/Desa Lebo juga agak ke pantai diserahkanoleh Tergugat Il kepada Tergugat V dan sekarang oleh Tergugat V dibangun4 (empat) bangunan berupa perumahan, rumah, pos jaga 2 (dua) buah;Bahwa pada bagian utara tanah senqketa