Menyatakan bahwa Antonius Francesco Calos De Ornay adalah pemeganghak waris utama seturut hukum adat;4. Memerintahkan Antonius Francesco Calos De Ornay sebagai ahli warisutama bersamasama dengan Penggugat Rekonvensi dan TergugatRekonvensi V melaksanakan penentuan warisan seturut hukum adat;5.

Bahwa seturut hukum adat Sumba, yang merupakan adat para Penggugat danTergugat , hak warts adalah anak lakilaki tertua;.

Bahwa sepeninggal almarhum Antonius De Ornay, kewajiban perpajakantersebut diteruskan oleh almarhum Dominikus De ornay sebagai ahli warisyang sah seturut adat Sumba (bukti terlampir);g.

Bahwa dengan demikian Penggugat Rekonvensi seturut hukum adat memilikiperan dalam menentukan hak kewarisan bersama dengan Antonius FrancescoCarlos De Ornay, dan juga Tergugat Rekonvensi V sebagai juga anak lakilaki.. Bahwa oleh karena itu, hak kewarisan sudah seharusnya seturut tata hukumadat dilaksanakan bersamasama oleh Antonius Francesco Carlos De Ornya,Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi V;.

Bahwa seturut hukum adat Sumba, yang merupakan adat paraPenggugat dan Tergugat , hak warts adalah anak lakilaki tertua.10.Bahwa dengan demikian dalam keluarga Penggugat dan almarhumAntonius De Ornay, anak lakilaki tertua tersebut adalah almarhumDominikus De Ornay dan Pengugat I;11.

Bahwa dengan demikian Penggugat Rekonvensi seturut hukum adatmemiliki peran dalam menentukan hak kewarisan bersama denganAntonius Francesco Carlos De Ornay, dan juga Tergugat Rekonvensi Vsebagai juga anak lakilaki.6. Bahwa oleh karena itu, hak kewarisan sudah seharusnya seturut tatahukum adat dilaksanakan bersamasama oleh Antonius FrancescoCarlos De Ornya, Penggugat Rekonvensi dan TergugatRekonvensi V.7.

Bahwa mengenai hukum adat ini juga telah diakui oleh hukum RepbulikIndonesia dan secara khusus di wilayah hukum Pengadilan NegeriWaikabubak telah diputuskan sengketa sebelumnya seturut hukum adatSumba (Vide Putusan Perdata Nomor 27/PDT.G/2014/PN.Wkbtertanggal 6 Mei 2015, Pengadilan Negeri Waikabubak)Tanah sengketa adalah bagian dari warisan Almarhum Antonius DeOrnay14.

Bahwa sepeninggal almarhum Antonius De Ornay, kewajibanperpajakan tersebut diteruskan oleh almarhum Dominikus De ornaysebagai ahli waris yang sah seturut adat Sumba (bukti terlampir).g.

Bahwa dengan demikian Penggugat Rekonvensi seturut hukum adatmemiliki peran dalam menentukan hak kewarisan bersama denganAntonius Francesco Carlos De Ornay, dan juga Tergugat Rekonvensi Vsebagai juga anak lakilaki.Halaman 27 dari 53 Putusan Nomor 2/Padt.G/2019/PN Wkb.Bahwa oleh karena itu, hak kewarisan sudah seharusnya seturut tatahukum adat dilaksanakan bersamasama oleh Antonius Francesco CarlosDe Ornya, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi V;Bahwa kedudukan rumah dan tanah sebagaimana

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan antara WILHELMUS PRIMUS BIKU telah melangsungkan perkawinan secara seturut tata cara gereja katholik dengan seorang Perempuan bernama SUSANTI SELILI SANGA dihadapan pemuka Agama Katholik bernama RD. CHRISANCTUS PASCHALIS SATURNUS di Gereja St. Petrus Jl.

., mendalilkan halhalsebagai berikut : Bahwa Pemohon yang identitasnya sebagaimana tersebut di atastertera pada KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) ELEKTRONIKREPUBLIK INDONESIA NIK : 2171021812729003 yang diterbitkan olehDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 23Februari 2013 bernama WILHELMUS PRIMUS BIKU, tempat lahir diBOLO, pada tanggal 18 DESEMBER 1972 ; Bahwa Pemohon yang bernama WILHELMUS PRIMUS BIKU telahmelangsungkan perkawinan secara seturut tata cara gereja katholikdengan seorang

Menyatakan bahwa Perkawinan antara WILHELMUS PRIMUS BIKU telahmelangsungkan perkawinan secara seturut tata cara gereja katholikdengan seorang Perempuan bernama SUSANTI SELILI SANGAdihadapan pemuka Agama Katholik bernama RD. CHRISANCTUSPASCHALIS SATURNUS di Gereja St. Petrus JI. Anggrek No. 1 Blok IILubuk Baja Batam pada tanggal 5 Oktober 2013, sebagaimana terbuktidalam SERTIFIKAT PERKAWINAN yang dikeluarkan oleh Gereja SantoPetrus Lubuk Baja Batam pada tanggal 8 Oktober 2013;3.

Menyatakan bahwa Perkawinan antara WILHELMUS PRIMUS BIKUtelah melangsungkan perkawinan secara seturut tata cara gereja katholikdengan seorang Perempuan bernama SUSANTI SELILI SANGAdihadapan pemuka Agama Katholik bernama RD. CHRISANCTUSPASCHALIS SATURNUS di Gereja St. Petrus Jl. Anggrek No. 1 Blok IlLubuk Baja Batam pada tanggal 5 Oktober 2013, sebagaimana terbuktidalam SERTIFIKAT PERKAWINAN yang dikeluarkan oleh Gereja SantoPetrus Lubuk Baja Batam pada tanggal 8 Oktober 2013;3.

Bahwa terhadap aduan TERMOHON KEBERATAN yangdahulunya PEMOHON dalam penyelesaian sengketa konsumenseuturut dan beradasarkan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen Pasal 45 Ayat (2): Penyelesaiansengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan ataudiluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihakyang bersengketaBahwa seturut dengan Jawaban PEMOHON KEBERATAN yangdahulunya TERMOHON dalam perkara penyelesaian sengketakonsumen BPSK Kota Pekanbaru dimana dinyatakan dengantegas PEMOHON

Bahwa dalam pelaksanaan sidang penyelesaian sengketakonsumen di BPSK Pekanbaru pada sidang kell dimanadinyatakan oleh PEMOHON KEBERATAN tentang pemilihanmetode penyelesaian sengketa dimana pada sidang keIl (dua)disepepakati oleh para pihak menggunakan metode KONSILIASI;Bahwa adapun dasar dari PEMOHON KEBERATAN yang dahuluTERMOHON mengajukan penyelesaian sengketa dengan caraKonsiliasi adalah seturut dengan Undang Undang PerlindunganKonusumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 52(a) yang kemudianjuga berdasarkan

Perkara Sengketa Konsumen Nomor:003/BPSK/PKRSEKT/I/2016 dinyatakan dibatalkan demi hukum.11.Bahwa dalam amar putusannya Majelis BPSK Pekanbaru Nomor:03/Pts/BPSK/V2016 Perkara Sengketa Konsumen Nomor:003/BPSK/PKRSEKT//2016 pada point 7 dimana Majelis BPSKPekanbaru dalam perkara a quo menghukum PEMOHON KEBERATANyang dahulunya TERMOHON dengan ganti rugi senilai Rp. 50.000.000,(lima puluh juta rupiah) adalah suatu kekeliruan dan tidak berdasarkanhukum sama sekali karena tidak dapat dibuktikan;Bahwa seturut

putusanpengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;Bahwa PEMOHON KEBERATAN dalam hal ini telah memberikanperingatan kepada TERMOHON KEBERATAN berdasarkan faktapersidangan pertama dimana dalam pengakuan TERMOHONKEBERATAN, TERMOHON KEBERATAN yang dahulu = adalahPEMOHON sering didatangi oleh bagian penagihan (Kolektor) jika belummelaksanakan prestasinya (menunggak);Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, penarikan yang dilakukanoleh PEMOHON KEBERATAN adalah sesuai dengan kesepakatan parapihak seturut

dengan 1338 KUHPerdata dan azas pacta sun servanda(agreement must be kept) serta telah seturut dengan UU yang berlakusehingga dengan ini PERMOHON KEBERATAN dengan segalakerendahan hati meminta kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan NegeriPekanbaru melalui Yang Mulia Majelis Hakim dalam memeriksa danHalaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 93/Padt.SusBPSK/2016/PN.

GS/3760/02/2012 tanggal 23 Pebrar 2012 yaitusudah dilegalisir ;Telah mendengar pembelaan yang diajukan secara lisan oleh Para terdakwa tersebutdipersidangan dengan alasan bahwa ia mengaku bersalah dan menyesali perbuatannyaserta berjanji tidak akan mengulanginya lagi, karenanya terdakwa mohon keringananhukuman ; 292 9222 nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn neMenimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa Penuntut Umum yang pada pokoknyaterdakwa telah melakukan tindak pidana seTurut Serta Melakukan Penggelapan

SUIB BIN MATTEHA J telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana seTurut Serta Melakukan Penggelapan ; Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjarapenjara 1 (satu) Tahun 4 (empat) Bulan ; Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; Menetapkan barang bukti berupa ;1 (satu) unit truck trailer warna kuning No.Pol.B9246XA

Gg. 28 / 10 RT.004 RW.002 Desa RanduagungKecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, sebagaimana Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Randuagung bertanggal 30 Oktober 2019Sehingga dengan demikian yang berhak untuk mengadili Gugatan perkaraA quo adalah Pengadilan Agama Gresik, bukan Pengadilan AgamaKabupaten Madiun, hal mana seturut dengan Pasal 132 Kompilasi HukumIslam (KHI) yang kaidah hukumnya berbunyi : Gugatan Perceraian di ajukanoleh isten atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah

Membebankan biaya perkara menurut hukum ;SUBSIDAIR :Bahwa apabila Pengadilan berkehendak lain mohon berkenan memberikanPutusan yang seadiladiinya seturut prinsip Hukum dan Keadilan yangbenar ex aequo etbono.Bahwa, untuk menguatkan eksepsinya Tergugat menyerahkan buktisurat sebagai berikut:1.

Gg. 28 / 10 RT.004 RW.002 Desa RanduagungKecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, sebagaimana Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Randuagung bertanggal 30 Oktober 2019Sehingga dengan demikian yang berhak untuk mengadili Gugatan perkaraA quo adalah Pengadilan Agama Gresik, bukan Pengadilan AgamaKabupaten Madiun, hal mana seturut dengan Pasal 132 Kompilasi HukumIslam (KHI) yang kaidah hukumnya berbunyi : Gugatan Perceraian di ajukanoleh isten atau kuasanya pada Pengaailan Agama yang daerah

SkbBahwa 2 (dua) tujuan inti tersebut seharusnya menjadi peganganberpikir bagi seluruh aparat penegak hukum dalam rangka menangani tindakpidana Narkotika, karena Undangundang Republik Indonesia No. 35 Tahun2009 sepatutnya dibaca secara lex spesialis legische sistematische wet ataumembaca undangundang seturut dengan tujuan dari undangundangitu sendiri;Bahwa seturut dengan tujuan tersebut, yang perlu untuk dipahami lebihlanjut adalah:1) Apa yang sebenarnya dimaksud dengan peredaran' gelapnarkotika/

dirinya sendiri tanpadibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untukmengkonsumsi Narkotika;Hal ini seharusnya dipahami agar jangan sampai terjadi salah pengertiandalam pengelompokan orang yang menyalahgunakan narkotika karenapenggolongan/jenis penyalahguna narkotika berhubungan dengankonsekuensi hukum, yang mana yang dapat direhab atau tidak direhab;Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya tentang caramembacaUndangundang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 yaitu membaca danmeneliti seturut

Artinya, dengan diaturnya tersendiri tindak pidana penyalahgunaannarkotika dalam Pasal 127 Undangundang Republik Indonesia No. 35Tahun 2009, maka perbuatan seperti membeli, menguasai, membawa,menerima narkotika yang terdapat dalam ketentuan yang ada di luarPasal 127 UU No. 35 Tahun 2009, seturut dengan tujuan dari UU No. 35Halaman 19 ~~ Putusan No. 328/Pid.Sus/2016/PN.

Namun demikian, seturut dengan uraian ilmiah yangtelah majelis hakim uraikan tersebut diatas, sekalipun dengan Santi SusantiBinti Supriatna melakukan transfer uang pembelian shabu bersama denganterdakwa menjadikan terdakwa dikategorikan sebagai bersamasama denganSanti Susanti Binti Supriatna sebagai pembeli shabu, namun pembelianHalaman 21 Putusan No. 328/Pid.Sus/2016/PN. Skbshabu yang merupakan zat Narkotika Golongan ini bukanlah dalam rangkauntuk kegiatan peredaran gelap Narkotika.

Sedangkan anasirselebihnya dalam unsur ini seturut dengan uraian ilmiah majelis hakimtersebut diatas juga termasuk dalam kategori untuk kegiatan peredaran gelapNarkotika, yang mana hal tersebut tidak tampak dalam maksud dan tujuanterdakwa, sehingga dengan demikian, unsur ini tidak tepat untukdiberlakukan dalam perbuatan terdak wa;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi;Halaman23 Putusan No. 328/Pid.Sus/2016/PN.

Menyatakan bahwa Perkawinan antara LINNA KRESKEN Br AMBARITA,telah melangsungkan Perkawinan secara seturut tata cara Gereja Katholikdengan seorang lakilaki bernama : KAROLUS KOPONG, dihadapanpemuka Agama Gereja Katholik bernama P.Hilario Salinas, SVD, PAROKISANTO PETRUS LUBUK BAJABATAM, SURATPERKAWINAN Nomor0548, tanggal 5 Agustus 1998, yang dikeluarkan oleh Pastor Paroki SantoPetrus,Lubuk BajaBatam.3.

Menyatakan bahwa Perkawinan antara LINNA KRESKEN BrAMBARITA, telah melangsungkan Perkawinan secara seturut tata caraGereja Katholik dengan seorang lakilaki bernama : KAROLUSKOPONG, dihadapan pemuka Agama Gereja Katholik bernama P.HilarioSalinas,SVD, PAROKI SANTO PETRUS LUBUK BAJABATAM, SURATPERKAWINAN Nomor 0548, tanggal 5 Agustus 1998, yang dikeluarkanoleh Pastor Paroki Santo Petrus,Lubuk BajaBatam.3.

2021 sekaligus mengajukan gugatan rekonvensipada pokoknya sebagai berikut :Dalam Konvensi :1.Bahwa Tergugat menolak semua dalil dan dalih dari Penggugat kecuali yangdiakui secara tegas dalam jawaban ini;Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi ikatanperkawinan sebagimana dalam Akta Nikah antara Tergugat dan Penggugat(bukti terlampir) yang terurai dalam angka 1 gugatan Penggugat, yang manaperlu ditambahkan oleh Tergugat bahwa perkawinan antara Tergugat danPenggugat telah diteguhkan seturut

Gereja Katolik sebelumnya (buktiterlampir), namun belum dilakukan perkawinan seturut tata cara adatSumba dan atau Flores secara lengkap;Bahwa dari perkawinan tersebut diatas benar telah lahir 2 (dua) orang anakkandung yaitu sebagai berikut : ANAK, perempuan, lahir di Weetabula, 28 Juni 2007, Akta Kelahiran No...., dan; ANAK, perempuan, lahir di Weetabula, 07 Agustus 2009, Akta KelahiranNO. oo. ce eee eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeey (OUKtI terlampin);Bahwa uraian angka 3 gugatan Penggugat mengenai masa awalperkawinan

mengetahuikeberadaan pasti Penggugat pada saat menerima gugatan Penggugat;Bahwa uraian pada angka 10, 11 dan 12 gugatan Penggugat ditanggapibersama oleh Tergugat, yaitu bahwa tujuan dan hakekat perkawinansebagaimana diatur dalam ketentuan hukum juga ternyata tidak tercapaisebagaimana ditentukan dan diatur oleh Hukum Kanonik yang berlaku bagiTergugat dan Penggugat, yang cukup beralasan untuk diajukan anulasi ketribunal (pengadilan gereja) yang memiliki yurisdiksi untuk itu; yang manatelah nyata seturut

dari anakanak dansuami bagi Tergugat;Bahwa berdasarkan hal tersebut, sepatutnya juga sesuai ketentuan yangberlaku bagi Penggugat yang adalah seorang ASN (aparatur sipil negeri)juga mengajukan permohonan untuk mengurus perkawinan Penggugat danHalaman 10 dari 28 Putusan Nomor : 20/Pdt.G/2021/PN.Wkb14.15.16.17.18.Tergugat; yang untuk itu seluruhnya menjadi tanggung jawab Penggugat,yang mana sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Penggugat yangmengajukan gugatan perceraian;Bahwa sudah seyogyanya seturut

Bahwa terhadap aduan Termohon Keberatan yang dahulunya Pemohondalam penyelesaian sengketa konsumen seturut dan berdasarkanUndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan KonsumenPasal 45 Ayat (2): Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuhmelalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarelapara pihak yang bersengketa;Bahwa seturut dengan Jawaban Pemohon Keberatan yang dahulunyaTermohon dalam perkara penyelesaian sengketa konsumen BPSK KotaPekanbaru dimana dinyatakan dengan

dalam PerkaraSengketa Konsumen Nomor 003/BPSK/PKRSEKT/I/2016 dinyatakandibatalkan demi hukum;Bahwa dalam amar putusannya Majelis BPSK Pekanbaru Nomor03/Pts/BPSK/I/2016 Perkara Sengketa Konsumen Nomor 003/BPSK/PKRSEKT/I/2016 pada point 7 dimana Majelis BPSK Pekanbaru dalam perkaraa quo menghukum Pemohon Keberatan yang dahulunya Termohon denganganti rugi senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) adalah suatukekeliruan dan tidak berdasarkan hukum sama sekali karena tidak dapatdibuktikan;Bahwa seturut

telah memberikan peringatankepada Termohon Keberatan berdasarkan fakta persidangan pertamadimana dalam pengakuan Termohon Keberatan, Termohon Keberatan yangdahulu adalah Pemohon sering didatangi oleh bagian penagihan (kolektor)jika belum melaksanakan prestasinya (menunggak);Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, penarikan yang dilakukan olehPemohon Keberatan adalah sesuai dengan kesepakatan para pihak seturutdengan 1338 KUHPerdata dan azas pacta sun servanda (agreement mustbe kept) serta telah seturut

baiksebagaimana layaknya suami isteri dan telahdikaruniai 1 anak bernama ANAK 1, (meninggal dalamKeEnQUuMgan) ~~ mmm mm no ee ee eeBahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugatdalam keadaan rukun namun sejak tahun 2001ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugatmulai goyah antara Penggugat dengan Tergugat seringterjadi perselisihan dan pertengkaran yangpenyebabnya antaraJAIN: 22 eee ee eee ee eee ee ee ee ee ee eee eee eeeMasalahSKONOMI $= == = + = 34+ = sue 3 oes See Shee Se Ses See SeTurut

No.1996 k/Palt/2013selaras dan seturut Undang Undang Nomor 39 Tahun 1995, Pasal 17 Hakmemperoleh keadilan dari Negara;5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesarRp10.000.000,00 /per hari secara tunai,apabila Tergugat lalai melaksanakanisi putusan perkara ini;6. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbuldalam perkara ini;SubsidairJika Yth.

;Jaminan penyelesaian secara tuntas oleh menteri BUMN dan Pemerintahatau Negara Kesatuan Republik Indonesia selaras dan seturut Undangundang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 17.

,jaminan penyelesaian secara tuntas oleh Menteri BUMN danPemerintah selaras dan seturut Undang Undang Nomor 39 Tahun1999 Pasal 17 hak memperoleh keadilan dari Negara;Hal. 5 dari 16 Hal. Put.

Prosedur untuk itu harus seturut denganketentuan PERKA LKPP NO. 18 THN 2014, PSL 7 : 17 &LAMPIRAN I.

Prosedur untuk itu harus seturut denganketentuan PERKA LKPP NO. 18 THN 2014, PASAL 9 : 13.

Prosedur untuk ituharus seturut dengan ketentuan PERKA LKPP NO. 18TAHUN 2014, PASAL 10.Memperhatikan akan hal terbitnya surat usulan yangsemestinya adalah dibuat PPK dan diajukan kepadaTergugat, namun dalam hal ini yang membuatnya adalahTergugat sendiri maka seperti telah disebutkan diatasjikapun itu.

Prosedur untuk itu harus seturut dengan ketentuanPERKA LKPP NO. 18 THN 2014, PASAL 14: 13. Dengan telah diterbitkannya objek sengketa, makaTergugat sendirilah yang seharusnya menyampaikan halHalaman 21 dari 76 halaman.

Bukankah LKPP sendiri telah menyadari sepenuhnyaakan halnya prosedur penjatuhan sanksi daftar hitamsama sekali tidak seturut dengan ketentuan Perka LKPP18/2014?Halaman 23 dari 76 halaman.

dari Undangundang No. 35 tahun 2009 yaitu:memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagipenyalah guna dan pecandu narkotika;Bahwa 2 (dua) tujuan inti tersebut seharusnya menjadi peganganberpikir bagi seluruh aparat penegak hukum dalam rangka menangani tindakpidana Narkotika, karena Undangundang Republik Indonesia No. 35 Tahun2009 sepatutnya dibaca secara lex spesialis legische sistematische wet ataumembaca undangundang seturut

dengan tujuan dari undangundangitu sendiri;Bahwa seturut dengan tujuan tersebut, yang perlu untuk dipahami lebihlanjut adalah:1) Apa yang sebenarnya dimaksud dengan peredaran gelapnarkotika/prekursor narkotika?

SkbHal ini seharusnya dipahami agar jangan sampai terjadi salah pengertiandalam pengelompokan orang yang menyalahgunakan narkotika karenapenggolongan/jenis penyalahguna narkotika berhubungan dengankonsekuensi hukum, yang mana yang dapat direhab atau tidak direhab;Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya tentang caramembacaUndangundang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 yaitu membaca danmeneliti seturut dengan tujuan dari undangundang yang bersangkutan,sekalipun dalam ketentuan Pasal 111 UU

Artinya, dengan diaturnya tersendiri tindak pidana penyalahgunaannarkotika dalam Pasal 127 Undangundang Republik Indonesia No. 35Tahun 2009, maka perbuatan seperti membeli, menguasai, membawa,menerima narkotika yang terdapat dalam ketentuan yang ada di luarPasal 127 UU No. 35 Tahun 2009, seturut dengan tujuan dari UU No. 35Tahun 2009 sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya untukmenjadi landasan cara membaca Undangundang No. 35 Tahun 2009,merupakan peruntukan bagi perbuatan yang dikategorikan

Sedangkan anasir selebihnya dalam unsurini seturut dengan uraian ilmiah majelis hakim tersebut diatas juga termasukdalam kategori untuk kegiatan peredaran gelap Narkotika, sehingga dengandemikian, unsur ini tidak tepat untuk diberlakukan dalam perbuatanterdakwa;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 112 ayat (1)Undangundang No. 35 Tahun 2009 tidak terpenuhi, maka terdakwa haruslahdinyatakan tidak terbukti secara sah dan

Penerima Kuasa tidak memiliki kualitas hukum/kedudukanhukum untuk menjalankan kuasa dari pemberi kuasa dan/ataugugatan cacat formil1) Bahwa seturut hukum surat kuasa yang dijalankan olehpenerima kuasa cacat formil, hal mana dalam surat kuasa tidakmenguraikan secara singkat pokok gugatan Penggugat.2) Bahwa seturut hukum muatan surat kuasa juga tidakmenyebutkan alamat dan luasan obyek sengketa secara jelas,karenanya dengan tidak terpenuhinya syarat formil dimaksudmaka gugatan yang diajukan cacat formil.Halaman

12 dari 80 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Wkb.3) Bahwa dalam surat kuasa tidak menjelaskan kapasitaspara pihak yang ditarik dalam gugatan Penggugat telahmelakukan perbuatan atau tindakan tertentu, serta hakhakhukum dari Penggugat yang mana telah dilanggar.4) Bahwa demikian juga penerima kuasa dalammenjalankan kuasa pemberi kuasa tidak diuraikan dengan jelashakhak dari Penggugat yang mana dilanggar oleh Tergugatdan Turut Tergugat yang perlu dibela dan dipertahankan.5) Bahwa seturut dan berdasarkan

Bahwa setelah Zending Gereformeerde Kerken inNederland (GKN) meninggalkan Pulau Sumba kemudian GerejaKristen Sumba melanjutkan misi pelayanan dari ZendingGereformeerde Kerken in Nederland (GKN) dengan menguasalobyek tanah yang seturut hukum pada waktu itu adalah HakNumpang Karang dengan tanpa ada pembicaraan denganHalaman 20 dari 80 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Wkb.3.keempat suku dan penerus Raja Laura sebagaimana tersebutdi atas;Cc.

Bahwa seturut hukum yang berlaku bilamana HakNumpang Karang dipergunakan di luar kKesepakatan maka bataldemi hukum.Bahwa tanah yang diberikan oleh Raja Ama Biri Kalumbang(1913) tersebut diperuntukkan untuk kepentingan kesehatan (klinik)Halaman 21 dari 80 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Wkb.dan pendidikan masyarakat di sekitar Tanggoo, yang manakeseluruhan luas tanah yang berikan sebagai bentuk hak pakai adalahkurang lebih 60.000 M2, yang dengan batasbatas pada waktu itu(1913) sebagai berikut:i.

Penerima Kuasa tidak memiliki kualitas Nukum/kedudukanhukum untuk menjalankan kuasa dari pemberi kuasa dan/atau gugatancacat formil; Bahwa seturut hukum surat kuasa yang dijalankan olehpenerima kuasa cacat formil, hal mana dalam surat kuasa tidakmenguraikan secara singkat pokok gugatan Penggugat; Bahwa seturut hukum muatan surat kuasa juga tidakmenyebutkan alamat dan luasan obyek sengketa secara jelas,karenanya dengan tidak terpenuhinya syarat formil dimaksudmaka gugatan yang diajukan cacat formil

Gugatan dalam perkara aquo Kurang Pihak1)2)3)4)Bahwa sebagaimana didalilkan oleh Penggugat yang menyatakan bahwatelah mempermasalahkan tanah yang dijadikan tanah sengketa olehPenggugat dengan orang tua para Tergugat yaitu alm Umbu Labi Ibiriti,yang upaya pengambil alinan tersebut tidak berdasar dan tidak berhasilBahwa sepeninggal alm Umbu Labi lbiriti, ada tiga orang anak kandunglakilaki yang memiliki hak seturut adat kebiasaan dengan dibawahkepala anak lakilaki tertua, yaitu Tergugat I, Tergugat

Il dan UmbuTagela.Bahwa bahwa Alm Umbu Ibi Ibiriti semasa hidupnya telah memiliki 5(lima) anak kandung yang terdiri dari tiga anak lakilaki yaitu Tergugat ,Tergugat II dan Umbu Tagela dan dua anak perempuan yaitu RambuKatarina dan Faroki Rambu Tawunga;Bahwa seharusnya Umbu Tagela sebagai anak lakilaki dari alm UmbuLabi Ibiriti menjadi pihak dalam perkara ini, yang mana sebagaimanatelah diuraikan di atas seturut adat kebiasaan warisan menjadi hak anaklakilaki dengan dibawah pimpinan dari anak lakilaki

Bahwa seturut dengan Kaidah Hukum Yurisprodensi Mahkamah AgungNo. 1072 K/Sip/1982, tanggal 01 Juni 1983, menyatakan bahwagugatan harus diajukan kepada siapa yang secara nyata (Feitelijk)menguasal barangbarang sengketa oleh karena itu dalil atau keberatanPara Pembanding atas pertimbangan hukum putusan perkara nomor :9/PDT.G/2020/PN.WKB, mengenai KURANG PIHAK tidaklah beralasanhukum dan patutlah untuk ditolak;Tentang Objek Tanah Sengketa Kabur dan Tidak JelasHalaman 28 dari 34, Putusan Nomor 1/PDT/

Karena itu seturut denganKaidah Hukum Yurisprodensi No. 965 K/Sip/1971, tanggal 01 September1971 yang menyatakan Dengan adanya pengakuan oleh Tergugat,maka gugatan Penggugat dianggap telah terbukti7. Bahwa perlu Terbanding tegaskan, bahwa 2 (dua) petak tanah yangdahulu diserahkan oleh Terbanding kepada Alm.

Hal tersebut akanTerbanding tanggapi sebagai berikut : Bahwa Bukti Surat bertanda P.1 pada isinya menerangkan tentangKeputusan Berita Acara Hakim Perdamaian Desa ditahun 1998 yangpada intinya seturut dengan Keputusan Hakim Perdamaian Desaditahun 1991.

sebagian kalimat saja dari pertimbangan Majelis JudexFactie dan tidak secara keseluruhan, bahwa apa yang dimaksud dariPembanding / dahulu Penggugat dan Pembanding II / dahuluPenggugat II sebenarnya adalah sebuah alasanalasan tidak berdasardan hal yang Pembanding / dahulu Penggugat dan Pembanding II /dahulu Penggugat II sampaikan didalam Memori Bandingnya pada poin4 dan poin 5 pada halaman 3 berbanding terbalik dengan apa yangdiajukan pada keberatan Memori Banding pada poin 6 pada halaman 3,maka seturut

Bahwa Terbanding II / dahulu Tergugat II tidak sependapat atasKeberatan Pembanding / dahulu Penggugat dan Pembanding II /dahulu Penggugat II didalam Memori Bandingnya pada poin 6 padahalaman 3, hal tersebut dikarenakan Majelis Judex Factie mempunyalWewenang dalam membuat suatu pertimbangan seturut hati nuraniserta keyakinan yang dimiliki oleh Majelis Judex Factie dalammemeriksa dan memutus suatu perkara berdasarkan Fakta Hukumyang terungkap didalam Persidangan antara Terbanding II / dahuluTergugat

Il terhadap Pembanding / dahulu Penggugat danPembanding II / dahulu Penggugat II, maka seturut Terbanding Il /dahulu Tergugat Il tentang apa yang telah di pertimbangkan denganMajelis Judex Factie sudah benar dan tepat, dan sepantasnya patutuntuk DITOLAK atau setidaktidaknya dinyatakan TIDAK DAPATDITERIMA Memori Banding dari Para Pembanding tersebut;6.

serta saksi yang disampaikan dari Pembanding / dahulu Penggugat dan Pembanding II / dahulu Penggugat II didalampersidangan, antara saksi dan alat bukti yang dimaksudkan olehPembanding / dahulu Penggugat dan Pembanding II / dahuluPenggugat II didalam keberatan Memori Bandingnya pada poin 7 danpoin 8 pada halaman 3 sama sekali tidak bersesuaian satu dengan yanglainnya sesuai dengan pertimbangan Majelis Judex Factie padahalaman 32 alinea ke 3, halaman 33 pada alinea ke 1 sampai denganalinea ke 5, maka seturut

Putusan Verstek seperti keberatan Pembanding / dahuluPenggugat dan Pembanding II / dahulu Penggugat II, sedangkanTerbanding II / dahulu Tergugat II melakukan Perlawanan dan Hadirpada saat persidangan Perkara a quo, maka seharusnya Pembanding / dahulu Penggugat dan Pembanding II / dahulu Penggugat II lebihbanyak belajar lagi mengenai Hukum Acara Perdata sebelum membuatkeberatan melalui Memori Banding dan jangan sekedar membuatalasanalasan yang tidak berdasar hukum untuk mengajukan MemoriBanding, maka seturut

progres pekerjaan di lapangan;Bahwa tidak dapatnya TERGUGAT melakukan pembayaran paketpekerjaan kepada PENGGUGAT seturut hasil pelaksanaan Kontrak olehPENGGUGAT dapat dikualifikasi sebagai wanprestasi yang nyatanyataterbukti sebagaimana dimaksud Pasal 1239 KUHPerdata;Bahwa untuk menghindari pembayaran (prestasi) kepada PENGGUGATsesuai hasil pelaksanaan Kontrak oleh PENGGUGAT, maka TERGUGAT membujuk PENGGUGAT untuk membuat addendum Kontrak berupapengurangan nilai kontrak sampai Sesuai anggaran yang

HukumPEMBANDING/Tergugat;Mulai angka 30 s/d 32 tentang Kerugian TERBANDING/Penggugatyang timbul dalam pelaksanaan hak dan kewajiban Para PihakKontrak Perjanjian Kerja Nomor : 01/SP/FISIK/KPAPKBD/DPU/V1/2014 tanggal 11 Juni 2014 seturut Addendum KontrakNomor 01.a/ADD.I/SP/FISIK/KAPPKBD/DPU/X/2014 tanggal 23Oktober 2014, Kontrak Perjanjian Kerja Nomor : 02/SP/FISIK/KPAPKBD/DPU/V1/2014 tanggal 11 Juni 2014 seturut Addendum KontrakNomor 02.a/ADD.I/SP/FISIK/KAPPKBD/ DPU/X/2014 tanggal 23Oktober 2014

Bahwa TERBANDING/Penggugat telah menggabungkan kerugianyang timbul dalam pelaksanaan hak dan kewajiban Para Pihakberdasarkan Kontrak Perjanjian Kerja Nomor : 01/SP/FISIK/KPAPKBD/DPU/V1/2014 tanggal 11 Juni 2014 seturut Addendum KontrakNomor O1.a/ADD.

Melawan Hukum PEMBANDING/Tergugat,mulai angka 30 s/d 32 tentang Kerugian TERBANDING/Penggugatyang timbul dalam pelaksanaan hak dan kewajiban berdasarkanKontrak Perjanjian Kerja Nomor 01/SP/FISIK/KPAPKBD/DPU/VW/2014 tanggal 11 Juni 2014 seturut Addendum Kontrak Nomor01.a/ADD.1I/SP/FISIK/KAPPKBD/DPU/X/2014 tanggal 23 Oktober2014, Kontrak Perjanjian Kerja Nomor : 02/SP/FISIK/KPAPKBD/DPU/ VI/2014 tanggal 11 Juni 2014 seturut Addendum KontrakNomor 02.a/ADD.I/SP/FISIK/KAPPKBD/DPU/X/2014 tanggal 23Oktober

2014 dan Kontrak Perjanjian Kerja Nomor04/SP/FISIK/KPAPEMBJLN/ DPU/VIII/2014 tanggal 18 Agustus2014 seturut Addendum 02 Kontrak Nomor 04/ADD.1II/SP/FISIK/KAPPEMBJLN/DPU/X/2014 tanggal 28 Oktober 2014 sedangkankerugian akibat Perbuatan Melawan Hukum sebagaimanaPetitumnya ke4 tidak ada dalam Posita GugatanTERBANDING/Penggugat.

dariUndangundang No. 35 tahun 2009 yaitu:1) memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;2) menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagipenyalah guna dan pecandu narkotika;Bahwa 2 (dua) tujuan inti tersebut seharusnya menjadi peganganberpikir bagi seluruh aparat penegak hukum dalam rangka menanganitindak pidana narkotika, karena Undangundang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 seharusnya dibaca dengan /ex spesialis legischesistematische wet atau membaca undangundang seturut

dengan tujuandari undangundang itu sendiri;Bahwa seturut dengan tujuan tersebut, yang perlu untuk dipahamilebih lanjut adalah:1)Apa yang sebenarnya dimaksud dengan peredaran gelapnarkotika/prekursor narkotika?

Hal ini seharusnya dipahamiagar jangan sampaiteradi salahpengertian dalam pengelompokan orang yang menyalahgunakannarkotika karena penggolongan/jenis penyalahguna narkotikaberhubungan dengan konsekuensi hukum, yang mana yang dapatdirehab atau tidak direhab;Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya tentang caramembaca Undangundang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 yaitumembaca dan meneliti seturut dengan tujuan dari undangundang yangbersangkutan, sekalipun dalam ketentuan Pasal 111 UU No. 35

Artinya adalah dengan diaturnya tersendiri tindakpidana penyalahgunaan narkotika dalam Pasal 127 UndangundangRepublik Indonesia No. 35 Tahun 2009, maka ketentuan yang ada diluar Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 seturut dengan tujuan dari UU No.35 Tahun 2009 merupakan peruntukan bagi perbuatan yangdikategorikan sebagai peredaran gelap Narkotika. Perbuatan membawa,memiliki, menguasaiatau menerima Narkotika diluar Pasal 127 UU No.35 Tahun 2009 tujuannya adalah dalam ranah peredaran gelapnarkotika.

Bahwa Pemohon Keberatan sudah tidak melaksanakan prestasinyaterhitung sejak 02 September 2014 sampai dengan saat inisebagaimana dipertegas dalam putusan Majelis BPSK Kota bukit Tinggidalam perkara a quo pada paragraph ke2 halaman 10 dimana dinyatakan:bahwa pemohon telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya,weeeeeees dan seturut dengan pengakuan Pemohon Keberatan pada point 8dalam guagatan awal BPSK Pemohon dalam hal ini Pemohon keberatanmengakui adanya beberapa kali keterlambatan, sudah sangat jelasbahwasanya

;Bahwa seturut dengan Pasal 29 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999Tentang Fidusia dinyatakan bahwa: Apabila debitur atau Pemberi Fidusiacidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusiadapat dilakukan dengan cara: (a). pelaksanaan titel eksekutorialsebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;Bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (2) UU Nomor 42 Tahun 1999dinyatakan: Sertifikat Jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) mempunyai kekuatan eksekutorial

Jika Pemohon Keberatan memiliki itikad baiksudah sangat pantas dan berdasarkan hukum jika dalam pelunasannyaPemohon Keberatan melaksanakan seluruh isi dari kKesepakatan yangsebagai mana yang dimaksud dalam perjanjian pembiayaan konsumennomor: 9018846307/PK/07/12 dan seturut dengan UU Perlindungankonsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen huruf(6), Konsumen wajib beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelianbarang/jasa demi kemanan dan keselamatan; huruf (c), konsumen wajibmembayar

keliru dan mengadaada, penarikanunit dalam perkara a quo yang dilakukan oleh Termohon Keberatan adalahseturut dengan kesepakatan para pihak sebagaimana yang dimuat dalamperjanjian pembiayaan konsumen nomor: 9018846307/PK/07/12 atas dasarperbuatan wan prestasi yang dilakukan oleh Pemohon Keberatandemikianhalnya juga terhadap dalil Pemohon Keberatan pada ponit 3terhadap kerugian imateril merupakan dalil yang mengadaada dan tidakberlandaskan hukum sama sekali sehingga patut untuk ditolak ataudiabaikan seturut