SYAMSIR SIRALI, M.Si tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair dan Subsidair;2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua Dakwaan Penuntut Umum;3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini dibacakan;4. Memulihkan Hak-hak Terdakwa dalam Kemampuan, Kedudukan, Harkat serta Martabatnya; 5.

SYAMSIR SIRALI

SYAMSIR SIRALI, M.Si oleh karenanyadari dakwaan Primair;Menyatakan terdakwa Ir.

SYAMSIR SIRALI,M.si baik bertindak sendirisendiri maupun bersamasama dengan IBRAHIM dan HJ.

Syamsir Sirali selaku Kepala UPTD Bandara HaluoleoKendari bersamasama dengan Kepala Seksi Operasional masingmasingyaitu H.

Syamsir Sirali,M.Si selaku Kepala UPTD Bandara Haluoleo Kendari berdasarkanPer.Gub No. 59 Tahun 2009 adalah Membantu Kepala DinasPerhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggaradalam melaksanakan kewenangan Urusan Tugas Penyelenggaraan,Pengendalian, Pengawasan dibidang Perhubungan Udara pada UPTDBandara Haluoleo Kendari;Bahwa teknis pemungutan retribusi dilakukan dengan cara pembagiankelompok sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh Terdakwa Ir.Syamsir Sirali, M.Si dan pak

SYAMSIR SIRALI, M.Si tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair dan Subsidair;2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua Dakwaan Penuntut Umum;3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini dibacakan;4. Memulihkan Hak-hak Terdakwa dalam Kemampuan, Kedudukan, Harkat serta Martabatnya; 5.

SYAMSIR SIRALI, M.Si

SYAMSIR SIRALI, M.Si oleh karenanyadari dakwaan Primair;3. Menyatakan terdakwa Ir. SYAMSIR SIRALI, M.Si bersalah melakukantindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 3 jo Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah danditambah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana;4.

SYAMSIR SIRALI,M.si baik bertindak sendirisendiri maupun bersamasama dengan IBRAHIM dan HJ.

Syamsir Sirali selaku Kepala UPTD Bandara HaluoleoKendari bersamasama dengan Kepala Seksi Operasional masingmasingyaitu H.

Syamsir Sirali,M.Si selaku Kepala UPTD Bandara Haluoleo Kendari berdasarkanPer.Gub No. 59 Tahun 2009 adalah Membantu Kepala DinasPerhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggaradalam melaksanakan kewenangan Urusan Tugas Penyelenggaraan,Pengendalian, Pengawasan dibidang Perhubungan Udara pada UPTDBandara Haluoleo Kendari;Bahwa teknis pemungutan retribusi dilakukan dengan cara pembagiankelompok sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh Terdakwa Ir.Syamsir Sirali, M.Si dan pak

SYAMSIR SIRALI, M.Si

Syamsir Sirali, M.Si.

SYAMSIR SIRALI, M.Si.

SAMSIR SIRALI, M.Si.

SAMSIR SIRALI.

Syamsir Sirali, M.Si.

SYAMSIR SIRALI, M.Si.

SAMSIR SIRALI, M.Si.

SAMSIR SIRALI.

SYAMSIR SIRALI selaku Kepala UPTD Bandara Haluoleo DinasPerhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara.Bahwa mengenai jasa pelayanan dan pemanfaatan sisi darat yangdikelola pengutannya oleh Bandara HO Kendari sebesar Rp. 24.000,tersebut yaitu. melalui pembayaran stiker retribusi yang dicetaksebelumnya melalui PD.

SYAMSIR SIRALI, M.Si;Bahwa untuk melakukan pemungutan retribusi sebesar Rp 24.000,(dua puluh empat ribu rupiah) yang dimulai sejak akhir Desembertahun 2012, maka Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi danInformatika Prov. Sulawesi Tenggara telah menerbitkan SK KolektifNomor : 12 tahun 2012 tentang penunjukan petugas pemungutretribusi jasa pelayanan terminal Bandara Haluoleo Kendari yaitu :7.1.

SYAMSIR SIRALI selaku KepalaUPTD Bandara Haluoleo Kendari dimasukkan juga dalam SK KolektifNomor: 12 tahun 2012 tersebut sebagai Kordinator, dimana tugasterdakwa HJ. SALAMA TUASIKAL dan saksi Ir. SYAMSIR SIRALImaupun saksi IBRAHIM adalah sama yakni membantu sepenuhnyaPemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam penarikan retribusiserta mencegah adanya pengurusan tiket oleh pihakpihak tertentuyang sengaja mengabaikan pembayaran retribusi PAD.

SYAMSIR SIRALI selaku Kepala UPTDHalaman 69/101 halaman, Putusan No. 52/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi25.26.Bandara Haluoleo Kendari yang merupakan atasan terdakwa, yangditindaklanjuti oleh terdakwa dengan saksi Ir.

SYAMSIR SIRALI, M.Si;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam mempertimbangkan unsur iniakan dikemukakan kembali faktafakta yang terungkap di persidangan yangdisimpulkan sebagai berikut :Bahwa dalam mengelola Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) BandaraHaluoleo Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, telah ditetapkan StrukurOrganisasi UPTD Bandara Haluleo Kendari yaitu sebagai berikut :e Kepala UPTD Bandara Haluoleo Kendari dijabat oleh Saksi Ir.SYAMSIR SIRALI, M.Si (yang menjabat sejak tahun 2010 sampaiawal

SALAMA TUASIKAL (Januari 2013 sampaidengan Juni 2013) dan adapun dalam kegiatan tersebut selaku KepalaSeksi Operasional terdakwa IBRAHIM bertanggungjawab kepada Ir.Halaman 7 dari 96 halaman, Putusan No. 44/Pid.Sus/TPK/2016/PN.KdiSYAMSIR SIRALI selaku Kepala UPTD Bandara Haluoleo DinasPerhubungan Komunikasi dan Informatika Sulawesi Tenggara;Bahwa stiker retribusi yang dikelola pungutannya oleh UPTD BandaraHaluoleo Kendari dicetak melalui PD.

SALAMA TUASIKAL periodeJanuari sampai dengan Juni 2013, selanjutnya oleh terdakwa IBRAHIMsejak Juli 2013 sampai dengan Desember 2013 dan Kepala UPID Ir.SYAMSIR SIRALI tersebut, dalam hal ini tidak sesuai dengan :a. Undangundang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negarapasal 16 ayat (1) yaitu :Setiap kementerian Negara/lembaga / satuan kerja perangkat daerahyang mempunyai sumber pendapatan wajib mengintensifkan perolehanpendapatan yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya.b.

SALAMA TUASIKAL (Januari 2013 sampaidengan Juni 2013) dan adapun dalam kegiatan tersebut selaku KepalaSeksi Operasional terdakwa IBRAHIM bertanggungjawab kepada Ir.SYAMSIR SIRALI selaku Kepala UPTD Bandara Haluoleo DinasPerhubungan Komunikasi dan Informatika Sulawesi Tenggara;Bahwa stiker retribusi yang dikelola pungutannya oleh UPTD BandaraHaluoleo Kendari dicetak melalui PD.

SYAMSIR SIRALI, M.Si dibawah sumpah menerangkan padapokoknya sebagai berikut :Bahwa saksi sebagai Kepala UPTD Bandara Haluoleo sejak tahun2010 sampai dengan sekarang;Bahwa Tupoksi saksi sebagai kepala UPTD Bandara Haluoleoberdasarkan Per.Gub No. 59 Tahun 2009 adalah kepala unitPelaksana Teknis dinas Bandara Sultra mempunyai tugas pokokmembantu kepala dinas perhubungan kominfo Prov.

Syamsir Sirali, M.Si;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam mempertimbangkan unsur iniakan dikemukakan kembali faktafakta yang terungkap di persidangan yangdisimpulkan sebagai berikut :Bahwa dalam mengelola Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) BandaraHaluoleo Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, telah ditetapbkan StrukurOrganisasi UPTD Bandara Haluleo Kendari yaitu sebagai berikut :e Kepala UPTD Bandara Haluoleo Kendari dijabat oleh Saksi Ir.SYAMSIR SIRALI, M.Si (yang menjabat sejak tahun 2010 sampaiawal

SYAMSIR SIRALI tersebut, dalam hal ini tidak sesuaidengan :a. UndangUndang Nomor 1 tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara Pasal 16 (1) yaitu :Hal. 5 dari 53 hal. Put. No. 760 K/PID.SUS/2017"Setiap kementerian negara/lembaga / satuan kerja perangkat daerahyang mempunyai sumber pendapatan wajib mengintensifkanperolehan pendapatan yang menjadi wewenang dantanggungjawabnya;b.

SYAMSIR SIRALI selaku Kepala UPTD BandaraHaluolelo Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika ProvinsiSulawesi Tenggara;Bahwa stiker retribusi yang dikelola pungutannya oleh UPTD BandaraHaluoleo Kendari dicetak melalui PD.

SYAMSIR SIRALI tersebut, dalam hal ini tidak sesuaidengan :Hal. 10 dari 53 hal. Put.

SAMSIR SIRALI, M.SI selakuKepala UPTD Bandara Haluoleo dan Kepala Seksi OperasionalHj. SALAMA TUASIKAL (Periode Januari sampai dengan Juli2013) dan selanjutnya digantikan oleh Terdakwa IBRAHIMperiode sejak Juli Tahun 2013 sampai dengan Desember 2013tersebut telah menguntungkan diri Terdakwa atau orang lain atausuatu korporasi yang mengakibatkan kerugian kKeuangan negaraCq.

Syamsir Sirali, M,Si dalampengelolaan Pelayanan Jasa Penerbangan pada Bandara HaluoleoKendari atas pungutan Retribusi Daerah berdasarkan PeraturanDaerah Nomor 2 tahun 2012 sebesar Rp24.000,00 (dua puluh empatribu rupiah) yang dikelola oleh UPTD Bandara Haluoleo KendariDinas Perhubungan Propinsi Sulawesi;Bahwa Ir.

Syamsir Sirali, M.Si, bertempat tinggal di BTN Kendari PermaiBlok Y2 No. 4, Kel. Padaleu, Kec. Kambu, Kota Kendari. dalam hal inimemberikan kuasa kepada Mudassir, S.H., Basri, S.H., Syawaluddin,S.H. para Advokat yang berkantor di JI. Brigjen M. Joenoes Kel. BendeKec. Kadia Kota Kendari berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1Januari 2020, sebagai Penggugat;Lawan2. Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, tempat kedudukan JalanPerkantoran Andoolo Kab.

2. Menyatakan sah pernikahan pemohon I (Suhardin Sirali, SP bin Hade Sirajuddin Ali, BA) dengan pemohon II (Vheren Indah Kontra binti Melky Frangky Kontra) yang dilaksanakan pada tanggal 8 Februari 2017, di Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari;

1. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp. 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (Joni Sali Putra bin Sirali) terhadap Penggugat (Santi Mardia binti Cirudin);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh

orang saksi bernama Muhdar Yani bin Sir Ali dan Majeri binSalman;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 172 ayat 1 Nomor 4 danNomor 5 A.Bg serta Pasal 175 A.Bg, ternyata kedua orang saksi yangdihadirkan Penggugat tersebut, bukan orang yang di bawah umur 15tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya danketerangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka Majelis Hakimberpendapat saksi tersebut telah memenuhi syarat formal pembuktian ;Menimbang, bahwa keterangan saksi bernama Muhdar Yani bin SirAli

putusannyahalaman 43 pada pokoknya menyatakan bahwa dengan adanya kayuyang diambil dari hutan hak harus disertai dokumen SKAU (SuratKeterangan Asal Usul) dan bukan dokumen SKSHH (SuratKeterangan Sahnya Hasil Hutan) karena kayu jati milik Terdakwatersebut adalah diperoleh dari hutan hak dengan menggunakan SKAUdan bukan dari hutan negara yang menggunakan SKSHH;Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidak mengacupada fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana KeteranganAhli Suhardin Sirali

MOWILLA dan telah memiliki sertifikat Hak;Bahwa, benar saksi pernah mengurus SURAT KETERANGAN ASAL USULKAYU OLAHAN (SKAU) no. 241/05/mp/VIV/2014 tanggal 17 juli 2014 danmenulis pada kwitansi harga kayu jati;Bahwa, kayu jati SQUARE yang saksi jual sebanyak 1.370 (seribu tigaratus tujuh puluh) pohon atau 2.100 pohon karena saksi sendiri juga tidakmenghitung dengan benar karena pada waktu itu hari puasa;7. saksi ahli SSUHARDIN SIRDIN SIRALI SP ALIAS BOY, menerangkan :Bahwa saksi adalah PNS Dinas Kehutanan

TURI SANJAYA dalam melakukanpengangkutan kayu jatinya harus memakai dokumen SKSHH dokumen kayu yangdiambil dari HUTAN NEGARA atau hanya memakai SKAU dokumen kayu jatiyang diambil dari lahan masyarakat atau Hutan Hak;Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan yaitu dari keterangan saksiAHLI SUHARDIN SIRALI SP.

tata cara sumpah Saksi yangdihadirkan di persidangan sebelum Ahli memberikan keterangan padasaat pemeriksaan di kepolisian;Bahwa ada berita acara sumpah yang Ahli tandatangani;Bahwa untuk dapat memberikan keterangan di kepolisian, Ahlimendapat perintah tugas dari pimpinan kantor;Bahwa Ahli sudah memasuki masa pensiun;Bahwa Ahli tidak memiliki sertifikat yang menyatakan sebagai Ahli, danPendidikan Ahli sampai Strata 1 (S1);Terhadap keterangan Ahli tersebut, Para Terdakwa tidak menanggapi;Suhardin Sirali

keterangan padasaat pemeriksaan di kepolisian;Bahwa ada berita acara sumpah yang Ahli tandatangani;Halaman 22 dari 53 Putusan Nomor 104/Pid.B/LH/2020/PN UnhBahwa untuk dapat memberikan keterangan di kepolisian, Ahllimendapat perintah tugas dari pimpinan kantor;Bahwa Ahli sudah memasuki masa pensiun;Bahwa Ahli tidak memiliki sertifikat yang menyatakan sebagai Ahli, danPendidikan Ahli sampai Strata 1 (S1);Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dantidak keberatan;2.Suhardin Sirali

Tamin yang bernama Sirali, SH danmendapat Putusan Pengadilan Agama Kuala Tungkal Nomor 24/Pdt.G/1997/PA.Ktl Tanggal 28 Agustus 1997 ;Menetapkan Bahwa H. Tamin ada meninggalkan harta warisan berupaKebun Kelapa Lebar 20 Baris Kelapa dan Panjang 34 Baris Kelapadiwariskan kepada anaknya :1) Bahwa anak Lakilaki yang bernama H.

seperti tata cara sumpah Saksi yangdihadirkan di persidangan sebelum Ahli memberikan keterangan padasaat pemeriksaan di kepolisian;Bahwa ada berita acara sumpah yang Ahli tandatangani;Bahwa untuk dapat memberikan keterangan di kepolisian, Ahllimendapat perintah tugas dari pimpinan kantor;Bahwa Ahli sudah memasuki masa pensiun;Bahwa Ahli tidak memiliki sertifikat yang menyatakan sebagai Ahli, danPendidikan Ahli Sampai Strata 1 (S1);Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak menanggapi;Suhardin Sirali