Bahwa selama transaksi pekerjaan antara Penggugat dan Tergugatadalah transaksi bisnis antar pemegang SIUPAL. Yang mana sejak awalTergugat mengaku kepada Penggugat bahwa perusahaannya adalahpemegang SIUPAL Nomor BX615/AL.001 tertanggal 22 Agustus 2012 danjuga Penggugat sebagai perusahaan pemegang SIUPAL No. BXXXIV.76/AT.54 tertanggal O1 Februari 2011.Dengan demikian proyekpekerjaan kerjasama antara Penggugat dan Tergugat adalah transaksi antarPerusahaan Pemegang SIUPAL ;5.

SIUPAL;8.

SIUPAL dan tercatat dalam databaseKementerian Perhubungan RI.

Akan tetapi SIUPAL Tergugat sah danHal.17 dari 36 hal. Putusan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Jkt.

Bahwa benar saksi menyatakan Pemilik Kapal otomatismemegang SIUPAL untuk mengoperasikan kapalnya.

Megah Venture ShippingInternational;Mh) Foto copy KTP (kartu tanda penduduk) milik terdakwa;) Foto copy NPWP;) Fotocopy SIUPAL;)))a & WwFotocopy AKTE KAPAL MOTOR BH 1001;OoFotocopy Akta Kapal Tongkang BH 2;7) Foto copy Kliping Iklan Kehilangan Koran;Bahwa benar, dokumen yang terdakwa laporkan hilang antara lain :e 1 (satu) buah Surat Ijin Perkapalan (SIUPAL) Asli An. PT.

Megah Venture ShippingInternational;2) Fotocopy KTP (kartu tanda penduduk) milik terdakwa;3) Fotocopy NPWP;4) Fotocopy SIUPAL;Hal. 9 dari 32 hal. Put.

Megah Venture Shipping International dan terkaitkehilangan Grosse Akta serta Surat Ijin Perkapalan (SIUPAL), dan pada tanggal7 Desember 2012 sidang dilaksanakan yang dipimpin oleh HakimMARRYWATI.TB, SH.

Megah Venture ShippingInternational;Foto copy KTP (kartu tanda penduduk) milik terdakwa;Foto copy NPWP;Fotocopy SIUPAL;Fotocopy AKTE KAPAL MOTOR BH 1001;16176) Fotocopy Akta Kapal Tongkang BH 2;7) Foto copy Kliping Iklan Kehilangan Koran;Bahwa dokumen yang terdakwa laporkan hilang antara lain :e 1 (satu) buah Surat Ijin Perkapalan (SIUPAL) Asli An. PT.

Surat ljin Perkapalan (SIUPAL) Asli An.

Padasaat pemeriksaan TERMOHON dengan nada tinggi menyampaikanbahwa Surat Ijin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL), namunPEMOHON menjelaskan bahwa SIUPAL tersebut masih berlaku. Sambilmenunjuk kearah tanggal yang tertera pada dokumen SIUPAL,Halaman 6 dari 76 Putusan Nomor 4/Pid.Prap/2017/PN TpgTERMOHON mengatakan bahwa SIUPAL tersebut telah mati. Berselangkemudian TERMOHON' memerintahkan agar memanggil Cincu,beberapa menit kemudian PEMOHON datang bersama Cincu.

Kepadacincu TERMOHON juga mengatakan bahwa dokumen SIUPAL atas KMKawal Bahari telah mati;.

Hiu 04 saksi ditanyakan soal SIUPAL yangsudah mati dan saat itu saksi menerangkan kalau SIUPAL tersebut telah diperpanjang;Bahwa Seingat saksi SIUPAL tersebut diperpanjang tanggal 18 September2017 karena saksi pernah melihat SIUPAL tersebut;Bahwa saat itu saksi juga Sempat menelepon agen (karyawan perusahaanPT. Hanka) yang mengurus dokumendukumen tersebut yaitu saksi Arifdan membenarkan SIUPAL sudah diperpanjang;Bahwa saat itu juga ditanyakan soal SIKPI namun setahu saksi KM.

Rudy Sirait, S.H., (Kuasa Hukum Tersangka).selanjutnya diberi tanda T24;Foto Copy Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan laut (SIUPAL) atas namaPT.

II.A.3 sampai dengan II.A.6 bahwa untuk mengecekkebenaran dokumen SIUPAL tersebut cincu. menghubungi karyawanperusahaan PT.

Bahwa berdasarkan PERNYATAAN HIBAH KAPAL yang dibuat dihadapan Notaris Mulyono, SH tersebut di atas kemudian PT.Sumatera Sarana Segara telah memohon SURAT IZIN USAHAPERUSAHAAN ANGKUTAN LAUT (SIUPAL) kepada DepartemenPerhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, yang mana ataspermohonan dari PT.

Sumatera Sarana Segara kemudianDepartemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Lauttelah mengeluarkan SURAT IZIN USAHA PERUSAHAANANGKUTAN LAUT (SIUPAL) atas 2 (dua) unit Kapal milik PT.Sumatera Sarana Segara dengan Nomor : BXXV 2545 / AL.58 padaHalaman 3 dari 38 HalamanPutusan No. 24/Pdt.G/2014/PN.Mdntanggal 2002, serta dua buah lampiran yang tak terpisahkan dariSurat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL);.

SUMATERA SARANA SEGARA perihalPermohonan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL),telah dinazegelen dan sesuai aslinya ;9. Bukti P9 Fotocopy Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut(SIUPAL) Nomor : BXXV2545/AL58 tanggal 23 September 2002 atasnama PT.

SUMATERA SARANA SEGARA, telah dinazegelen dan sesuaiaslinya ;10.Bukti P10 Fotocopy Lampiran Surat Izin Usaha Perusahaan AngkutanLaut (SIUPAL) Nomor : B.XXV2545/AL58 tanggal 23 September 2002tentang Spesifikasi Kapal Yang Dimiliki Olen Perusahaan Angkutan LautPT. SUMATERA SARANA SEGARA dengan nama Kapal TK.

Salim selaku Direktur Utama PT.Sumatera Sarana Segara yang berkedudukan di Medan.e Bahwa terhadap 2 (dua) unit kapal tersebut Dirjend Perhubungan Lauttelah mengeluarkan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkatan Laut(SIUPAL) dengan No.

Pada saatpemeriksaan dokumen dokumen kapal milik PENGGUGAT tersebut,TERGUGAT dengan nada tinggi menyampaikan kepada nahkodabahwa dokumen berupa Surat Ijin Usaha Perusahaan Angkutan Laut(SIUPAL) tidak berlaku lagi (expired), namun nahkoda berusahamenjelaskan kepada TERGUGAT bahwa dokumen SIUPAL tersebutmasih berlaku.

Dengan emosi dan sambil menunjuk ke arah tanggalyang tertera dalam dokumen tersebut, TERGUGAT mengatakanbahwa dokumen SIUPAL milik PT HANKA selaku operator KM KawalBahari telan mati (expired). Berselang kemudian TERGUGATmemerintahkan kepada nahkoda agar memanggil Cincu serta mertanahkoda mengikuti perintah TERGUGAT, beberapa menit kemudianNahkoda datang bersama Cincu bernama Endi.

Kepada cincuTERGUGAT juga mengatakan bahwa dokumen SIUPAL milik PTHANKA selaku operator Kapal KM Kawal Bahari telah mati(expired);6.

Bahwa mendengar pernyataan TERGUGAT yang menyatakandokumen SIUPAL telah mati (expired), dengan menggunakan teleponseluler cincu menghubungi petugas darat PENGGUGAT, dan setelahmendapat penjelasan bahwa dokumen SIUPAL tersebut baru diendose dan masa berlakunya masih berlaku, cincu memintaTERGUGAT agar mau mendengar penjelasan dari petugas daratPENGGUGAT, namun TERGUGAT tidak mau mendengarkan dankemudian memerintahkan agar nahkoda menyuruh ABK Kapal KMKawal Bahari yang berada diatas kapal KM Kawal

dan penanggung jawab Yeo Han Phon yang berkedudukan dijalan wisata bahari No.1 Kelurahan Kawal Kecamatan Gunung Kijangpernah terdaftar sebagai kapal perikanan dengan Surat Ijin UsahaPerikanan (SIUP) nomor 04.15.01.0260.7491 tertanggal 21 Mei 2015dalam kegiatan pengangkutan ikan memiliki surat jin kapalpengangkut ikan (SIKPI) nomor 19.13.0001.02.41098 yang sudahhabis masa berlaku /expired sejak tanggal 11 September 2014.Halaman 17 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2018/PN BtmDokumen SIUPAL

II,1 (satu) bundel Dokumen Kapal TB Golden Millenium II (Pas Besar, Surat Ukur Internasional, Sertifikat Keselamatan perlengkapan kapal barang, Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang, Sertifikat Keselamatan radio kapal barang, Izin stasiun Radio Kapal Laut, Sertifikat Nasional pencegahan pencemaran oleh minyak dari kapal, Sertifikat klasifikasi mesin, Sertifikat garis muat, Sertifikat klasifikasi lambung, Dokumen keselamatan pengawakan minimum, Surat Izin Usaha Perusahaan angkatan Laut (SIUPAL

Millenium II;e 1 (satu) bundel Dokumen Kapal TB Golden Millenium II (PasBesar, Surat Ukur Internasional, Sertifikat Keselamatanperlengkapan kapal barang, Sertifikat Keselamatan KonstruksiKapal Barang, Sertifikat Keselamatan radio kapal barang, Izinstasiun Radio Kapal Laut, Sertifikat Nasional pencegahanpencemaran oleh minyak dari kapal, Sertifikat klasifikasi mesin,Sertifikat garis muat, Sertifikat klasifikasi lambung, Dokumenkeselamatan pengawakan minimum, Surat Izin UsahaPerusahaan angkatan Laut (SIUPAL

drumdengan berat solar 3800 It (tiga ribu delapan ratus liter), Pas Besar, SuratUkur Internasional, Sertifikat keselamatan perlengkapan kapal barang,Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang, Sertifikat Keselamatanradio kapal barang, Izin staiun radio kapal laut, Sertifikat nasionalpencegahan pencemaran oleh minyak dari kapal, Sertifikat klasifikasi mesin,Sertifikat garis muat, Sertifikat klasifikasi lambung, Dokumen kseselamatanpengawakan minimum, Surat izin usaha perusahaan angkutan laut(SIUPAL

drumdengan berat solar 3800 It (tiga ribu delapan ratus liter), Pas Besar, SuratUkur Internasional, Sertifikat keselamatan perlengkapan kapal barang,Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang, Sertifikat Keselamatanradio kapal barang, Izin staiun radio kapal laut, Sertifikat nasionalpencegahan pencemaran oleh minyak dari kapal, Sertifikat klasifikasimesin, Sertifikat garis muat, Sertifikat klasifikasi lambung, Dokumenkseselamatan pengawakan minimum, Surat izin usaha perusahaanangkutan laut (SIUPAL

GOLDENMILENIUM II yang terdiri dari : Pas Besar, Surat Ukur Internasional,Sertifikat keselamatan perlengkapan kapal barang, SertifikatKeselamatan Konstruksi Kapal Barang, Sertifikat Keselamatan radiokapal barang, Izin staiun radio kapal laut, Sertifikat nasionalpencegahan pencemaran oleh minyak dari kapal, Sertifikat klasifikasimesin, Sertifikat garis muat, Sertifikat klasifikasi lambung, Dokumenkseselamatan pengawakan minimum, Surat izin usaha perusahaanangkutan laut (SIUPAL), Keterangan susunan

satu) lembar Crew List ;

372.340 kg Kernel/biji sawit;Dokumen/Surat Kapal :e 1 (satu) lembar Surat Ijin Berlayar (SIB);e 1 (satu) lembar Crew List;e 2 (dua) lembar Bill of Landing;e 2 (dua) lembar Cargo Manifest;e 1 (Satu) buku sijil;e 1 (Satu) buku kesehatan;e 1 (Satu) Surat Ukur International;e 1 (Satu) keterangan susunan perwira;e 1 (Satu) lembar sertifikat keselamatan bagi KLM;e 1 (satu) lembar FC surat jijin usaha perusahaan pelayaran rakyat(SIUPPER);e 1 (Satu) lembar FC surat izin usaha perusahaan angkutan laut (SIUPAL

puluh) meter tali jangkar;372.340 kg Kernel/biji sawit;Dokumen/Surat Kapal :1 (Satu) lembar Surat Ijin Berlayar (SIB);1 (Satu) lembar Crew List;2 (dua) lembar Bill of Landing;2 (dua) lembar Cargo Manifest;1 (Satu) buku sijil;1 (Satu) buku kesehatan;1 (Satu) Surat Ukur International;1 (Satu) keterangan susunan perwira;1 (Satu) lembar sertifikat keselamatan bagi KLM;1 (satu) lembar FC surat jin usaha perusahaan pelayaran rakyat(SIUPPER);1 (Satu) lembar FC surat izin usaha perusahaan angkutan laut (SIUPAL

jangkar, 50 (lima puluh) meter tali jangkar;372.340 kg Kernel/biji Sawit, 1 (Satu) lembar Surat Ijin Berlayar (SIB), 1 (Satu)lembar Crew List, 2 (dua) lembar Bill of Landing, 2 (dua) lembar CargoManifest, 1 (Satu) buku sijil, 1 (Satu) buku kesehatan, 1 (satu) Surat UkurInternational, 1 (Satu) keterangan susunan perwira, 1 (Satu) lembar sertifikatkeselamatan bagi KLM, 1 (satu) lembar FC surat ijin usaha perusahaanpelayaran rakyat (SIUPPER), 1 (Satu) lembar FC surat izin usaha perusahaanangkutan laut (SIUPAL

Kapal : 1 (satu) lembar Surat Ijin Berlayar (SIB); 1 (Satu) lembar Crew List; 2 (dua) lembar Bill of Landing;Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2018/PNKtb 2 (dua) lembar Cargo Manifest; 1 (Satu) buku sijil; 1 (Satu) buku kesehatan; 1 (Satu) Surat Ukur International; 1 (Satu) keterangan susunan perwira; 1 (Satu) lembar sertifikat keselamatan bagi KLM; 1 (Satu) lIembar FC surat jjin usaha perusahaan pelayaran rakyat(SIUPPER); 1(Satu) lembar FC surat izin usaha perusahaan angkutan laut (SIUPAL

MT haryono Kav. 33 CikokoPancoran Jakarta Selatan, dimana yang bertanggung jawab adalahsaksi FAHIEM FAISOL dan menjabat sebagai Presiden Direktur, danselain itu berdasarkan Surat Ijin Usaha Perusahaan Angkutan Laut(SIUPAL) No.B X. 235 /AL.001 tertanggal 02 Mei 2012 menerangkanyang intinya bahwa perusahaan PT. GAPURA OCEAN LINES yangberalamat di Menara hijau Lt 11 Jl.

Singraja Bali;f) 1 (satu) lembar FC Surat Ijin Usaha Perusahaan Angkutan Laut(SIUPAL) No.B X.235 /AL.001 tertanggal 02 Mei 2012 menerangkanyang intinya bahwa perusahaan PT. GAPURA OCEAN LINES yangberalamat di Menara hijau Lt 11 JI.

Singraja Bali;f) 1 (Satu) lembar FC Surat Ijin Usaha Perusahaan Angkutan Laut(SIUPAL) No.B X.235 /AL.001 tertanggal 02 Mei 2012 menerangkanyang intinya bahwa perusahaan PT. GAPURA OCEAN LINES yangberalamat di Menara hijau Lt 11 JI.

Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) nomor: BXXV1788/AL.58, yang dikeluarkan oleh DirekturJenderal PerhubunganLaut;b. Surat Ukur Internasional nomor: 4291/MMj, yang dikeluarkan olehOtoritas Pelabuhan Kls Sorong;c. Surat Laut yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Unit PenyelenggaraPelabuhan;.

SEGARA GLORIA ANUGRAHMARINE (asli hilang), diberi tanda P5;Fotocopy Akta Jual Beli Kapal No.69 tanggal 29 September 2015 (asilihilang), diberi tanda P6;Fotocopy Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) atasperusahaan PT.

Tetapi dengan penjelasan diatas bukti pendukungnya dapat dibuktikanbahwasanya SIUPAL yang menjadi pokok masalah adalah valid dan resmidikeluarkan oleh instansi terkait sesuai peruntukannya.

Kembali pada tanggal 28 Maret 2018,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 2 Juli 2018 dengan disertai alasanalasannya yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 2 Juli2018;Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali disertai dengan pengajuan novum yang ditemukan padatanggal 14 Agustus 2015 sebagaimana Berita Acara Hasil Evaluasi Siupal

Putusan Nomor 699/B/PK/Pjk/2020dilakukannya yang telah sesuai dengan hak dan kewajiban dalam hukumperpajakan melalui 3 (tiga) pilar hukum administrasi yang mencakupprosedur dan substansi hukum yang benar yaitu, Pemohon Bandingsekarang Termohon Peninjauan Kembali telah memiliki Surat Izin UsahaPerusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) Nomor BXXV2640/AL58 yangdikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut di Jakarta tanggal25 Oktober 2002.

Dengan adanya SIUPAL tersebut membuktikan bahwaPemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali merupakanperusahaan yang mendapatkan fasilitas perpajakan berupa dibebaskandari PPN dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang PemohonPeninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankankarena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 29 berikut PenjelasanPasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang Ketentuan Umum danTata

Surat izin usaha perusahaan angkutan laut (SIUPAL) nomor : BXXV493/AL.58, yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal PerhubunganLaut;b. Sertifikat garis muat internasional (1966) nomor : 026135, yangdikeluarkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia ;c. Sertifikat klasifikasi mesin, yang dikeluarkan pada tanggal 18 Mei 2018oleh Biro Klasifikasi Indonesia ;d. Sertifikat klasifikasi lambung, yang dikeluarkan pada tanggal 18 Mei2018 oleh Biro Klasifikasi Indonesia ;e.

Foto copy Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) NomorBXXV493/AL.58 atas nama PT. PELAYARAN NELLY DWI PUTRI Tbk, yangdikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, tanggal 24 Desember2001, (diberi tanda P5);6.

Pada saat pemeriksaan dokumendokumen kapal milik PENGGUGAT tersebut, TERGUGAT dengan nadatinggi menyampaikan kepada nahkoda bahwa dokumen berupa Surat jinUsaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) tidak berlaku lagi (expired),namun nahkoda berusaha menjelaskan kepada TERGUGAT bahwadokumen SIUPAL tersebut masih berlaku.

Dengan emosi dan sambilmenunjuk ke arah tanggal yang tertera dalam dokumen tersebut,TERGUGAT mengatakan bahwa dokumen SIUPAL milik PT HANKAselaku operator KM Kawal Bahari telan mati (expired). Berselangkemudian TERGUGAT memerintahkan kepada nahkoda agar memanggilCincu serta merta nahkoda mengikuti perintah TERGUGAT, beberapamenit kemudian Nahkoda datang bersama Cincu bernama Endi.

Kepadacincu TERGUGAT juga mengatakan bahwa dokumen SIUPAL milik PTHANKA selaku operator Kapal KM Kawal Bahari telah mati (expired);6.

Bahwa mendengar pernyataan TERGUGAT yang menyatakan dokumenSIUPAL telah mati (expired), dengan menggunakan telepon seluler cincumenghubungi petugas darat PENGGUGAT, dan setelah mendapatpenjelasan bahwa dokumen SIUPAL tersebut baru di endose dan masaberlakunya masih berlaku, cincu meminta TERGUGAT agar maumendengar penjelasan dari petugas darat PENGGUGAT, namunTERGUGAT tidak mau mendengarkan dan kemudian memerintahkan agarnahkoda menyuruh ABK Kapal KM Kawal Bahari yang berada diatas kapalKM Kawal

Dokumen SIUPAL (Surat jinUsaha Perusahaan Angkutan Laut) yang dikeluarkan oleh DitjenPerhubungan Laut merupakan salah satu syarat untuk memperolehSIKPI yang diatur secara terperinci dalam pasal 26 dan Pasal 27Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.30 / MEN / 2012tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan PerikananNegara Republik IndonesiaPasal 72 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Nomor PM 93Tahun

Putusan Nomor 687/B/PK/Pjk/2020Termohon Peninjauan Kembali telah memiliki Surat Izin UsahaPerusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) Nomor BXXV2640/AL58, yangdikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut di Jakarta tanggal25 Oktober 2002.

Dengan adanya SIUPAL tersebut membuktikan bahwaPemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali merupakanperusahaan yang mendapatkan fasilitas perpajakan berupa dibebaskandari PPN dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang PemohonPeninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankankarena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 29 berikut PenjelasanPasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang Ketentuan Umum danTata

KJG205tanggal 10 Desember 2015;Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) 2Juli 2013; ~Memorandum Pemeriksaan Dokumen Kapal;Surat Keterangan Pengawakan Minuman No . 304/2/4/ KSOP.KJG2016 tanggal 13 Januari 2016;Certificate Fire Extinguisher No. 91 IP/ IX15 tanggal 29September 2015;Re Inspection Certificate Life Dyce 29 September 2015;CV.

Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) aJuli 2013; QRMemorandum Pemeriksaan Dokumen Kapal;. Surat Keterangan Pengawakan Minuman No Qs 214/KSOP. KJG2016 tanggal 13 Januari 2016; =Certificate Fire Extinguisher No. 914/ FE/ IX15 tanggal 29September 2015; Q). Re Inspection Certificate Life aN: gal 29 September 2016;CV.

dengan kesimpulan tidakdipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar, karena in casuPemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali telahmelaksanakan pemenuhan dan penenuaian kewajiban perpajakan yangdilakukannya yang telah sesuai dengan hak dan kewajiban dalamhukum perpajakan melalui 3 (tiga) pilar hukum administrasi yangmencakup prosedur dan substansi hukum yang benar yaitu, PemohonBanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali telah memiliki SuratIzin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL

Dengan adanya SIUPAL tersebutmembuktikan bahwa Pemohon Banding sekarang Termohon PeninjauanKembali merupakan perusahaan yang mendapatkan fasilitas perpajakanberupa dibebaskan dari PPN dan oleh karenanya koreksi Terbanding(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidakdapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 29berikut Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndangKetentuan Umum dan Tata

- 1 (satu) bundel Dokumen Kapal TB Golden Millenium II (Pas Besar, Surat Ukur Internasional, Sertifikat Keselamatan perlengkapan kapal barang, Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang, Sertifikat Keselamatan radio kapal barang, Izin stasiun Radio Kapal Laut, Sertifikat Nasional pencegahan pencemaran oleh minyak dari kapal, Sertifikat klasifikasi mesin, Sertifikat garis muat, Sertifikat klasifikasi lambung, Dokumen keselamatan pengawakan minimum, Surat Izin Usaha Perusahaan angkatan Laut (SIUPAL

Golden Milenium II (Pas Besar,Surat Ukur Internasional, Sertifikat keselamatan perlengkapan kapal barang,Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang, Sertifikat Keselamatan radiokapal barang, Izin staiun radio kapal laut, Sertifikat nasional pencegahanpencemaran oleh minyak dari kapal, Sertifikat klasifikasi mesin, Sertifikat garismuat, Sertifikat klasifikasi lambung, Dokumen kseselamatan pengawakanminimum, Surat izin usaha perusahaan angkutan laut (SIUPAL), Keterangansusunan perwira, Berita acara

drumdengan berat solar 3800 It (tiga ribu delapan ratus liter), Pas Besar, SuratUkur Internasional, Sertifikat keselamatan perlengkapan kapal barang,Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang, Sertifikat Keselamatanradio kapal barang, Izin staiun radio .kapal laut, Sertifikat nasionalpencegahan pencemaran oleh minyak dari kapal, Sertifikat klasifikasi mesin,Sertifikat garis muat, Sertifikat klasifikasi lambung, Dokumen kseselamatanpengawakan minimum, Surat izin usaha perusahaan angkutan laut(SIUPAL

drumdengan berat solar 3800 It (tiga ribu delapan ratus liter), Pas Besar, SuratUkur Internasional, Sertifikat keselamatan perlengkapan kapal barang,Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang, Sertifikat Keselamatan radiokapal barang, Izin staiun radio kapal laut, Sertifikat nasional pencegahanpencemaran oleh minyak dari kapal, Sertifikat klasifikasi mesin, Sertifikatgaris muat, Sertifikat klasifikasi lambung, Dokumen kseselamatanpengawakan minimum, Surat izin usaha perusahaan angkutan laut (SIUPAL

Millenium II (Pas Besar,Surat Ukur Internasional, Sertifikat Keselamatan perlengkapan kapalHalaman 19 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.B/2015/PN Sql.barang, Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang, SertifikatKeselamatan radio kapal barang, Izin stasiun Radio Kapal Laut,Sertifikat Nasional pencegahan pencemaran oleh minyak dari kapal,Sertifikat klasifikasi mesin, Sertifikat garis muat, Sertifikat klasifikasilambung, Dokumen keselamatan pengawakan minimum, Surat IzinUsaha Perusahaan angkatan Laut (SIUPAL

Millenium IIe 1 (satu) bundel Dokumen Kapal TB Golden Millenium Il (Pas Besar,Surat Ukur Internasional, Sertifikat Keselamatan perlengkapan kapalbarang, Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang, SertifikatKeselamatan radio kapal barang, Izin stasiun Radio Kapal Laut, SertifikatNasional pencegahan pencemaran oleh minyak dari kapal, Sertifikatklasifikasi mesin, Sertifikat garis muat, Sertifikat klasifikasi lambung,Dokumen keselamatan pengawakan minimum, Surat Izin UsahaPerusahaan angkatan Laut (SIUPAL

Putusan Nomor 732/B/PK/Pjk/2020Termohon Peninjauan Kembali telah memiliki Surat Izin UsahaPerusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) Nomor BXXV2640/AL58 yangdikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut di Jakarta tanggal25 Oktober 2002.

Dengan adanya SIUPAL tersebut membuktikan bahwaPemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali merupakanperusahaan yang mendapatkan fasilitas perpajakan berupa dibebaskandari PPN dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang PemohonPeninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankankarena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 29 berikut PenjelasanPasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang Ketentuan Umum danTata Cara

Fotokopi Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) PT.

Pelayaran Nasional Sabang Raya Indah;Menimbang, bahwa tentang dalil yang ke2 (dua) akan dipertimbangkandibawah ini;Menimbang, bahwa bukti P4 tentang Surat Laut, bukti P5 tentang SuratUkur Internasional, bukti P6 tentang surat status Hukum Kapal yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan KelasIl Talang Duku Jambi tanggal 17 September 2020 nomor AL521/1/6/KSOP/TLD2020, bukti P8 tentang Surat Pernyataan, bukti P12tentang Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL

dengan kesimpulan tidak dipertahankanoleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar, karena in casu PemohonBanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali telah melaksanakanpemenuhan dan penenunaian kewajiban perpajakan yang dilakukannyayang telan sesuai dengan hak dan kewajiban dalam hukum perpajakanmelalui 3 (tiga) pilar hukum administrasi yang mencakup prosedur dansubstansi hukum yang benar yaitu, Pemohon Banding sekarangTermohon Peninjauan Kembali telah memiliki Surat Izin UsahaPerusahaan Angkutan Laut (SIUPAL

Dengan adanya SIUPAL tersebut membuktikan bahwaPemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali merupakanperusahaan yang mendapatkan fasilitas perpajakan berupa dibebaskandari PPN dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang PemohonPeninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankankarena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 29 berikut PenjelasanPasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang Ketentuan Umum danTata