Tri Cahaya Sentosa ;Bahwa setelah Bank Garansi diterbitkan, maka pada tanggal 07 Oktober 2014Penggugat selaku perusahaan asuransi telah menerbitkan Sertifikat Polis KontraBank Garansi No. 50.126.2014.00002 (SKBG) (Bukti P5), yang mana inti dariSertifikat Kontra Bank Garansi adalah Penggugat (dalam SKBG disebutPenjamin) menjamin untuk membayar kepada PT.

Bank Negara Indonesia, Tbk(dalam SKBG disebut Penerima Jaminan) terhadap pekerjaan proyekpengadaan material tower, konduktor, isolator untuk pengerjaan pembangunantransmisi 150 kV Muara Bulian Sarolangun Section yang dilaksanakan olehTergugat , proyek pekerjaan mana telah dijamin oleh PT. Bank Negara Indonesia,Tbk dalam Bank Garansi dan Sertifikat Polis Kontra Bank Garansi akan dicairkanapabila ada klaim dari PT.

Tri Cahaya Sentosa ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 5 berupa Tindasan Polis Kontra BankGaransi No. 50.126.2014.00002 Tertanggal 7 Oktober 2014 terbukti bahwa setelah BankGaransi diterbitkan, maka pada tangga1'07 Oktober 2014 Penggugat selaku perusahaanasuransi telah menerbitkan Sertifikat Polis Kontra Bank Garansi No. 50.126.2014.00002("SKBG"), yang mana inti dari Sertifikat Kontra Bank Garansi adalah Penggugat (dalamSKBG disebut "Penjamin") menjamin untuk membayar kepada PT.

Bank NegaraIndonesia, Tok (dalam SKBG disebut "Penerima Jaminan") terhadap pekerjaan proyekpengadaan material tower, konduktor, isolator untuk pengerjaan pembangunan transmisi150 kV Muara Bulian Sarolangun Section yang dilaksanakan oleh Tergugat , proyekHal.11 dari Hal.15 Putusan perkara No.264/Padt.G/2016/PN.JKT.Selpekerjaan mana telah dijamin oleh PT. Bank Negara Indonesia, Tbk dalam Bank Garansidan Sertifikat Polis Kontra Bank Garansi akan dicairkan apabila ada klaim dari PT.

Nomor 1911 K/Pdt/2010 Bahwa pengalihan beserta segala sesuatu yang tumbuh dan melekat diatas tanah tersebut telah pula dilegalisasi oleh Tergugat Ill dibawahregister Nomor592.2/32SKGR/07 tanggal 4 Januari 2007 dan telah puladilegalisasi oleh Tergugat IV dlbawah register Nomor 592.2/05AP/SKBG/I/2007 tanggal 9 Januari 2007 ;Sebagaimana disebutkan Penggugat didalam gugatannya pada halaman 2point 2 dan 3 ;Bahwa sedangkan apabila ditelusuri secara cermat, Tergugat mengalihkan tanahseluas kurang lebih

Il,yaitu seluas kurang lebih 10.000 m2 (sepuluh ribu meter persegi),sebagaimana lengkapnya yang diterangkan pada Surat PernyataanMelepaskan Hak Tanah tertanggal 4 Januari 2007 yang batasbatasnyadisebutkan........... dan seterusnya ; Bahwa pengalihan beserta segala sesuatu yang tumbuh dan melekat diatas tanah tersebut telah pula dilegalisasi oleh Tergugat Ill dibawahregister Nomor592.2/32SKGR/07 tanggal 4 Januari 2007 dan telah puladilegalisasi oleh Tergugat IV dlbawah register Nomor 592.2/05AP/SKBG

Pardede = 100M; Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sumihar Manurung = 100M ; Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Hendra Gunawan = 100 M ;Sebelah Barat berbatas dengan tanah Wakaf = 100M;adalah berdasarkan Surat Pernyataan Melepas Hak Tanah yang dibuat padahari Kamis tanggal 4 Januari 2006 yang dilegalisir/didaftar Tergugat III (KepalaDesa Sukaramai) dalam register Nomor 592.2/32SKGR/07 bertanggal 4Januari 2007 dan dilegalisir/didaftar Tergugat IV (Camat Air Putih) dalamregister Nomor 5922/05AP/SKBG

(Camat Air Putih) dalam Register Nomor 592.2/05AP/SKBG/I/2007tertanggal 9 Januari 2007 adalah sah milik Penggugat d.r./Tergugat II d.k. ;Bahwa disamping itu, meskipun dalil gugatan Penggugat d.k./Tergugat d.r.tidak lengkap para pihaknya dan tidak berdasar menurut hukum tetapiTergugat d.r./Penggugat d.k. telah mengikut sertakan Penggugat d.r.

Beslag) yangdiletakkan dalam perkara ini ;Menyatakan tanah seluas + 10.000 m2 (sepuluh ribu meter bujur sangkar) yangterletak di Dusun VI Desa Sukaramai d/h Dusun V Desa Limau Sundai,Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara d/h Kabupaten Asahan sebagaimanatersebut didalam Surat Pernyataan Melepas Hak Tanah bertanggal 4 Januari2006 yang dilegalisir Kepala Desa Sukaramai dengan Register Nomor 592.2/32SKGR/07 bertanggal 4 Januari 2007 dan dilegalisir Camat Air Putih denganRegister Nomor 592.2/05AP/SKBG

Cikatomas No. 29 Jakarata 12180, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor: 10/SKBG/IV/2019, tertanggal 10 April 2019,bertindak untuk dan atas nama selanjutnya sebagaiPenggugat.MelawanTergugat, Umur 45 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Lakilaki, PekerjaanKaryawan Swasta, Sesuai AKTA CERAI Nomer1022/AC/2010/PA/T. bertempat tinggal di Kota Jakarta Pusatuntuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat.Pengadilan Agama tersebut; Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan; Telah mendengar keterangan Penggugat

, Saksi DevanJanuary, Saksi Dede Maeyani, Saksi Dena Damayanti, SaksiNurhasanah, Saksi Ace Heryadi, dan Saksi Dewi Ratih itu bukan pegawainegri sipil namun mengajukan pinjaman dengan jaminan SuratKeterangan Gaji Berkala yang di keluarkan oleh UPTD Pasawahan; Bahwa untuk Surat Keterangan Gaji Berkala Saksi Dhiska Lestari, SaksiDevan January, Saksi Dede Maeyani, Saksi Dena Damayanti, SaksiNurhasanah, Saksi Ace Heryadi, dan Saksi Dewi Ratih tersebut olehTerdakwa palsukan; Bahwa Terdakwa memalsukan SKBG

Lestari, Saksi DevanJanuary, Saksi Dede Maeyani, Saksi Dena Damayanti, SaksiNurhasanah, Saksi Ace Heryadi, dan Saksi Dewi Ratih itu bukan pegawainegri sipil namun mengajukan pinjaman dengan jaminan SuratKeterangan Gaji Berkala yang di keluarkan oleh UPTD Pasawahan;Bahwa untuk Surat Keterangan Gaji Berkala Saksi Dhiska Lestari, SaksiDevan January, Saksi Dede Maeyani, Saksi Dena Damayanti, SaksiNurhasanah, Saksi Ace Heryadi, dan Saksi Dewi Ratih tersebut olehTerdakwa palsukan;Bahwa Terdakwa memalsukan SKBG

dan Saksi Dewi Ratih itu bukan PegawaiHalaman 55 dari 67 Putusan Nomor 95/Pid.B/2017/PN PwkFORM 01/SOP/01. 12/2016Negeri Sipil namun mengajukan pinjaman dengan jaminan Surat KeteranganGaji Berkala yang di keluarkan oleh UPTD Pasawahan;Menimbang, bahwa untuk Surat Keterangan Gaji Berkala Saksi DhiskaLestari, Saksi Devan January, Saksi Dede Maeyani, Saksi Dena Damayanti,Saksi Nurhasanah, Saksi Ace Heryadi, dan Saksi Dewi Ratih tersebut olehTerdakwa palsukan yang senyatanya Terdakwa membuat palsu SKBG

Saksi Dede Maeyani, Saksi Dena Damayanti, SaksiNurhasanah, Saksi Ace Heryadi, dan Saksi Dewi Ratih itu bukan PegawaiNegeri Sipil namun mengajukan pinjaman dengan jaminan Surat KeteranganGaji Berkala yang di keluarkan oleh UPTD Pasawahan;Menimbang, bahwa untuk Surat Keterangan Gaji Berkala Saksi DhiskaLestari, Saksi Devan January, Saksi Dede Maeyani, Saksi Dena Damayanti,Saksi Nurhasanah, Saksi Ace Heryadi, dan Saksi Dewi Ratih tersebut olehTerdakwa palsukan yang senyatanya Terdakwa membuat palsu SKBG

, dan Saksi Dewi Ratih itu bukan PegawaiNegeri Sipil namun mengajukan pinjaman dengan jaminan Surat KeteranganGaji Berkala yang di keluarkan oleh UPTD Pasawahan;Menimbang, bahwa untuk Surat Keterangan Gaji Berkala Saksi DhiskaLestari, Saksi Devan January, Saksi Dede Maeyani, Saksi Dena Damayanti,Halaman 61 dari 67 Putusan Nomor 95/Pid.B/2017/PN PwkFORM 01/SOP/01.12/2016Saksi Nurhasanah, Saksi Ace Heryadi, dan Saksi Dewi Ratih tersebut olehTerdakwa palsukan yang senyatanya Terdakwa membuat palsu SKBG

disamoina itu Terquaat iuaa sering meningagalkan Penaguaat tanpatujuan yang jelas sampai tengah malam dan bahkan sampai pagi haribaru terquaat kembali ke rumah:Bahwa sejak bulan 02 tahun 2016, Tergugat pergi meninggalkanPenagauaat tanpa izin Penaqugat:Bahwa sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah kembali(sebaqai bukti: Surat Keteranaan Ghaib yang dikeluarkan oleh KepalaDesa Kuo, Kecamatan Pangale, Kabupaten Mamuju Tengah, NomorHal 2 dan 11 Hal Pan No 2APdt G/2018/PA Mmi eT a a NT er a ee 01/SKBG

Jakarta dalam Pasal 26 UndangUndang Nomor20 Tahun 2011:Pasal 26(1) Pemisahan rumah susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25ayat (1) wajib dituangkan dalam bentuk gambar dan uraian.(2) Gambar dan uraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadidasar untuk menetapkan NPP, SHM sarusun atau SKBG sarusun,dan perjanjian pengikatan jual belli.(3) Gambar dan uraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatsebelum pelaksanaan pembangunan rumah susun.(4) Gambar dan uraian sebagaimana dimaksud pada ayat (

Putusan Nomor 18 P/HUM/2019(SHMSRS) dan/atau Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung(SKBG).18. Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun yang selanjutnya disebutSHM sarusun adalah tanda bukti kepemilikan atas sarusun di atastanah hak milik, hak guna bangunan atau hak pakai di atas tanahnegara, serta hak guna bangunan atau hak pakai di atas tanah hakpengelolaan.20.

SHM sarusun atau SKBG sarusun; dan/ataub. akta jual beli.(4) Dalam hal SHM sarusun atau SKBG sarusun atau akta jual belisebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum diterbitkan,kepemilikan dibuktikan dengan perjanjian pengikatan jual belli(PPJB) serta kuitansi pembayaran.(5) Kepenghunian yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dibuktikan dengan surat perjanjian tertulis untuk sewa beli,sewa, atau pinjam pakai dari Pemilik sarusun.Pasal 26(2) Panitia musyawarah terdiri atas Pemilik yang menghunisarusun.Pasal

Putusan Nomor 18 P/HUM/2019 dan/atau badan hukumyang memiliki satuanrumah susun dibuktikandengan Sertifikat Flak MilikSarusun (SHMSRS)dan/atau SertifikatKepemilikan BangunanGedung (SKBG).18. Sertifikat Hak Milik SatuanRumah Susun yangselanjutnya disebut SHMSarusun adalah tanda buktikePemilikan atas sarusundi atas tanah hak milk, hakguna bangunan atau hakpakai di atas tanah negara,serta hak guna bangunanatau hak pakai di atastanah hak pengelolaan.20.

Fotokopi AJB dan/ataufotokopi SHMSarusun/SKBG sarusunPengurus terpilih. Pasal 81(1) Biaya pengelolaan RumahSusun diperoleh dari iuranpengelolaan lingkungan(IPL) yang ditaginkankepada Pemilik, dan/atauPenghuni Sarusun.(3) Biaya pengelolaansebagaimana dimaksudpada ayat (1) dibebankankepada Pemilik danPenghuni secaraproporsional sesuai NPPmasingmasing.(4) Besarnya biayapengelolaan sebagaimanadimaksud pada ayat (3)dihitung dan ditetapkanoleh Pengurus setelah Halaman 161 dari 245 halaman.

Tergangu daya piker selama 4 (empat) minggu lebih;Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor : 232/Pid.Sus/2020/PN Skbg. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;h. Luka yang membutuhkan perawatan rumah sakitlabih dari 30 (tiga puluh)hari.

dapat digunakan secara terpisah untuksetiap PemMilik; 222 ono nnn nnn nnn nnnbatas dan uraian atas bagian bersama dan benda bersamabatas dan uraian tanah bersama dan besamya bagian yangmenjadi hak setiap sarusun.Pasal 26 UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun :Pemisahan rumah susun sebagaimana dimaksud da lam Pasal 25 ayat (1) wajibdituangkan dalam bentuk gambar dan uraian.2)2.Sarusun :1)2)Gambar dan uraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)menjadi dasar untuk menetapkan NPP, SHM sarusun atau SKBG

3) c. pihak yang melakukan perjanjian/perikatan jual belinotariil sebelum pembebanan hak tanggungan.Pasal 39: Hal lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c yangmenjadi dasar pembatalan lelang sebelum pelaksanaan lelang olehPejabat Lelang meliputi: a. tidak terdapat Surat Keterangan Tanah(SKT) /Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) untuk Lelang atasbidang tanah atau satuan rumah susun, surat keterangan pendaftaranrumah susun untuk Lelang atas satuan rumah susun dengan buktikepemilikan SKBG

Jawaban Somasi Il, yang diberi tanda bukti P7.Foto copy surat No. 609/SC/XVP/2015, tanggal 10 Nopember 2015, perihalperhitungan Hak dan Pesangon, yang diberi tanda bukti P8.Foto copy surat No. 57/K/LBHABVXV2015, perihal jawaban surat No.609/SC/XVP/2015, yang diberi tanda bukti P9Foto copy surat No. 60/K/LBHABVXV2015, perihal pengambilan gaji danTHR, yang diberi tanda bukti P10.Foto copy surat No. 698/SC/XIV/P/2015, perihal tanggapan, yang diberi tandabukti P11.Foto copy Surat Keputusan No. 057/SKBG

SHM Sarusun atau SKBG Sarusun;Bahwa sebagaimana terurai pada Posita dan petitumnya, diantaranya yaitu Posita angka 5, angka 6, angka 9 s.d. angka 21dan Petitum pada angka 4, angka 5, angka 6, Para Penggugatpada pokoknya meminta agar addendum perjanjian dan suratsuratterkait batal dan tidak berkekuatan hukum, namun PARAPENGGUGAT tidak mendasarkan pada ketentuan sahnya suatuberjanjiaan berdasarkan pada Pasal 1320 KUH Perdata jo Pasal1338 KUH Perdata; atau tidak sahnya suatu perjanjian berdasarkanPasal

Pasal 44 ayat (2) UURI No. 20Tahun 2011 tentang Rumah Susun menyebutkan, Pembangunanrumah susun dinyatakan selesai sebagaimana dimaksud padaayat (1) apabila telah diterbitkan : a. sertifikat laik fungsi; dan b.SHM Sarusun atau SKBG Sarusun;Setelan seluruh prestasi PARA PIHAK tersebut ditunaikan, makaterakhir kali akan dilakukan jualbeli di hadapan Notaris/PejabatPembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang antara Almarhum H.ISMAN AYUB dengan TERGUGAT Ill atas unitunit apartemen yangtelah dipesannya tersebut

SHM Sarusun atau SKBG Sarusun.2.5.

SHM sarusun atau SKBG sarusun.Bahwa, oleh karena dalil PENGGUGAT diatas didasarkan pada konstruksihukum yang tidak benar, tidak menurut hukum dan menyesatkan, maka sudahsewajarnya gugatan PENGGUGAT ditolak. Sebab Jjika tidak ditolak, hal tersebutdapat menyesatkan dan merugikan hakhak hukum TERGUGAT XII;Halaman 573 dari 1645 Putusan Nomor 201/PDT/2015/PT. PBR13.

SHM sarusun atau SKBG sarusun.Bahwa, oleh karena dalil PENGGUGAT diatas didasarkan pada konstruksihukum yang tidak benar, tidak menurut hukum dan menyesatkan, maka sudahHalaman 775 dari 1645 Putusan Nomor 201/PDT/2015/PT. PBRsewajarnya gugatan PENGGUGAT ditolak.

SHM sarusun atau SKBG sarusun.Bahwa, oleh karena dalil PENGGUGAT diatas didasarkan pada konstruksihukum yang tidak benar, tidak menurut hukum dan menyesatkan, maka sudahsewajarnya gugatan PENGGUGAT ditolak. Sebab Jjika tidak ditolak, hal tersebutdapat menyesatkan dan merugikan hakhak hukum TERGUGAT LII;Halaman 1340 dari 1645 Putusan Nomor 201/PDT/2015/PT. PBR13.

SHM sarusun atau SKBG sarusun.PENGGUGAT tidak bisa membedakan antara PEMILIK dan PELAKUPEMBANGUN rumah susun. Menurut Pasal 1 ayat 15 UU Rumah Susun yangdimaksud dengan PELAKU PEMBANGUNAN rumah susun yang selanjutnyadisebut pelaku pembangunan adalah setiap orang dan/atau pemerintah yangmelakukan pembangunan perumahan dan permukiman.

BDG10.11.12.(2) Gambar dan uraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadidasar untuk menetapkan NPP, SHM sarusun atau SKBG sarusun,dan perjanjian pengikatan jual beli.(3) Gambar dan uraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatsebelum pelaksanaan pembangunan rumah susun.(4) Gambar dan uraian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dituangkan dalam bentuk akta pemisahan yang disahkan olehbupati/walikota.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasai 29 ayat (2) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011

SHM sarusun atau SKBG sarusun.Berdasarkan fakta yuridis diatas, oleh karena dalil PENGGUGAT didasarkanpada konstruksi hukum yang tidak benar, tidak menuruthukum dan menyesatkan,hal 466 dari 1722. Perk.No.134/Pdt.G/2014/PN Btmmaka sudah sewajarnya gugatan PENGGUGAT ditolak. Sebab jika tidak ditol ak,hal tersebut dapat menyesatkan dan merugikan hakhak hukum TERGUGAT VI;13.

SHM sarusun atau SKBG sarusun.PENGGUGAT tidak bisa membedakan antara PEMILIK dan PELAKUPEMBANGUN rumah susun. Menurut Pasal 1 ayat 15 UU Rumah Susun yangdimaksud dengan PELAKU PEMBANGUNAN rumah susun yang selanjutnyadisebut pelaku pembangunan adalah setiap orang dan/atau pemerintah yangmelakukan pembangunan perumahan dan permukiman.

Sertifikat kepemilikan bangunan gedung sarusun yangselanjutnya disebut SKBG sarusun adalah tanda bukti kepemilikan atasPutusan Nomor 1076/Padt.G/2020/PA.Skg. Hal. 49 dari 60 Hal.sarusun di atas barang milik negara/daerah berupa tanah atau tanah wakafdengan cara sewa.

Sertifikat kepemilikan bangunan gedung sarusun yangselanjutnya disebut SKBG sarusun adalah tanda bukti kepemilikan atasPutusan Nomor 1076/Padt.G/2020/PA.Skg. Hal. 49 dari 60 Hal.sarusun di atas barang milik negara/daerah berupa tanah atau tanah wakafdengan cara sewa.

Niaga.Jkt.Pst(1) Proses jual beli yang dilakukan sesudah pembangunan rumahsusun Selesai, dilakukan melalui akta jual beli (AJB);(2) Pembangunan ruman susun dinyatakan selesai sebagaimanadimaksud pada ayat (1) apabila telah diterbitkan: (a) Sertifikat LaikFungsi; dan (b) SHM sarusun atau SKBG sarusun.32.Oleh karena itu, dengan belum adanya SHMSRS (dan juga SLFberdasarkan UU Rusun) maka AJB menjadi belum jatuh tempo.

Fotokopi AJB dan/atau fotocopi SHM Sarusun/SKBG Sarusunpengurus terpilih ;Bahwa Pengugat 1 ( Sdr. Ikhsan) dengan tegas tegas dan nyatamengakui pada posita gugatan pada angka 13, 14 dan 15 halaman 9dan 10 pada pokoknya menyatakan : telah melakukan RUALB padatanggal 14 Maret 2019 di balai warga LT.

yang dibuktikandengan nomor registrasi pencatatan dengandiketahui dan ditembuskan kepada Walikotasesuai wilayah domisili PPPSRS.Permohonan pencatatan Akta Pendirian,Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah TanggaPPPSRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diajukan oleh pengurus terpilih yangditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris denganmelampirkana. daftar hadir peserta RUA;b. akta Pendirian PPPSRS;c. anggaran dasar PPPSRS;d. anggaran rumah tangga PPPS:RS;dane. fotokopi AJB dan/atau fotokopi SHMSarusun/SKBG

Penerbitan izinpembangunan danpengembanganperumahan. dPenerbitan sertifikatkepemilikanbangunan gedung(SKBG).2 Kawasan a. Penerbitan izinpermukiman pembangunan danpengembangankawasanpermukiman;b. Penataan danpeningkatan kualitaskawasan permukimankumuh dengan luas dbawah 10 (sepuluhha.

Pemerintah Kabupaten/Kota dalam bidang perumahan;Bahwa pada bagian Lampiran huruf D UndangUndang Nomor 23Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pada sub urusanperumahan, kewenangan Pemerintahn Kota antara lain:(a) penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencanakabupaten/ kota, (b) Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakatyang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota, (c) Penerbitan izin pembangungan dan pengembanganperumahan; (d) Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunangedung (SKBG

kepastian peruntukan ruang ;b. kepastian hak atas tanah ;c. kepastian status penguasaan rumah susun ;d. perizinan pembangunan rumah susun ; dane. jaminan atas pembangunan rumah susun dari lembaga penjamin.Penjelasan Pasal 42 ayat (2) UU Rumah SusunHuruf aKepastian peruntukan ruang ditunjukkan melalui surat keteranganrencana kota yang sudah disetujui pemerintah daerah.Huruf bKepastian hak atas tanah ditunjukkan melalui sertifikat hak atas tanah.Huruf cKepastian status kepemilikan antara SHM sarusun atau SKBG