Ditemukan 15 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 10-03-2021 — Putus : 19-03-2021 — Upload : 19-03-2021
Putusan PA Penajam Nomor 39/Pdt.P/2021/PA.Pnj
Tanggal 19 Maret 2021 — Pemohon melawan Termohon
228
  • It does not usually guide the child into socially approved patternsof behavior and does not employ punishment. Some parents and teachers,mistaking permissiveness for laissez faire, allow the child to grope throughsituations too difficult for him to cope with alone with no guidance or control.Artinya: Teknik disiplin permisif. Disiplin permisif sebenarnya sedikit atautidak ada disiplin.
    It does not usually guide the child into socially approved patternsof behavior and does not employ punishment. Some parents and teachers,mistaking permissiveness for laissez faire, allow the child to grope throughsituations too difficult for him to cope with alone with no guidance or control.Halaman 20 dari 26. Penetapan Nomor 39/Pat.P/2021/PA.PnjArtinya: Teknik disiplin permisif. Disiplin permisif sebenarnya seaikit atautidak ada disiplin.
Register : 03-02-2021 — Putus : 11-02-2021 — Upload : 11-02-2021
Putusan PA Penajam Nomor 27/Pdt.P/2021/PA.Pnj
Tanggal 11 Februari 2021 — Pemohon melawan Termohon
1411
  • It does not usually guide the child into socially approvedpatterns of behavior and does not employ punishment. Some parents andteachers, mistaking permissiveness for laissez faire, allow the child to gropethrough situations too difficult for him to cope with alone with no guidance orcontrol.Artinya: Teknik disiplin permisif. Disiplin permisif sebenarnya sedikit atautidak ada disiplin.
    It does not usually guide the child into socially approvedpatterns of behavior and does not employ punishment. Some parents andteachers, mistaking permissiveness for laissez faire, allow the child to gropethrough situations too difficult for him to cope with alone with no guidance orcontrol.Halaman 18 dari 24. Penetapan Nomor 27/Padt.P/2021/PA.PnjArtinya: Teknik disiplin permisif. Disiplin permisif sebenarnya sedikit atautidak ada disiplin.
Register : 07-04-2021 — Putus : 14-04-2021 — Upload : 14-04-2021
Putusan PA Penajam Nomor 51/Pdt.P/2021/PA.Pnj
Tanggal 14 April 2021 — Pemohon melawan Termohon
155
  • It does not usually guide the child into socially approved patternsof behavior and does not employ punishment. Some parents and teachers,mistaking permissiveness for laissez faire, allow the child to grope throughsituations too difficult for him to cope with alone with no guidance or control.Artinya: Teknik disiplin permisif. Disiplin permisif sebenarnya sedikit atautidak ada disiplin.
    It does not usually guide the child into socially approved patternsof behavior and does not employ punishment. Some parents and teachers,mistaking permissiveness for laissez faire, allow the child to grope throughsituations too difficult for him to cope with alone with no guidance or control.Artinya: Teknik disiplin permisif. Disiplin permisif sebenarnya seaikit atautidak ada disiplin.
Register : 22-04-2022 — Putus : 07-06-2022 — Upload : 08-06-2022
Putusan PN PADANG Nomor 323/Pid.B/2022/PN Pdg
Tanggal 7 Juni 2022 — Penuntut Umum:
CORINNA PATRICIA, SH
Terdakwa:
RUDY MULYADI PGL RUDI RUBEN BIN NAZARUDIN.
8820
  • tindak pidana penipuan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana dalam dakwaan Pertama;
  • Menghukum oleh karena itu terdakwa RUDY MULYADI PGL RUDI RUBEN BIN NAZARUDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
  • Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
  • Menyatakan barang bukti :
    • 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna kuning, pada bahagian depan bertuliskan Socially
Putus : 13-12-2017 — Upload : 21-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2192 K/Pid.Sus/2017
Tanggal 13 Desember 2017 — EFRANI alias SUEF bin SUHIMAN
6543 Berkekuatan Hukum Tetap
  • sepenuhnya berada di pihak korban;Provocative Victims adalah mereka yang disebabkan peranan korbanuntuk memicu terjadinya kejahatan, karena itu dari aspek tanggungjawab terletak pada diri korban dan pelaku secara bersamasama;Participating Victims hakikatnya perbuatan korban tidak disadari dapatmendorong pelaku melakukan kejahatan;Biologically Weak Victims adalah kejahatan disebabkan adanyakeadaan fisik korban seperti wanita, anakanak, dan manusia lanjut usiaadalah potensial sebagai korban kejahatan;Socially
Register : 10-04-2014 — Putus : 14-05-2014 — Upload : 11-06-2014
Putusan PN MALINAU Nomor 45/Pid.Sus/2014/PN Mln
Tanggal 14 Mei 2014 — Asrul Alias Aso Bin Amir Daeng Tompo
4820
  • Socially weak victims adalah korban yang yang tidak diperhatikanoleh masyarakat bersangkutan seperti para gelandangan dengankedudukan sosial yang lemah. Pertanggungjawabannya terletak padapenjahat atau masyarakat;F. Self victimizating victims adalah korban yang dilakukan sendiri(korban semu). Untuk itu pertanggung jawabannya terletak padakorban sepenuhnya karena sekaligus sebagai pelaku;G. Political victims, adalah korban karena lawan politiknya.
Putus : 15-04-2014 — Upload : 24-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1781 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 15 April 2014 — NIGEL ANDREW THOMAS
4328 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Thisincludes meeting socially, sending guest to stay, working in partnershipto provide Lembeh packages, helping with engines & boats etc. Raf hasa new dive boat & dive equipment, and you could say that is has beenfunded by NSWA"s US 6000. Please can an interest free loan fromNSWA to fund my business ? About COTS, we had are report at the lastmeeting from Terry, that Tanjung Pisok was bad from 5 m to 20 m. Arethere any bad sites ? Cheers Nigel.
Putus : 14-04-2011 — Upload : 22-11-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 3175/Pid.B/2010/PN.SBY
Tanggal 14 April 2011 —
226141
  • Menimbang, bahwa tipologi korban dalam perkembangan ilmuviktimologi, selain mengajak masyarakat untuk lebih memperhatikan posisikorban, juga memilah jenis korban menurut keadaan dan status korbanantara lain dapat disebutkan Biological Victims Socially weak victims, yaitumereka yang secara fisik dan Kkedudukan...........06+.48kedudukan sosial memiliki kelemahan yang menyebabkan ia potensial menjadi korban, antaralain anakanak merupakan orangorang yang mudah menjadi korban, korban dalam hal ini tidakdapat
Register : 25-01-2017 — Putus : 18-04-2017 — Upload : 12-05-2017
Putusan PT PEKANBARU Nomor 19/PDT/2017/PT.PBR
Tanggal 18 April 2017 — Dasrul Dahlan, Dkk Sebagai PENGGUGAT Lawan PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA, Dkk Sebagai TERGUGAT
132496
  • Weconduct our business in socially responsible and ethicalmanner. We respect the law, support universal human rights,protect the environment and benefit the communities where wework.Bahwa sejak tanggal 4 Juni 2010, Serikat Pekerja Nasional Chevron(SPNC) sudah menyampaikan surat kepada bapak Syamsul Bakhri(Manager HRIR PT.
Register : 29-10-2015 — Putus : 18-05-2016 — Upload : 03-11-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 218/Pdt.G/2015/PN Pbr
Tanggal 18 Mei 2016 — DASRUL DAHLAN, Dkk VS PT CHEVRON PACIFIC INDONESIA, Dkk
253305
  • We conductour business in socially responsible and ethical manner. WeHalaman 19 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 218/Pdt.G/2015/PN. Pbr.22.23.24.25.26.respect the law, support universal human rights, protect theenvironment and benefit the communities where we work.Bahwa sejak tanggal 4 Juni 2010, Serikat Pekerja Nasional Chevron(SPNC) sudah menyampaikan surat kepada bapak Syamsul Bakhri(Manager HRIR PT.
Register : 30-04-2015 — Putus : 01-07-2015 — Upload : 15-10-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 179/PDT.G.KPPU/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 1 Juli 2015 — PT. EXECUJET INDONESIA >< KPPU RI,Cs
412185
  • Hal. 61 dari 749.1.14.2 Bahwa socially desirable price bisa dicapai hanya jika strukturpasar adalah perfect competition (persaingan sempurna).Harga yang terbentuk dalam pasar persaingan sempurnainilah yang disebut harga yang adil, yang dicirikan olehinteraksi supply and demand.
Author : Ahmad Fikri Assegaf (Penulis); Imam Nasima (Editor); Miko S Ginting (Peneliti); Eryanto Nugroho; M Nur Sholikin; Betari Octavia (Asisten Peneliti); Mir'atul Latifah (Asisten Peneliti); Normand Edwin (Asisten Peneliti); Putri Bilqish (Asisten Peneliti); Ryand Armilis (Asisten Peneliti);
Penjelasan Hukum (Restatement) tentang Klausula Baku
63173372
  • Klausula bakumarak digunakan dalam perjanjian, khususnya perjanjian yang dekat dengankehidupan sehari-hari. Dapat dikatakan bahwa klausula baku lahir sebagai akibatdari munculnya pemasaran masal atas produk maupun jasa. Dalam pandanganprodusen, ... [Selengkapnya]
  • Oleh karena itu, perlupihak yang otoritatif yang diakui kepakarannya untukmenuangkan dokumen penjelas.287 ee.e%e 6o Jentera ** .e 20% @ee@@pantauDPRLAWm@tionfhukum yang bergerak ) PSHK) Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia DANIEL S.LEVLAW LIBRARYparlemen.nettowards socially responsible law making Tentang (PSHK)Pusat Studi Hukum dan Kebijakan IndonesiaPSHK PSHK) adalah lembaga independen yangAtindthiaitijimttan MeMfokuskan kerjanya di bidang legislasidan peradilan.
    Melalui aktivitas riset danadvokasi kebijakan, misi utama PSHK lalahmendorong terwujudnya proses pembentukan hukum yangbertanggung jawab secara sosial (socially responsible lawmaking).Selain itu, PSHK juga mendukung peningkatan kualitas serta kuantitasdaya dorong masyarakat dalam mempengaruhl pembentukan hukum.Sejak didirikan pada 1 Juli 1998, PSHK telah melakukan berbagai kajiandan aktivitas lain, termasuk pengelclaan situs informasi parlemen.net,penerbitan Jurnal Hukum Jentera, pengelolaan Perpustakaan
Author : Chandra M Hamzah (Penulis); Hasril Hertanto (Editor); Giri Ahmad Taufik (Peneliti); Gita Putri Damayana (Peneliti); Gusnandi Arief Haliadi (Asisten Peneliti);
Bukti Permulaan yang Cukup
57473251
  • Perlu adanyasuatu pengaturan yang jelas terkait bagaimana definisi bukti permulaan yang cukup dan bagaimanakah menentukan cukup atau tidaknya buktipermulaan tersebut. KUHAP tidak mensyaratkan berapa banyakbukti yang harus dimiliki ... [Selengkapnya]
  • Oleh karena itu, perlupihak yang otoritatif yang diakui kepakarannya untukmenuangkan dokumen penjelas.287 ee.e%e 6o Jentera ** .e 20% @ee@@pantauDPRLAWm@tionfhukum yang bergerak ) PSHK) Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia DANIEL S.LEVLAW LIBRARYparlemen.nettowards socially responsible law making Tentang (PSHK)Pusat Studi Hukum dan Kebijakan IndonesiaPSHK PSHK) adalah lembaga independen yangAtindthiaitijimttan MeMfokuskan kerjanya di bidang legislasidan peradilan.
    Melalui aktivitas riset danadvokasi kebijakan, misi utama PSHK lalahmendorong terwujudnya proses pembentukan hukum yangbertanggung jawab secara sosial (socially responsible lawmaking).Selain itu, PSHK juga mendukung peningkatan kualitas serta kuantitasdaya dorong masyarakat dalam mempengaruhl pembentukan hukum.Sejak didirikan pada 1 Juli 1998, PSHK telah melakukan berbagai kajiandan aktivitas lain, termasuk pengelclaan situs informasi parlemen.net,penerbitan Jurnal Hukum Jentera, pengelolaan Perpustakaan
Putus : 12-12-2017 — Upload : 04-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2250 K/Pdt/2017
Tanggal 12 Desember 2017 — ALAMSYAH, dkk. vs PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA, diwakili oleh Albert HM. Simanjuntak dalam kedudukannya sebagai Direktur PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA, dkk.
148129 Berkekuatan Hukum Tetap
  • We conduct our business in a socially responsible andethical manner.
Author : Yunus Husain (Penulis); M. Nur Solikhin (Tim Peneliti); Rizky Argama (Tim Peneliti), dkk;
Penjelasan Hukum tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi
641610875
  • Terdapat tiga ruang lingkup yang harus dipenuhi apabila ingin menerapkan perampasan aset tanpa pemidanaan dalam hal perkara tindak pidana korupsi, yakni:a. Tidak terdapat cukup bukti untuk membuktikan unsur-unsur pidana korupsi (putusan bebas tidak ... [Selengkapnya]
  • Enrichment melalui linkhttps://docplayer.info/30997 59Implementasidanpengaturanillicitenrichmentdalamdelikkorupsidrmuhammadyusufkepalappatk.html, pada 8 Febriuari 2019.103Tentang PSHKMenuju pembentukan hukum yang bertanggung jawab sosial (towards socially responsiblelawmaking) adalah visi dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia atau PSHK.