MERIWATI TgI. 07 Nopember 20071 (satu) lembar SPOPP Pertanahan tgl. 7 Nopember 2007 NomorBerkas 4032 An. ZUHDI. Z1 (satu) lembar SPOPP Pertanahan tgl. 7 Nopember 2007 NomorBerkas 4033 An. MERIWATI.1 (Satu) lembar Permohonan Peralihan Hak an. ZUHDI. Z1 (Satu) lembar Permohonan Peralihan Hak an.

MERIWATI TgI. 07 Nopember 20071 (satu) lembar SPOPP Pertanahan tgl. 7 Nopember 2007 NomorBerkas 4032 An. ZUHDI. Z1 (satu) lembar SPOPP Pertanahan tgl. 7 Nopember 2007 NomorBerkas 4033 An. MERIWATI.1 (Satu) lembar Permohonan Peralihan Hak an. ZUHDI. Z1 (Satu) lembar Permohonan Peralihan Hak an. MERIWATI1 (satu) lembar Surat Pendaftaran Peralihan Hak dari HANAPIkepada MERIWATI dan ZUHDI.Z Nomor : 13/PPAT/X1I/2007/tanggal.02 Nopember 2007 yang ditandatangani oleh PPAT An.

Pahlawan No.39Probolinggo tidak dilakukan proses baliknama sesuai dengan standarProsedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan (SPOPP) dari BPNProbolinggo dan Surat Keputusan Kakanwil BPN Jawa Timur tanggal 27Maret 2006 No.31.35 Tahun 2006 Jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun1997 sesuai kwitansi pembayaran pemblokiran tanggal 16 Nopember 2006Hal. 2 dari 18 hal. Put.

mempergunakan surat palsu~ yang ~ seolaholah RadenPrawirodirdjo memberikan kuasa ( pada hal sudah meninggal dunia) ,sehingga sangat merugikan Penggugat dan oleh karenanya patut prosesPenerbitan Sertipikat Hak Milik No.2049 oleh Tergugat dinyatakancacat hukum/batal demi hukum ;Bahwa oleh karena proses peralihnan dan atau Balik nama SertipikatHak Milik No.2049 oleh Tergugat pada tanggal 15 Januari 2007 terdapatunsur ketidak cermatan, yaitu bertentangan dengan Standar ProsedurOperasi Pengaturan dan Pelayanan (SPOPP

Penggugat telah mengajukan pemblokiran tanggal 16 Nopember2006 sesuai Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan(SPOPP) dari BPN Probolinggo dan Surat Keputusan Kakanwil BPNJawa Timur tanggal 27 Maret 2006 No. 31.35 Tahun 2006 Jo.

yang di punyai pemohon atas nama Syofyan, tanggal 14 Mei 2019;

SOFYAN;

pernyataan atas nama Syofyan, tanggal 14 Mei 2019;Surat pernyataan tanah tanah yang di punyai pemohon atas nama Syofyan,tanggal 14 Mei 2019;Surat pernyataan rencana penggunaan dan pemanfaatan tanah atas namaSyofyan, tanggal 14 Mei 2019;Surat pernyataan tanah tidak sengketa atas nama Syofyan, tanggal 14 Mei 2019;Surat pernyataan menerima luas hasil pengukuran atas nama Syofyan, tanggal14 Mei 2019;Surat pernyataan luas tanah yang sebenarnya atas nama Syofyan, tanggal 14Mei 2019;Lampiran pernyataan SPOPP

SOFYAN;1 (Satu) lembar asli lampiran pernyataan SPOPP PGT1, Tanggal 1 april 2018;1 (Satu) lembar asli permohonan Hak milik an. SOFYAN;1 (Satu) lembar asli berita acara kesaksian, Tanggal 1 april 2018;1 (Satu) bundel contoh spesimen tanda tangan dan cap;1 (satu) bundel contoh spesimen tanda tangan dan cap yang terdapat materai6000;2 (dua) lembar asli surat pemindahan penguasaan tanah dari SOFYAN keSYAFRINAL yang terletak di JI. Aru jajar Rt.O7 Rw.03 Kel.

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 2005tentang Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan dilingkungan Badan Pertanahan Nasional (SPOPP) jo. Peraturan KepalaBadan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 6 Tahun 2008tentang Penyederhanaan dan Percepatan Standar Prosedur OperasiPengaturan dan Pelayanan Pertanahan untuk jenis pelayananpertanahan tertentu;Hal. 11 dari 43 hal. Put.

UndangUndang No. 5 Tahun 1960 (UndangUndang PokokAgraria) tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria; Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah; Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang KetentuanPelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun1997 tentang Pendaftaran Tanah; Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun2005 tentang Standar Prosedur Operasi Pengaturan danPelayanan di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional(SPOPP

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun2005 tentang Standar Prosedur Operasi Pengaturan danPelayanan di lingkungan Badan Pertanahan Nasional (SPOPP)jo.

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun2005 tentang Standar Prosedur Operasi Pengaturan danPelayanan di lingkungan Badan Pertanahan Nasional (SPOPP)jo. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RepublikIndonesia No. 6 Tahun 2008 tentang Penyederhanaan danHal. 39 dari 43 hal. Put.

MERIWATI Tgl. 07 Nopember 2007- 1 (satu) lembar SPOPP Pertanahan tgl. 7 Nopember 2007 Nomor Berkas 4032 An. ZUHDI. Z- 1 (satu) lembar SPOPP Pertanahan tgl. 7 Nopember 2007 Nomor Berkas 4033 An. MERIWATI.- 1 (satu) lembar Permohonan Peralihan Hak an. ZUHDI. Z- 1 (satu) lembar Permohonan Peralihan Hak an. MERIWATI- 1 (satu) lembar Surat Pendaftaran Peralihan Hak dari HANAPI kepada MERIWATI dan ZUHDI.Z Nomor : 13/PPAT/XI/2007/tanggal. 02 Nopember 2007 yang ditandatangani oleh PPAT An.

Snt1 (satu) lembar SPOPP Pertanahan tgl. 7 Nopember 2007 Nomor Berkas4032 An. ZUHDI.Z1 (satu) lembar SPOPP Pertanahan tgl. 7 Nopember 2007 Nomor Berkas4033 An. MERIWATI.1 (satu) lembar Permohonan Peralihan Hak an. ZUHDI. Z1 (satu) lembar Permohonan Peralihan Hak an. MERIWATI1 (satu) lembar Surat Pendaftaran Peralihan Hak dari HANAPI kepadaMERIWATI dan ZUHDI.Z Nomor : 13/PPAT/XI/2007/tanggal. 02 Nopember2007 yang ditandatangani oleh PPAT An.

dalam alinea terakhir terdapat kalimat sebagaiberikut : Sehubungan dengan halhal tersebut diatas, terhadapHak Guna Bangunan No. 342, 348, 344, 345, 346 atas nama ChrisSutrisno Unarto, telah dilaksanakan pencatatan peralinan hakkepada pihak ketiga sesuai dengan Peraturan Menteri NegaraAgraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional (PMNA) No. 3 Tahun1997 Pasal 103, dengan memperhatikan Keputusan Kepala BadanPertanahan Nasional No. 1 Tahun 2005 tentang Standar ProsedurOperasi Pengaturan dan Pelayanan (SPOPP

NUGRAHA, ST);1 (satu) lembar Asli Surat Disposisi tertanggal 20 September 2006 No.Agenda 3255;1 (satu) lembar Asli Surat Pelayanan Pengukuran berdasarkan SPOPP No.berkas 3255 nama pemohon Bandi JI. Pasar Ikan letak tanah Gg. TempenisRt. 006/03 Kel.

NUGRAHA, ST);1 (satu) lembar Asli Surat Disposisi tertanggal 20 September 2006 No.Agenda 3255;1 (satu) lembar Asli Surat Pelayanan Pengukuran berdasarkan SPOPP No.berkas 3255 nama pemohon Bandi JI. Pasar Ikan letak tanah Gg. TempenisRt. 006/03 Kel. Tanjungpinang Timur;1 (satu) lembar asli gambar ukur Nomor : 537/06 Nib : 32.05.04.01.01326;Hal. 19 dari 20 hal. Put.

SURYANI THAMRIN

SURYANI THAMRIN 1 (Satu) lembar fotocopy SPOPP WARKAH No. Berkas : 21131/2016 an.PRADITIO HUTAMA yang dilegalisir BPN Kab. Malang 1 (Satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran permohonan peralihan yangdilegalisir BPN kab. Malang 1 (Satu) lembar fotocopy Surat Perintah Setor, Pemohon : an. ROCHMANFADILAH yang dilegalisir BPN Kab. MalangHal 2 Putusan No.1304/Pid.B/2020/PN. Sby.1 (satu) lembar fotocopy surat permohonan balik nama yang ditanda tanganioleh Sdr.

SURYANI THAMRIN1 (satu) lembar fotocopy SPOPP WARKAH No. Berkas : 21131/2016 an.PRADITIO HUTAMA yang dilegalisir BPN Kab. Malang1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran permohonan peralihan yangdilegalisir BPN kab. Malang1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Setor, Pemohon : an. ROCHMANFADILAH yang dilegalisir BPN Kab. Malang1 (Satu) lembar fotocopy surat permohonan balik nama yang ditanda tangani olehSdr. PRADITO HUTAMA tanggal 28 Juni 2016 yang dilegalisir BPN Kab.

SURYANI THAMRIN1 (satu) lembar fotocopy SPOPP WARKAH No. Berkas : 21131/2016 an.PRADITIO HUTAMA yang dilegalisir BPN Kab. Malang1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran permohonan peralihan yangdilegalisir BPN kab. Malang1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Setor, Pemohon : an. ROCHMANFADILAH yang dilegalisir BPN Kab. Malang1 (satu) lembar fotocopy surat permohonan balik nama yang ditanda tanganioleh Sdr.

2012,luas 12.829 M2 atas nama Henny Silviani;telah sesuai petunjuk dan Peraturan yang ada, yaltu :1.Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 Pasal 196 tentangpelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahunPeraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 7 Tahun 1998 tentang PelimpahanKewenangan 5Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor: 6Tahun 2005 tentang Standar Prosedur Operasional PelayananPertanahan (SPOPP

Karena yang sebenarnya Tergugat dan Tergugat II dalam hal mengajukan Permohonan sertifikat atas tanahMilik Tergugat dan Tergugat II (Tanah Obyek Sengketa) di KantorPertanahan Kota Baubau telah sesuai dengan Ketentuan PemerintahNomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Standar ProsedurOperasional Pelayanan Pertanahan (SPOPP) sebagaimana yang diaturdalam peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun2010 sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim dalam Perkara a quomenolak Gugatan Penggugat

NOMOR 65/PDT/2020/PT KDISertifikat atas Tanah Obyek Sengketa milik Para Tergugat (Para Terbanding)di tahun 2017 tetap diproses oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional KotaBaubau dan karena secara Yuridis Permohonan Penerbitan sertifikat atasnama Para Tergugat (Para Terbanding) telah sesuai dengan ketentuanPeraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah danStandar Prosedur Operasional Pelayanan Pertanahan (SPOPP)sebagaimana diatur dalam peraturan Kepala badan Pertanahan NasionalNomor

ParaTergugat (Para Terbanding) ada alas haknya yaitu Surat Keterangan Warisyang ditandatangani Lurah, ada Surat Penguasaan Fisik yangditandatangani oleh Lurah, ada akta pembagian warisan, sudah cukupdibuatkan sertifikat.Sehingga dengan diterbitkannya 2 (dua) sertifikat atas nama Para Tergugat(Para Terbanding) oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Baubautelah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah dan Standar Prosedur Operasional PelayananPertanahan (SPOPP

) sebagaimana diatur dalam peraturan Kepala BadanPertanahan (SPOPP) sebagaimana diatur dalam peraturan Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010.Bahwa terkait dengan dalil Pembanding yang menerangkan mengenai Diatas Tanah Obyek Sengketa ada bangunan Rumah Milik Penggugat yangdidirikan sebelum Tanah Obyek Sengketa diklaim dan disertifikatkan olehPara Tergugat.

merupakan alat bukti tertulis dibawah tangan yang kekuatanpembuktiannya tidak sekuat akta outentik, sehingga tidak cukup untukmembuktikan bahwa para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensimasing masing merupakan pemilik atas sebidang tanah sebagaimanadisebutkan dalam bukti surat tersebut dan oleh karenanya harusdidukung dengan alat bukti yang lain.Majelis tidak mengetahui bahwa diberbagai daerah, Kabupaten / Kotatermasuk daerah Kalimantan Selatan sampai memori banding inidiajukan masih menerapkan SPOPP

IGLAS (Persero) seharusnya Tergugatmengajukan gugatan ke Pengadilan sehingga ada kepastianhukum sebagaimana ditentukan atau ditetapkan dalam Pasal126 ayat (1) dan (2) PMA/KBPN 3/1997 juncto KeputusanKepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2005tentang Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan(SPOPP) di Lingkungan Kantor Pertahanan Kabupaten/Kotayang menyatakan bahwa: pihak yang berkepentingan dapatminta dicatat dalam buku tanah bahwa suatu hak atas tanahakan dijadikan objek gugatan

SPOPP.3.09.1KPM, atas nama Penggugat berdasarkanagenda nomor/tanggal: 54/BPN/2016, dan 55/BPN/2016 tertanggal18 Januari 2016; Bukti Pembayaran PBB Tahun 2015. Rp. 246.154, dan Rp. 252.371,serta Bukti Pembayaran PBB Tahun 2016, sebesar Rp. 354.461, danRp. 363.413,; d.

Putusan Nomor 366 K/TUN/2013Penggugat yang telah diakui secara tegas;Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat telah memenuhi AzasAzasUmum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yaitu azas kepastian hukum, azastertib penyelenggaraan Negara dan azas tranparansi yang berdasarkanpada Standar Prosedur Operasional Pelayanan Pertanahan (SPOPP) dantetap berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 danPeraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Nasional Nomor 3 Tahun1997 Jo Peraturan Pemerintah Nomor

setiap sudut bidang tanah yangbersangkutan ; Bahwa, pada kegiatan Pengukuran dan Pemetaan telah melanggar dantidak mematuhi ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria/ KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang KetentuanPelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 TentangPendaftaran Tanah, Pasal 21 dan Pasal 22, dan Keputusan Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor : Tahun 2005 Tentang Standar ProsedurOperasi Pengaturan Dan Pelayanan Di Lingkungan Badan PertanahanNasional (SPOPP

dianggap perlu oleh petugas yang melaksanakanpengukuran juga pada titiktitik tertentu. sepanjang garis batasbidang tanah tersebut ; (2) Untuk sudutsudut batas yang sudah jelas letaknya karena ditandaioleh bendabenda yang terpasang secara tetap seperti pagar beton,pagar tembok atau tugu/patok penguat pagar kawat, tidak harusdipasang tanda batas ; Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : Tahun 2005tentang Standar Prosedur Operasi Pengaturan Dan Pelayanan DiLingkungan Badan Pertanahan Nasional (SPOPP

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997Tentang Pendaftaran Tanah ; Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 2 Tahun1999 tentang Izin Lokasi :Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan HakPengelolaan ; 222222 2Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : Tahun 2005 Tentang StandarProsedur Operasi Pengaturan Dan Pelayanan Di Lingkungan Badan PertanahanNasional (SPOPP

Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan (sesuai fotocopy); : Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi (sesuaifotocopy) ; : Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PeraturanPemerintah Nomoe 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (sesuaifotocopy) ; 222292 2 222 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997Tentang Pendaftaran Tanah (sesuai fotocopy) ; : SPOPP

Bandi tanggal 20 September 2006 diketahui oleh kakan Pertanahan Kota/Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran tanah (saudara Yusrizal,A.Ptnh);- 1 (satu) lembar asli Surat Pelayanan Permohonan Hak Berdasarkan SPOPP nomor berkas 3255;- 1 (satu) lembar asli Surat Tugas No.349/X/ST/06, tanggal 13 Oktober 2006 yang dikeluarkan oleh an.

Agenda 3255;- 1 (satu) lembar Asli Surat Pelayanan Pengukuran berdasarkan SPOPP No. berkas 3255 nama pemohon Bandi Jl. Pasar Ikan letak tanah Gg. Tempenis Rt. 006/03 Kel. Tanjungpinang Timur;- 1 (satu) lembar asli gambar ukur Nomor : 537/06 Nib : 32.05.04.01.01326;- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan/sidang Panitia Pemeriksaan Tanah A Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang tanggal 13 Oktober 2006.

Agenda3255;1 (satu) lembar Asli Surat Pelayanan Pengukuran berdasarkan SPOPP No. berkas3255 nama pemohon Bandi Jl. Pasar Ikan letak tanah Gg. Tempenis Rt. 006/03Kel. Tanjungpinang Timur;1 (satu) lembar asli gambar ukur Nomor : 537/06 Nib : 32.05.04.01.01326;1 (satu) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan/sidang Panitia Pemeriksaan TanahA Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang tanggal 13 Oktober 2006.Digunakan dalam perkara lain.4.

Agenda325931 (satu) lembar Asli Surat Pelayanan Pengukuran berdasarkan SPOPP No. berkas3255 nama pemohon Bandi Jl. Pasar Ikan letak tanah Gg. Tempenis Rt. 006/03Kel. Tanjungpinang Timur;1 (satu) lembar asli gambar ukur Nomor : 537/06 Nib : 32.05.04.01.01326;1 (satu) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan/sidang Panitia Pemeriksaan TanahA Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang tanggal 13 Oktober 2006.Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa II Anwar bin H.

Agenda3255;e 1 (satu) lembar Asli Surat Pelayanan Pengukuran berdasarkan SPOPP No. berkas3255 nama pemohon Bandi Jl. Pasar Ikan letak tanah Gg. Tempenis Rt. 006/03Kel. Tanjungpinang Timur;e 1 (satu) lembar asli gambar ukur Nomor : 537/06 Nib : 32.05.04.01.01326;e 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan/sidang Panitia Pemeriksaan TanahA Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang tanggal 13 Oktober 2006.Dikembalikan kepada jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkaralain.aN.

Nomor 1773 K/Pdt/2013Bahwa syaratsyarat untuk mengajukan permohonan hak untukobjek P3MB, menurut Standar Pengaturan OperasionalPelayanan Pertanahan (SPOPP) Badan Pertanahan NasionalR.I., yang mengacu pada Pasal 150 Peraturan Menteri NegaraAgraria/KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak AtasTanah Negara dan Hak Pengelolaan harus mengacu padaUndangUndang Nomor 3 Prp Tahun 1960, yang aantara lainSPOPP tersebut adalah: Formulir permohonan yang

Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional;Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbuktipula bahwa tidak tepat pertimbangan hukum JudexFacti Tingkat pertama yang menerangkan bahwa dalamSurat Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung sendiriterdapat halhal yang kontradiktif yang sangatbertentangan, yaitu satu sisi Kepala Kantor BadanPertanahan Kota Bandung menyatakan bahwa prosesterbitnya HGB Nomor 205/Kelurahan Hegarmanah telahdilakukan sesuai Standar Pengaturan OperasionalPelayanan Pertanahan (SPOPP

setiap sudut bidang tanah yangbersangkutan ;14.5.3Bahwa, pada kegiatan Pengukuran dan Pemetaan telahmelanggar dan tidak mematuhi ketentuan Peraturan MenteriNegara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah,Pasal 21 dan Pasal 22, dan Keputusan Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor: 1 Tahun 2005 Tentang StandarProsedur Operasi Pengaturan Dan Pelayanan Di LingkunganBadan Pertanahan Nasional (SPOPP

juga pada titiktitik tertentusepanjang garis batas bidang tanah tersebut;(2) Untuk sudutsudut batas yang sudah jelas letaknya karenaditandai oleh bendabenda yang terpasang secara tetapHalaman 18 dari 54 halaman Putusan Nomor 281 K/TUN/2016seperti pagar beton, pagar tembok atau tugu/patok penguatpagar kawat, tidak harus dipasang tanda batas;Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 1 Tahun2005 tentang Standar Prosedur Operasi Pengaturan DanPelayanan Di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional(SPOPP

Pelaksanaan PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertahanan NasionalNomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan HakAtas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan;Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 1 Tahun 2005Tentang Standar Prosedur Operasi Pengaturan Dan Pelayanan DiLingkungan Badan Pertanahan Nasional (SPOPP

Putusan No. 5/P/FP/2020/PTUN.PBRIV huruf a (Pengukuran Bidang Tanah untuk KeperluanPengembalian Batas) Lampiran II SPOPP 1 Tahun 2010pada Loket Pelayanan) Tahap 2 : Pemohon diwajibkan melakukan pembayaran biayapengukuran sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 128tahun 2015 tentang Jenis Dan Tarif Atas JenisPenerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku PadaKementerian ATR/BPN pada Loket Pembayaran; Tahap3 : Pelaksanaan pengukuran bidang tanah untukkepentingan pengembalian batas yang mewajibkanPemohon untuk

Pemohon mengajukan dokumen permohonan sebagaimana yangtelah dipersyaratkan pada Bagian IV huruf a (Pengukuran BidangTanah untuk Keperluan Pengembalian Batas) Lampiran Il SPOPP 1Tahun 2010 pada Loket Pelayanan);2. Pemohon melakukan pembayaran biaya pengukuran sesuaiPeraturan Pemerintah Nomor 128 tahun 2015 tentang Jenis Dan TarifAtas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku PadaKementerian ATR/BPN pada Loket Pembayaran;3.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 6 Tahun 2008tentang Standar Prosedur Operasional Pelayanan Pertanahan (SPOPP);d. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 1 Tahun 2005tentang Pelayanan kepada Masyarakat ;7.