REKSA DANA FIRST STATE INDONESIAN USD BALANCED PLUS FUND;

, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU2204/P J/2019, tanggal 30 April 2019;Selanjutnya memberikan kuasa substitusi kepada: DanangPrasiasda Gunara, Pelaksana Seksi Peninjauan Kembali,Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, DirektoratKeberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusitanggal 21 Mei 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanREKSA DANA FIRST STATE

Oktober 2016:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT106893.15/2013/PP/M.VIB Tahun 2019, tanggal 14 Februari 2019 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00083/KEB/WPJ.30/2016 tanggal 8Juni 2016 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Nomor 00002/206/13/012/15 tanggal 24 Maret 2015Tahun Pajak 2013 atas nama Reksa Dana First State

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00083/KEB/WPJ.30/2016 tanggal 8 Juni 2016 tentangKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Nomor 00002/206/13/012/15 tanggal 24 Maret 2015Tahun Pajak 2013 atas nama Reksa Dana First State IndonesiaUSD Balanced Plus Fund, NPWP 03.235.824.4012.000 alamatGedung Artha Graha Lantai 29, JI Jenderal Sudirman Kav.5253,Jakarta Selatan, terkait sengketa a quo adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan

FIRST STATE FUTURES vs COLONIAL SERVICES PTY LTD.

No. 543 K/Pdt.Sus/2011Tergugat mengaku sebagai pemegang/pemilik merek yang telah terdaftar diDirjen HKI yaitu FIRST STATE berdasarkan Sertifikat Merek NomorIDM000172196 yang merupakan perpanjangan dari nomor 428658 tertanggal12 April 1999 dan merek COLONIAL FIRST STATE berdasarkan SertifikatMerek Nomor IDM000172195 yang merupakan perpanjangan dari nomor428846 tertanggal 13 April 1999;Bahwa di dalam surat somasinya Tergugat juga menyatakan bahwamerek FIRST STATE dan COLONIAL FIRST STATE terdaftar

dan COLONIAL FIRST STATE milikTergugat.

Oleh karena itu, Tergugat di dalam surat somasinya melarangPenggugat untuk menggunakan nama FIRST STATE maupun COLONIALFIRST STATE dalam menjalankan usahanya termasuk menggunakan nama PTFIRST STATE FUTURES sebagai nama badan hukum Penggugat.Bahwa peringatan dan larangan dari Tergugat tersebut tidaklahberalasan dan sangat merugikan Penggugat karena penggunaan nama PT.First State Futures sebagai nama badan hukum oleh Tergugat telah disahkanHal. 3 dari 23 hal. Put.

Oleh karenamerek Penggugat FIRST STATE dan merek First State Futures masingmasing untuk kelas 36, belum terdaftar dalam Daftar Umum Merek DirektoratMerek HKI Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, karena baru berupapermohonan pendaftaran tanggal 25 Oktober 2010, sedangkan yang terdaftarpada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Ditjen AHU adalah badanhukum PT FIRST STATE FUTURES.

Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai pemilikyang berhak atas merek terkenal "FIRST STATE" Daftar No.IDM000172196 dan merek "COLONIAL FIRST STATE" Daftar No.IDM000172195 untuk jenis jasa yang termasuk kelas 36 (vide Bukti T1 danT2);3.

YULIA WINARSIH, VSBANK SBI (State Of India Indonesia) Cabang Bandung, DK

PUTUSANNomor 2398 K/Pdt/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikutdalam perkara:YULIA WINARSIH, bertempat tinggal di Jalan Pasatren KomplekBP D Nomor 11, Kota Cimahi;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;LawanAGUS DENNY AGAM, bertempat tinggal di Komplek PuriBorobudur Nomor A16 A17, Pharmindo, Cimahi;Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;1.Dan:BANK SBI (State Of India Indonesia) Cabang Bandung

FRANSISKA MANDESI ONUOHU CHRISTIAN KELECHIImo State Nigeria

Bogor.ONUOHU CHRISTIAN KELECHIImo State Nigeria30 tahun/ 08 September 1983LakilakiNigeriaSMA.KristenSwastaKota Wisata Cluster Orlando Blok RA3 Kec.Gunung Putri Kab.

Pemohon:
PT Adhimix RMC Indonesia
Termohon:
1.KSO China State Construction Engineering Corporation - PT Sarana Abadi Jaya Raya (CSCEC-SAJR Joint Operation)
2.China State Construction Engineering Corporation Ltd. (CSCEC)
3.PT Sarana Abadi Jaya Raya

Pemohon:
PT SAPTA ASIEN MID EAST
Termohon:
1.CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING Co Ltd PT SARANA ABADI JAYA RAYA JOINT OPERATION (CSCEC-SAJR JO)
2.CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING Co.Ltd
3.PT SARANA ABADI JAYA RAYA

Penggugat:
PT Sunny Garden Property
Tergugat:
1.China State Construction Engineering Corp. Ltd
2.PT Dacheng Engineering Indonesia

Subsidiaryof State Bank Of India,

Burhanuddin Muhamadiyah, bertempat tinggal di Malabar Ujung No. 16,Kelurahan Tegal Lega, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, sebagai Tergugat;Bank SBI Indonesia (A Subsidiary of State Bank Of India), berkedudukan diKantor Pusat di Gedung Graha Mandiri, Lantai 11, 15, dan 24, Jl.

Bahwa Penggugat mengetahui ternyata Tergugat mempunyaikredit (utang) dengan menjaminkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.694atas nama Burhanuddin dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.76 kepadaBank Subsidiary Of State Of India (bank SBI).11. Bahwa Penggugat mengetahui adanya hutang Tergugat kepadaBank SBI dikarenakan pernah datang berbarengan ke rumahTergugat, bahkan Penggugat diberi Foto Copy Sertifikat hak MilikNomor 694 dan Nomor 704 atas nama Tergugat tersebut.12.

First State Future Diwakili Oleh : ABBAS ACHMAD ANSHORI, S.H.,M.H.
Terbanding/Tergugat : Njowinyoto Gunawan
Terbanding/Tergugat : Tjan Intan Megawati

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN BEBAS HAMBATAN MEDAN - KUALANAMU VS CHINA HARBOUR ENGINEERING Co.Ltd - CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING Corp.Ltd PT. HUTAMA KARYA (PERSERO) JO

United Global Asset Manajemen UGAM First State
Terbanding/Tergugat II : PT. RIM PT. Raya Indo Makmur

UnitedGlobal Asset Manajemen (UGAM)/First State / Tergugat 1;2. Bahwa Tergugat 1 / PT. United Global Asset Manajemen (UGAM)/First Stateadalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang bisnis Investasi yaitudengan cara menarik uang nasabah/ investor sebagai modal untuk dipakaiPutusan Nomor 46/PDT/2020/PT.MTR.

Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil The State of Alabama Jefferson County Birmingham Amerika pada tanggal 24 Pebruari 2006 menjadi putus karena perceraian ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suamiisteri yang sah, yang menikahdikantor Catatan Sipil The State of Alabama Jefferson County Amerika pada tanggal 24Pebruari 2006, sesuai foto copy Akte Perkawinan terlampir; .

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;2.Menyatakan hukum perkawman antara Penggugat dengan Tergugat yangdilangsungkan di Kantor Catatan Sipil The State of Alabama Jefferson CountyBirmingham Amerika pada tanggal 24 Pebruari 2006 menjadi putus karena perceraian ;3.

Menyatakan hukum perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yangdilangsungkan di Kantor Catatan Sipil The State of Alabama Jefferson County, AmerikaSerikat tanggal 24 Februari 2006 dan telah pula dilaksanakan perkawinan secara Adat5dan Agama Hindu di Bali pada tanggal 23 Desember 2009 adalah putus karena perceraian;.

Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkandi Kantor Catatan Sipil The State of Alabama Jefferson County Birmingham Amerikapada tanggal 24 Pebruari 2006 menjadi putus karena perceraian ; 3.Memerintahkan........13133.

Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar atau Pejabat yangditunjuk untuk itu mengirimkan satu salinan putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap tanpa meterai kepada Kantor Catatan Sipil The State of Alabama JeffersonCounty Amerika guna dicatat dan didaftarkan pada regester yang diperuntukan untuk itu ;4.

Mengabulkan permohonan dari Pemohon Kasasi KERJASAMA OPERASI CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING CORPORATION LTD. (CSCEC) PT SARANA ABADI JAYA RAYA (CSCEC SAJR JO), untuk mencabut permohonan kasasi yang diajukan terhadap Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 328/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 18 Desember 2020 tersebut;

KERJASAMA OPERASI CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING CORPORATION LTD. (CSCEC) PT SARANA ABADI JAYA RAYA (CSCEC SAJR JO), VS PT MAHKOTA SENTOSA UTAMA, DK

., tanggal 18 Desember 2020 dalam perkara antara:KERJASAMA OPERASI CHINA STATE CONSTRUCTIONENGINEERING CORPORATION LTD. (CSCEC) PTSARANA ABADI JAYA RAYA (CSCEC SAJR JO), yangdiwakili oleh Wakil Kepala Kantor Perwakilan, Wu Kun,berkedudukan di Maxx Box Orange County, Jalan OCBoulevard Utara Lippo Cikarang, Desa Cibatu, KecamatanCikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberikuasa kepada Nixon D.H.

Mengabulkan permohonan dari Pemohon Kasasi KERJASAMAOPERASI CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERINGCORPORATION LTD. (CSCEC) PT SARANA ABADI JAYA RAYA(CSCEC SAJR JO), untuk mencabut permohonan kasasi yangdiajukan terhadap Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat Nomor 328/Pdt.SusPKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst.,tanggal 18 Desember 2020 tersebut;2.

,The following shall be considered as consigned directly from the exporting Member State tothe importing Member State:a) goods transported from an exporting Member State to the importingMember State; orb) goods transported through one or more Member States, other than theexporting Member State and the importing Member State, or through a nonMember State, provided that:the transit entry is justified for geographical reason or by consideration related exclusively totransport requirements;ii) the goods

The following shall be considered as consigned directly from the exportingMember State to the importing Member State:c) goods transported from an exporting Member State to the importing Member State; ord) goods transported through one or more Member States,other than the exportingMember State and the importing Member State, or through a nonMember State,provided that:iv) the transit entry is iustified for geographical reason or by considerationrelated exclusively to transport requirements,v) the goods

Direct consignmenta.b.Dasar hukumASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA), Article 32, DirectConsignment, pada angka 2 huruf (b) disebutkan: The following shall beconsidered as consigned directly from the exporting Member State to theimporting Member State: goods transported through one or more MemberStates, other than the exporting Member State and the importing MemberState, or through a nonMember State, provided that: (i) the transit entry isjustified for geographiphal reason or by consideration

Preferential tariff treatment shall be applied to goods satisfying the requirements ofthirs Chapter and which are consigned directly between the territories of theexporting Member State and the importing Member State.2.

The following shall be considered as consigned directly from the exporting MemberState to the importing Member State:a) goods transported from an exporting Member State to the importing Member State; orb) goods transported through one or more Member States,other than the exportingMember State and the importing Member State, or through a nonMember State,provided that:i) the transit entry is iustified for geographical reason or by considerationrelated exclusively to transport requirements;ii) the goods

FIRTS STATE FUTURES Cab. KupangaBahwa awalnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa.

FIRTS STATE FUTURES cab. Kupang bahwa mereka masih survei dariBank, dan karena saksi sudah putus asa maka saksi meminta agarmobil operasional PT. FIRTS STATE FUTURES cab. Kupang yaitu mobilToyota XENIA warna hitam No Pol L 1753 dijadikan jaminan sampai uangsaksi dikembalikan dan hal tersebut diketahui oleh General Manager PT.FIRTS STATE FUTURES cab.

FIRTS STATE FUTURES cab.

First State Futures berusaha mencari para nasabah lalumembujuk dan meyakinkan para nasabah untuk menginvestasikan uangnyapada PT.

First State Futures berusaha mencari para korban dan membujuk sertameyakinkan para korban untuk menginvestasikan uangnya pada PT.

Interest arising in one of the two States and paid to a resident of the other State mataxed in that other State;2. However, such interest may also be taxed in the State in which it arises and accordinthe laws of that State, but if the beneficial owner of the interest is a resident of the o:State, the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the intere3.

Notwithstanding the provisions of paragraph 2, interest arising in one of the two Stshall be taxable only in the other State to the extent that such interest is derived by:(i) the Government of the other State, including political subdivisions and local(ii) the Central Bank of the other State; or(iii) a financial institution owned or controlled by the Government of the other State,(iv) any resident of the other State with respect to debtclaims guaranteed or ins1authorities thereof; or including political

subdivisions and local authorities theror by the Government of the other State including political subdivisions and Iauthorities thereof, the Central Bank of the other State or any financial instituowned or controlled by that Government;4.

Notwithstanding the provision of paragraph 2, interest arising in one of the two Stshall be taxable only in the other State if the beneficial owner of the interest is a resicof the other State and if the interest is paid on a loan made for a period of more theyears or is paid in connection with the sale on credit of any industrial, commerciascientific equipment;5...bahwa terkait dengan konsep dan pengertian atau definisi Beneficial Ownership, salah perkembangan terakhir dapat dilihat dari yang termuat

Notwithstanding the provision of paragraph 2, interest arising in one of the two Stshall be taxable only in the other State if the beneficial owner of the interest is a residerthe other State and if the interest is paid on loan made for a period of more then 2 yearis paid in connection with the sale on credit of any industrial, commercial or scienequipment;bahwa pada dasarnya sistim perpajakan diseluruh negara di dunia tidak menghencadanya penghindaran pajak.

The following shall be considered as consigned directly from the exporting Member State tothe importing Member State:a) goods transported from an exporting Member State to the importingMember State; orb) goods transported through one or more Member States, other than theexporting Member State and the importing Member State, or through a nonMember State, provided that:i) the transit entry is justified for geographical reason or by consideration related exclusively totransport requirements,ii) the

The following shall be considered as consigned directly from the exportingMember State to the importing Member State:c) goods transported from an exporting Member State to the importingMember State; ord) goods transported through one or more Member States,other than theexporting Member State and the importing Member State, or through anonMember State, provided that:iv) the transit entry is iustified for geographical reason or by considerationrelated exclusively to transport requirements,v) the goods

Direct consignmentDasar hukumASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA), Article 32, DirectConsignment, pada angka 2 huruf (b) disebutkan: The following shall beconsidered as consigned directly from the exporting Member State to theimporting Member State: goods transported through one or more Membera.b.States, other than the exporting Member State and the importing MemberState, or through a nonMember State, provided that: (i) the transit entry isjustified for geographiphal reason or by consideration

Preferential tariff treatment shall be applied to goods satisfying the requirements ofthirs Chapter and which are consigned directly between the territories of theexporting Member State and the importing Member State.2.

The following shall be considered as consigned directly from the exporting MemberState to the importing Member State:a) goods transported from an exporting Member State to the importing Member State; orb) goods transported through one or more Member States,other than the exportingMember State and the importing Member State, or through a nonMember State,provided that:i) the transit entry is iustified for geographical reason or by considerationrelated exclusively to transport requirements,ii) the goods

Sesuai dengan penghindaran pajak berganda (P3B) Indonesia Thailand yang menyebutkan bahwa : "Interest arising in a Contracting State and paid to aresident of the other Contracting State may be taxed in that other state", sehingga PemohonBanding melakukan pemotongan PPh 26 atas beban bunga bukan pada saat pencatatan(accrual), melainkan pada saat terjadi pembayaran;bahwa berdasarkan dokumendokumen hukum yang ada dan berdasarkan hasil persidangan,Majelis menyimpulkan bahwa sengketa a quo adalah menyangkut

saat terutangnya PPh Pasal26;bahwa Pemohon Banding telah melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal26 atas bunga sebesar Rp 11.854.161.789,00 pada Tahun 2007;bahwa Pemohon Banding memotong PPh Pasal 26 untuk bunga yang dibayarkan ke HeadOffice pada saat dibayarkan, hal ini didasarkan pada di argumentasi dari salah satu ketentuandalam P3B Indonesia Thailand (yang selanjutnya dalam putusan ini disebut P3B) yangmenyebutkan bahwa : interest arising in a Contracting State and paid to a

resident of the othercontracting state may be taxed in that other state";bahwa Terbanding berpendapat P3B hanya mengatur hak pemajakan sedang saat terutangnyapajak (pemotongan dan pelaporan) berlaku undangundang domestik dalam hal ini Pasal 8 ayat(4) Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000 tentang Penghitungan Penghasilan KenaPajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan;bahwa Terbanding berpendapat bahwa argumentasi Pemohon Banding sebagaimana tersebut diatas tidak tepat dan tidak

ini berupa bunga;bahwa Pemohon Banding telah melakukan pemotongan PPh Pasal 26 atas bunga dibayarkansebesar Rp 11.854.161.789,00 dalam Tahun 2007;bahwa sesuai Pasal 32A UU PPh, P3B Indonesia Thailand merupakan lex spesialis yangmengatur hakhak pemajakan dari masingmasing negara yang mengikat diri pada perjanjianitu;bahwa ketentuan berkenaan dengan pengenaan pajak atas bunga dalam P3B Indonesia Thailand sebagai berikut :bahwa dalam Pasal 11 ayat (1) P3B dinyatakan interest arising in a Contracting State

and paidto a resident of the other contracting state may be taxed in that other state;bahwa dalam Pasal 11 ayat (2) P3B dinyatakan :However,(a).

RUSSLEY FUTURES), tapi merupakan Rekening Terpisahmilik seluruh nasabah yang melakukan transaksi melalui Pelawan (PT.FIRST STATE FUTURES/ PT.

RUSSLEY FUTURES) melainkan milik nasabah PT.FIRST STATE FUTURES PT.

First State Futures merupakan Penggugat dalamperkara nomor 387/Pdt.G/2008/PN.Sby, maka PT First State Futuresbukan pihak yang memiliki kualitas untuk mengajukan perlawanan dalamperkara ini. ;Bahwa apalagi dikaitkan dengan perlawanan atas dasar kepemilikan,maka semakin meneguhkan ketidak kualitasan Pelawan mengajukanperlawanan ini oleh karena Pelawan mendalilkan bukan sebagai pemilikdana, sedangkan yang memiliki dana adalah nasabahnasabah yangmemberikan amanat.

First State Future;Bukti Surat : Plw2: Surat dari Bappebti No. 03/Bappebti/SD/01/2013tanggal 10 Januari 2013, Perihnal Pemblokiran Rekening Terpisah PT.First State Futures yang pada pokoknya isi suratnya mengenai bahwakedua rekening di PT. Bank Central Asia (BCA) dengan Nomorrekening : 0107005599 dan di PT. Bank CIMB Niaga dengan NomorRekening : 033.01.10469.002 merupakan rekening terpisah atas naaPialang Berjangka PT.

First State Futures di PT. Bank CentralAsia (BCA) dengan Nomor rekening : 0107005599 dan di PT.

For the purposes of claiming preferential tariff treatment, theimporter shall submit to the customs authority of the importingMember State at the time of import, a declaration, a Certificateof Origin (Form D) including supporting documents (i.e.invoices and, when required, the through Bill of Lading issuedin the territory of the exporting Member State) and otherdocuments as required in accordance with the laws andregulations of the importing Member State.2.

In cases when a Certificate of Origin (Form D) is rejected bythe customs authority of the importing Member State, thesubject Certificate of Origin (Form D) shall be markedaccordingly in Box 4 and the original Certificate of Origin (FormD) shall be returned to the issuing authority within a reasonableperiod not exceeding sixty (60) days. The issuing authority shallbe duly notified of the grounds for the denial of tariff preference.3.

In the case where Certificates of Origin (Form D) are notaccepted, as stated in the preceding paragraph, the importingMember State should accept and consider the clarificationsmade by the issuing authorities and4. Assess again whether or not the Form D application can beaccepted for the granting of the preferential treatment.

Berdasarkan Rule 18 OCP ATIGAsebagai berikut:The importing Member State may request the issuing authority ofthe exporting Member State to conduct a retroactive check atrandom and/or when it has reasonable doubt as to the authenticityof the document or as to the accuracy of the information regardingthe true origin of the goods in question or of certain parts thereofUpon such request, the issuing authority of the exporting MemberState shall conduct a retroactive check on a producer/exporter'scost statement

accompanied withthe Certificate of Origin (Form D) concerned and shall specifythe reasons and any additional information suggesting that theparticulars given on the said Certificate of Origin (Form D) maybe inaccurate, unless the retroactive check is requested on arandom basis;(b) The issuing authority receiving a request for retroactive checkshall respond to the request promptly and reply within ninety(90) days after the receipt of the request;(c) The customs authorities of the importing Member State