Ditemukan 82 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 10-12-2012 — Putus : 16-04-2013 — Upload : 23-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 49 P/HUM/2012
Tanggal 16 April 2013 — Dr. HABIB ADJIE, S.H., M.Hum., DKK VS KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI;
16970 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Negara secara konstitusional berwenang mengatur danmenyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan danpemeliharaan tanah.a. Bagi kehidupan manusia tanah mempunyai arti yang sangat penting,oleh karena sebagian besar dari kehidupan manusia tergantung padatanah, dan bagi Bangsa Indonesia diyakini bahwa tanah adalahkarunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia yang patutdisyukuri, dilindungi dan dikelola dengan sebaikbaiknya untuksebesarbesar kemakmuran rakyat.b.
    Badan Pertanahan Nasional bertugas untukmenyelenggarakan pendaftaran tanah dalam rangka memberikanjaminan kepastian hukum hak atas tanah.a. Berdasarkan ketentuan Pasal 19 UndangUndang Nomor 5 Tahun1960 ditentukan bahwa untuk menjamin kepastian hukum olehPemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah RepublikHal. 10 dari 19 hal. Put. No. 49 P/HUM/2012Indonesia menurut ketentuanketentuan yang diatur denganPeraturan Pemerintah.b.
Putus : 24-03-2016 — Upload : 22-08-2016
Putusan PN PALU Nomor 122/Pdt.G/2015/PNPal
Tanggal 24 Maret 2016 — Tn. RAMSYAH S. YODJORULLAH vs Kepala Kelurahan Baiya, Kecamatan Tawaeli, Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah. dk
7715
  • Menyatakan bahwa tanah yang terletak di Kelurahan Baiya Kecamatan Tawaeli dengan batas dengan luas yaitu:- Sebelah Utara berbatas dengan jalan jalur dua;- Sebelah Timur berbatas dengan tanah.A. AHMAD SAEHANA dahulu/sekarang DENI CHANDRA;- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah A. AHMAD SAEHANA dahulu/sekarang DENICHANDRA;- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Palu-Pantoloan;Luas kurang lebih 11.600 m2 adalah milik Kakek Penggugat almarhum AHMAD SAEHANA;3.
Register : 04-05-2016 — Putus : 27-06-2016 — Upload : 12-01-2017
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 160/Pid.Sus-LH/2016/PN.SAK
Tanggal 27 Juni 2016 — - Terdakwa I SELAMET BIN DULKAMIT, - terdakwa II GUGUN BIN EPIT, - terdakwa III FITRIYANTO BIN SAMINO, - terdakwa IV PENDI BIN ASEK - terdakwa V ARDI BIN UCOK
36347
  • DataEvaluasi dan Pelaporan Dihutbun Kabupaten Siak, perbuatan terdakwa tidakdibenarkan setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan atau mengolahlahan dengan cara membakar, dalam UndangUndang Nomor 39 tahun 2014 tentangPerkebunan tidak diatur mengenai batasan toleransi membakar lahan dalammembuka atau mengolah lahan karena pembukaan atau pengolahan lahan dengancara membakar dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan seperti kabut asapyang menimbulkan pencemaran udara serta merusak struktur tanah.a
Putus : 28-01-2015 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2098 K/PDT/2014
Tanggal 28 Januari 2015 — 1. SITI AISYAH, dkk. VS 1. MASTARI, 2. ABDULLAH
466 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Judex Facti kembali keliru menafsirkan tentang status penggarapantanah dan status kepemilikan tanah.a). Bahwa dengan adanya pembicaraan antara Elak dan Hiya Bin Pesengtentang penukaran tanah sengketa dengan dua ekor kerbau (dikuatkan saksiArifin dan saksi Mangandro ditambah dengan pengakuan Elak terhadapsaksi Zakaria) bahwa terdapat fakta bahwa tanah sengeta dimiliki oleh HiyaBin Peseng dan hendak dibayar oleh Elak dan sampai sekarang belumpernah terjadi.b).
Register : 17-04-2017 — Putus : 16-06-2017 — Upload : 14-07-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 203PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 16 Juni 2017 — PT.EASTWOOD TINBER INDUSTRIES CS >< PT.IFS CAPITAL INDONESIA
185119
  • notaries ChristianaInawati, SH.Menyatakan Tergugat telah melakukan Ingkar Janji/ wanprestasi kepadaPenggugat.Menghukum Tergugat untuk mengembalikan Hutang pembiayaan(Pembiayaan awal dan Biaya Pembiayaan awal sebesar Rp 6.137, 369,712, 02 (Enam Milyar, Seratus Tiga Puluh Tujuh Juta, Tiga Ratus EnamPuluh Sembilan Ribu, Tujuh Ratus Dua Belas, dua Rupiah)Menghukum Tergugat membayar kerugian Imateril sebesar Rp.5.000.000.000, (Lima Milyar Rupiah)Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap objek tanah.a
Register : 31-05-2017 — Putus : 18-07-2017 — Upload : 31-07-2017
Putusan PT BENGKULU Nomor 22/Pid/2017/PT BGL
Tanggal 18 Juli 2017 — SATRIUS TAMANHUDI, S.Sos BIN SUHID
7618
  • Surat panggilan saksi dan wajib lapor.CD.rekaman sidang pemeriksaan saksi.Surat pernyataan ancaman .Surat keterangan tanah.a F 2Surat penyataan Febrihinus.Adalah suratsurat yang berkaitan dengan proses pemeriksaan terhadapTerdakwa dan suratsurat lain yang tidak secara langsung berhubungan denganfakta yang mempengaruhi pembuktian perbuatan Terdakwa yangdidakwakan,sedangkan bukti CD adalah alat bukti data elektronik,oleh karenaitu tentang surat bukti surat dan CD tersebut haruslah dikesampingkan;Menimbang
Register : 11-01-2012 — Putus : 07-10-2013 — Upload : 27-02-2014
Putusan PN SAMPIT Nomor 2/PDT.G/2012/PN.SPT
Tanggal 7 Oktober 2013 — JAINUL ARIPIN melawan EMAL SIDARTA
8920
  • Bahwa terdapat perbedaan baik letak ukuran tanah, batas tanah.A.
Putus : 03-10-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan PN TANGERANG Nomor 289/Pdt.G/2017/PN.Tng
Tanggal 3 Oktober 2017 — AMI KARTOLO, Dkk lawan COA ANG COAN, Dkk
11033
  • Telah diperiksa dan sesuai dengan daftar Kantor Pertanahan 05Februari 2013 DL303 no. 8840, danTelah diperiksa dan sesuai dengan daftar Kantor Pertanahan 18 April2016 DI.303 no. 23956.Penjelasan : Bahwa bukti fotokopi Sertifikat ini membuktikan bahwaPara Tergugat tidak ada bisnis investasi seperti didalilkanPara Penggugat dalam gugatannya, yang benar adalah jualbeli tanah.a. Dari daftar pemeriksaan 05 Februari 2013 DI. 303 no.8840 Tn.
Putus : 16-07-2014 — Upload : 12-09-2014
Putusan PT PALEMBANG Nomor 70 / PDT / 2014 / PT.PLG
Tanggal 16 Juli 2014 — H.MARZUKI A.KARIM vs KOMANDAN PANGKALAN TENTARA NASIONAL INDONESIA-ANGKATAN UDARA (TNI-AU
3923
  • Bahwa dalam gugatan a quo Penggugat tidak jelas dalam mendalilkanluas dan Batasbatas yang jelas secara faktual bahwa sesuai denganYurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 9 Juli 1973 Nomor 81 K/Sip/1971 yang menyatakan khusus gugatan mengenai tanah harusmenyebut dengan jelas letak, batasbatas dan ukuran tanah.a.
Register : 18-09-2017 — Putus : 19-12-2017 — Upload : 09-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 164/PDT/2017/PT PBR
Tanggal 19 Desember 2017 — Pembanding/Penggugat : ELIDA SIREGAR
Terbanding/Tergugat : PT CITRA BUANA BATAM INDUSTRI
Terbanding/Turut Tergugat : BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
6014
  • Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi.Pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah.a.
Register : 15-06-2017 — Putus : 11-07-2017 — Upload : 08-02-2018
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 107-K / PM.II-09 / AD / VI / 2017
Tanggal 11 Juli 2017 — Serka Iwan Suherman
11326
  • Bahwa pada bulan April 2016 Terdakwa datang kerumah Saksi untuk pinjam sepedamotor trail saat itu Terdakwa juga membicarakan tentang kegiatannya diluar jam dinasseperti kegiatan memborong pengurukan tanah.a Bahwa pada bulan Mei 2016 teman Saksi bernama Saksi1 datang ke rumah Saksidan bercerita bahwa saksi1 datang ke rumah Saksi dan bercerita bahwa Saksi1 sedangmengerjakan pengurukan tanah di proyek Sumarecon Bandung dan membutuhkankendaraan dump truk untuk mengangkut tanah dari Nagreg ke area Sumarecon
Putus : 12-01-2012 — Upload : 03-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 31 K/Pdt/2011
Tanggal 12 Januari 2012 — M. SIMBOLON ; Hj. UMMI KALSUM Dkk
2619 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Skala peta.. panah utara.. batas bidangbidang tanah.7> oO QA Ojalan, sungai atau bendabenda lain yang dapat dijadikan petunjuk lokasi.. nomor identitas bidang tanah.a> . tanggal dan tandatangan Ketua Panitia Ajudikasi.hal tersebut di atas menjadi dasar dalam meletakkan posisi tanahPenggugat secara benar menurut hukum, sehingga tidak terjadi kekeliruandalam menentukan tanah milik Penggugat (tanah objek perkara).Bahwa sejak dibeli tahun 1991, tanah tersebut Tergugat / PemohonKasasi kuasai dan kelola
Register : 22-02-2021 — Putus : 30-03-2021 — Upload : 30-03-2021
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 19/PDT/2021/PT BNA
Tanggal 30 Maret 2021 — Pembanding/Penggugat : Abd. Karim Yasin Diwakili Oleh : BAHADUR SATRI, S.H
Terbanding/Tergugat I : M. Jalil
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah RI, c.q. Mendagri RI, C.q. Gubernur Prov. Aceh C.q. Bupati Aceh Besar C.q. Camat Kec. Lembah Seulawah ,C.q. Kepala Desa Lamtamot
Terbanding/Tergugat III : Surya Effendi
6430
  • Jalil/Tergugat ,menentukan/memverifikasi data menentukan pemilik objek oleh panitiameminta alas hak dan KTP pemilik tanah.A. Kemudian pada tanggal 4 juli 2019 panitia mengundang pemiliktanah ke Menasah Desa Lon Hasan untuk menentukan penilaian hargatanah dan tanaman yang diundang juga saudara M. Jalil/Tergugat I.5.
Putus : 19-12-2014 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 262 PK/Pdt/2014
Tanggal 19 Desember 2014 — PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA cq. GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA vs H. SUNARJONO, BBA
4015 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Majelis Hakim Judex Facti telah salah dan keliru menafsirkan Pasal32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah.a. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat atas tanah aquo telah bersertifikat Hak Pakai Nomor 15/Rawamangun (vide buktiT.I1), dengan Gambar Situasi Nomor 506/1987 (vide bukti T.I2) atasnama Pemerintah Daerah Dki Jakarta seluas 1.459 m?
Putus : 10-02-2015 — Upload : 06-03-2015
Putusan PN PEMATANG SIANTAR Nomor 21/Pdt.G/2014/PN Pms
Tanggal 10 Februari 2015 — 1. JONI SARAGIH, 2. ELLY CRISTINA SARAGIH ======= LAWAN ======= 1. JHON RIZAL SARAGIH, 2. CIANG NELLY 3. PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk., 4. ROSIANTA GIRSANG, 5. AMAN SARAGIH,
8418
  • ., Notaris di Pematangsiantar.Bahwa Hak Tangggungan telah didaftarkan secara resmi di KantorPertanahan Nasional sehingga telah memenuhi ketentuanUndangundang No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan AtasTanah Beserta Bendabenda yang Berkaitan Dengan Tanah.a.
Register : 13-03-2019 — Putus : 08-08-2019 — Upload : 12-08-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 20/G/2019/PTUN.MTR
Tanggal 8 Agustus 2019 — Penggugat:
ARFAN
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT.
13754
  • Bahwa pada halaman 4 (empat) dan 5 (lima) angka 6 (enam)PENGGUGAT mendalilkan yang intinya bahwa TERGUGAT dalammenerbitkan obyek sengketa bertentangan dengan Pasal 2 dan pasal24 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah.a.
Register : 30-08-2017 — Putus : 30-10-2017 — Upload : 12-11-2017
Putusan PT PEKANBARU Nomor 144/PDT/2017/PT.PBR
Tanggal 30 Oktober 2017 — TUMIN SULUNG Sebagai PENGGUGAT Lawan SAMSER, DKK Sebagai TERGUGAT
4920
  • Selanjutnya Bagian Ill tentang Pendaftaran Hak, Peralihan danPenghapusannya serta pencatatan Bebanbeban Atas Tanah dalam DaftarBuku Tanah.a. Pasal 14 ayat (1) yaitu Semua surat Keputusan mengenai pemberianhak atas tanah yang dikuasai langsung oleh Negara (dalamPeraturan Pemerintah disebut tanah negara) dikirim oleh Pejabatyang berwenang memberian hak itu Kepala Kantor PendaftaranTanah yang bersangkutan, untuk dibukukan dalam daftar buku tanahyang bersangkutan ;b.
Putus : 22-02-1017 — Upload : 19-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2602 K/PID.SUS/2016
Tanggal 22 Februari 1017 — TUTUK BUDI SUPRIYATMOKO, ST bin WAJAT
14354 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pekerjaan tanah.a. Urugan pasir pantai setempat dipadatkan, volume 120.342,96m3;b. Pengadaan dan pemasangan getextile non woven, volume21.713,58 m3;Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan koniruksi dindingpenahan gelombangtersebutterdapat perubahan kontrak atau contractchange order(CCO) sesuai dengan dokumen CCONomor107/17/KSOP.BKL12 tanggal 01 Oktober 2012 yang meliputiperubahan volume pekerjaan (tambah kurang) dan jangka waktuHal. 4 dari 56 hal.
    Pekerjaan tanah.a. Urugan pasir pantai setempat dipadatkan, volume 120.342,96m3;b.
Register : 20-09-2012 — Putus : 05-06-2013 — Upload : 30-10-2014
Putusan PN PONOROGO Nomor 31/Pdt.G/2012/PN.Po
Tanggal 5 Juni 2013 — SERO Bin SOKROMOLOSO dkk melawan T A K I M dkk
364
  • disetujuioleh masingmasing pemilik tanah yang berbatasan sebagaimanaBerita Acara Pemasangan Tugu Batas tanggal 29111988 diketahuiKepala Desa Bulu Lor yang nantinya akan Turut Tergugat buktikan padapembuktian.Bahwa pendaftaran konversi hak atas tanah adalah pendaftaran hakatas tanah dari bekas hak milik adat (Yasan) menjadi hak miliksebagaimana hak atas tanah yang ada didalam hukum pertanahannasional, dan proses pendaftaran tersebut mendasarkan' padaPeraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah.a
Putus : 11-10-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2969 K/PDT/2011
Tanggal 11 Oktober 2012 — 1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA C.q. DEPARTEMEN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA dan/atau BADAN SAR NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq. BADAN SAR NASIONAL BANJARMASIN DI BANJARBARU, DK VS DARMAWAN SAPUTRA
2310 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Pengadilan tingkat banding telah salah/keliru menerapkan hukumyang menyangkut kepemilikan tanah.a. Bahwa Judex Facti Tingkat Banding telah memberikanpertimbangan hukum yang berat sebelah, sebab hanyamembahas dasar perolehan tanah dari TermohonKasasi tanpa mempertimbangkan dasar perolehan dariPemohon Kasasi I/Terbanding /Tergugat .