ANEKA INFOKOM TEKINDO VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;

Tekindo Energi, DKK

Tekindo Energi,berkedudukan di Dusun Ill Kompleks Pasar, DesaFidi Jaya, Kec. Weda, Kab. Halmahera Tengah,Maluku Utara, sebagai Pembanding XXVII semulaPenggugat XXVII;berkedudukan di Dusun Il, Desa Sawai ltopo,Kec. Weda Tengah, Kab. Halmahera Tengah,Maluku Utara, sebagai Pembanding XXVIII semulaPenggugat XXVIII.Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada IswanSamma, SH dan Fahrid Galitan, S.H.

Tekindo energi (Blok Il) yangterletakdikecamatanWeda,Kabupaten HalmaheraTengah,provinsiMalukuUtaraseluas 715,14 (Tujuh Ratus Lima Belas dan empat belasper seratus) Hektar(Ha).Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 38/PDT/2021/PT TTEC. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM JUDEX FACTIE TINGKATPERTAMA5.

Tekindo Energidengan luas 965 Hektar(Ha)tanggal21Desember2009denganjangkawaktu20 Tahun(BuktiT03);. Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor:540.11/KEP/433/2008TentangPemberian IzinKuasaPertambangan(KP)EksploitasiBahanGalian Nikel Blok Il PT. Tekindo Energiwilayah kecamatan Weda seluas1000Ha,Tanggal 23Desember2008(BuktiT 04);. SuratKeputusanBupatiHalmaheraTengahNomor:540/KEP/316/2009Tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan(IUP) OperasiProduksi Blok Il kepada PT.

Tekindo Energidengan luas 1000 Hektar(Ha)tanggal21Desember2009denganjangkawaktu20 Tahun(BuktiT05);Surat Menteri Kehutanan No.

Tekindo Energi masuk.LewiMaliongjugatidakpunyalahandidesaKuloJaya,hanyapunyalahanpekarangan di Waikop.

Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberikan ijin kepada Pemohon selaku salah satu pemegang saham Perseroan untuk melakukan sendiri pemanggilan RUPSLB Pertama, Kedua dan Ketiga Perseroan dengan agenda :

• Persetujuan penjualan saham PT Tekindo Mining Lestari (Pemohon) yaitu sebanyak 99.000 saham atau sebesar 30 % dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam Perseroan kepada PT Tekindo Energi;
• Menandatangani dokumen-dokumen

Pemohon:
PT TEKINDO MINING LESTARI

Tekindo Mining Lestari, sebanyak 99.000 (Sembilan puluhsembilan ribu) lembar saham;b.

Persetujuan penjualan saham PT Tekindo Mining Lestari (Pemohon)yaitu sebanyak 99.000 saham atau sebesar 30 % dari seluruh saham yangditempatkan dan disetor dalam Perseroan kepada PT Tekindo Energi;b. Menandatangani dokumendokumen yang berhubungan denganpenjualan saham tersebut.3.

Tekindo Mining Nomor 250 maka terbukti bahwa padatanggal enam belas Januari 2008, Tuan Insinyur Antonius Setyadi dan TuanHandoyo Prawiriro dan Tuan Doktor Sugiapto sepakat untuk mendirikan PerseroanTerbatas dengan Nama PT. TEKINDO MINING .Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P3 yang merupakan aktaPerbaikan Nama Perseronan, yang semula adalah PT. TEKINDO MINING menjadi PT. TEKINDO MINING LESTARI, maka terbukti nama PerseroanTerbatas PT. TEKINDO MINING telah berubah nama menjadi PT.

Antonius Setyadi, sebagai Direktur UtamaPT Tekindo Mining Lestari.Menimbang, bahwa setelah mempelajari Surat kuasa Pemohon, dimanayang memberika kuasa kepada kuasa permohon perkara ini,adalah Ir. AntoniusSetyadi selaku Direktur PT. TEKINDO MINING LESTARI, maka PemohonPrinsipal dalam perkara ini adalah PT.

TEKINDO MINING LESTARI berhak untukmeminta untuk diselenggarakan RUPS pada PT.TEKA MINING RESOURCES ?

TEKINDO KERJATAMA

TEKINDO KERJATAMA, berkedudukan di Rukan NirwanaSunter Asri J1/1 Sunter Permai Papango, Tanjung Priok, JakartaUtara 13450;Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai PemohonBanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukanpermohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan Pengadilan Pajak NomorPut18903/PP/M.V III/15/2009tanggal 13 Juli 2009 yang telah berkekuatan

Tekindo Pratama, NPWP : 01.399.176.5042.000;adalah tidak benardan telah cacat hukum serta telah nyatanyatabertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku, serta telah mengabaikan azas kepastianhukum yang berlaku di Indonesia khususnya dalam bidang perpajakan;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan Peninjauan Kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:1.

TEKINDO KERJATAMA

TEKINDO KERJATAMA, beralamat di Rukan Nirwana SunterAsri J1/1, Sunter Permai Papango Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350,Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata PemohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put18904/PP/M.VIII/10/2009 tanggal 13 Juli 2009 yang telah berkekuatan

Tekindo Kerjatama, NPWP : 01.3993176.5042.000, alamat :Rukan Nirwana Sunter Asri J1/1 Sunter Permai Papango, Tanjung Priok, JakartaUtara 14350 dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang masih harus dibayar sebagaiberikut :Obyek PPh Pasal 21 Rp.529.347.000,00Pegawai Tetap Rp.141.672.000,00Pegawai Tidak Tetap Rp.529.347.000,00PPh terutang Rp.Pegawai Tetap Rp. 8.068.450,00Pegawai Tidak Tetap Rp. 245.350,00Jumlah Rp. 8.313.800,00Kredit Pajak Rp. 8.313.800,00PPh yang kurang dibayar Rp. 0,00Menimbang, bahwa

Tekindo Kerjatama melalui S027/SKSBLS/YwAII/05 tanggal 4 Maret 2005.6.6.

Tekindo Kerjatama,NPWP : 01.399.176.5042.000, dengan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21yang masih harus dibayar menjadi sebagaimana tersebut di atas ;adalah tidak benar dan telah cacat hukum serta telah nyatanyata bertentangandengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku,serta telah mengabaikan asas kepastian hukum yang berlaku di Indonesiakhususnya dalam bidang perpajakan.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung

TEKINDO KERJATAMA;

TEKINDO KERJATAMA, beralamat di Rukan Nirwana Asri J1/1,Sunter Permai Papango, Tanjung Priok, Jakarta Utara, 13450;Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut ;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata PemohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukan Permohonan PeninjauanKembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 18905/PP/M.VIII/12/2009 tanggal13 Juli 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan

Tekindo Kerjatama) yang sampai saat ini surat penolakan belum PemohonBanding terima dan kantor pos;Bahwa SKPKB diterbitkan oleh Terbanding berdasarkan hasil pemeriksaan yanginkonsistensi yang dilakukan pihak pemeriksa Ditjen Pajak, dimana dalam pengambilan dataobjek pajak oleh pemeriksa, tidak sama dengan hasil pemeriksaan di PPh Badan sehinggatidak adanya prinsip Matching Cost Agains Revenue;Bahwa ketidakkonsistenan Pemeriksa serta tidak matchnya objek dengan biayadalam pemeriksaan, yaitu di sisi

Tekindo Kerjatama, NPWP : 01.399.176.5042.000, alamat : Rukan Nirwana Sunter AsriJ1/1 Sunter Permai Papango, Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350 dengan pajak yang masihharus dibayar menjadi sebagai berikut :Hal. 3 dari 15 hal. Put.

Tekindo Kerjatama melalui S027/SKSBLS/Yw/III/05 tanggal 4 Maret 2005;4.7.6.

TEKINDO KERJATAMAtersebut;Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalamPeninjauan Kembali ini ditetapkan sebesar Rp2.500.000, dua juta lima ratus ribu Rupiah;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hariSelasa tanggal 29 Mei 2012 oleh Widayatno Sastrohardjono, SH.,M.Sc., Ketua MudaPembinaan yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.Imam Soebechi, SH.

TEKINDO KERJATAMA

TEKINDO KERJAT AMA, berkedudukan di Rukan NirwanaSunter Asri J1 Nomor 1, Sunter Permai Papango, Tanjung Priok,Jakarta Utara 13450;Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai PemohonBanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukanpermohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan Pengadilan Pajak NomorPut18906/PP/M.VIII/16/2009 tanggal 13 Juli 2009 yang telah

Tekindo Kerjatama, NPWP: 01.399.176.5042.000,alamat: Rukan Nirwana Sunter Asri J1 Nomor 1, Sunter Permai Papango,Tanjung Priok, Jakarta Utara 13450 sehingga Pajak Pertambahan NilaiMasa Pajak JanuariDesember 2003 menjadi sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan NilaiPajak Keluaran:Rp 22.313.693.919,00 Pajak Keluaran seluruhnyaDikurangiPK yang dipungutoleh PemungutPajak Keluaran yang dipungut sendiriPajak yang dapat diperhitungkanPajak yang kurang/(lebih) dibayar Kelebihan pajak yang sudah

Tekindo Kerjatama (TermohonPeninjauan Kembali semula Pemohon Banding), telah diberitahukansecara patut dan dikirimkan kepada Pemohon Peninjauan Kembalisemula Terbanding oleh Pengadilan Pajak pada tanggal 31 Juli 2009yang diterima secara langsung oleh Pemohon Peninjauan Kembalisemula Terbanding pada tanggal 14 Agustus 2009 berdasarkan SuratTanda Terima Dokumen Direktorat Jenderal Pajak Nomor Dokumen:2009081 403840002;Bahwa dengan demikian, pengajuan Memori Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan

Tekindo Kerjatama melalui S027/SKSBLS/Ywi/III/05tanggal 4 Maret 2005;4.7.6.

TEKINDO KERJATAMA;

TEKINDO KERJATAMA, berkedudukan di Rukan NirwanaSunter Asri J1 Nomor 1, Sunter Permai Papango, Tanjung Priok,Jakarta Utara 14350;Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai PemohonBanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukanpermohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan Pengadilan Pajak NomorPut18907/PP/M.VIII/16/2009 tanggal 13 Juli 2009 yang telah

Tekindo Kerjatama) yang sampai saat ini surat penolakan belum PemohonBanding terima dari kantor pos;Bahwa terbitnya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Masa Januari sampai dengan Desember 2003 Nomor 0022/237/03/042/06tanggal 29 Mei 2006 adalah atas Penjualan Aktiva yang menurut Terbandingterutang Pajak Pertambahan Nilai sesuai Pasal 16 D UndangUndang PajakPertambahan Nilai dimana datanya berasal dari laporan keuangan yang diauditoleh KAP Purbalaud & Rekan, sementara atas hasil

Tekindo Kerjatama, NPWP:01.399.176.5042.000, alamat: Rukan Nirwana Sunter Asri J1 Nomor 1,Sunter Permai Papango, Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350, sehinggaPajak Pertambahan Nilai Pasal 16 D Masa Pajak Januari sampai denganDesember 2003 menjadi sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak Rp 0,00Pajak Keluaran Rp 0,00Pajak Masukan Rp 0,00Pajak yang kurang/lebihdibayar Rp 0,00Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak NomorPut18907/PP/M.VIII/

Tekindo Kerjatama, NPWP: 01.399.176.5042.000,serta tidak memperhatikan atau mengabaikan faktafakta yuridis yangmenjadi dasar pertimbangan dalam penerbitan Surat Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP253/WPUJ.21/BD.0603/2007 tanggal 28 Juni2007 tersebut, sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidaksesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia;Bahwa kekhilafan dan kekeliruan penerapan hukum yang dilakukan olehMajelis Hakim pada tingkat banding di Pengadilan Pajak yangnyatanyata

Tekindo Kerjatama melalui S027/SKSBLS/Yw/III/05tanggal 4 Maret 2005;Bahwa Pemeriksa melakukan koreksi Dasar PengenaanPajak Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan koreksi padaPeredaran Usaha Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) pada tahun pajak yang sama dalamlaporan keuangan hasil audit KAP Yuwono H dan Rekankarena menyajikan Dasar Pengenaan Pajak PajakPertambahan Nilai yang lebih besar daripada laporanHalaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 15/B/PK/PJK/20114.8.4.9.4.10.keuangan hasil

WELL TEKINDO NUSANTARA;

TEKINDO MITRA MANDIR vs OKTAVIANUS PAIBANG

TEKINDO MITRA MANDIRI, yang diwakili oleh Sukarno,B.Sc., berkedudukan di Jalan P. Antasari, RT 5, Nomor 02,Kota Samarinda 75124, Job Site Office Blok 11 PAMATCM,dalam hal ini memberi kuasa kepada Lirin Colen Dingit, S.H.

TEKINDO MITRA MANDIRI,dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur diSamarinda Nomor 171/PDT/2018/PT SMR, tanggal 12 Februari 2019 yangmenguatkan putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor28/Padt.G/2018/PN Sdw tanggal 31 Oktober 2018 serta Mahkamah Agungmengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akandisebutkan dibawah;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi beradadi pihak yang kalah, maka Termohon Kasasi dihukum untuk membayar biayaperkara dalam semua tingkat

TEKINDO MITRA MANDIRI, tersebut; Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor171/PDT/2018/PT SMR tanggal 12 Februari 2019 yang menguatkanPutusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Sdwtanggal 31 Oktober 2018;MENGADILI SENDIRI:DALAM POKOK PERKARA:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2. Menyatakan bahwa Tergugat telan melakukan wanprestasi (ciderajanji) yang merugikan Penggugat;3.

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT MAXIMA TEKINDO UTAMA tersebut;

PT MAXIMA TEKINDO UTAMA VS VANY RIZKY AFRIAN

PUTUSANNomor 307 K/Pdt.SusPHI/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial padatingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:PT MAXIMA TEKINDO UTAMA, Perseroan Terbatas, dalamhal ini diwakili oleh: Hiendra Soenjoto selaku DirekturPT MAXIMA TEKINDO UTAMA, berkedudukan di Gd.

60 (enam puluh) karywan PT.Maxima Tekindo Utama;Halaman 16 dari 36 hal.Put.

Maxima Tekindo MamaNomor: 035/TERM/HCD/MTU/VIII/2015, tertanggal 26 Agustus 2015 tentangHalaman 19 dari 36 hal.Put.

Maxima Tekindo Utama pada Pasal 42 ayat(11) adalah:Pasal 42(11) "Pengusaha tidak menanggung dan memberikan penggantianbiaya pengobatan/perawatan terhadap biayabiaya pengobatandan perawatan yang timbul karena sikap dan tindakan yangmelawan hukum serta melanggar ketertiban umum dan/ataukeamanan masyarakat/ lingkungan";6.

Maxima Tekindo Utama pada Pasal 42 ayat (11) adalah:Pasal 42(11) "Pengusaha tidak menanggung dan memberikan penggantian biayapengobatan/perawatan terhadap biayabiaya pengobatan danperawatan yang timbul karena sikap dan tindakan yang melawanhukum serta melanggar ketertiban umum dan/atau keamananmasyarakat/lingkungan";Bahwa yang merupakan unsurunsur daripada melawan hukum sertamelanggar ketertiban umum sebagaimana dimaksud Pasal 42 ayat 11Peraturan Perusahaan Maxima Tekindo Utama diatas adalah berkendaramotor

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT GENERAL BUDI TEKINDO (GBT) tersebut;

PT GENERAL BUDI TEKINDO (GBT) VS Drs. PANTUN SIMAMORA

PUTUSANNomor 121 K/Pdt.SusPHI/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasitelah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:PT GENERAL BUDI TEKINDO (GBT), yang diwakili oleh DirekturDonny Hardono, berkedudukan di Jalan Lokomotif Kav. 510 Nomor 5,Kelurahan Sekip, Kecamatan Limapuluh 28142, Pekanbaru, Riau, dalamhal ini memberi kuasa kepada S. Marbun, S.H.

/RW16, Kelurahan Air Jamban,Bengkalis, Riau, sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarang TermohonKasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasidahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Pekanbaru, pada pokoknya sebagai berikut:Pokok Perkara:1Bahwa Penggugat bekerja pada PT.General Budi Tekindo

Nomor 121 K/Pdt.SusPHI/20151011Bahwa Penggugat memiliki hubungan kerja dengan Tergugat di PT.GeneralBudi Tekindo (GBT) telah terjadi dua kali yaitu pertama dari tanggal 3Maret 1999 s/d 30 November 2001 dengan jabatan terakhir sebagaiMaterial & Asset, Penggugat berhenti karena mengundurkan diri(adabukti surat pengunduran diri) dan kedua dari tanggal 19 Juli 2013 s/d 31Desember 2013 dengan jabatan sebagai Warehouseman, penggugatberhenti karena di PHK sepihak oleh Tergugat tanpa pemberitahuan baiklisan

maupun tulisan terlebih dahulu dengan upah terakhirRp4.300.000,00 perbulan;Bahwa Tergugat telah melakukan PHK sepihak terhadap Penggugatdengan sewenangwenang dengan alasan yang tidak tepat , dibuatbuatdan direkayasa;Bahwa Penggugat tidak pernah mendapat surat Peringatan baik SP 1,2dan 3 selama bekerja pada PT.General Budi Tekindo(GBT) dari tanggal19 Juli 2013 s/d 31 Desember 2013;Bahwa pada tanggal 3 Januari 2014 Penggugat menghubungi pihakManagement PT.General Budi Tekindo (GBT) melalui teleponmenanyakan

Desember 2013 dan tidak diperpanjang lagi;Bahwa Penggugat adalah karyawan tetap/permanent sesuai suratketerangan/anjuran dari Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi danKependudukan Nomor: 560/DisnakertransdukHK/544, tertanggal 23April 2014 yang tertulis pada bagian C pada ayat yang ke 5(pertimbangan hukum dan kesimpulan mediator);Bahwa pada tanggal 3 Januari 2014 setelah penggugat dapat informasitelah di PHK oleh Tergugat maka Penggugat menghubungi SaudaraJhoni ET selaku Manager di Kantor PT.General Budi Tekindo

INTI TEKINDO PAKAR MAJU; YONO, DKK. (9 ORANG)

PT INTI TEKINDO PAKAR MAJU, ; YONO, MISKA, dkk.

WELL TEKINDO NUSANTARA

ANEKA INFOKOM TEKINDO;

., Pelaksana Pemeriksa padaDirektorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan danCukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU46/BC/2015,tanggal 22 Juli 2015;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;melawan:PT ANEKA INFOKOM TEKINDO, tempat kedudukan di Jalan AMSangaji Nomor 22B, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat, DKIJakarta 10130;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Halaman 1 dari 25 halaman.

seharusnya adalah tidak terutang/Nihil dandibatalkan;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put61052/PP/M.XVIIB/19/2015, tanggal 27 April 2015 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP2817/KPU.01/2014 tanggal 2Mei 2014 mengenai Penetapan atas Keberatan terhadap SPTNP NomorSPTNP004075/NOTUL/KPUTP/BD.02/2014 tanggal 25 Februari 2014, atasnama PT Aneka Infokom Tekindo

Aneka Infokom Tekindo, NPWP: 01.746.207.8056.000, Alamat: Jalan AM Sangaji Nomor 22B Petojo Utara,Gambir, Jakarta Pusat DKI Jakarta 10130, dan menetapkanklasifikasi barang atas impor berupa 43 jenis barang sesuai PIB(Pos 4, 8, 9, 10) yang diberitahukan dalam PIB Nomor 047735tanggal 4 Februari 2014 sebagai berikut: Pos Uraian Barang Tarif/HS BeaMasuk4 E Studio 2007 DP2007 ASD 8443.31.30.90 0%Copier Machine Toshiba6AG000050398 E Studio 2006 DP2006 ASD 8443.31.30.90 0%Copier Machine Toshiba6AG000050839

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT TEKINDO MITRA MANDIRI tersebut;

PT TEKINDO MITRA MANDIRI VS 1. ROBY A NOYA, DKK

PUTUSANNomor 46 K/Pdt.SusPHI/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalamtingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:PT TEKINDO MITRA MANDIRI, berkedudukan di JalanPangeran Antasari, RT 05, Nomor 02, Samarinda,Propinsi Kalimantan Timur, diwakili oleh H.

SusPHI/2021Bahwa dengan adanya pengakhiran kerjasama antara PT HarmoniMitra Utama dengan PT Tekindo Mitra mandiri yang efektif berlaku tanggal31 Oktober 2018, maka mengacu pada perjanjian kerjasama Nomor062/PKS/HMUTEKINDO/XII/2017, maka PT Harmoni Mitra Utama sudahtidak bertanggungjawab lagi secara hukum atas hubungan kerja antara ParaPenggugat dengan Tergugat terkait penggajian/upah dan hakhak lainnya,karena Tergugat juga berakhir hubungan kerjanya secara sepihak padatanggal 31 Oktober 2018, karena

yang status hubungan kerjanya denganTergugat telah dinyatakan berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu TidakTertentu (PKWTT) kemudian Para Penggugat diputus hubungan kerjanyamaka Tergugat harus dihukum untuk membayar hakhak Para Penggugat:Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyataPutusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarindadalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon KasasiPT TEKINDO

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT TEKINDO MITRAMANDIRI tersebut:2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalamtingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 3 Maret 2021 oleh Maria Anna Samiyati, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagaiKetua Majelis, Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H. dan Dr. H.

TEKINDO MITRA MANDIRI LAWANROBY A NOYA DKK (15 ORANG)

Tekindo Mitra Mandiri, Alamat Dusun Suka Maju RT. 30 DesaBukit Pariaman Kecamatan Tenggarong Seberang KabupatenKutai Kartanegara sebagai Penggugat Il ;MUHAMMAD FATWA NURROCHMAN J, Tempat/Tanggal Lahir : Bontang,16 Mei 1991, Pekerjaan Swasta / Crew Warehouse PT.

Tekindo Mitra Mandiri, Alamat Jalan Sawo RT. 40 KelurahanBukuan Kecamatan Palaran Kota Samarinda sebagaiPenggugat IV ;AMIRRUDIN, Tempat/Tanggal Lahir : Kutai, 01 Januari 1992, PekerjaanKaryawan Swasta / Crew Warehouse PT. Tekindo Mitra Mandiri,Alamat Dusun Sukamaju RT. 29 Desa Bukit Pariaman KecamatanTenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaiPenggugat V ;HERY SAKTI UTOMO, Tempat/Tanggal Lahir : Samarinda, 01 Oktober 1986,Pekerjaan Karyawan Swasta / Crew Warehouse PT.

Tekindo MitraMandiri, Alamat Jalan Sabang Blok B RT. 09 Desa Sumber SariKecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaiPenggugat VIII ;DWI NURAJI, Tempat/Tanggal Lahir : Bontang, 12 Nopember 1985,Pekerjaan Karyawan Swasta / Crew Warehouse PT. Tekindo MitraMandiri, Alamat Jalan A. Yani Gg.

Tekindo Mitra Mandirisedang yang menjadi perselisihan dalam perkara ini adalahmengenai pemutusan hubungan kerja (PHK), maka telah tepat danbenar apabila PT. Tekindo Mitra Mandiri ditarik sebagai Tergugat,tidak ada alasan hukum apapun untuk menarik pihak lain dalamperkara ini.

Pengakhiran kerjasama antara PT Harmoni Mitra Utama denganPT Tekindo Mitra Mandiri, efektif berlaku per tanggal 31 Oktober2018;Menimbang, bahwa dengan Pengakhiran kerjasama antara PTHarmoni Mitra Utama dengan PT Tekindo Mitra Mandiri, efektif berlakuper tanggal 31 Oktober 2018 tersebut maka PT Harmoni Mitra Utama,dengan mengacu pada Perjanjian kerjasama No.062/PKS/HMUTEKINDO/XII/2017, sudah tidak bertanggungjawab lagi secara hukumatas hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat, baiktentang

AMANAH SAKINAH TEKINDO
Tergugat:
PT. Perkebunan Sumatera Utara (Perseroda)

TEKINDO ENERGI

TEKINDO ENERGI, berkedudukan di Jalan SunterPermai Raya, Komplek Nirwana Sunter Asri II, Blok J/1Nomor 1, Jakarta Utara;Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat , Il dan III/TerbandingI, Idan IIT:Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata sekarangPemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarangPara Termohon Kasasi dahulu Tergugat , II dan III/Terbanding , Il dan Ill dimuka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara

Tekindo Energi (Tergugat III) yang dibelioleh Penggugat dan Tergugat sejak/pada 24 Januari 2003;5. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2009, Tergugat tanpa persetujuanPenggugat selaku istri telah secara sepihak membuat dan menandatanganiPerjanjian Agreement 27 March 2009 dengan Tergugat II dan Tergugat IIIyang mengatur mengenai jual beli kKepemilikan saham di PT. Tekindo Energi(Tergugat Ill) yang merupakan bagian dari harta bersama Penggugat danTergugat ("Agreement 27 March 2009");6.

shares inRespondent Tekindo (Tergugat Ill) prior to the expiration of theAgreement (Perjanjian 2/7 Maret 2009) indeed. RespondentAnton (Tergugat !) has admitted that in fact he sold 70% of theshares in Respondent Tekindo (Tergugat Ill) to PT Tr Unto OkitseIndonesia on 31 March 2010...

":Terjemahan resminya berbunyi sebagai berikut:;82.Bukti mendukung temuan bahwa Termohon Anton (Tergugat ) terlibatdalam perundingan dengan pihak ketiga, PT Tri Linta OkitseIndonesia, tampaknya dengan tujuan untuk menjual saham diTermohon Tekindo (Tergugat Ill) sebelum berakhirnya Perjanjian(Perjanjian 27 Maret 2009), Memang, Terrnohon Anton (Tergugat 1)telah mengakui bahwa dalam kenyataannya pihaknya menjual 70%saham di Termohon Tekindo (Tergugat III) kepada PT Tri Linta OkitseIndonesia pada tanggal