TERHAR LAWANDI, S.Sos, M.Si.

Penggugat:
TERHAR LAWANDI, S Sos., M.Si
Tergugat:
BUPATI MOROWALI UTARA

sebagaimana dakwaan kesatu Primair ; Membebaskan Terdakwa1 Guslan Tomboelu, S.Sos, MAP danTerdakwa2 Terhar Lawandi, S.Sos, M.Si oleh karena itu dari dakwaanPrimair tersebut ; Menyatakan Terdakwa1 Guslan Tomboelu, S.Sos, MAP danTerdakwa2 Terhar Lawandi, S.Sos, M.Si terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secarabersamasama sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ; Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa1 Guslan Tomboelu, S.Sos,MAP dan Terdakwa2 Terhar Lawandi, S.Sos, M.Si

tindak pidana korupsi secarabersamasama sebagaimana dakwaan kesatu Primair ;Halaman 11 dari 59 Halaman Perkara No.41/G/2018/PTUN.PL Membebaskan Terdakwa1 Guslan Tomboelu, S.Sos, MAP danTerdakwa2 Terhar Lawandi, S.Sos, M.Si oleh karena itu dari dakwaanPrimair tersebut ; Menyatakan Terdakwa1 Guslan Tomboelu, S.Sos, MAP danTerdakwa2 Terhar Lawandi, S.Sos, M.Si terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secarabersamasama sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ; Menjatuhkan

pidana terhadap Terdakwa1 Guslan Tomboelu, S.Sos,MAP dan Terdakwa2 Terhar Lawandi, S.Sos, M.Si oleh karena itumasingmasing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dandenda sejumlah Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah) denganketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dipidanakurungan selama 3 (tiga) bulan ; Menghukum Terdakwa1 Guslan Tomboelu, S.Sos, MAP danTerdakwa2 Terhar Lawandi, S.Sos, M.Si untuk membayar uangpengganti sejumlah Rp.75.000.000, (tujuh puluh lima juta rupiah)dengan

P10 : Fotokopi Surat Kepada Rumah Tahanan Kelas IIA Palu Nomor : W24.PK.01.05.06160 Tentang Surat Lepas atasnama TERHAR LAWANDI, S.Sos, M.Si tanggal 26 Mei 2018(Sesual dengan aslinya) ;11. P11 : Fotokopi Surat Kepala Balai PemasyarakatanKelas Il Palu Nomor: W.24.Ej.PK.01.05137 Tentang SuratPengakhiran Bimbingan atas nama TERHAR LAWANDI, S.Sos,M.Si tanggal 29 Agustus 2018 (Sesuai dengan aslinya) ;12.

P16 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi Palu, Nomor : 51/Pid.SusTPK/2017/PN Pal, Atas NamaTerdakwa 2: TERHAR LAWANDI, S.Sos, M.Si tanggal 31 Januari2018 ( sesuai dengan fotokopinya );17. P17 : Fotokopi Petikan Keputusan Presiden RepublikIndonesia Nomor: 00044/KEP/AA/15001/17 Tentang KenaikanPangkat Pegawai Negeri Sipil Aas Nama TERHAR LAWANDI,S.Sos, M.Si , tanggal 31 Maret 2018 ( sesuai dengan aslinya );18.

TERHAR LAWANDI, S.Sos., M.Si. tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi dalam Dakwaan Primair;

TERHAR LAWANDI, S.Sos., M.Si. dengan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

TERHAR LAWANDI;

M E N G A D I L I
1. Menyatakan Terdakwa-1 GUSLAND TOMBOELU, S.Sos, MAP dan Terdakwa-2 TERHAR LAWANDI, S.Sos, M.Si tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa-1 GUSLAND TOMBOELU S.Sos MAP dan Terdakwa-2 TERHAR LAWANDI S.Sos M.Si oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut;

/>3. Menyatakan Terdakwa-1 GUSLAND TOMBOELU S.Sos MAP dan Terdakwa-2 TERHAR LAWANDI S.Sos M.Si terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidiair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa-1 GUSLAND TOMBOELU S.Sos MAP dan Terdakwa-2 TERHAR LAWANDI S.Sos M.Si oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun

dan denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dipidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum Terdakwa-1 GUSLAND TOMBOELU, S.Sos, MAP dan Terdakwa-2 TERHAR LAWANDI, S.Sos, M.Si untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan cara tanggung bersama oleh Terdakwa-1 GUSLAND TOMBOELU, S.Sos, MAP dan Terdakwa-2 TERHAR LAWANDI, S.Sos, M.Si paling lama dalam waktu

MUH RUSTAM SEMMA selaku Verifikator;
6) 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk pembayaran belanja modal pengadaan tanah sarana umum tempat pekuburan Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Tahun 2014 sejumlah Rp95.000.000,00 yang ditandatangani dan dicap oleh Terhar Lawandi, S.Sos, M.Si selaku Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setkab Morowali Utara, Iksen Yulius Tolede selaku Bendahara, Hamid.

9. Membebankan kepada Terdakwa-1 GUSLAND TOMBOELU, S.Sos, MAP dan Terdakwa-2 TERHAR LAWANDI, S.Sos, M.Si membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

2.TERHAR LAWANDI, S.Sos, M.Si.

MRP a keel wn sobaqal Penyidie / Pend Pe reitacenterpada Kantor Polisi Resor Cianjur, telah melakukan pemenkoaan terhar ue a vans Lak Laki / Percinpean mneybelum dikenal dan mencrangkan sebagai DENkUL r+eerrereereren a mae TERSANGKA; OO OOSSOSSSsST Tanda Tangan Panda TangentNana oe cf r Tahun, Saker l aea: LCOS, oo coy UU ytTempat !

asli SP2D Nomor 3613/SP2D-LS/Adpum/DPPKAD/14 tanggal 24 Desember 2014 untuk keperluan pembayaran belanja modal pengadaan tanah sarana umum tempat pekuburan bagian Administrasi Pemerintahan Umum Tahun 2014, dengan lampiran: (5.1) 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran belanja modal pengadaan tanah sarana umum tempat pekuburan Bagian Administrasi pemerintahan Umum tahun 2014 sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta) tertanggal kolonodale 19 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Terhar

Lawandi S.Sos, M.Si selaku Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara; (5.6) 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran belanja modal pengadaan tanah sarana umum tempat pekuburan bagian Administrasi pemerintahan Umum tahun 2014 sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta) tertanggal kolonodale 19 Desember 2014 yang ditanda-tangani oleh Terhar Lawandi, S.Sos, M.Si selaku Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Kabupaten Morowali Utara

MUH RUSTAM SEMMA selaku Verifikator;
6) 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk pembayaran belanja modal pengadaan tanah sarana umum tempat pekuburan Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Tahun 2014 sejumlah Rp95.000.000,00 yang ditandatangani dan dicap oleh Terhar Lawandi, S.Sos, M.Si selaku Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setkab Morowali Utara, Iksen Yulius Tolede selaku Bendahara, Hamid.

RUSTAM SEMMA selaku Verifikator;
7) 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk pembayaran belanja modal pengadaan tanah sarana umum tempat pekuburan bagian administrasi pemerintahan umum Tahun 2014 sejumlah Rp95.000.000,00 yang ditandatangani dan dicap oleh Terhar Lawandi, S.Sos, M.Si selaku Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setkab Morowali Utara, Iksen Yulius Tolede selaku bendahara, Salam ditandatangani diatas materai 6000 selaku yang menerima (pemilik lahan),

RUSTAM SEMMA selaku Verifikator;
8) 1 (satu) lembar asli Kwitansi pembayaran belanja modal pengadaan tanah sarana umum tempat pekuburan bagian administrasi pemerintahan umum Tahun 2014 sejumlah Rp47.500.000,00 yang ditandatangani dan dicap oleh Terhar Lawandi, S.Sos, M.Si selaku Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setkab Morowali Utara, Iksen Yulius Tolede selaku bendahara, Haerudin Azis ditandatangani diatas materai 6000 selaku yang menerima (pemilik lahan)

Terhar Lawandi, S.Sos.M.Si. meminta kepadaTergugat untuk meninjau Kembali serta membatalkan obyek sengketa,Halaman 16 dari 34 Halaman Perkara No.42/G/2018/PTUN.PL3.2.3.3.3.4.sehingga mereka dapat bekerja kembali sebagai Pegawai Negeri Sipildi Lingkungan Pemda Morowali Utara;Bahwa selanjutnya terhitung mulai tanggal 1 Juli 2018, gaji danpenghasilan lainnya dari Penggugat sebagai Pegawai Negeri SipilPemda Morowali Utara telah diberhentikannya pembayarannya akibatadanya Keputusan in casu obyek sengketa

Terdakwa KRISTOFERUS LAGARINDAST.MT bersamadengan Saksi IrBASO MUKHTAR melakukan peninjauan lokasipembangunan Gedung Kantor DPRD Kabupaten Morowali Utara dari hasilpeninjauan Lokasi tersebut,keadaan tanah adalah Tanah lereng/bertebingdengan hasil pengukuran lokasi untuk pembangunan adalah 80 M x 100M,dimana tanah untuk lokasi pembangunan Gedung Kantor DPRDKabupaten Morowali Utara berasal tanah milik SYARIFUDIN MADJID,Ketua DPRD Kab Morowali Utara periode tahun 2014 s/d 2019 yangdibebaskan oleh TERHAR

Apalagi moyang Penggugat/PewarisLewanruprupdeli Wewarlaiwewewar adalah pendatang dari Pulau Letti kePulau Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD);Penggugat tidak menjelaskan pula hubungan hukum antara MoyangPenggugat tersebut dengan Negeri Toinaman atau sebaliknya, sebab apadan bagaimana faktanya sehingga petuanan bekas Negeri Toinamansebagai beschikingsrecht meminjam istilah Prof.Mr.Dr.Van Vollenhovenyang kemudian menjadi inilands bezitrecht (meminjam terminology TerHar) lalu dapat diwariskan turun

1. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor:811.211.2-1427, tanggal 30 November 1993 tentang Pengangkatan CPNS menjadi PNS TERHAR LAWANDI.

4 (empat) lembar Fotocopy Legaisir Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor : 821.23/014/RHS/KEP-B.MU/II/2014, tanggal 07 Februari 2014 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural.(dokumen dalam bentuk foto copy tetap terlampir dalam berkas perkara).

SYARIFUDDIN H MAJID Nomor NOP 72.03.070.022.0084.0, alamat letak objek pajak Kuda Laut;

14) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor : 811.211.2-1427, tanggal 30 November 1993 tentang Pengangkatan CPNS menjadi PNS TERHAR LAWANDI;

4 (empat) lembar fotokopi legalisir Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor : 821.23/014/RHS/KEP-B.MU/II/2014, tanggal 07 Februari 2014 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural.

--[endif]-->1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor:811.211.2-1427, tanggal 30 November 1993 tentang Pengangkatan CPNS menjadi PNS TERHAR LAWANDI.

? 4 (empat) lembar Fotocopy Legaisir Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor : 821.23/014/RHS/KEP-B.MU/II/2014, tanggal 07 Februari 2014 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural.