Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (RAKAYO bin TINDIN) dengan Pemohon II (ZANUAR binti ABU RUDIN) yang dilaksanakan pada tahun 1975 di Banda Gadang, Kenagarian Tiku Selatan, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam; 3.Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam;4.Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

PENETAPANNomor : 152/Pdt.P/2011/PA.LBBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPENGADILAN AGAMA Lubuk Basung yang memeriksa danmengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalampersidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagaiberikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan olehRAKAYO bin TINDIN, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikanSD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di BandaGadang, Kenagarian Tiku Selatan, KecamatanTanjung Mutiara, Kabupaten Agam, selanjutnyadisebut

Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatusjejaka;Orang tua kandung Pemohon I : ayah : bernama TINDIN;Pada saat pernikahan tersebut, Pemohon II berstatusPerawan;Orang tua kandung Pemohon II : ayah : bernama ABURUDIN;Antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidaksesusuan serta memenuhi syarat dan/atau' tidak adalarangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurutketetntuan hukum Islam maupun peraturan perundangundangan yang berlaku;.

Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (RAKAYObin TINDIN) dengan Pemohon II (ZANUAR binti ABU RUDIN)yang dilaksanakan pada tahun 1975 di Banda Gadang,Kenagarian Tiku Selatan, Kecamatan Tanjung Mutiara,Kabupaten Agam;3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkanpernikahannya di Kantor Urusan Agama KecamatanTanjung Mutiara, Kabupaten Agam;4.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernamaDena Purnamasari BintiTindin Supriadiuntuk menikah dengan calon suaminya bernamaJaelani Alias Cecep Jaelani Bin Iyan Riyanto;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp. 210.000,00 ( dua ratus sepuluh ribu rupiah);

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Mayi bin Jepang) dengan Pemohon II (Tindin binti Umar) yang dilaksanakan tanggal 12 Juni 1986, Desa Tambora, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu;

3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sebesar Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Salinan PENETAPANNomor 293/Pdt.P/2019/PA.Dp.earl poo st all pau,DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalamperkara Itsbat Nikah, yang diajukan oleh :Mayi bin Jepang, umur 79 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD,pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Garuda, RT.007,Desa Tambora, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, sebagaiPemohon ;Tindin binti Umar, umur

Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibatperkara ini;Berdasarkan halhal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar KetuaPengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnyamenjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :1.2Mengabulkan permohonan para Pemohon;Menetapkan pernikahan antara Pemohon (Mayi bin Jepang) denganPemohon II (Tindin binti Umar) yang dilaksanakan di Desa Tambora,Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu pada tanggal 12 Juni 1986

Menyatakan sah perkawinan Pemohon (Mayi bin Jepang) denganPemohon II (Tindin binti Umar) yang dilaksanakan tanggal 12 Juni 1986,Desa Tambora, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu;3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sebesar Rp. 516.000,(lima ratus enam belas ribu rupiah);Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis PengadilanAgama Dompu pada hari Kamis, tanggal 07 Nopember 2019 Masehi,bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1441 Hijriyah oleh Huda Lukoni,S.H.I. S.H.

atas nama Wahyono Sumardi dan Sertifikat Hak MilikNomor 768 dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 678/1991 denganluas tanah yang bertumpang tindin dengan tanah Penggugat + 1.246 m?

atas nama Wahyono Sumardi dan SHM Nomor 768 Tahun 1991dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 678/1991 dengan luas tanahyang bertumpang tindin dengan tanah Penggugat + 1.246 m?

Putusan Nomor 79 PK/TUN/2015secara hukum, karena telah terjadi tumpang tindin atas tanah denganditerbitkannya objek sengketa oleh Tergugat;14.

Dalam Penundaan Mengabulkan permohonan Penggugat atas penundaan pelaksanaanbeserta tindakan administrasi lainnya sebatas luas tanah yangbertumpang tindih terhadap:Sertifikat Hak Milik Nomor 769 dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor679/1991 dengan luas tanah yang bertumpang tindin dengan tanahPenggugat + 6.760 m? atas nama Wahyono Sumardi dan Sertifikat HakMilik Nomor 768 dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 678/1991dengan luas tanah yang bertumpang tindin dengan tanah Penggugat +1.246 m?

tanah yang bertumpang tindin dengan tanahPenggugat, + 1.246 m?

Muhammad Fajri, didepan persidangan bersumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi bekerja sebagai PNS pada kantor Pertanahan Kota Pekanbarudan jabatan saksi ditempat saksi bekerja adalah sebagai Staff Sub SeksiPengukuran dan Pemetaan;Bahwa saksi pernah melakukan pengukuran pengumpulan data fisik (A).Tumpang tindin dengan permoho ikea an. Deddy Handokodengan No. berkas 24338/2012 oe M2. (B,D).Tumpang tindin dengan p honan sertifikat an.

Ismail.SHM 248: Tumpang tindih dengan hasil ploting ferivikasi SHM 396; Tumpang tindin dengan SHM No. 182 an. Abu Hasan, SE seluas 1493Halaman 22 dari 41 Put Nomor 73/Pid.B /2018/ PT PBR&M?. (A);Sisa fisik SHM No. 248 seluas 227 M?. (B)SHM 252:Tumpang tindih dengan SHM No. 166 an. Halina Chandra seluas 1849M2. (A,B).Tumpang tindin dengan pemohon sertifikat an. Johan Wirawan Udan PT.Smart Media dengan No. berkas 21997/2012 seluas 356 M2. (A).Tumpang tindih dengan pemohon sertifikat an.

(A,B).Tumpang tindin dengan pemohon e7aUIg NG Wirawan Udan PT.Smart Media dengan No. berkas ea Soa9 M2. (Tumpang tindin dengan pemohon ser x n Teddy Alimin "eng No.berkas 24335/2012 seluas 503 M2. GSSHM 246: Terkena pemanfaatan jal seluas 715 M?. (A,B,D). Me tom tindih dengary@tn 0. 245 an. Abu Hasan, SE seluas 1498 haa penguasan Ss k lain berupa pagar beton seluas 15 M?. (E).SHM 245: Oe Tnean engan SHM No. 166 an. Halina Chandra seluas 2027ree dengan pemohon sertifikat an.

(A).mpang tindin dengan permohonan sertifikat an. Daniel Handokodengan No. Berkas 24344/2012 seluas 1946 M?. (B). Tumpang tindih dengan SHM No. 331 an. Achmad Tasmini seluas 2054M2. (C). Terkena pemanfaatan jalan baru dan parit belanda seluas 1453 M?. (D). Sisa fisik SHM No. 245 seluas 1596 M2. (E). Terkena pemanfaatan Jalan Rumbio dan Parit seluas 533 M2. (F,G). Tumpang tindih dengan SHM No. 246 an. Abu Hasan, SE seluas 988Halaman 23 dari 41 Put Nomor 73/Pid.B /2018/ PT PBRM?. (H).

Nama Rasunawati binti Tindin Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagaisuami isteri. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2015 diPekanbaru. Bahwa setelah mwnikah Penggugat dan Tergugat bertempattinggal dan membina rumah tanggal di Pekanbaru. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu oranganak lakilaki, anak tersebut ikut pada Penggugat. Bahwa sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat tidakserumah lagi sejak tahun 2016.

perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) UndangHim 9 dari 14 him Ptsn No. 886/Pdt.G/2019/PA.Pbr, tgl.02072019.Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah sama, yaitusaksi yang berasal dari keluarga atau orangorang yang dekat denganPenggugat dan Tergugat;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugattelah mengajukan dua orang saksi yang masingmasing bernama, Nurdianisbinti Syamsuar dan Rasunawati binti Tindin

;Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama bernama Nurdianisbinti Syamsuar, menerangkan antara Penggugat sering bertengkar dikarenakanmasalah ekonomi, sudah pisah rumah sejak tahun 2016, sudah didamaikan,akan tetapi tidak berhasil, yang didasarkan atas pengetahuan saksin sendir;Menimbang, bahwa saksi Penggugat kedua yang bernama Rasunawatibinti Tindin menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkardikarenakan masalah ekonomi, sudah pisah rumah sejak tahun 2016, sudahdidamaikan

telahmemenuhi syarat formil sebagai saksi;Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama Rasunawati bintiTindin saksi kedua adalah keluarga merupakan orang yang cakap bertindak,tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depanpersidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg., Majelis Hakim berpendapat saksi yang diajukan Penggugat telahmemenuhi syarat formil sebagai saksi;Menimbang, bahwa keterangan saksi Nurdianis binti Syamsuar danRasunawati binti Tindin

Pada tahun 2000 tanahtersebut dibuatkan Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan Nomor 02993:Tanda dasar yang jelas, kemudian pada tanggal 10 Februari 2014 Tergugat,menerbitkan Surat Nomor 40/17.71/II/2014 Perihal: Penyampaian BelumDapat Diproses, yang isinya menjelaskan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor02993 Surat Ukur Nomor 72/2000 yang terletak di Kelurahan Pagar DewaKecamatan Selebar Kota Bengkulu terindikasi tumpang tindin denganSertifikat Hak Milik Nomor 03907/B.Utara Gambar Situasi Nomor142/BU/1981

yang terletak di Kelurahan PagarDewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu terindikasi tumpang tindihdengan Sertifikat Hak Milik Nomor 03907/B.Utara Gambar SituasiNomor 142/BU/1981 atas nama Andreas Mulyanto dan pada tanggal 5Maret 2014 Tergugat menerbitkan Surat Nomor 69/17.71/III/2014Perihal: Penyampaian belum dapat diproses, yang isinya menjelaskanbahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 02993 Surat Ukur Nomor 72/2000yang terletak di Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar KotaBengkulu terindikasi tumpang tindin

(dua puluh meter persegi) hal ini dibuktikan bahwa pada tanggal 10Februari 2014 Tergugat menerbitkan Surat Nomor 40/17.71/II/2014Perihal: Penyampaian Belum Dapat Diproses, yang isinya menjelaskanbahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 02993 Surat Ukur Nomor 72/2000yang terletak di Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar KotaBengkulu terindikasi tumpang tindin dengan Sertifikat Hak Milik NomorHalaman 7 dari 23 halaman.

Tergugat telahbertindak sewenangwenang dengan menggunakan jabatannya sebagaiKepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu telah melanggar hakhakPenggugat, yang telah diatur dalam peraturanperaturan pemerintah,pada tanggal 10 Februari 2014, Tergugat menerbitkan Surat Nomor40/17.71/II/2014 Perihal: Penyampaian Belum Dapat Diproses, yangisinya menjelaskan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 02993 Surat UkurNomor 72/2000 yang terletak di Kelurahan Pagar Dewa KecamatanSelebar Kota Bengkulu terindikasi tumpang tindin

Putusan Nomor 377 K/TUN/2015Zubir terindikasi tumpang tindin dengan sertifikat Nomor03907/B.Utara Gambar Situasi Nomor 142/BU/1981 dan suratNomor 69/17.71/III/2014 tanggal 5 Maret 2014 yang menyatakanbahwa sertifikat Nomor 01811 GT Nomor 1217/1995 atas namaJumrah Thaha terindikasi tumpang tindin dengan sertifikat Nomor03907/B.Utara Gambar Situasi Nomor 142/BU/1981, hal inimenyebabkan keputusan Tergugat menerbitkan objek sengketatidak sesual dengan asasasas umum pemerintah yang baik danmelanggar AsasAsas

Najib;15.Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut di atas maka SHM Nomor 1818,tanggal 22111988 tersebut telah menjadi tumpang tindin karena didalamnya sebagian tanan SHP Nomor 28, yakni seluas 792 m?

(tujuh ratus sembilan puluh duameter persegi) karena tumpang tindin dengan Sertifikat Hak Pakai (SHP)Nomor 28/Jatibening atas nama Penggugat dengan beban sepenuhnyaditanggung oleh Tergugat. Begitu pula kami mohonkan agar Majelis Hakimmenghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat terhadap putusan ini;19.Untuk menjamin agar Gugatan Penggugat tidak siasia, Penggugat mohonkepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bekasi cq.

(tujuh ratus sembilan puluh dua meterpersegi) karena tumpang tindin dengan Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor28/Jatibening atas nama Penggugat dengan beban sepenuhnya ditanggungoleh Tergugat;7. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanyauntuk menyerahkan tanah seluas 792 m?

(tujun ratus sembilan puluh duameter persegi) tumpang tindin dengan SHM Nomor 1818 atas nama PenggugatRekonvensi, padahal dengan jelas dan nyatanyata SHM Nomor 1818 tersebutditerbitkan atas dasar Girik 404 persil 8 S Il yang sama sekali tidak adahubungan dan kaitannya dengan Girik C Nomor 511, maka mohon agar Girik CNomor 511 Klas D seluas 4.400 m?

(tujuhratus sembilan puluh dua meter persegi) karena tumpang tindin denganSertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 28/Jatibening atas nama Penggugatdengan beban sepenuhnya ditanggung oleh Tergugat;Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanyauntuk menyerahkan tanah seluas 792 m7?

Tenggang Waktu: Bahwa objek gugatan dalam perkara Tata Usaha Negara inisebagaimana yang diuraikan di atas adalah diterbitkan tahun 2009,akan tetapi baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal 11Desember 2013 berdasarkan Surat Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Propinsi Aceh Nomor 1098/611/XII/2013Perihal Tindak Lanjut Hasil Pengukuran Tumpang Tindih Areal HakGuna Usaha PT Delima Makmur Dengan PT Dalanta AnugrahPersada, dijelaskan dalam surat tersebut bahwa benar adanyasebagian areal tumpang tindin

Putusan Nomor 315 K/TUN/201510.11.ulang tersebut ternyata pihak PT Dalanta Anugerah Persada masihmelakukan kegiatan/pekerjaan di lahan yang menjadi permasalahan.Bahkan pekerjaan PT Dalanta Anugerah Persada telah melewatibatas lahan yang diduga telah terjadi tumpang tindin hak tersebutdan memasuki areal Hak Guna Usaha Penggugat denganmelakukan pekerjaan penggalian parit sepanjang + 11.000 m?

Putusan Nomor 315 K/TUN/2015Persada di areal Hak Guna Usaha Penggugat sehingga ada dugaanterjadinya tumpang tindin Hak Guna Usaha antara Penggugat (PTDelima Makmur) dengan PT Dalanta Anugrah Persada;Bahwa selanjutnya pula pada halaman 8 (delapan) pada angka 7.

Aceh Singkil, dengan Acara: PembahasanPermasalahan Tumpang Tindin Lahan HGU An. PT Delima Makmurdengan HGU An.

PT Dalanta Anugerah Persada (diajukan olehTermohon Kasasil tertanda P17 dan juga diajukan oleh PemohonKasasi tertanda TIIIntl10);b) Berita Acara Peninjauan Lapangan pada areal HGU PT DelimaMakmur tanggal 31 Oktober 2012 yang diperbuat oleh TermohonKasasi dan Kakanwil BPN Provinsi Aceh, yang pada pokoknyadiketahui dan dijumpai adanya lahan Termohon Kasasil yangtumpang tindin dengan Pemohon Kasasi (diajukan oleh TermohonKasasil tertanda P18):c) Resume Permasalahan Tumpang Tindin Hak Guna Usaha PTDelima

sekitarpukul 22.47 WIB Saksi ANDI SETIAWAN bin JAROT MARHENTOmenitipkan 1 (Satu) plastik kecil yang berisi shabushabu seberat sekitar0,35 (nol koma tiga lima) gram yang dibalut dengan lakban warna hitamkepada terdakwa untuk diserahkan kepada seseorang yang bernamaTANTO untuk ditukarkan dengan seekor burung yang untuk hal tersebutterdakwa kemudian mengirimkan pesan singkat (SMS) pada sekitarpukul 22.49 WIB dengan katakata : tak kekke taman sek biasa aknunggu diptok kae, posisi di pojok sebelah timur, tindin

SETIAWAN bin JAROT MARHENTOMENItIOKAN 1.0... ceeeeeeeee eesmenitipkan 1 (Satu) plastik kecil yang berisi shabushabu seberat sekitar0,35 (nol koma tiga lima) gram yang dibalut dengan lakban warna hitamkepada terdakwa untuk diserahkan kepada seseorang yang bernamaTANTO untuk ditukarkan dengan seekor burung yang untuk hal tersebutterdakwa kemudian mengirimkan pesan singkat (SMS) pada sekitarpukul 22.49 WIB dengan katakata : tak kekke taman sek biasa aknunggu diptok kae, posisi di pojok sebelah timur, tindin

:::ceeeeeeeSETIAWAN bin JAROT MARHENTO menitipkan 1 (Satu) plastik kecilyang berisi shabushabu seberat sekitar 0,35 (nol koma tiga lima) gramyang dibalut dengan lakban warna hitam kepada terdakwa untukdiserahkan kepada seseorang yang bernama TANTO untuk ditukarkandengan seekor burung yang untuk hal tersebut terdakwa kemudianmengirimkan pesan singkat (SMS) pada sekitar pukul 22.49 WIBdengan katakata : tak kekke taman sek biasa ak nunggu diptok kae,posisi di pojok sebelah timur, tindin batu (maksudnya

Bahwa kepemilikan tanah Penggugat adalah berdasarkansertipikat hak milik, begitu pula dengan sertipikat objek sengketa,sehingga jika benar terjadi tumpang tindin sebagaimanadidalilkan Penggugat (quad non), maka yang penjadi pokoksengketa aquo yakni siapa yang sesungguhnya mempunyai hakatau pemilik atas bidang tanah yang tumpang tindihtersebut.

Bahwa adapun tumpang tindin yang dipermasalahkandalamperkara ...perkara aquo adalah juga menyangkut permasalahan fisik tanahsehingga sangat tepat jika permasalahan atas fisik tanah tersebut,21diselesaikan terlebih dahulu' melalui peradilan umum melaluisengketa keperdataan.

sengketa yangtumpang tindin dengan SHM No. 893/Desa Bunga Mekarserta berapa luas tumpang tindihtersebut ;4) Bidang tanah sebelah mana dari objek sengketa yangtumpang tindin dengan SHM No. 894/Desa Bunga Mekarserta berapa luas tumpang tindihtersebut ;Dengan tidak diuraikannya letak dan luas bidang tanah yangtumpang tindih tersebut, maka tidak jelas kepentingan Penggugatyang dirugikan dalam perkara aquo sebagaimana disyaratkandalam Pasal 53 ayat (1), UndangUndang No. 9 Tahun 2004 JoUndangUndang Nomor

Bahwa adapun bukti dari tidak adanya tumpang tindih tersebutyakni bahwa Penggugat sendiri tidak mengetahui dan tidakmenguraikan dimana atau sebelah mana dari tanah sertipikatobjek sengketa yang tumpang tindin dengan keempatbidang tanahPenggugat serta berapa luas tumpang tindih tersebut ;c.

Hasil dari pengecekan33tersebut, tidak ditemukan adanya permasalahan apapun(termasuk tidak adanya tumpangtindih) ...tindin) terkait dengan sertipikat objek sengketa dan secara fisik dilapangan pun Tergugat Il Intervensi tidak pernah melihat adanyapenguasaan fisik oleh Penggugat atas bidang tanah tersebut ;d.

Maka sejak diketahuinya Tergugat telahmenerbitkan Surat Keputusan a quo yang nyatanyata keberadaannyatumpang tindin dengan SHM Nomor 618 yang terletak di Blok Cilopang,Desa Rancabango, Kecamatan Tarogong, Kabupaten Garut, Surat UkurHal. 3 dari 21 hal. Put. Nomor 46 K/TUN/2010Nomor 5732/1998 luas tanah 568 M? milik Penggugat jelas kepentinganPenggugat sangat dirugikan.

Surat Nomor 54/KSA/Dir/VV06, perihal : Penunjukan Tanah SertipikatHak Milik Nomor 18 dan Sertipikat Hak Milik Nomor10.14.04.03.1.00618, tertanggal 28 Juni 2008 ;Dengan dasar bahwa Penggugat selaku pihak yang berkepentinganmempunyai hak untuk mengetahui data fisik maupun yuridis terhadapobyek gugatan yang keberadaan tanahnya tumpang tindin dengan SHMNomor 618 milik Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanahyang pada intinya

Ipin Aripin Rahman yangdidalilkannya tumpang tindin dengan SHM Nomor 618/Desa Rancabangoatas nama H. Rahmat Syukur Maskawan sebagaimana tersebut dalamsurat gugatan angka 11 tentang hak untuk menggugat ;Bahwa kalaupun SHM Nomor 18/Desa Rancabango atas namaH. lpinAripin Rahman tumpang tindin dengan SHM Nomor 618/DesaRancabango atas nama H.

IpinAripin Rahman penguasanya baru terjadi pada tanggal 23 April 2008sejak dilakukannya balik nama (bukan penerbitan), secara yuridis tidakterjadi tumpang tindin dengan SHM Nomor 618/Desa Rancabango atasnama H.

karenasering terjadi perselisinan dan pertengkaran terus menerus,dikarenakan bahwa bila Tergugat membelikan barang selaludiungkitungkit yang seharusnya sudah menjadi tanggungjawabnyasebagai suami dan selalu membawa nama Orang Tua Penggugatkalau tidak pernah membantu (urun : jawa);Bahwa Tergugat pada tanggal 26 September 2013, Tergugat telahbermain serong dengan adik perempuan dari orang tua dari garislbu, dimana Penggugat memergoki Tergugat telah berciuman danbercumbu rayu di ranjang serta saling tindin

karenasering terjadi perselisinan dan pertengkaran terus menerus,dikarenakan bahwa bila Tergugat membelikan barang selaludiungkitungkit yang seharusnya sudah menjadi tanggungjawabnyasebagai suami dan selalu membawa nama Orang Tua Penggugatkalau tidak pernah membantu (urun : jawa);eBahwa Tergugat pada tanggal 26 September 2013, Tergugat telahbermain serong dengan adik perempuan dari orang tua dari garislbu, dimana Penggugat memergoki Tergugat telah berciuman danbercumbu rayu di ranjang serta saling tindin

menerus yang sulit untuk dapatdirukunkan kembali, yang disebabkan bahwa bila Tergugat membelikanbarang selalu diungkitungkit yang seharusnya sudah menjaditanggungjawabnya sebagai suami dan selalu membawa nama Orang TuaPenggugat kalau tidak pernah membantu (urun : jawa);Menimbang, bahwa Tergugat pada tanggal 26 September 2013,Tergugat telah bermain serong dengan adik perempuan dari orang tua darigaris lbu, dimana Penggugat memergoki Tergugat telah berciuman danbercumbu rayu di ranjang serta saling tindin

Selain daripada itu, baik Termohon maupun Termohon II menyatakanoleh karena adanya permasalahan tumpang tindin dengan perizinan PT.Padang Mulia, dimana PT Padang Mulia telah mengajukan keberatan.Halaman 6 dari 20 halaman. Putusan Nomor 175 PK/TUN/2016Rentetannya, Termohon menyatakan belum dapat menerbitkan clear andclean sebagai causa tidak/belum dilegalisasinya semua dokumen Pemohonoleh pihak Termohon II dan oleh karena adanya permasalahan tumpangtindin dengan perizinan PT.

Coalindo Utama kepada Direktorat Jenderal Mineral danBatubara Republik Indonesia di Jakarta dapat terbaca jelas tidak terdapatadanya tumpang tindin dengan luasan areal tambang PT Padang Mulia.Juga, dengan menunjuk waktu (tanggal, bulan dan tahun) diajukannyagugatan perkara PT Padang Mulia vs Bupati Barito Timur atas penciutankeempat atas luasan areal tambang PTI Padang Mulia, maka dapatdibuktikan dengan tanpa dapat dibantah, bahwa PT Padang Mulia telahmengetahui secara jelas dan pasti telah diterbitkannya

Sehingga persoalan tumpang tindin wilayah yangmenjadi alasan penolakan permohonan Termohon PeninjauanKembali tentang CnC tidak seharusnya melalui mekanismegugatan;Bahwa Judex Facti jelas nyatanyata keliru menerapkan hukum.Dalam pertimbangannya tersebut hanya menekankan dibatasipada persoalan legalisasi dokumen perizinan. Fokusnya legalisasi.Tidak lebin dan tidak kurang hanya sebatas legalisasi.

Padahal diketahui nyatanyata merujukkepada Pasal 5 ayat (2) huruf b angka 1 Peraturan Menteri Energidan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 43 Tahun2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin UsahaPertambangan Mineral dan Batubara menegaskan bahwa kriteriakewilayahan salah satunya tidak boleh tumpang tindin denganWIUP yang sama komoditasnya. Oleh karenanya, pertimbanganhukum Majelis Hakim tersebut sangatlah tidak berdasar. Putusantersebut menabrak ramburambu yang ada.

RANGKAYO Bin TINDIN, umur 57 tahun, tempat tinggal diJorong Bandar Gadang, Kenagarian Tiku Selatan bawah sumpahnyatelah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena bertetangga;Bahwa Termohon Adalah anak kandung Pemohon dari suami yang bernamaNazarudin yang telah meninggal dunia;Bahwa Pemohon dengan Nazarudin menikah tahun 1982, tanggal danbulannya Saksi tidak ingat lagi;Bahwa Saksi hadir dan menyaksikan akad pernikahan Pemohon dengansuaminya Nazarudin

Keterangan mana, layak dipertimbangkan;Menimbang, bahwa Saksi Saksi yang diajukan ke persidangan, masing masingadalah ZANAYAR Bin TIKAR dan RANGKAYO Bin TINDIN kedua saksi tersebuttelah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masingmasing pada pokoknya dapatdisimpulkan sebagai berikut :e Bahwa kedua Saksi mengetahui Termohon adalah salah seorang anakPemohon dari suaminya alm.

Menyatakan batal Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 46/LandasanUlin Tengah, Tanggal 17 Januari 2000, Surat Ukur No:25/LUThH/1999 tanggal 12 Agustus 1999, Luas 149.872 M2, atasnama PERSEROAN TERBATAS BANJAR GAWI MAKMUR, sepanjangyang tumpang tindin dengan Sertipikat Hak Milik Nomor1973/Landasan Ulin Tengah, Tanggal 21 Mei 1990, Gambar SituasiNomor 713/1985 tanggal 22 Juli 1985, Luas 9.996 M2, atas namaTJOA TJITRA BINTORO;

Padahalaman 140 dan halaman 144 Putusan Nomor 19, Majelis tk.Pertama membuat pertimbangan hukum, sebagai berikut:Menimbang bahwa mencermati ketentuan hukum di atas, maka Majelisberpendapat bahwa adanya pilihan tindakan dalam Pasal 12 ayat (2)yang dilakukan oleh Gubernur untuk melakukan penataan wilayah jijinusaha pertambangan sebagai bentuk dari penyelesaian masalahtumpang tindin in casu merupakan lingkup kewenangan GubernurSulawesi Tengah untuk melakukan tindakan penyelesaian tumpang tindihijin

penyelesaian lain sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan hukumPasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 43Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penertiban Izin Usaha PertambanganMineral dan Batu Bara;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Makassar sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis HakimPengadilan Tata Usaha Negara Palu yang sejauh menyatakan bahwa antaraWIUP Penggugat/Pembanding dan WIUP Tergugat Il Intervensi adalahtumpang tindin

Dalam pasal 12 ayat 1 disebutkan bahwadalam hal berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderalatau Gubernur terdapat tumpang tindin WIUP dengan WIUP lain yang samakomoditas, Direktorat Jenderal atau Gubernur melakukan ;(a) Penciutan WIUP, apabila sebahagian WIUP tumpang tindih; atau(6) Penerapan sistem permohonan pertama pencadangan wilayah yang telahmemenuhi persyaratan, mendapat prioritas pertama untuk diberikan IUP( firstcome first served), apabila selurun WIUP tumpang tindih

/Terbanding tidak menerapkan First come first seviced tetapi memilihpenyelesaian lain (Psl 2 ayat 2) yang substansinya adalah menerapkan pasal 12ayat 1 yaitu penciutan, yang hanya diterapkan apabila WIUP tumpang tindihnyasebagian.Menimbang, bahwa penyelesaian yang dipilin Tergugat adalahpenciutan WIUP PT.Daya Inti Mineral sebagaimana dimaksud pasal 12 ayat 1sedangkan fakta hukumnya telah terjadi tumpang tindin sepenuhnya antaraWIUP Penggugat/Pembanding dan WIUP Teergugat Il Intervensi/PembandingIl

;Menimbang, bahwa karena Tergugat menempuh penyelesaianPenciutan terhadap konflik tumpang tindin WIUP sepenuhnya maka sengketatumpang tindih tidak terselesaikan dengan adanya keputusan Penciutan WIUP(Objek sengketa) dan tindakan Tergugat telah bertentangan dengan ketentuanpasal 5 dan Pasal 12 ayat 1 dan ayat 2 Permen Energi dan Sumber DayaMineral Nomor 43 tahun 2015 tentang tata cara evaluasi penerbitan izin usahapertambangan mineral dan batu bara.Menimbang, bahwa dalam memilih penyelesaian lain

HAMDANAH, S.PD, tumpang tindin dengan Sertipikat Hak MilikNomor 8231 atas nama HERRY DJAPRI;5.3. NISWAN, tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 8231 atasnama HERRY DJAPRI;5.4. RIANTO, tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 8231 atasnama HERRY DJAPRI;5.5. SUPARMI, tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 8231atas nama HERRY DJAPRI;5.6. SRI BUDI UTOMO, tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Milik Nomor8231 atas nama HERRY DJAPRI;5.7.

SUMAJI, tumpang tindin dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 8231 atasnama HERRY DJAPRI, Sertipikat Hak Milik Nomor 1801 atas namaHalaman 6 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN BjbATENG MALIK dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1826 atas nama MAYASAIMAN;5.9. SIDIK ADITIYA, tumpang tindin dengan Sertipikat Hak Milik Nomor8231 atas nama HERRY DJAPRI, Sertipikat Hak Milik Nomor 1801 atasnama ATENG MALIK dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1826 atas namaMAYA SAIMAN;6.

Pemohon Idengan Pemohon II menurut syari'at dan adat;Bahwa selama menikah, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernahbercerai, dan Pemohon I tidak memiliki isteri yang lain selain PemohonII;e Bahwa setahu Saksi, tidak ada yang menggugat pernikahan Pemohon Idengan Pemohon II sampai sekarang;e Bahwa setahu Saksi, maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukanitsbat nikah ini adalah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan PemohonII, dan untuk melengkapi syarat pembuatan akte kelahiran anak; RANG KAYO Bin TINDIN

HARTONO, lakilaki, lahir tanggal 17 Januari 1992RIA ANGGELINA PUTRI, perempuan, lahir tanggal 28 April 1999REFKI ABDILAH, lakilaki, lahir tanggal 23 Juli 2001;Menimbang, bahwa masih menurut keterangan saksi I, Pemohon I dan Pemohon IItidak mempunyai halangan untuk melakukan pernikahan secara syara' dan adat, serta hinggasaat ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai, dan Pemohon I tidakmempunyai isteri lain selain Pemohon II;Menimbang, bahwa menurut saksi II yang bernama RANG KAYO Bin TINDIN

AMIN tanggal 29 Desember 2009, SuratUkur No. 1177/Rempe/2009, tanggal 8 Desember 2009, Luas 23.656M2, yang terletak di Desa Rempe, Kecamatan Seteluk, KabupatenSumbawa Barat sebatas 8 petak yang tumpang tindin dengan milikPara Penggugat; 222 sen nee nne noneMenghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbuldalam sengketa ini sebesar Rp 304.000 (tiga ratus empat ribu rupiah);Menyatakan gugatan Para Penggugat selebihnya tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa Putusan' tersebut diucapkan dalampersidangan