Ditemukan 910 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 02-01-2019 — Putus : 16-01-2019 — Upload : 30-12-2020
Putusan PN SIDOARJO Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN SDA
Tanggal 16 Januari 2019 — Pemohon:
ARI LUKMANUL HAKIM,ST
Termohon:
Kejaksaan Negeri Sidoarjo
13832
  • Bahwa, proyek Pembangunan Tempat Pengolahan SampahTerpadu (TPST) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Pemkab Sidoarjodi Pasar Larangan merupakan proyek dengan SPK Nomor:603/27.10.8/404.5.10/2017, untuk proyek Pembangunan TempatPengolahan Sampah Terpadu (TPST) di Pasar Taman merupakan proyekdengan SPK Nomor: 603/27.10.6/404.5.10/2017 dan proyek PembangunanTempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di Pasar Krian merupakanproyek dengan SPK Nomor: 603/31.10.43/404.5.10/2017;5.
    Sidoarjo sebesar Rp.196.048.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta empat puluh delapanribu Rupiah), pekerjaan 1 (Satu) paket Pembangunan TPST Pasar Larangan(Bukti T40)13. 1 (satu) bendel asli Pembayaran Pekerjaan 1 (Satu) paketpembangunan TPST Pasar Larangan Dinas Lingkungan Hidup danKebersihan Kab. Sidoarjo No. 595 Tahun 2017 (Bukti T41)14. 1 (Satu) bendel asli dokumen pengadaan langsung pekerjaan satupaket jasa perencanaan pembangunan TPST Pasar Taman tahun anggaran2017 penyedia CV.
    Sidoarjo No.601 Tahun 2017 (Bukti T53)26. 1 (satu) bendel asli dokumen pengadaan langsung pekerjaan 1(satu) paket Jasa Perencanaan Pembangunan TPST Pasar Krian tahunanggaran 2017 penyedia CV. NANDHA GRAHA CONSULTANT (Bukti T54)27. 1 (Satu) bendel Asli dokumen RAB (Rencana Anggaran Biaya)pekerjaan jasa perencanaan pembangunan TPST Pasar Krian Lokasi PasarKrian Kec. Krian Kab.
    Sidoarjo sebesar Rp.196.048.000,00 (seratus sembilan puluh enam jutaempat puluh delapan ribu Rupiah), pekerjaan 1 (satu)paket Pembangunan TPST Pasar Larangan . 1 (satu) bendel asli Pembayaran Pekerjaan 1 (satu) T41paket pembangunan TPST Pasar Larangan DinasLingkungan Hidup dan Kebersihan Kab.
    SidoarjoSumber dana APBD 2017 dari Nandha Graha Consultant 1 (Satu) bendel Asli dokumen Gambar Design pekerjaan T56jasa perencanaan pembangunan TPST Pasar KrianLokasi Pasar Krian Kec. Krian Kab. Sidoarjo dari NandhaGraha Consultant 1 (satu) bendel Asli dokumen BQ (Bill of Quantity) T57pekerjaan jasa perencanaan pembangunan TPST PasarKrian Lokasi Pasar Krian Kec. Krian Kab.
Register : 15-06-2015 — Putus : 28-07-2015 — Upload : 10-08-2015
Putusan PN MAJALENGKA Nomor 109/Pid.B/2015/PN Mjl
Tanggal 28 Juli 2015 — DASAM Bin TAMAD
708
  • mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaanTerdakwayang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutan Penuntut Umum.Menimbang, bahwa Terdakwadiajukan ke persidangan oleh PenuntutUmum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 109/Pid.B/2015/PN.MJLBahwa TerdakwaDASAM Bin TAMAD bersamasama dengan SRIMULYATI (DPO) pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2015 sekira jam 18.00 Wibatau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2015, bertempatdi Lokasi TPST
    (Tempat PengolahanSampah Terpadu) Blok Leuwimukti Desa Ligung Kecamatan LigungKabupaten Majalengka milik Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)MandiriDesa Ligung;bahwa awalnya saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu ketika saksidatang bersama dengan saksi DENI SAMSUDIN ke tempat pembuangansampah terpadu (TPST) saksi melinat kawat pembatas yang mengelilingitempat tersebut ada yang bolong atau rusak;bahwa saksi merasa curiga dan langsung mengecek ke bagian dalam danternyata 1 (satu) unit mesin Genset
    merk Sumura type ET1300 DC daya800 watt warna hitam telah hilang;bahwa setelah itu saksi dan saksi DENI SAMSUDIN berusaha mencari disekitar lokasi tempat pembuangan sampah terpadu (TPST) tetapi tidak adasehingga langsung lapor ke pihak desa;bahwa saksi menduga pelakunya merusak kawat dengan cara memanjatdinding yang terbuat dari tembok yang tingginya sekitar 1 meter danmerusak kawat diatasnya dengan menggunakan gegep;bahwa kondisi sekitar lokasi tempat pembuangan sampah terpadu (TPST)yaitu ditengah
    Sumura type ET1300 DC daya800 watt warna hitam telah hilang;bahwa setelah itu saksi dan saksi IYAN TRIYANA berusaha mencari disekitar lokasi tempat pembuangan sampah terpadu (TPST) tetapi tidak adasehingga langsung lapor ke pihak desa;bahwa saksi menduga pelakunya merusak kawat dengan cara memanjatdinding yang terbuat dari tembok yang tingginya sekitar 1 meter danmerusak kawat diatasnya dengan menggunakan gegep;bahwa kondisi sekitar lokasi tempat pembuangan sampah terpadu (TPST)yaitu ditengah sawah
    Majalengka Terdakwa melihat bangunan Lokasi TPST (Tempatpembuangan Sampah Terpadu) yang letaknya ditengah sawah dikelilingi pagaryang terbuat dari tumpukan bata dan atasnya kawat, kemudian Terdakwa dan sdriSRI MULYATI berhenti dan mendekati Lokasi TPST (Tempat Pengolahan SampahTerpadu) untuk mengecek keadaan didalam bangunan tersebut lalu Terdakwamelihat 1 (satu) unit mesin Genset merk Sumura type ET1300 DC daya 800 wattwarna hitam yang disimpan sebelah kiri pintu masuk dan mengambilnya;Menimbang
Putus : 20-04-2010 — Upload : 21-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 19 K/TUN/2010
Tanggal 20 April 2010 — PT. PATRIOT BANGKIT BEKASI,; GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, PT. GODANG TUA JAYA,
3428 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa isi Surat Keputusan tersebut (Vide Bukti P1) adalah sebagai berikut :Menetapkan :Keputusan Gubernur Tentang Penetapan Pemenang Pelelangan Umum PekerjaanPeningkatan Sarana Dan Prasarana Pengelolaan Dan Pengoperasian TempatPengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang Kota Bekasi.KESATU.Menetapkan pemenang pelelangan umum pekerjaan peningkatan sarana danprasarana pengelolaan dan pengoperasian Tempat Pengolahan Sampah Terpadu(TPST) Bantargebang Kota Bekasi sebagai berikut :Nama Perusahaan PT.
    No. 19 K/TUN/2010.kegiatan PeningkatanSarana dan PrasaranaPengelolaan danPengoperasian TempatPembuangan SampahTerpadu (TPST)Bantargebang KotaBekasi sesuai Perpres No.67 Tahun 2005, di HarianMedia Indonesia denganNomor.02/DK/PPT/VII/2008(bukti P2) ;b.
    Dokumen Pelelangan Umum yang dibuat/diterbitkan oleh Kuasa PenggunaAnggaran/Kepala UPT TPA Dinas Kebersihan Propinsi DKI Jakarta, TentangPekerjaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan dan Pengoperasian TempatPengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang Kota Bekasi.2.
    No. 19 K/TUN/2010.Jakarta Nomor. 1700/2008,tentang Penetapan PemenangPelelangan Umum PekerjaanPeningkatan Sarana danPrasarana Pengelolaan SampahTerpadu (TPST) BantargebangKota Bekasi tertanggal 26Nopember 2008 ;3. Mewajibkan kepada Tergugatuntuk mencabut Surat KeputusanGubermur DKI Jakarta Nomor.1700/2008, tentang PenetapanPemenang Pelelangan UmumPekerjaan Peningkatan Saranadan Prasarana PengelolaanSampah Terpadu (TPST)Bantargebang Kota Bekasitertanggal 26 Nopember 2008 ;4.
    Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).Menetapkan Pemenang Pelelangan Umum Pekerjaan PeningkatanSarana dan Prasarana Pengelolaan dan Pengoperasian TempatPengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang Kota Bekasisebagai berikut :Nama Perusahaan: PT.
Putus : 29-06-2016 — Upload : 30-01-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 83 PK/Pid.Sus/2016
Tanggal 29 Juni 2016 — Drs. L.F. LUMBAN TORUAN;
355203 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Terpadu ( TPST) Bantar Gebang Bekasi,melainkan sedang berada di Makasar, Sulawesi Selatan; Bahwa untuk menguatkan dalil terpidana/atau Terdakwa sebagaimanayang telah disampaikannya di persidangan pada Judex Facti PengadilanNegeri Bekasi, bahwa pada tanggal 22 Maret 2012 terpidana/atauTerdakwa sedang tidak berada di lokasi Tempat Pengelolaan SampahTerpadu ( TPST) Bantar Gebang Bekasi, melainkan sedang berada diMakasar, Sulawesi Selatan, maka dengan ini Pemohon PeninjauanKembali menyampaikan bukti
    Pengelolaan Sampah Terpadu ( TPST) Bantar Gebang Bekasi,namun pada kenyataannya proses pengangkutan dan pembelian BBMsolar masih tetap berjalan sebagaimana biasanya;Bahwa mengenai penyediaan BBM solar yang dibeli dari SPBU untukpengelolaan sampah di TPST Bantar Gebang Bekasi bukanlahkewenangan terpidana/atau Terdakwa.
    Godang Tua Jaya yang bertugassebagai operasional TPST Bantar Gebang, namun Terdakwa tidakmempunyai kedudukan yang jelas dalam Perjanjian KerjasamaPemerintah Propinsi DKI Jakarta dengan PT. Godang Tua Jaya danPT.
    Nomor 83 PK/Pid.Sus/2016operasional pengelolaan sampah di TPST Bantar Gebang adalah supir truksampah yang bernama Parsaoran Pardosi (Saksi Fakta).
    Lumban Toruan(Terdakwa), Jabatan:ViceManaging Director Operasional TPST Bantar Gebang, Kota Bekasi, danPenanggung Jawab Kegiatan Operasional Peningkatan Sarana dan PrasaranaPengelolaan dan Pengoperasian TPST Bantar Gebang,Kota Bekasi;Bahwa dari pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka diperolehfakta, ketidakjelasan kedudukan Terdakwa dalam kerjasama operasionalpengelolaan sampah di TPST Bantar Gebang Bekasi tersebut, karena dalamstruktur kerjasama operasional tidak disebutkan adanya jabatan
Register : 10-12-2019 — Putus : 27-02-2020 — Upload : 14-07-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby
Tanggal 27 Februari 2020 — Penuntut Umum:
ANDIK SUSANTO, SH., MH
Terdakwa:
MUHAMMAD JAKFAR,SH.MM.
18672
  • Keamanan Jaya;---------------------------------------------------------
  • 1 (satu) bendel Asli dokumen Gambar Design pekerjaan jasa perencanaan pembangunan TPST Pasar Krian Lokasi Pasar Krian Kec. Krian Kab. Sidoarjo dari Nandha Graha Consultant;-----------------------------------
  • 1 (satu) bendel Asli dokumen OE (Owner Estimate) pekerjaan jasa perencanaan pembangunan TPST Pasar Krian Lokasi Pasar Krian Kec. Krian Kab.
    Sidoarjo Sumber dana APBD 2017 dari Nandha Graha Consultant;
  • 1 (satu) bendel Asli dokumen BQ (Bill of Quantity) pekerjaan jasa perencanaan pembangunan TPST Pasar Krian Lokasi Pasar Krian Kec. Krian Kab. Sidoarjo Sumber dana APBD 2017 dari Nandha Graha Consultant;
  • 1 (satu) bendel Asli dokumen RAB (Rencana Anggaran Biaya) pekerjaan jasa perencanaan pembangunan TPST Pasar Krian Lokasi Pasar Krian Kec. Krian Kab.
    CAKRAWALA DESIGN (Map putih No.22);
  • 1 (satu) bendel asli dokumen pengadaan langsung pekerjaan satu paket jasa perencanaan pembangunan TPST Pasar Larangan tahun anggaran 2017 penyedia CV. GUNA UTAMA KONSULTAN (Map putih No.27);
  • 1 (satu) bendel asli dokumen pengadaan langsung pekerjaan 1 (satu) paket pengawasan pembangunan TPST Pasar Taman tahun anggaran 2017 penyedia CV.
    GUNA UTAMA KONSULTAN (Map putih No.46);
  • 1 (satu) bendel asli dokumen pengadaan langsung pekerjaan 1 (satu) paket Jasa pengawasanpembangunan TPST Pasar Larangan tahun anggaran 2017 penyedia PT. KIJANG WAHANA KREASI (Map putih No.48);
  • 1 (satu) bendel asli dokumen pengadaan langsung pekerjaan 1 (satu) paket Jasa Perencanaan Pembangunan TPST Pasar Krian tahun anggaran 2017 penyedia CV.
    Sidoarjo No. 595 Tahun 2017;--------------------------------------------------
  • 1 (satu) bendel asli Pembayaran Pekerjaan 1 (satu) paket pembangunan TPST Pasar Krian Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Sidoarjo No. 597 Tahun 2017;------------------------------------------------------------
  • 1 (satu) bendel asli Pembayaran Pekerjaan 1 (satu) paket pembangunan TPST Pasar Taman Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab.
Putus : 02-03-2015 — Upload : 02-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 877 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 2 Maret 2015 — Drs. L.F. LUMBAN TORUAN
12558 Berkekuatan Hukum Tetap
  • L.F LUMBAN TORUAN pada hari Kamis tanggal 22Maret 2012 sekira pukul 06.00 WIB, atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalamtahun 2012 bertempat di Gudang Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)Bantar Gebang Jalan Raya Narogong Pangkalan 5 Kecamatan Bantar Gebang BekasiKota Bekasi atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi "melakukan perbuatan menyalahgunakanpengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 UU No. 22 tahun 2001 tentangMigas
    L.F LUMBAN TORUAN pada hari Kamis tanggal 22Maret 2012 sekira pukul 06.00 WIB, atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalamtahun 2012 bertempat di Gudang Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) BantarGebang Jalan Raya Narogong Pangkalan 5 Kec.
    LF.Lumbantoruan sebagaimana Register Perkara Pidana Nomor:1298/Pid.B/2012/PN.Bks, telah melakukan kekeliruan dalam menentukankualifikasi pertanggung jawaban pidana, dimana dalam amar pertimbangan MajelisHakim Pengadilan Negeri Bekasi tersebut mendalilkan bahwa Terdakwa bukanlahDirektur/Penanggung Jawab Perseroan PT Godang Tua Jaya JO PPT NavigatOrganic Indonesia sebagaimana Akta Perjanjian Kerjasama Operasional ProyekPengelolaan dan Pengembangan TPST Bantargebang No. 03 tanggal 1 Desember2008 yang
    Godang Tua Jaya selaku penanggung jawaboperasional TPST Bantar Gebang dalam rangka pengelolaan sampah, pemilik danDirektur Utama PT Godang Tua Jaya adalah Rekson Sitorus. Dalam usaha/kegiatanpengelolaan sampah di TPST Bantar Gebang, PT Godang Tua Jaya telahbekerjasama dengan PT. Navigat Organic Energy Indonesia dengan DirekturUtamanya adalah Agus Nugroho;Susunan kepengurusan organisasi PT. Godang Tua Jaya Joint operation PT.
    NavigatOrganic Energy Indonesia dengan struktur, Direktur adalah Budiman, ManagerPerencanaan adalah Agus Lumban Toruan (Terdakwa), Manager Umum adalahErwin Sinaga, Manager Sanitary adalah Hendri Sagala, Manager Pembangkit ListrikTenaga Sampah adalah Boby Sagala;Menurut keterangan Terdakwa yang membidangi atau mengurusi kebutuhan BBM/solar dalam operasional alatalat di TPST Bantar Gebang adalah bagian SanitaryLandfill, dalam hal ini dibidangi oleh Hendra Sagala;Permasalahan siapa yang bertanggung
Putus : 16-09-2013 — Upload : 26-05-2014
Putusan PN CIBINONG Nomor 148/PDT.G/2012/PN.CBN
Tanggal 16 September 2013 — - IR. HANS KARYOSE, SE; - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA CQ. DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA; - GUBERNUR JAWA BARAT; - BUPATI BOGOR; - DIREKTUR UTAMA PT. INDOCEMENT TUNGGAL PRAKASA; - DIREKTUR UTAMA PT. WIJAYA KARYA (Persero) Tbk
8260
  • Bahwa berdasarkan sepengetahuan dan informasi yang didapat Penggugatselama ini, telah terjadi suatu Perjanjian kerjasama antara Tergugat IJ, TergugatIll dan Tergugat TV untuk melakukan pembangunan dan atau pelebaran jalanakses dari Tol Gunung Putri ke TPST Nambo Kabupaten Bogor, yang manapembangunan jalan tersebut akan dipergunakan untuk akses truktrukpengangkut sampah dari Kota Depok, Kotamadya Bogor, Kabupaten Bekasidan Kabupaten Bogor yang dikoordinr oleh Tergugat II selaku PemerintahPropinsi
    Bahwa benar, dengan adanya pelaksanaan pembangunan dan atau pelebaranjalan Tol Gunung Putri ke TPST Nambo Kabupaten Bogor sebagaimana angka2 (dua) diatas, yang akan mempergunakan lahan milk Tergugat I yangberlokasi di ruas jalan Tol Jagorawi, jalan Raya Gunung Putri, Desa GunungPutri, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (sisi SituGunung Putri) yang sekarang ini menjadi objek perkara aquo im, makaTergugat III telah membuat surat kepada Tergugat I dengan Nomor 658.1/622DBMP tanggal
    Bahwa benar, dalam pekerjaan pembangunan dan atau pelebaran jalan TolGunung Putri TPST Nambo Kabupaten Bogor sebagaimana tersebut diatas,telah terjadi pelanggaranpelanggaran terhadap Pelestarian Lingkungan Hidupdi sekitar kawasan Situ Gunung Putri, Desa Gunung Putri, Kecamatan GunungPutri Kabupaten Bogor, yaitu berupa : adanya penebangan pohonpohon disekitar tepian/sisi Situ Gunung Putri berupa pohon matoa, pohon jati belandadan beberapa pohon lainnya sebanyak lebih kurang 10 (sepuluh) pohon, yangmana
    jalan Tol Jagorawi, jalan Raya Gunung Putri,Desa Gunung Putri, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat(sisi Situ Gunung Putri) telah melanggar dan atau tidak berpedoman pada garissempadan danau yaitu paling sedikit berjarak 50 (lima puluh) meter dari tepimuka air tertinggi yang pernah terjadi sehingga akan menimbulkan rusaknyaekosistem sekitar danau/situ dan konservasi sumber daya air terganggu dikawasan Situ Gunung Putri, yang mana sebelum pembangunan pelebaran jalanTol Gunung Putri TPST
    Lingkungan Hidup ; > Pasal 21 ayat (2), pasal 24 dan pasal 52 Undang Undang Republik IndonesiaNomor : 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, dan ; > Pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 38 Tahun 2011tentang Sungai (sebagai Ketentuan Pelaksanaan dari pasal 36 ayat (2) UURINomor : 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air) ; Di sekitar kawasan Setu Gunung Putri, Desa Gunung Putri, Kecamatan Gunung PutriKabupaten Bogor atas Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jalan Tembus TolGunung Putri TPST
Register : 20-05-2020 — Putus : 05-06-2020 — Upload : 11-06-2020
Putusan PT SURABAYA Nomor 13/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY
Tanggal 5 Juni 2020 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : YUDONO
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : AHMAD MUZAKKI, SH
194110
    1. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan nomor: 658/86/424.212.2002/2016 tanggal 27 September 2016 dari Kepala Desa Sumbersuko Atas Nama SUPAAT ADNAN perihal Pernytaan keberatan atas Pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah (TPST) 3R kepada Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kab. Pasuruan.
  • 1 (satu) lembar Asli Surat Kepala Desa Bulusari Nomor : 145.1/69/424.212.2008/2016 tertanggal 05 Oktober 2016 perihal penempatan lokasi TPST 3R beserta foto copy lampiran surat keterangan Kepala Desa Noreg : 145.4/490.424.212.2008/2016 dan 2 (dua) lembar foto lokasi Tanah Kas Desa.
  • 1 (satu) bendel berkas kontrak Asli yang didalamnya terdapat Surat Perintah Kerja (SPK) Asli Badan Lingkungan Hidup Kab.Pasuruan Nomor: 027/337.28/PBJ/424.078/2016 tanggal 22 september 2016 tentang Pengadaan TPST atau TPS 3R Kecamatan Gempol dengan nilai kontrak sebesar Rp. 199.578.000,-.
  • Dikembalikan kepada SUDIMAN.

    satu) Buku Asli Letter C Desa Bulusari, Kecamatan Gempol,

    Kabupaten Pasuruan;

    1. 1 (satu) Bendel Peta Blok Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan;
    2. 1 (satu) satu lembar Foto Copy Surat Keterangan Kepala Desa Bulusari Nomor: 145.4/490.424.212.2008/2016 yang menyatakan bahwa desa bulusari mempunyai Tanah Kas Desa di Dusun Jurang Pelen yang terdaftar dalam persil nomor SPPT 35.14.130.009.012-0001.0 untuk lokasi pembangunan TPST
    Selain itu, terdakwa selaku Kepala Desa Bulusarimengirimkan surat keterangan Nomor : 145.4/490.424.212.2008/2016yang menyatakan bahwa Desa Bulusari mempunyai Tanah Kas Desa diDusun Jurang Pelen yang terdaftar dalam persil nomor SPPT35.14.130.009.0120001.0 untuk lokasi pembangunan TPST 3R.Dengan demikian atas kedua surat tersebut menunjukan adanyakesadaran, keinsyafan serta pengetahuan terdakwa selaku KepalaDesa Bulusari atas Status Tanah yang terletak di Dusun JurangPelen Desa Bulusari sebagai tanah
    RIDWAN, MM41.42.43.44.1 (Satu) bendel foto copy Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 22 tahun2016 tanggal 26 Mei 2016 Tentang Pengelolaan sampah diKabupaten Pasuruan.1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan nomor:658/86/424.212.2002/2016 tanggal 27 September 2016 dari KepalaDesa Sumbersuko Atas Nama SUPAAT ADNAN perihal Pernytaankeberatan atas Pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah (TPST)3R kepada Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kab.
    RIDWAN, MM.41. 1 (Satu) bendel foto copy Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 22 tahun2016 tanggal 26 Mei 2016 Tentang Pengelolaan sampah diKabupaten Pasuruan.42.1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan nomor:658/86/424.212.2002/2016 tanggal 27 September 2016 dari KepalaDesa Sumbersuko Atas Nama SUPAAT ADNAN perihal Pernytaankeberatan atas Pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah (TPST)3R kepada Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kab.
    Gempol, Kab Pasuruan.44.1 (satu) lembar Asli Surat Kepala Desa Bulusari Nomor145.1/69/424.212.2008/2016 tertanggal 05 Oktober 2016 perihalpenempatan lokasi TPST 3R beserta foto copy lampiran suratketerangan Kepala Desa Noreg : 145.4/490.424.212.2008/2016 dan2 (dua) lembar foto lokasi Tanah Kas Desa.45. 1 (satu) bendel berkas kontrak Asli yang didalamnya terdapat SuratPerintah Kerja (SPK) Asli Badan Lingkungan Hidup Kab.PasuruanNomor: 027/337.28/PBJ/424.078/2016 tanggal 22 september 2016Halaman 43
Register : 20-05-2020 — Putus : 08-06-2020 — Upload : 12-06-2020
Putusan PT SURABAYA Nomor 14/PID..SUS-TPK/2020/PT SBY
Tanggal 8 Juni 2020 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : BAMBANG NURYANTO, S.P
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : AHMAD MUZAKKI, SH
205111
  • /681/424.212/2016 tanggal 20 Desember 2016 Perihal Laporan Tanah Kas Desa se wilayah Kecamatan Gempol Tahun 2016;
  • 1 (satu) bendel foto copy Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 22 tahun 2016 tanggal 26 Mei 2016 Tentang Pengelolaan sampah di Kabupaten Pasuruan;
  • 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan nomor: 658/86/424.212.2002/2016 tanggal 27 September 2016 dari Kepala Desa Sumbersuko Atas Nama SUPAAT ADNAN perihal Pernytaan keberatan atas Pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah (TPST
    Gempol, Kab Pasuruan;
  • 1 (satu) lembar Asli Surat Kepala Desa Bulusari Nomor : 145.1/69/424.212.2008/2016 tertanggal 05 Oktober 2016 perihal penempatan lokasi TPST 3R beserta foto copy lampiran surat keterangan Kepala Desa Noreg : 145.4/490.424.212.2008/2016 dan 2 (dua) lembar foto lokasi Tanah Kas Desa;
  • 1 (satu) bendel berkas kontrak Asli yang didalamnya terdapat Surat Perintah Kerja (SPK) Asli Badan Lingkungan Hidup Kab.Pasuruan Nomor: 027/337.28/PBJ/424.078/2016 tanggal
    22 september 2016 tentang Pengadaan TPST atau TPS 3R Kecamatan Gempol dengan nilai kontrak sebesar Rp. 199.578.000,-;
  • 2 (Dua) Lembar Foto Copy Surat Keputusan Bupati Pasuruan Nomor : 141.1/1.095/HK/424.013/2013 Tanggal 19 November 2013 tentang Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih (YUDONO) Sebagai Kepala Desa Bulusari Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan Periode 2013-2019;
  • 1 (Satu) Bendel Foto Copy Surat Keputusan Bupati Pasuruan Nomor : 140/517/HK/424.013/2013 Tanggal 31 Juli
    Ketetapan dan Pembayaran PBB Tahun 2016;
  • 1 (satu) Buku Asli Letter C Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan;
  • 1 (satu) Bendel Peta Blok Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan;
  • 1 (satu) satu lembar Foto Copy Surat Keterangan Kepala Desa Bulusari Nomor: 145.4/490.424.212.2008/2016 yang menyatakan bahwa desa bulusari mempunyai Tanah Kas Desa di Dusun Jurang Pelen yang terdaftar dalam persil nomor SPPT 35.14.130.009.012-0001.0 untuk lokasi pembangunan TPST
    besar dijual untuk kepentingan pribaditerdakwa dan atas hasil penjualan tanah galian tersebut tidak pernahdisetorkan/ dilaporkan sebagai pendapatan Desa Bulusari.Bahwa pada bulan Oktober Tahun 2016 saksi YUDONO selaku Kepala DesaBulusari mengirimkan surat Nomor : 141.1/69/424.212.2008/2016 tertanggal05 Oktober 2016 kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup KabupatenPasuruan dengan tujuan memberitahukan bahwa Kepala Desa Bulusari telahmerekomendasikan lokasi pembangunan Tempat Pengelolaan SampahTerpadu TPST
    Selain itu, saksi YUDONO selaku Kepala Desa Bulusarimengirimkan surat keterangan Nomor : 145.4/490.424.212.2008/2016 yangmenyatakan bahwa Desa Bulusari mempunyai Tanah Kas Desa di DusunJurang Pelen yang terdaftar dalam persil nomor SPPT 35.14.130.009.0120001.0 untuk lokasi pembangunan TPST 3R.
    Selain itu, saksi YUDONO selaku Kepala Desa Bulusarimengirimkan surat keterangan Nomor : 145.4/490.424.212.2008/2016 yangmenyatakan bahwa Desa Bulusari mempunyail Tanah Kas Desa di DusunJurang Pelen yang terdaftar dalam persil nomor SPPT 35.14.130.009.0120001.0 untuk lokasi pembangunan TPST 3R.
    Pasuruan.1 (satu) lembar Asli Surat Pemberitahuan dari badan Lingkaran Hidup(BLH) nomor: 660/137.1/424.078/2016 tanggal 28 September 2016perihal Penempatan Lokasi TPS 3R kepada Kepala Desa Bulusari, Kec.Gempol, Kab Pasuruan.1 (satu) lembar Asli Surat Kepala Desa Bulusari Nomor145.1/69/424.212.2008/2016 tertanggal O5 Oktober 2016 perihalpenempatan lokasi TPST 3R beserta foto copy lampiran suratketerangan Kepala Desa Noreg : 145.4/490.424.212.2008/2016 dan 2(dua) lembar foto lokasi Tanah Kas Desa.1
Register : 29-08-2014 — Putus : 23-03-2015 — Upload : 03-07-2015
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 288/PDT.G/2014/PN.JKT.TIM
Tanggal 23 Maret 2015 — BERLIN SIAHAN vs 1. PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA (DKI JAKARTA) Cq DINAS KEBERSIHAN PROVINSI DKI JAKARTA 2. SAPTASTRI EDININGTYAS KUSUMADEWI
469
  • Foto copy Surat dari Kepala Unit TPST Kota Dinas Kebersihan Provinsi DKIJakarta Nomor 305/ 089 Perihal Penyampaian Data CPNS Kategori Il tertanggal23 April 2014, diberi tanda bukti T I7 ;Foto copy Surat Pernyataan Nomor 291/089 tanggal 17 April 2014 yang dibuatoleh Puji Lestari ST, diberi tanda bukti T I8 ;Hal 17 dari 27 hal Putusan No. 288/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Tim.9.
    IRHAM ZAKIAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut :Hal 18 dari 27 hal Putusan No. 288/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Tim.Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi dan Penggugat pernahsamasama bekerja di Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta TPST Kota ;Bahwa saksi bekerja sebagai tenaga honorer di Dinas Kebersihan Provinsi DKIJakarta TPST Kota sejak tahun 2000 sampai sekarang ;Bahwa dasar saksi bekerja sebagai tenaga honorer adalah berdasarkan SuratKeputusan (SK) Kepala Dinas kebersihan
    yang lulus ujian harus melengkap syaratadministratif antara lain mendapatkan Surat Tanggung Jawab Mutlak dari atasanpegawai honorer ;Bahwa di Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta ada pegawai honorer yanglulus ujian tetapi tidak diusulkan pengangkatannya menjadi calon pegawainegeri sipil dan yang bersangkutan masih tetap bekerja ;ENUNG MARYAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut :Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai Tenaga Honorer di DinasKebersihan Provinsi DKI Jakarta TPST
    Kota ;Bahwa saksi bekerja di Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta Unit TempatPengolahan Sampah Terpadu (TPST) Kota sebagai bendahara ;Bahwa Penggugat sebagai pewagai honorer sejak tahun 2005 sampai dengantahun 2010 mengambil gaji/honornya ;Bahwa sebagai pegawai honorer ada Surat Keputusannya dan Kepala DinasKebersihan Provinsi DKI Jakarta ;Bahwa Surat Keputusan (SK) sebagai Tenaga Honorer diperbaharui setiaptahun ;Bahwa saksi mengetahui tahun 2013 ada Tenaga Honorer Dinas KebersihanProvinsi DKI
    ;Menimbang, bahwa walaupun pihak Kuasa dari Tergugat didalam suratJawabannya tidak ada memasukan eksepsi tentang hal ini akan tetapi Majelisberdasarkan jabatan (ex officio) menganggap perlu sebelum membahas lebih jauhdari pokok gugatan dimaksud untuk menilai terlebih dahulu tentang kewenangan ini ;Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis yang dipersengketakan oleh keduabelah pihak awalnya bermula dari dengan adanya bukti T.I7 dimaksud yaitu suratdari Kepala Unit TPST Kota Dinas Kebersihan Provinsi
Register : 07-02-2013 — Putus : 11-09-2013 — Upload : 17-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 134 B/PK/PJK/2013
Tanggal 11 September 2013 — DIRJEN PAJAK VS PT. INDONESIA STEEL TUBE WORKS;
217 Berkekuatan Hukum Tetap
  • dengan peraturan perundangundangan yang berlaku (contraHalaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 134 /B/PK/PJK/2013legem), sehingga Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.24969/PP/M.1/15/2010 tanggal 27 Juli 2010 menjadi cacat hukumsehingga harus dibatalkan demi hukum;Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.24969/PP/M.1/15/2010 tanggal 27 Juli 2010 diucapkan pada tanggal27 Juli 2010, disampaikan secara langsung kepada PemohonPeninjauan Kembali (semula Tergugat) berdasarkan Tanda TerimaSurat TPST
    dikirimkepada para pihak dengan surat oleh Sekretaris dalam jangka waktu 30(tiga puluh) hari sejak tanggal putusan Pengadilan Pajak diucapkan,atau dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal putusan seladiucapkan";Bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, dapat diketahui secarajelas dan nyatanyata bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor:Put. 24969/PP/M.1/15/2010 tanggal 27 Juli 2010, dikirim secaralangsung kepada Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Tergugat)berdasarkan Tanda Terima Surat TPST
    Bahwa berdasarkan pada Pasal 1 angka 11 UndangUndangPengadilan Pajak, maka tanggal dikirim salinan Putusan PengadilanPajak Nomor: Put. 24969/PP/M. 1/15/2010 tanggal 27 Juli 2010 olehPengadilan Pajak tersebut adalah sama dengan tanggal diterimanyasalinan Putusan Pengadilan Pajak tesebut oleh Pemohon PeninjauanKembali (semula Tergugat) secara langsung yaitu pada tanggal06 September 2010 sesuai Tanda Terima Surat TPST DirektoratJenderal Pajak Nomor Registrasi : 2010090603590005 atau lewat 12(dua belas
Register : 21-10-2013 — Putus : 10-03-2014 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 757 B/PK/PJK/2013
Tanggal 10 Maret 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. IDEMITSU LUBE TECHNO INDONESIA;
3412 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Idemitsu Lube TechnoIndonesia (Termohon Peninjauan Kembali / semula Pemohon Banding),telah diberitahukan secara patut kepada Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) dengan cara disampaikan secara langsung kepadaPemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berdasarkan TandaTerima Surat TPST Direktorat Jenderal Pajak Nomor Registrasi2011011704540003 tanggal 17 Januari 2011 melalui Surat SekretarisPengadilan Pajak Nomor: P18/SP .33/2011 tanggal 7 Januari 2011;2.
    Putusan Nomor 757/ B/PK/PJK/2013berdasarkan Tanda Terima Surat TPST Direktorat Jenderal PajakNomor Registrasi: 2011011704540003 tanggal 17 Januari 2011;. Bahwa Pasal 1 angka 11 dan 12, Pasal 88 ayat (1) UndangundangNomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebutUndangundang Pengadilan Pajak), menyatakan:Pasalt"11.
    Bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, dapat diketahuisecara jelas dan nyatanyata bahwa Salinan Putusan PengadilanPajak Nomor Put.27804/PP/M.VII/15/2010 tanggal 9 Desember 2010diterima secara langsung Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) berdasarkan Tanda Terima Surat TPST DirektoratJenderal Pajak Nomor Registrasi: 2011011704540003 tanggal 17Januari 2011.
    Putusan Nomor 757/ B/PK/PJK/2013tanggal 17 Januari 2011 sesuai Tanda Terima Surat TPST DirektoratJenderal Pajak Nomor Registrasi: 2011011704540003 atau lewat 9(sembilan) hari dari jangka waktu yang seharusnya yang ditentukanoleh Pasal 88 ayat (1) Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak;6.
Register : 01-11-2016 — Putus : 12-01-2017 — Upload : 13-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1677 B/PK/PJK/2016
Tanggal 12 Januari 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. GRESIK POWER INDONESIA;
4021 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.25469/PP/M.1X/15/2010tanggal 24 Agustus 2010, atas nama PT Gresik Power Indonesia(Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding), telahdiberitahukan secara patut kepada Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) dengan cara disampaikan secara langsungkepada Pemohon Peninjauan kembali (semula Terbanding)berdasarkan Tanda Terima Surat TPST Direktorat Jenderal PajakNomor Register 2011020204040003 tanggal 2 Februari 2011, melaluiSurat Sekretaris Pengadilan
    Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.25469/PP/M.1X/15/2010 tanggal 24 Agustus 2010 diucapkanpada tanggal 24 Agustus 2010, disampaikan secara langsung olehPemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) berdasarkanTanda Terima Surat TPST Direktorat Jenderal Pajak NomorRegistrasi: 2011020204040003 tanggal 2 Februari 2011 melaluisurat Nomor P.273/SP.23/2011 tanggal 26 Januari 2011;3.
    Bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, dapat diketahuisecara jelas dan nyatanyata bahwa Salinan Putusan PengadilanPajak Nomor Put.25469/PP/M.1X/15/2010 tanggal 24 Agustus 2010diterima secara langsung Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) berdasarkan Tanda Terima Surat TPST DirektoratJenderal Pajak Nomor Registrasi: 2011020204040003 tanggal 2Februari 2011.
    Bahwa berdasarkan pada Pasal 1 angka 11 dan 12 UndangUndang Pengadilan Pajak, maka tanggal dikirim salinan PutusanPengadilan Pajak Nomor Put.25469/PP/M.1X/15/2010 tanggal 24Agustus 2010 oleh Pengadilan Pajak tersebut adalah sama dengantanggal diterimanya salinan Putusan Pengadilan Pajak tesebut olehPemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) secaralangsung yaitu pada tanggal 2 Februari 2011 sesuai Tanda TerimaSurat TPST Direktorat Jenderal Pajak Nomor Registrasi:2011020204040003 atau lewat 132
Putus : 18-02-2014 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 839 B/PK/PJK/2013
Tanggal 18 Februari 2014 —
6139 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.29369/PP/M.IX/16/2011 tanggal 22 Februari 2011 diucapkan pada tanggal 22 Februari 2011,diterima secara langsung oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) berdasarkan Tanda Terima Surat TPST Direktorat Jenderal PajakNomor Registrasi : 20110620033240005 tanggal 20 Juni 2011 melalui suratNomor : P.596/SP.33/2011 tanggal 13 Juni 2011.6.
    Bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, dapat diketahui secara jelasdan nyatanyata bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.29369/PP/M.1X/16/2011 tanggal 22 Februari 2011, namun baru diterima secaralangsung Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berdasarkanTanda Terima Surat TPST Direktorat Jenderal Pajak Nomor Registrasi :20110620033240005 tanggal 20 Juni 2011.
    Bahwa berdasarkan pada Pasal 1 angka 11 dan 12 UndangundangPengadilan Pajak, maka tanggal dikirim salinan Putusan Pengadilan PajakNomor : Put.29369/PP/M.IX/16/2011 tanggal 22 Februari 2011 olehPengadilan Pajak tersebut adalah sama dengan tanggal diterimanya salinanPutusan Pengadilan Pajak tesebut oleh Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) secara langsung yaitu pada tanggal 20 Juni 2011 sesuaiTanda Terima Surat TPST Direktorat Jenderal Pajak Nomor Registrasi :20110620033240005 atau lewat 90
Putus : 21-07-2014 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor : 16 / Pid.Sus-TIPIKOR/ 2014 / PN.Bjm.
Tanggal 21 Juli 2014 — MASRAWI als AWI bin (Alm) BASWI
405
  • Tanjung bagian pekerjaan pembuatan TPST.22. 1 ( satu ) bundel ENGINEERS ESTIMATE ( RAB ) bagian pekerjaan penyusunan DED RTPLP Desa Mahe Seberang Kec. Tanjung bagian pekerjaan pasar wisata, galery seni, paket out bond, pengemabangan wisata pemancingan, pintu gerbang wisata dan TPST.23. 5 (lima) lembar Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan UmumProv.
    Pembuatan desain TPST ( tempat pengolahan sampah terpadu ) dengannilai rencana anggaran biaya pembangunan sebesar Rp 151.737.000.Dengan total Rencana Anggaran Biaya ( RAB ) seluruhnya sebesar Rp2.000.000.000. Bahwapekerjaan penyusunan DED RTPLP Desa Puain Kiwa dan Mahe SeberangKec.
    Kegiatan pembangunan TPST ( tempat pembuangan sampah terpadu ).
    Kegiatan pembangunan TPST ( tempat pembuangan sampah terpadu )dengan anggaran Rp 112.840.500.Bahwa saksi pernah bertemu dengan Direktur CV.
    Tanjungbagian pekerjaan pembuatan TPST.23.1 ( satu ) bundel ENGINEERS ESTIMATE ( RAB ) bagian pekerjaan penyusunanDED RTPLP Desa Mahe Seberang Kec. Tanjung bagian pekerjaan pasar wisata,galery seni, paket out bond, pengemabangan wisata pemancingan, pintugerbang wisata dan TPST.24.5 (lima) lembar Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan UmumProv.
    Kegiatan pembangunan TPST (tempat pembuangan sampah terpadu)129Bahwa saksi Solekatin ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPk)pada tahun 2011.Bahwa setelah melalui proses lelang, Panitia Pengadaan Barang/Jasamengumumkan pemenangnya yaitu CV.
Register : 16-08-2012 — Putus : 27-06-2013 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 479 B/PK/PJK/2012
Tanggal 27 Juni 2013 — DIRJEN PAJAK vs PT. CAKUNG PERMATA NUSA;
19336 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.24737/PP/M.III/16/2010 tanggal 15 Juli 2010 diucapkan pada tanggal 15Juli 2010, dengan cara disampaikan secara langsung kepada PemohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan surat NomorP.964/SP.33/2010 tanggal 03 September 2010 yang diterima langsungberdasarkan Tanda Terima Surat TPST Direktorat Jenderal Pajak NomorRegistrasi : 2010091603890002 tanggal 16 September 2010:.
    Bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, dapat diketahui secarajelas dan nyatanyata bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor :Put. 24737/PP/M.111/16/2010 tanggal 15 Juli 2010 baru diterima secaralangsung Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berdasarkanTanda Terima Surat TPST Direktorat Jenderal Pajak Nomor Registrasi :2010091603890002 tanggal 16 September 2010.
    Bahwa berdasarkan pada Pasal 1 angka 11 dan angka 12 UndangUndangPengadilan Pajak, maka tanggal dikirim salinan Putusan Pengadilan PajakNomor : Put. 24737/PP/M.III/16/2010 tanggal 15 Juli 2010 oleh PengadilanPajak tersebut adalah pada saat disampaikan secara langsung salinanPutusan Pengadilan Pajak tesebut kepada Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) yaitu pada tanggal 16 September 2010 sesuai TandaTerima Surat TPST Direktorat Jenderal Pajak Nomor Registrasi2010091603890002 atau lewat 33
Register : 16-01-2019 — Putus : 11-04-2019 — Upload : 13-08-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jkt.Pst
Tanggal 11 April 2019 — DEVIE DJUANITA EKA PRATIWI >< PT. TELESINDO SHOP
252111
  • Telesindo Shop ( tergugat ),telah melakukan Mutasi/ Demosi terhadap Penggugat dariJabatanlama Manager Ritail menjadi jabatan baru sebagai Manager JointBusiness, dan penggugat menerima Mutasi dan demosi yangHalaman 3 Putusan No .13/ PdtSusPHI/ 2019/ PN J &tPst YQHWAaAKUdGKaAI PCIryUuyat NGvauwa 8 wii eee wg oStetap bekerja dengan penuh tanggung jawab terhadap pekerjaan yangdiamanahkan kepada Penggugat sebagai pekerja, dimana Mutasi danDemosi tersebut Penggugat harusnya bisa menolak karna tidak sesuaidengan
    SusPHI/ 2019/ PN J&tPst qMenimbang, banwa Olell naiciia Mpeye pesmnpemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinyatetap dipertahankan oleh Penggugat;Menimbang, bahwa atas gugatan dari Penggugat tersebut Tergugat telahmengajukan jawaban tertanggal 7 Februari 2019, sebagai berikut,4. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalildalil gugatan Penggugat, kecualiyang diakui kebenarannya secara tegas,2.
    menjadi alasan mendapatkan SK DemosiKaryawan,e Bahwa pada tahun 2018 Penggugat pernah diberikan surat peringatanke1 sampai dengan ke3 oleh Tergugat;e Bahwa Surat Peringatan ke3 berupa SK Demosi Karyawan,e Bahwa Penggugat adalah Karyawan tetap;e Bahwa Saksi tidak ada hubungan saudara dengan Penggugat,e Bahwa Penggugat ada dipanggil oleh Pimpinan dan Penggugat berjanjitidak mengulangi lagi, namun dalam waktu tertentu Penggugat kembalimengulanginya;Halaman 14 Putusan No. 13/ PatSusPHI, (2019) PN J&tPst
    karir dan masa depan Pengugat danberdasarkan kebiasan yang pada umumnya dilakukan oleh setiap perusahaanyang senantiasa memberikan surat keterangan kerja (surat Parklaring) kepadapekerjanya yang telah berakhir hubungan kerjanya dengan perusahaan,berdasarkan hal tersebut Majelis dapat mengabulkan petitum Penggugat angka (4)agar Tergugat menerbitkan surat parklaring kepada Penggugat,Menimbang, bahwa Majelis tidak dapat mengabulkan petitum PenggugatHalaman 22 Putusan No .13/Pat.Sas PHLI/ 2019/ PN.J&tPst
Register : 11-12-2014 — Putus : 02-02-2015 — Upload : 21-04-2015
Putusan PA KAB MALANG Nomor 7293/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg
Tanggal 2 Februari 2015 — PEMOHON LAWAN TERMOHON
126
  • PUTUSANNomor 7293/Pdt.G/2014/PA.Kab.MlgBISMILLAHIRROHMANIRROHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkaraCerai Talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antarapihakpihak :PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan TPST,tempat kediaman di Kabupaten Malang dalam perkara ini memilihdomisili di Kabupaten Malang (TPST), selanjutnya disebut sebagaiPemohon;melawanTERMOHON
    Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Agustus2014, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke Asrama TPST tempatkerja Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 4 bulanhingga sekarang.
Register : 07-04-2017 — Putus : 20-04-2017 — Upload : 10-07-2019
Putusan PA TEMBILAHAN Nomor 0275/Pdt.G/2017/PA.Tbh
Tanggal 20 April 2017 — Penggugat melawan Tergugat
2611
  • Tergugat asialu mangganggu bankan tidak jaranginangeneiin Pangghiget din juga Tesgeget Bik tng mremiearhan reliawaits rea Panggugal dan Tergugai sudah pulus komunkasl dengan, Penggvet tian rergajokan uk surat ( P) dan 2 (um) orang skterhadap Guktibukti mane Majalis Hakim aii mempertinbangkan berikutink;Manimbang, bahwa bukti F (Buku Kutipan Akin Nikah), adalaheee ET aS jipartimbangkan lebih dahuly dalamsla aga dan range ang dat sngen Paragon nog d i aN tara Par av Sengan Targugattax a esata entang tpst
Register : 07-02-2013 — Putus : 11-09-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 145 B/PK/PJK/2013
Tanggal 11 September 2013 — DIRJEN PAJAK VS PT. MAJU MAKMUR PERKASA;
2713 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 145/B/PK/PJK/201310tidak memenuhi Pasal 88 ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002Tentang Pengadilan Pajak.1 Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.30291/PP/M.XI/16/2011 diucapkan pada tanggal 31 Maret 2011, namun barudikirimkan dengan surat tertanggal 27 April 2011 dan diterima secaralangsung oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)berdasarkan Tanda Terima Surat TPST Direktorat Jenderal PajakNomor Registrasi: 2011050404330005 tanggal 4 Mei 2011.2 Bahwa Pasal
    putusan sela diucapkan.3 Bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas serta mengingat bahwa atas PutusanPengadilan Pajak Nomor : Put.30291/PP/M.XI/16/2011 tanggal 31 Maret 2011disampaikan secara langsung kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding), dapat diketahui secara jelas dan nyatanyata bahwa Salinan PutusanPengadilan Pajak Nomor: Put.30291/PP/M.XI/16/2011 tanggal 31 Maret 2011 baruditerima secara langsung Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)berdasarkan Tanda Terima Surat TPST
    dengan surat oleh Sekretarisseharusnya paling lambat pada tanggal 29 April 2011.114 Bahwa berdasarkan pada Pasal angka 11 dan 12 UndangUndang PengadilanPajak, maka tanggal dikirim salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.30291/PP/M.X1/16/2011 tanggal 31 Maret 2011 oleh Pengadilan Pajak tersebut adalahsama dengan tanggal diterimanya salinan Putusan Pengadilan Pajak tesebut olehPemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) secara langsung yaitu padatanggal 4 Mei 2011 sesuai Tanda Terima Surat TPST