Pembanding/Tergugat I : Bupati Kutai Kartanegara
Pembanding/Tergugat II : Dinas Koperasi dan UMKN Kabupaten Kutai Kartanegara
Terbanding/Penggugat : Koperasi Serba Usaha

KEPALA DINAS KOPERASI dan UMKN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA;berkedudukan di Jalan Danau Aji No.99, Kelurahan MelayuKecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, dalamhal ini H.

Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 21 Agustus 2017dibawah Register Nomor 38/Pdt.G/2017/PN Trg., telah mengemukakanhalhalsebagai berikut :Bahwa Penggugat adalah Koperasi Serba Usaha (KSU) Agro Tunas Harapandengan tempat kedudukan di Desa Tanjung Limau Kecamatan Muara BadakKabupaten Kutai (sekarang Kabupaten Kutai Kartanegara);Bahwa pada tahun 2005 / 2006 Program Pemerintah Kabupaten KutaiKartanegara (Tergugat I) dan Pemerintah Pusat Kementerian Koperasi danPerdagangan Usaha Kecil dan Menengah (UMKN

Syaukani, HR., MM selaku Bupati Kutai KartanegaraCukup bagus dan sangat harmonis maka Program Pemerintah Kabupaten KutaiKartanegara dan Pemerintah Pusat Kementerian Koperasi dan PerdaganganUsaha Kecil dan Menengah (UMKN) mengenai Pencanangan ProgramPerkebunan Jarak Pagar tersebut yang melaksanakan adalah Koperasi SerbaUsaha (KSU) Agro Tunas Harapan Desa Suka Damai Kecamatan Muara Badakyang bekerja sama dengan PT.

gugatan Perkara a quo terkait dengan error in persona karena adanyakurang pihak yang ditarik dalam gugatan perkara a quo;Bahwa terhadap Program Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun2005/2006 berupa Program Penanaman Pengembangan Agribisnis BudidayaTanaman Jarak Pagar pada Kecamatan Muara Badak Kabupaten KutaiKartanegara adalah tidak ada kerjasama antara Pemerintah Pusat denganPemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;Bahwa Kementerian Koperasi dan Perdagangan Usaha Kecil dan Menengah(UMKN

,Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Jalan RondongDemang Nomor 43, RT 10, Kelurahan Panji, KecamatanTenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2017;Pemohon Kasasi:Lawan BUPATI KUTAI KARTANEGARA,~ Rita Widyasari,berkedudukan di Jalan Wolter Monginsidi Nomor 1,Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, KabupatenKutai Kartanegara;ll DINAS KOPERASI Dan UMKN KABUPATEN' KUTAIKARTANEGARA, diwakili oleh Kepala Dinas Koperasi danUKM, H.

sampai sekianbesar itu dengan menggunakan simpanan berjangka tetapi setelah dichekisinya bilyet kosong;Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannyatelah mengajukan bukti berupa bukti T1 sampai dengan T7 yaitu :T1: Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Roestina Cahyo DewiNIK.3372055805740002, tanggal 07042015 yang dikeluarkan olehPemerintahan Kota Surakarta;T2: Fotocopy Jawaban Tertulis No.518.2/1465.7.5/IV/2018 tanggal 23 April2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi dan UMKN

Karanganyar;T3: Fotocopy Surat Perjanjian tanggal 11 April 2007;T4: Fotocopy Surat Tanggapan No.518/891/2018 tanggal 23 April 2007 yangdikeluarkan oleh Dinas Koperasi dan UMKN Kota Surakarta;T5: Fotocopy Surat Pengakuan Pinjaman yang tertuang dalam GugatanNo.36/Pdt.G/2018/PN.SkaT7: Fotocopy Simpanan Berjangka di Koperasi Ekawatya Basta Artha danKoperasi Cakrawatya Arta;Bukti Suratsurat T1, T2, T3, T4, dan T7 tersebut setelah diteliti ternyatasesual dengan aslinya dengan fotocopy, kecuali T5 hanya

kesusilaan4Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehatihatian.Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannyatelah mengajukan bukti berupa bukti T1 yaitu berupa Kartu Tanda Penduduk(KTP) atas nama Roestina Cahyo Dewi NIK.3372055805740002, tanggal 07Putusan Perkara Perdata Nomor 68/Padt.G/2018/PN Skt, Halaman 35 dari 40042015 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Surakarta, bukti T2Jawaban Tertulis No.518.2/1465.7.5/IV/2018 tanggal 23 April 2018 yangdikeluarkan oleh Dinas Koperasi dan UMKN

Karanganyar, bukti T3 SuratPerjanjian tanggal 11 April 2007, bukti T4 Surat Tanggapan No.518/891/2018tanggal 23 April 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi dan UMKN KotaSurakarta, bukti T5 Surat Pengakuan Pinjaman yang tertuang dalam GugatanNo.36/Pdt.G/2018/PN.Ska, bukti T7 yaitu Simpanan Berjangka di KoperasiEkawatya Basta Artha dan Koperasi Cakrawatya Arta;Menimbang, bahwa bukti suratsurat T1, T2, T3, T4, dan T7tersebut setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali T5 , semuanyatelah

bermeterai cukup;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T2 yaitu Jawaban TertulisNo.518.2/1465.7.5/IV/2018 tanggal 23 April 2018 yang dikeluarkan oleh DinasKoperasi dan UMKN Karanganyar, bukti T3 yaitu Surat Perjanjian tanggal 11April 2007, bukti T4 yaitu Surat Tanggapan No.518/891/2018 tanggal 23 April2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi dan UMKN Kota Surakarta , buktiT5 yaitu. tentang Surat Pengakuan Pinjaman yang tertuang dalam GugatanNo.36/Pdt.G/2018/PN.Ska, bukti T7 yaitu tentang Simpanan

Selain itu, OJK sementara waktumelarang penarikan kendaraan oleh debt collector, ketentuan tersebut diiringikewajiban debitur yang sudah bermasalah sebelum wabah, dan mengalamitambahan permasalahan karena wabah virus corona untuk menunjukkan itikadbaik dan menghubungi kantor leasing terdekat untuk dicarikan jalan keluar;Mneimbang, bahwa dalam kebijakan bagi Lembaga Non Bank yangmendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampakpenyebaran COVID19 termasuk debitur UMKN, dengan

Nama SAKSI Il, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang UMKN,bertempat tinggal di Kabupaten Demak;Saksi dibawah sumpah telahmemberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon dan Termohon;Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri namun belummempunyai anak; Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggalterakhir di rumah orang tua Termohon; Bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon telah hidup berpisah sejakFebruari 2015 yang lalu karena

nominee nnnnnnnBahwa saksi mengetahui terdakwa telah mencairkan deposito senilaiRp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah)) setelah dikasih tahu olehpihak bank ketika Saksi akan mencairkan Deposito tersebut setelahmelunasi seluruh hutang ;Bahwa terdakwa sebagai Ketua Pengurus lama menganggapkepengurusan baru tidak sah, dan telah menggugat secara perdata kePN Jakarta Timur, Keputusannya dimenangkan oleh Tergugat danPenggugat mengajukan Banding dan belum ada putusannya, danKepala kantor Koperasi dan UMKN

Mas MH Agus Rugiarto, SH benarbenarsebagai Ketua YLKI Gorontalo dari 2001 sampai dengan 2016 dan dibenarkan menjalankantugas , baik secara litigasi maupun non litigasi di wilayah Gorontalo ataupun di luar Gorontalo;Menimbang, bahwa Penggugat telah terdaftar pada Dinas Perindustrian PerdaganganKoperasi dan UMKN Kota Gorontalo berdasarkan bukti surat yang bertanda P4 berupaTanda Daftar Lembaga Perindungan Konsumen (TDLPK) yang dikeluarkan oleh DinasPerindustian, Perdagangan, Koperasi UMKM Kota Gorontalo

Bhakti DayaEkonomi (BPR BDE) itu dalam bentuk pemberian fasilitas, Investasi dan kreditkonsomtif; Bahwasetahu saksi Tergugat ini mengajukan kredit Investasi; Bahwa syaratsyarat kredit investasi yaitu fotokopi KTP, KK, Surat Nikah danSurat jaminan atau jaminan; Bahwa pinjaman dalam jangka 60 bulan atau 5 tahu dan untuk besaranpinjaman tergantung dari analisa kita; Bahwa plafon pinjaman terendah 50 juta sampai dengan 10 Milyar; Bahwa benar pinjaman 50 juta sudah menggunakan jaminan; Bahwa benar kredit UMKN

tertulis sebesar Rp.1.547.000.000,00(satu milyar lima ratus empat puluh tujuh juta trupiah) dengan dalih Tergugat mintakeringanan pembayaran pajak pada proses di Kantor Notaris;Bahwa obyek tanah hingga saat ini masih dikuasai oleh Penggugat;Saksi MUSA ENDRI KRINSTIAN dibawah sumpah telah memberikan keterangansebagai berikut;Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat ;Bahwa gugatan Pengugat kaitannya tentang anaknya Penggugat yang bernamaJumadi mempunyai pinjaman di tempat saksi bekerja yaitu BPR UMKN

SUDIMAN:Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor DinasPerindag Kasi UMKN Kabupaten Landak;Bahwa saksi bekerja pada Dinas Perindag Kabupaten Landak sejak tahun2016;Bahwa setahu saksi dalam perkara ini ada sengketa tanah lapangan bolaBardan Ngabang, yang pada bagian depan menghadap jalan PemudaNgabang berdiri beberapa bangunan pondok untuk para PKL berjualanmakanan;Halaman 47 dari 79 halaman PutusanNo.10/Pdt.G/2017/PN NbaBahwa mengenai ijin mereka peroleh dari siapa saksi tidak

mengetahuinya;Bahwa setahu saksi bangunan pondok PKL tersebut berjumlah 13 (tigabelas) lapak;Bahwa setahu saksi yang membangun pondok PKL tersebut adalah dariDinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Landak;Bahwa terhadap para pedagang diatas lapak pondok PKL tersebut ada ditarikretribusi harian sebesar Rp.2000, (dua ribu rupiah) perhari;Bahwa yang menarik retribusi tersebut adalah dari pihak UMKN dandisetorkan ke Kas Negara;Bahwa sejak tahun 2001 saksi ke Ngabang sudah melihat ada bangunantersebut diatas

Bahwa Foto Usaha Lapak membuktikan usaha Pemohonyang standar UMKN ratarata ratusan juta saatpersidangan Melalui kuasa Hukum Pemohon membantahbahwa itu adalah Lapak Posko kemenangan itu sangatlahbertolak belakang.

Operasional Officermembawahi Customer Service, Teller, Sumber Daya Insani, SecurityHalaman 129 dari 183 Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2020/PN Jmbdan OB, serta divisi mikro langsung dibawah Kepala Area Mikro dikantor cabang Area Utama.Bahwa untuk tingkat kantor cabang pembantu fokuspembiayaan untuk PNS (konsumer), pensiunan PNS dan pembiayaanmikro (Segmen UMKN)Bahwa syarat untuk untuk bisa mengajukan pembiayaan diBank Mandiri Syariah SipinKTP (Suami istri yang sudah menikah)Kartu keluargaAkta nikah (yang

Bahwa untuk tingkat kantor cabang pembantu fokuspembiayaan untuk PNS (konsumer), pensiunan PNS dan pembiayaanmikro (Segmen UMKN) Bahwa syarat untuk untuk bisa mengajukan pembiayaan diBank Mandiri Syariah Sipin KTP (Suami istri yang sudah menikah) Kartu keluarga Akta nikah (yang sudah menikah) Foto copy Kartu Pegawai (bagi PNS) Foto copy SK pertama dan terakhir (bagi PNS) Formulir permohonan pengajuan kredit konsumer Bahwa untuk mekanisme pengajuan pembiayaan adalah : Calon nasabah datang ke Bank

Gudang Garam Tbk kepada Kadiskop dan UMKN Kab. Hulu Sungai Tengah.3) 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Kadiskop dan UMKM Kab. Hulu Sungai Tengah No. 518/186/DAGKOP-UMKM/2010 tanggal 30 Agustus 2010.4) 2 (dua) lembar Surat Kuasa Komandan Sandaran an. Pasmajaya tanggal 7 Agustus 2010 untuk menghadap Notaris perihal tentang pengajuan permohonan pembuatan Berita Acara Rapat Anggota Luar Biasa yang dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2010 mengenai penjualan saham PT.

Tidak Terdapat Pemberdayaan UMKM untuk Bersaingdengan Perusahaan dalam Permenhub 118/2018.94.Bahwa Pasal 5 UndangUndang UndangUndangNomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil,dan Menengah (selanjutnya disebut UU UMKN)Halaman 36 dari 122 halaman.

Kontrak dan Nilai EE pada kegiatan Pembangunanpasar tradisional Pasar Tejoagung meliputi :Nilai DIPA Pembangunan Pasar Utama Pagu Anggaran Sebesar Rp.3.500.000.000, HPS: Rp. 3.494.480.000, Nilai Kontrak Rp. 3.491.000.000,(Adapun Nilai Kontrak saya mengetahui dari nilai penawaran pemenanglelang pada pengumuman pemenang sedangkan tehadap Nilai EE saya tidakmengetahui dan tidak pernah melihat)Bahwa pada kegiatan tersebut rincian anggaran DIPA sebagaimana dalam suratdari Kepala Dinas Perindagkop dan UMKN

atas dasarinisiatif dari calon anggota legislative itu sendiri;Bahwa tidak dipebolehkan pada calon anggota Legislatii DPR RI,DPRDPropinsi,DPRD Kabupaten / Kota menawarkan program atau janji kedalambentuk kartu kemudian disebarkan kepada masyarakat dengan maksud dantujuan adalah apabila calon tersebut terpilin, maka bagi masyarakat yangmemegang kartu tersebut akan mendapatkan imbalan berupa manfaatyakni pelayanan dan bantuan yang pada pokoknya pemberian santunanberupa pendidikan, kesehatan, sosila, UMKN

koperasi telah diatur dengan sangat jelas dalam PeraturanMenteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 09 Tahun 2018tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Koperasi, sebagai berikut:Pasal 861)2)3)4)))6)7)Pengurus dipilin dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota.Pengurus merupakan pemegang kuasa rapat anggota.Untuk pertama kali, Susunan dan nama anggota pengurusdicantumkan dalam akta pendirian.Pergantian susunan dan nama anggota pengurus koperasi dilaporkankepada Kementerian Koperasi dan UMKN

dilakukan, dan turut serta melakukanperbuatan (mede plegen) artinya antara para pelaku ada kesadaran/ pengetahuan atasperbuatan yang dilakukan, baik dalam wujud niat bersama dengan pelaku lain ataupunperbuatan yang dalam praktek disebut sebagai bersamasama melakukan, maupunkesadaran untuk ikut dalam suatu perbuatan yang dilarang atau dalam praktek disebut turutserta melakukan;Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan bahwa dalam pengelolaan danabantuan sosial penataan PKL pada Kementrian Koperasi dan UMKN

dan turut serta melakukan159perbuatan (mede plegen) artinya antara para pelaku ada kesadaran/ pengetahuan atasperbuatan yang dilakukan, baik dalam wujud niat bersama dengan pelaku lain ataupunperbuatan yang dalam praktek disebut sebagai bersamasama melakukan, maupunkesadaran untuk ikut dalam suatu perbuatan yang dilarang atau dalam praktek disebut turutserta melakukan;Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan bahwa dalam pengelolaan danabantuan sosial penataan PKL pada Kementrian Koperasi dan UMKN

SusTPK/2019/PN.SbyBahwa saksi dengan kedua orang tersebut tidak ada hubungan keluarga.Bahwa keduanya pernah menghadap saksi di Kantor Dinas Koperasi Kab.Blitarsebanyak 3 kali, kaitannya dengan pengajuan dana bansos dari KementerianKoperasi dan UMKN RI TA 2015, tujuannya minta petunjuk terkait bansostersebut.Bahwa yang pertama sewaktu sebelum mengajukan proposal mohon bimbingan,yang kedua pada waktu ada tim Verifikasi masuk dan yang ketiga setelahditetapkan sebagai penerima dana hibah.Bahwa sejak