Pembanding/Tergugat I : TIBON DAUTH Diwakili Oleh : Drs Werhan Asmin, SH.MH,. M.DIV, CIL
Pembanding/Tergugat II : M. SAFEI Diwakili Oleh : Drs Werhan Asmin, SH.MH,. M.DIV, CIL
Pembanding/Tergugat III : SITUK RUSTIAN Diwakili Oleh : Drs Werhan Asmin, SH.MH,. M.DIV, CIL
Pembanding/Tergugat IV : LENGGANG Diwakili Oleh : Drs Werhan Asmin, SH.MH,. M.DIV, CIL
Pembanding/Tergugat V : BINTANG Diwakili Oleh : Drs Werhan Asmin, SH.MH,.

M.DIV, CIL
Pembanding/Tergugat VI : KATUR Diwakili Oleh : Drs Werhan Asmin, SH.MH,. M.DIV, CIL
Pembanding/Tergugat VII : KAKAU Diwakili Oleh : Drs Werhan Asmin, SH.MH,. M.DIV, CIL
Pembanding/Tergugat VIII : SINANG Diwakili Oleh : Drs Werhan Asmin, SH.MH,. M.DIV, CIL
Pembanding/Tergugat IX : REMI U GAMAN Diwakili Oleh : Drs Werhan Asmin, SH.MH,. M.DIV, CIL
Pembanding/Tergugat X : HEDIE U GAMAN Diwakili Oleh : Drs Werhan Asmin, SH.MH,.

M.DIV, CIL
Pembanding/Tergugat XI : HELIE U GAMAN Diwakili Oleh : Drs Werhan Asmin, SH.MH,. M.DIV, CIL
Pembanding/Tergugat

Pembanding/Turut Tergugat I : UNU D RAUF Diwakili Oleh : Drs Werhan Asmin, SH.MH,. M.DIV, CIL
Pembanding/Turut Tergugat II : SADULI Diwakili Oleh : Drs Werhan Asmin, SH.MH,. M.DIV, CIL
Pembanding/Turut Tergugat III : YANTER Diwakili Oleh : Drs Werhan Asmin, SH.MH,. M.DIV, CIL
Pembanding/Tergugat : MARLIN DEWEL Diwakili Oleh : Drs Werhan Asmin, SH.MH,. M.DIV, CIL
Terbanding/Penggugat : Ir. KRISNA PRAMONO
Terbanding/Tergugat : MARLIN DEWEL
Terbanding/Penggugat : Ir.

Terbanding/Turut Tergugat I : UNU D RAUF Diwakili Oleh : Drs Werhan Asmin, SH.MH,. M.DIV, CIL
Terbanding/Turut Tergugat II : SADULI Diwakili Oleh : Drs Werhan Asmin, SH.MH,. M.DIV, CIL
Terbanding/Turut Tergugat III : YANTER Diwakili Oleh : Drs Werhan Asmin, SH.MH,. M.DIV, CIL

WERHAN ASMIN, S.H., M.H., M.DIV, CIL, Advokat/Konsultan Hukum berkantor di Jalan Mayjen Soetoyo S RT14 RW 01, Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, KotaBanjarmasin 70117, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat KuasaKhusus, tanggal 3 Juli 2019, dan terdaftar di Kepaniteraan tanggal 4 Juli 2019dengan Register Nomor 82/SK.KH/7/2019/PN.Spt.;Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 22/PDT/2020/PT PLKLAWANIr. KRISNA PRAMONO, Pekerjaan Karyawan (Direktur PT.

WERHAN ASMIN, S.H., M.H., M.DIV
Terbanding/Tergugat : PT SAMUDERA MANDIRI

perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusanperkara cerai gugat antara:Saniati binti Nurdin, tempat tanggal lahir di Banjarmasin, 26 Agustus 1979,agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama,pekerjaan Karyawati Tgreen Wedding, tempat kediaman diJalan Walter Condrat, Perumahan Lestari Indah, Jalur 3Nomor 64, Kelurahan Baamang Tengah, KecamatanBaamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi KalimantanTengah, sebagai Penggugat;melawanAlfianur bin Werhan

Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Alfianur bin Werhan. A. )terhadap Penggugat (Saniati binti Nurdin).3. Membebankan biaya perkara ini Sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;Subsidair:Dan/atau jika Pengadilan Agama Sampit Cq.

Pembanding/Penggugat : FRANS PIETERSZ Diwakili Oleh : DRS WERHAN ASMIN, S.H., M.H., M.DIV., CIL
Terbanding/Tergugat I : MOCHAMAD WILDAN, Sarjana Komputer
Terbanding/Tergugat II : PT. EKA NUSA BAHARI

WERHAN ASMIN, S.H., M.H., M.DIV
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : DIMAS PURNAMA PUTRA, SH. MH.

Werhan Asmin, SH.,MH.,M.Div dalam persidangan denganTerdakwa berkas terpisah dengan perkara pidana No. 61/Pid.Sus/2011/PN.Plh. Terlebih lagi dalam perkara No. 61/Pid.Sus/2011/PN.PIhyang telah merupakan putusan "BEBAS MURNI" atau "BEBAS DARISEMUA DAKWAAN" atau VRIJSPRAAK, vide Pasal 191 ayat (1) KUHAP(terlampir).

Werhan Asmin, SH.,MH.,M.Div. yang terungkap dalamperkara terpisah juga dengan No. 61/Pid.Sus/2011/PN.PIh.;Pasal 155 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentangPengelolaan Keuangan Daerah, berbuny!

Werhan Asmin, SH.,MH.,M.Div dalam persidangan denganTerdakwa berkas terpisah perkara pidana No. 61/Pid.Sus/2011/PN.PIh.Terlebih lagi dalam perkara No. 61/Pid.Sus/2011/PN.Plh yang telahmerupakan putusan "BEBAS MURNI" atau "BEBAS DARI SEMUADAKWAAN" atau VRIJSPRAAK, vide Pasal 191 ayat (1) KUHAP(terlampir).

Werhan Asmin,Hal. 31 dari 54 hal. Put. No. 2591 K/Pid.Sus/201 1SH.,MH.,M.Div. Yang terungkap dalam perkara Terdakwa dan No.61/Pid.Sus/2011/PN.PIh ;Pasal 155 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentangPengelolaan Keuangan Daerah, berbuny!

Werhan Asmin, SH.,MH.,M.Div. Yang terungkap dalamperkara terpisah Terdakwa sendiri No. 60/Pid.Sus/2011/PN.Plh dan No.61/Pid.Sus/2011/PN.PIh ;Pasal 155 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentangPengelolaan Keuangan Daerah, berbuny!

Werhan Asmin, SH., MH., M.Div dalam persidangan denganTerdakwa berkas terpisah perkara pidana no. 60/Pid.Sus/2011/PN.Plh danno. 61/Pid.Sus/2011/PN.Plh. terlebin lagi dalam perkara no.61/Pid.Sus/2011/PN.Plh yang telah merupakan putusan Bebas murni atauBebas dari semua dakwaan atau Vrijspraak, vide Pasal 191 ayat (1)KUHAP (terlampir). Dengan kata lain seharusnya pula Terdakwa/PemohonKasasi agar diputus Bebas murni atau Bebas dari semua dakwaan atauVrijspraak, vide Pasal 191 ayat (1) KUHAP.

Werhan Asmin, SH., MH., M.Div, yangterungkap dalam perkara terpisah no.60/Pid.Sus/2011/PN.Plh dan no.61/Pid.Sus/201 1/PN.Plh).Pasal 155 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan Daerah, berbunyi :Ketentuan lebih lanjut tentang pengelolaan keuangan daerah diatur denganPeraturan Menteri Dalam Negeri.Bahwa untuk hal yang diatur oleh Permendagri No. 59 Tahun 2007 itu sendiriyang lebih khusus mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah, dimanadalam konsiderannya pada huruf (a,o dan c

Werhan Asmin, SH., MH.,M.Div dalam persidangan denganTerdakwa berkas terpisah perkara pidana no. 60/Pid.Sus/2011/PN.Plh danno.61/Pid.Sus/2011/PN.Plh. Terlebih lagi dalam perkarano.61/Pid.Sus/2011/PN.Plh yang telah merupakan putusan Bebas murni,atau Bebas dari semua dakwaan atau Vrijspraak, vide Pasal 191 ayat (1)KUHAP (terlampir). Dengan kata lain seharusnya pula Terdakwa/PemohonHal. 27 dari 47 hal. Put.

Werhan Asmin,SH., MH., M.Div, yang terungkap dalam perkara terpisah no.60/Pid.Sus/2011/PN.Plh dan no. 61/Pid.Sus/2011/PN.PIh.Pasal 155 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan Daerah, berbunyi :Ketentuan lebih lanjut tentang pengelolaan keuangan daerah diatur denganPeraturan Menteri Dalam Negeri.Bahwa untuk hal yang diatur oleh Permendagri No. 59 Tahun 2007 itu sendiriyang lebih khusus mengenai Pengelolaan keuangan daerah, dimana dalamkonsiderannya pada huruf (a,o dan c)

Werhan Asmin, SH., MH.,M.Div dalam persidangan denganTerdakwa berkas terpisah perkara pidana no. 60/Pid.Sus/2011/PN.Plh danno.61/Pid.Sus/2011/PN.PIh. Terlebih lagi dalam perkaraHal. 36 dari 47 hal. Put. No. 2134 K/Pid.Sus/201 1no.61/Pid.Sus/2011/PN.Plh yang telah merupakan putusan Bebas murni,atau Bebas dari semua dakwaan atau Vrijspraak, vide Pasal 191 ayat (1)KUHAP (terlampir).

Pembanding/Penggugat : ERNI NIO Diwakili Oleh : DRS WERHAN ASMIN, S.H., M.H., M.DIV., CIL
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK DANAMON INDONESIA, Tbk Cq PT. BANK DANAMON INDONESIA, Tbk.
Terbanding/Tergugat II : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG. KPKNL. PANGKALAN BUN

WERHAN ASMIN, SH. MH.2. SYAHRANI, SH.MH.3. ALI MURTADLO, SH.4. MUHAMAD PAZZI, SH.5. HERIWIJAYA, SH.6. AKHMAD IDERIANI, SH.Kesemuanya adalah anggota Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH)Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, berkantor di Jalan Brgjend. H.

Alat Penangkap Ikan jenis jaring trawl sebanyak 1 (satu)unit, dirampas untuk dimusnahkan; Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkarasebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal dua puluhempat bulan Nopember tahun Dua Ribu Sembilan dalam rapatmusyawarah Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada PengadilanNegeri Pontianak yang terdiri dari : BOKO, S.H, MA, sebagaiHakim Ketua Sidang, Drs, Werhan Asmin, MHdan Drs. R.

Werhan Asmin, M.HDrs. R. Asmara Jaya, MM PANITERA PENGGANTI,MahyusHAKIM ANGGOTA IT,37

Alat Penangkap Ikan jenis jaring trawl sebanyak 1 (satu)unit, dirampas untuk dimusnahkan; Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkarasebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal dua puluhempat bulan Nopember tahun Dua Ribu Sembilan dalam rapatmusyawarah Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada PengadilanNegeri Pontianak yang terdiri dari : ASWARDI IDRIS, S.H.sebagai Hakim Ketua Sidang, Drs, Werhan Asmin, MH dan Drs.R.

WERHAN ASMIN, M.HDrs. R. ASMARA JAYA, M.M PANITERA PENGGANTI,MAHYUS37

WERHAN ASMIN, S.H., M.H.

WERHAN ASMIN, S.H. M.H.M.Div. Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung MangkuratBanjarmasin: Bahwa yang dimaksud oleh perjanjian tersebut hanyalahpenyelesaian sengketa keperdataan dan dagang yang dilakukanmelalui Arbitrase. Untuk persoalan pidananya berlakuketentuanketentuan hukum pidana.

WERHAN ASMIN, S.H., M.H. ,M.Div, Kandidat Doktor, Ahli dari Fakultas Hukum Universitas LambungMangkurat Banjarmasin yang diajukan Pembanding dahulu Penggugatmenyebut Pasal tersebut di atas mengacu kepada penerbitan sertifikat tanahuntuk pertama kalinya ternadap tanah tersebut.

Werhan Asmin, S.H., M.H. , M.Div, Kandidat DoktorAhli dari Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Padapokoknya menerangkan sebagai berikut:I. Perjanjian Jual Beli Tanah Bersertifikat1.

Keterangan AHLI WERHAN ASMIN, SH., MH., M. DIV., DRSdibawah sumpah memberikan pendapat sebagai berikutBahwa Ahli kenal dengan Tergugat dan Turut Tergugat ;Bahwa Ahli tidak kenal dengan Hj.

WERHAN ASMIN, S.H.,M.H., M.Div., Para Advokat dan Advokat Magang padaKantor Hukum PRIMA Law Office, berkedudukandan berkantor di Jalan Soetoyo S., Komplek Damai No.9, RT. 27, RW. 09, Kelurahan Teluk Dalam, KecamatanBanjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, ProvinsiKalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus,tanggal 1 Agustus 2015, yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal12 Agustus 2015, Nomor: 11/PDT/2015/PN.Bjm.

WERHAN ASMIN, S.H.

Werhan Asmin, SH., MH., M.Div, bukan termasuk Ahlisebagaimana dimaksud Pasal 181 RBg / 154 HIR, sehingga pendapainya patutdikesampingkan.Bahwa alasan keberatan keberatan Penggugat/Pembanding mengenaipenerapan Hukum Acara Perdata oleh Majelis Hakim Pengadilan NegeriBanjarmasin adalah tidak berdasar dan patut ditolak seluruhnya, karena dalampertimbangan hukum maupun amar putusannya sama sekali tidak melanggarPasal 1865, Pasal 1866 KUHPerdata, Pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal 189 ayat(3) RBg, Pasal 50

WERHAN ASMIN, S.H.. M.H..