Ditemukan 3404 data
Urut Berdasarkan
Register : 05-03-2019 — Putus : 11-10-2019 — Upload : 24-10-2019
Putusan PN Parigi Nomor 29/Pid.Sus/2019/PN PRG Tanggal 11 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
ANDI SUDIRMAN, SH
Terdakwa:
H. MOCH AMIN BADAWI
175 — 58
ANDI SUDIRMAN, SH
Terdakwa:
H. MOCH AMIN BADAWI
175 — 58
atau Direktur Utama dalam membuat suatu keputusanatau kebijakan selalu harus mengacu pada UndangUndang yang berlaku, iaharus bisa memahami dan juga melaksanakan amanat dari undangundangdalam kegiatannya termasuk pada saat ketika melaksanakan kegiatan usahasecara konvensional dan atau berdasarkan prinsip bank syariah semua adaaturan mainnya, ada SOP, ada peraturan OJK ada peraturan bank Indonesiasemua aturan itu harus dilaksanakan dan setiap melakukan tindakanpenyimpangan atau pelanggaran pasti ada sangsi
Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus/2019/ PN PrgBahwa Rapat Umum Pemegam Saham akan dilakukan 1 (satu) kali dalam 1(Satu) tahun kecuali ada direksi yang melakukan pelanggaran sehingga harusmengganti pengurus yang baru jadi walaupun belum sampai 1 (Satu) tahun itubisa dilakukan Rapat Umum Pemegam Saham;Bahwa jika anggota komisaris melakukan kepengurusan dalam suatu bankmaka itu melanggar larangan kalau melanggar larangan tentunya adasangsinya tetapi siapa yang berhak memberi sangsi pada komisaris tentunyaDewan
tentunya akan merugikan Pemegam Saham maka oleh Pemegamsaham setidaknya 1/10 dari pemegam saham maka tentu akan dilakukanRapat Umum Pemegam saham untuk memintai pertanggung jawabankomisaris yang melanggar larangan;Bahwa Sesuai dengan UndangUndang Perseroan Terbatas itu. tidakmungkin kalau hanya satu pemegam sahamnya karena perseroan terbatasdidirikan atas dasar perjanjian dan yang namanya perjanjian tentu lebih darisatu orang;Bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak memiliki kKewenangan untukmemberi Sangsi
pada direksi atau komisaris, Otoritas Jasa Keuangan (OJK)hanya dapat memberi sangsi pada perusahaan yang bersangkutankatakanlah dengan mencabut izin usahanya tapi untuk memberhentikananggota dewan komisaris atau anggota direksi tidak memiliki kewenangantetapi ketika suatu bank dalam kondisi tidak sehat dan ditempatkan dalampengawasan khusus maka oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyarankanagar salah satu langkah penyelesaian adalah mengganti anggota Direksi ataumengganti anggota Komisaris, kapan
Register : 18-03-2014 — Putus : 24-09-2014 — Upload : 18-02-2015
Putusan PN PADANG Nomor 11/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Pdg Tanggal 24 September 2014 — EKO SUNARYO Pgl EKO
105 — 73
105 — 73
Merangin Karya Sejati dikenakan tiga sangsi yaitu :a. Jaminan pelaksanaan dicairkan dan disetorkan ke Kas Daerah Kab. SolokSelatan.b. Sisa uang muka harus dilunasi oleh PT. Merangin Karya Sejati (pinak kedua)atau jaminan uang muka dicairkan.c.
JHON KENEDY dan pengawas lapanganRAHMAT SYUKRI dan disetujui oleh HANIF RASIMON, ST selaku PPTK, dokumen/surat yang Saksi sebutkan dimaksud ada dalam buku pemutusan kontrak Nomor :620/01/SKBM/DPU/XI2011 tanggal 28 Desember 2011.Bahwa Sangsi yang diberikan sesuai pemutusan kontrak dengan Surat KeputusanNomor : 620/01/SKBM/DPU/XI2011 tanggal 28 Desember 2011 sudahdilaksanakan oleh PT. MKS yaitu:a. Jaminan pelaksanaan dicairkan dan disetorkan ke Kas Daerah Kab.
Merangin Karya Sejati diberikan sangsi yaitu1) Jaminan pelaksanaan dicairkan dan disetorkan ke kas daerah Kab. SolokSelatan;1232) Sisa uang muka harus dilunasi oleh PT. Merangin Karya Sejati (pihak kedua)atau jaminan uang muka dicairkan.3) Pihak kedua dikenakan sangsi berupa pengenaan daftar hitam untuk jangkawakiu selama 2 (dua) tahun.Bahwa benar semua sangsi yang diberikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)sdr. BURAHMAN,SST kepada PT.
Merangin Karya Sejati belum dilaksanakansemuanya, sangsi yang telah dilaksanakan PT. Merangin Karya Sejati adalah :a) Jaminan pelaksanaan sepengetahuan Saksi sudah dicairkan namun Saksitidak tahu berapa jumlahnya.b) Pihak kedua dikenakan sanksi pengenaan daftar hitam untuk jangka waktu 2(dua) tahun.Bahwa bobot pekerjaan yang sudah dilaksanakan oleh PT.
Merangin Karya Sejatidikenakan tiga sangsi yaitu :a. Jaminan pelaksanaan dicairkan.b. Sisa uang muka harus dilunasi oleh PT. Merangin Karya Sejati (pihak kedua)atau jaminan uang muka dicairkan.c. Pihak kedua dikenakan sanksi pengenaan daftar hitam jangka waktu 2 (dua)tahun143Bahwa sebelum PPK melakukan pemutusan kontrak secara sepihak dengan PT.Merangin Karya Sejati, Terdakwa selaku Direktur PT.
Register : 27-11-2014 — Putus : 17-09-2015 — Upload : 06-09-2016
Putusan PTUN PONTIANAK Nomor 53/G/2014/PTUN-PTK Tanggal 17 September 2015 — PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU MELAWAN 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAPUAS HULU 2. SERIANG (Almarhum), Dkk.
173 — 367
173 — 367
Perkara Nomor : 53/G/2014/PTUNPTKTemenggung Banua Sio menetapkan bahwa Hutan Tengkawang tersebutdibagi dua, sebagian sebelah hilir batas untuk orang Kantuk Pala Pulaudan sebagian sebelah hulu batas untuk masyarakat Desa Sibau Hilir.Apabila di kemudian hari terjadi Pelanggaran seperti :A Melewati batas yang telah ditentukan;BCMembuang atau mencabut Tanda Batas;Menebang Pohon Kayu TandaBatas;Mengingkari keputusan Temenggung Banua Sio seperti yangtersebut diatas.2 22222228 22222 == ===Akan dikenakan Sangsi
selakuTemenggung Banua Sio menetapkan bahwa Hutan Tengkawang tersebutdibagi dua, sebagian sebelah hilir batas untuk orang Kantuk Pala Pulaudan sebagian sebelah hulu batas untuk masyarakat Desa Sibau Hilir.Apabila di kemudian hari terjadi Pelanggaran seperti :E Melewati batas yang telah ditentukan;F Membuang atau mencabut Tanda Batas;G Menebang Pohon Kayu TandaBatas;H Mengingkari keputusan Temenggung Banua Sio seperti yangtersebut dialAS. = 222 nn noone nn nnn nnn none nn nnn anneAkan dikenakan Sangsi
Putus : 13-09-2017 — Upload : 13-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 98 PK/Pid.Sus/2017 Tanggal 13 September 2017 — SUMITA TOBING, S.H., PhD., M.Sc.
90 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
90 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
yang bersifat menentukan (Novum) yangdimaksud oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana adalah :1.Bukti Novum Pemohon Peninjauan Kembali1 (PPK1) yaitu : PutusanNomor 01/XIII/2008/Dewan Penilai MAPPI;Bahwa selengkapnya isi putusan Dewan Penilai adalah sebagai berikut:Putusan Dewan Penilai :Sesuai dengan kesimpulan dan pendapat atas dugaan pelanggaran SPIyang telah diuraikan di atas, baik yang merupakan pokok aduan maupunyang terungkap dalam pemeriksaan, Dewan Penilai MAPPI,memutuskan:1) Memberikan sangsi
Pelaksanaanpemberian sangsi dilakukan oleh Pengurus Pusat MAPPI palinglambat 22 hari kerja sejak diterimanya putusan ini oleh PengurusPusat MAPPI;Bahwa dengan mendasarkan kepada Bukti Novum PPK1, makapenilaian kerugian negara yang dibuat oleh Penilai tersebut adalahjuga cacat hukum dan oleh karenanya cukup beralasan hukum untukdinyatakan batal demi hukum, karena Penilai yang menyatakanbahwa pengadaan peralatan teknik di TVRI tidak memiliki izin dalammenjalankan pekerjaannya sebagai penilai, maka
Register : 16-04-2021 — Putus : 14-06-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN KRAKSAAN Nomor 16/Pdt.Sus-Parpol/2021/PN Krs Tanggal 14 Juni 2021 — Penggugat:
ENY KUSRINI
Tergugat:
1.DEWAN PENGURUS CABANG ( DPC ) PARTAI KEBANGKITAN BANGSA KABUPATEN PROBOLINGGO
2.DEWAN PENGURUS WILAYAH ( DPW ) PARTAI KEBANGKITAN BANGSA JAWA TIMUR
3.DEWAN PENGURUS PUSAT ( DPP ) PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
408 — 139
ENY KUSRINI
Tergugat:
1.DEWAN PENGURUS CABANG ( DPC ) PARTAI KEBANGKITAN BANGSA KABUPATEN PROBOLINGGO
2.DEWAN PENGURUS WILAYAH ( DPW ) PARTAI KEBANGKITAN BANGSA JAWA TIMUR
3.DEWAN PENGURUS PUSAT ( DPP ) PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
408 — 139
Anggota Partai yang melanggar ketentuan sebagaimana yangdimaksud dalam pasal 8, pasal 10, pasal 11 dan pasal 12 dikenakansangsi.(2) Sangsi yang dijatunkan terhadap anggota partai berupa :a. Peringatan.b. Pemberhentian sementara dari jabatan Partai dan / atau jabatanatas nama Partai.c. Pembebastugasan dari jabatan partai dan / atau jabatan atasnama partai, dand. Pemecatan atau pemberhentian dari keanggotaan Partai.(3).
Penetapan sangsi berupa peringatan dilakukan oleh DewanPengurus Partai pada masingmasing tingkatan, melalui RapatPleno.Bahwa pemberhentian Penggugat tersebut sama sekali tidak melaluiprosedur rapat pleno sebagaimana ditentukan Anggaran Dasar DanAnggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan Bangsa, Pasal 15 ayat (2)Ketetapan Muktamar Partai Kebangkitan Bangsa Nomor4/Muktamar/PKB/VIII/2019, Tentang Anggaran Dasar Dan AnggaranRumah Tangga Partai Kebangkitan Bangsa, berbuny/!
Putus : 29-09-2014 — Upload : 15-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 404 K/Pdt.Sus-PHI/2014 Tanggal 29 September 2014 — Tn. YUAN AGUSTA VS Tn. MARTONO SAPUTRO, General Magager (GM) Hotel Sahid Jaya Solo
41 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
41 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dan ini jugamelanggar Perjanjian Kerja Bersama Lampiran Ill butir 4 yangmenyatakan "Dilarang Karyawan untuk memberikan keterangan palsu,Hal. 16 dari 27 hal.Put.Nomor 404 K/Pdt.SusPHI/2014baik yang berhubungan dengan pekerjaan maupun hubungan kerjadengan sangsi repriment III atau pemutusan hubungan kerja atau PHK.Tergugat Rekonvensi melakukan pelanggaran berat sesuai UndangUndang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 Pasal 158 e yangmenyatakan "Pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja terhadappekerja
Register : 01-08-2019 — Putus : 14-10-2019 — Upload : 15-10-2019
Putusan PA TAHUNA Nomor 33/Pdt.G/2019/PA.Thn Tanggal 14 Oktober 2019 — Penggugat VS Tergugat
37 — 14
37 — 14
Tergugat tidak puasdengan melapor ke polisi besoknya tergugat melapor saya ke kantor DinasPendidikan Kabupaten dengan tujuan supaya saya dapat diambil satutindakkan atau sangsi dari atasan. Dengan sikap yang mempermalukansaya,saya sebagai pengugat sudah tidak sanggup lagi hidup berumahtanggadengan tergugat.
Register : 08-12-2020 — Putus : 12-01-2021 — Upload : 15-01-2021
Putusan PTUN PALU Nomor 32/P/FP/2020/PTUN.PL Tanggal 12 Januari 2021 — Pemohon:
PT. BANGUN BUMI INDAH
Termohon:
BUPATI MOROWALI UTARA
137 — 67
PT. BANGUN BUMI INDAH
Termohon:
BUPATI MOROWALI UTARA
137 — 67
Menjatuhkan sangsi administratif kepada bawahan yang melakukanPelanggaran sebagaimana diatur dalam Undangundang ini;16. Bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) butir a dan b UU No.30 tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan telah ditegaskan bahwa Pejabat Pemerintahanmemiliki kewajiban antara lain:a) Membuat Keputusan dan/atau tindakan sesuai kewenangannya;b) Mematuhi AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)sesuai dengan ketentuan peraturan PerundangUndangan yang berlaku;17.
Register : 08-08-2012 — Putus : 25-04-2013 — Upload : 09-11-2014
Putusan PA BANTAENG Nomor 141/Pdt.G/2012/PA Batg Tanggal 25 April 2013 — Pemohon VS Termohon
57 — 24
57 — 24
halaman 2 No. 3 bahwa pernyataansudah dijelaskan secara benar dan jelas dan tidak mengadaada, dan setiap saatselalu mengacu pada prosedur yang sudah ada, dan tidak mengesampingkanproses hukum yang berlaku;20Berkaitan dengan itu ada satu permasalahan atau dengan kata lain tambahantuntutan yang tidak sempat tercantum pada awal tuntutan Termohon yaitumengenai pernikahan Pemohon dengan wanita lain/selingkuhannya tanpaseizin istrinya yang sah sehubungan dengan itu mohon kiranya Majelis Hakimmemberikan sangsi
Putus : 05-06-2017 — Upload : 03-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 526 K/Pdt.Sus-PHI/2017 Tanggal 5 Juni 2017 — 1. SURONO , DKK VS PT. UNION PLASTIK, Peseroan
97 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
97 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Tergugat menerapkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)pada Para pekerja yang bekerja di bagian pekerjaan yang bersifat pokoksetelah Para pekerja memiliki masa kerja di atas 3 (tiga) tahun denganalasan sebagai formalitas, apabila Para pekerja menolak untukmenandatangani Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Para pekerjaharus mendapat sangsi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secarasepihak tanoa mendapat hak apapun.
Register : 03-08-2010 — Putus : 17-02-2011 — Upload : 31-03-2011
Putusan PA NGANJUK Nomor 1093/Pdt.G/2010/PA.NGJ_CERAI_TALAK Tanggal 17 Februari 2011 — PEMOHON DAN TERMOHON
19 — 1
19 — 1
Amin;Termohon orang yang teraniaya semoga Allah mengabulkan doanya;Mengenai meminangMemang jelas disini bahwa Pemohon orang yang gegabah kalau bicarasyukur ngomong tidak diteliti kebenarannya (Tukang fitnah), seperti yangditulis dia, Termohon mau dipinang Wabub, padahal Wabub Nganjuksudah beristeri hal itu tidak mungkin, (andai hal ini diadukan kepadaWabub pasti mendapat sangsi karena pencemaran nama baik).
Register : 23-07-2018 — Putus : 09-10-2018 — Upload : 03-04-2019
Putusan PA MATARAM Nomor 428/Pdt.G/2018/PA.Mtr Tanggal 9 Oktober 2018 — PEMOHON VS TERMOHON
14 — 8
14 — 8
Demikian pula TermohonKonvensi berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil sekalipun telah diberikesempatan untuk memperoleh Surat Keterangan Perceraian dari atasannya,namun Termohon tidak keberatan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengantanpa surat keterangan atasannya dan siap menerima sangsi apapun ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan suratpermohonan Pemohon Konvensi yang maksud dan isinya tetap dipertahankanoleh Pemohon Konvensi;Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon Konvensi tersebut
Putus : 09-09-2013 — Upload : 26-06-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 32 PK/Pdt.Sus-PHI/2013 Tanggal 9 September 2013 — MARDAIP, dk VS PT MULIA GLASS
28 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
28 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sangsi terhadappelangaran atas peraturan ini biasanya ialah tidaksahnya atau batalnya tindakan yang melanggar itu, bahkan seringkali juga tindakanmelanggar itu diancam pula dengan pidana kurungan atau denda....,(dikutip dalam bukunya Prof. Imam Soepomo,SH berjudul: PengantarPerburuhan.. Edisi Cetak Ketiga Belas, 2003 pada halaman 1112);1.
Putus : 30-05-2017 — Upload : 26-10-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 176 PK/Pdt/2017 Tanggal 30 Mei 2017 — ENDANG WAHID Melawan HARDY TAMARA alias AYUNG, DKK
33 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
33 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tidak ragu ragu dan tidak sangsi lagi;4.
Register : 16-05-2012 — Putus : 18-09-2012 — Upload : 09-10-2012
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 77/G/2012/PTUN-JKT Tanggal 18 September 2012 — PT. Tri Dian Rejeki; Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta
70 — 27
70 — 27
Bahwa, dari ketentuan pasal 218 ayat (1) di atas, maka jelas menurut hukumTergugat dapat mengenakan sangsi administratif kepada Penggugat berupaHalaman 9 dari 43 halaman, Putusan Nomor 77/G/2012/PTUNJKT1013.14.PERMOHONAN PENANGGUHAN PELAKSANAAN :pembekuan izin dan/atau pencabutan izin, apabila armada taksi Penggugatyang beroperasi melanggar ketentuan pasal 211, yaitu terjadinyapencemaran udara atau kebisingan ; Bahwa, disamping itu ditinjau dari hierarkhi Pemerintahan, Izin Operasi TaksiPenggugat
Register : 09-03-2017 — Putus : 27-04-2017 — Upload : 23-05-2017
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2017/PN Sdw Tanggal 27 April 2017 — MUH AIDIL NUR Alias DATO Bin HARIS
88 — 43
88 — 43
mendidik kepadamasyarakat umum bahwa perbuatan yang dilakukan anak tersebuttidak benar (prevensi umum) ;Menimbang , bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 60 ayat (3)dan (4) UndangUndang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang SistemHalaman 24 dari 27 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.SusAnak/2017/PN SdwPeradilan Pidana Anak, Hakim kemudian mempertimbangkan hasilPenelitian Kemasyarakatan yang dilakukan oleh Balai PemasyarakatanKelas ll Samarinda yang pada intinya Balai Pemasyarakatanmenyarankan supaya anak dijatuhi sangsi
Register : 06-01-2022 — Putus : 16-02-2022 — Upload : 18-02-2022
Putusan PT JAYAPURA Nomor 2/PDT/2022/PT JAP Tanggal 16 Februari 2022 — Pembanding/Tergugat I : PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Jayapura
Terbanding/Penggugat : AKBAR ARIF
Turut Terbanding/Tergugat II : DOMINGGUS PASALBESSY
Turut Terbanding/Tergugat III : HADI MUTONO
193 — 162
Terbanding/Penggugat : AKBAR ARIF
Turut Terbanding/Tergugat II : DOMINGGUS PASALBESSY
Turut Terbanding/Tergugat III : HADI MUTONO
193 — 162
Hal tersebut tertuangdalam Peraturan Perusahaan Bab VIII tentang Disiplin Dan Sangsi,Pasal 43 Nomor 3 huruf e 1, sebagai berikut:Mengambil barang atau uang milik Perusahaan, teman sekeria,pimpinan.
Register : 06-10-2010 — Putus : 19-11-2010 — Upload : 18-08-2011
Putusan DILMIL I 06 BANJARMASIN Nomor 23-K/PM I-06/AD/X/2010 Tanggal 19 Nopember 2010 — Koptu Sarno
84 — 34
84 — 34
Bahwa benar Terdakwa sebelumnya sudah pernahmendapatkan pengarahan = dari Komandan Satuanbahwa anggota INI dilarang keras terlibatNarkoba.dan Terdakwa juga mengetahui sangsi yangakan dijatuhka jika TNI terlibat dalam narkoba.13. Bahwa benar motivasi Terdakwa = melakukanperbuatan tersebut dikarenakan ingin ~~ mencarikeuntungan agar tidak mengganggu uang gaji yaituuntuk membeli minyak dan rokok14.
Register : 03-03-2011 — Putus : 25-04-2011 — Upload : 31-01-2012
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 46-K/PM.II-09/AD/III/2011 Tanggal 25 April 2011 — Kopka Terdakwa
68 — 21
68 — 21
timbulnya suatukewajiban bagi seseorang manakala ada hubungan hukumyang mengikat dalam suatu' perjanjian yang sah menurutUndang undang, sehingga akibat selanjutnya adalahkewajiban yang alami bagi kehidupan manusia yaituseorang Bapak wajib memberi makan dan minum sertapakaian dan tempat tinggal bagi isteri dan anak anaknyasemampunya termasuk merawat dan memeliharanya sedangkandimaksud orang selain garis keturunan kebawah ter masukhal hal yang diperjanjikan antara para pihak danbersifat mengikat dengan sangsi
Register : 13-12-2018 — Putus : 30-01-2019 — Upload : 16-12-2019
Putusan PN KISARAN Nomor 1220/Pid.Sus/2018/PN Kis Tanggal 30 Januari 2019 — Penuntut Umum:
Muhardani Budi Septian, SH
Terdakwa:
Syahrifuddin Sitorus Alias Budi Salmah
27 — 4
Muhardani Budi Septian, SH
Terdakwa:
Syahrifuddin Sitorus Alias Budi Salmah
27 — 4
Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaanalternatif kKedua dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi