Terhadap Calon Anggota Legeslatif dari Partai Keadilan dan persatuanIndonesia (PKPI) yang bernama Rodian Syahrullah Rida Sapurtra, S.Sostelah diterima surat dari Panwaslu) Kota Banjarmasin Nomor092/PanwasluBjm/IX/2013 tanggal 26 September 2013 dan berdasarkankajian laporan Nomor : 017/TM/PILEG/IX/2013 tanggal 26 September 2013kemudian oleh KPU Kota Banjarmasin dengan surat Nomor:621/KPU/BJM022.436069/IX/2013 tanggal 30 September 2013 ke KPUProvinsi yang masih menunggu jawaban ;Bahwa terhadap gugatan

FERNUS LEONARDO TOMAMBA, dibawah janji pada pokoknya menerangkansebagai berikut: Bahwa saksi pernah di periksa oleh Penyidik Polres Waropen berkaitan dengantindak Pidana Pemilu; Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 April 2019 pada distrik Wapoga telahberlangsung orasi atau Kampanye terbuka yang dilaksanakan oleh PartaiDemokrat dalam rangka pileg dan pilpres periode 20192024 dan tempatpelaksanaan kampanye terbuka oleh Partai Demokrat berlangsung di Lapanganbola Kampung Pirare Distrik Wapoga Kabupaten Waropen

KPPSLN ;Halaman 14 dari 55 halaman putusan No. 135/PID/2019/PT.PLG Bahwa para terdakwa sebagai Penyelenggara Pemilu sepatutnya mengetahuiataupun memastikan jika surat Suara yang didistribusikan oleh KPU Kotakepada setiap TPS mellaui PPK harusnya sesuai dengan Daftar Pemilin Tetap(DPT) dan menjadi tanggung jawab para terdakwa ketika kotak suara yangberisikan surat suara Pileg dan Pilpres yang sudah tersegel Logo KPU KotaPalembang, isinya tidak sesuai atau kurang dari DPT.

pada pokoknya menerangkan bahwa pemungutan suara telahberjalan dengan lancar dan sesuai dengan peundang undangan tersebut tidakmengetahui bahwa surat pernyataan tersebut akandigunakan sebagai suratpenolakan untuk dilaksanakannya PSL; Bahwa para terdakwa sepatutnya mengetahui ataupun memastikan jika suratsuara yang didistribusikan oleh KPU Kota kepada setiap TPS harusnya sesualdengan Daftar Pemilin Tetap (DPT) dan menjadi tanggung jawab para terdakwaketika kotak suara yang berisikan surat suara Pileg

satu) hanya untuk membantu oknum Abdurrahman.KA yang justrumemecah belah Partai PKB di Kabupaten Paser yang sudah susah payahdibesarkan Penggugat dan menjadi hancur terpecah belah Karenapemecatan ini untuk kepentingan oknum yang kepengen betul jadiAnggota Dewan, seperti pepatah Jawa mengatakan, majulan tanpamenyingkirkan, naiklah tinggi tanpa menjatuhkan, kalau tidak adakeinginan oknum yang ingin betul menjadi Anggota Dewan, tentunya tidakada permasalahan ini, kalau memang jantan mari bertarung di Pileg

P.K.B tidak adatembusannya untuk Penggugat), sehingga hal ini menjadi sangat anehkarena dilakukan secara diamdiam, padahal surat ini sangat pentingmenentukan masa depan dan nasibnya Penggugat, ( nampak sekali disiniada permupakatan jahat dari Para Tergugat terhadap Penggugat dansebelum Pileg Tahun 2019 Insyaallah akan Penggugat laporkan masalahpidananya ini ke Mabes Polri/Polda Kaltim, kita lihat saja nantinya ),Karena dugaan permupakatan jahat ini direncanakan secara terinci olehPara Tergugat;Bahwa

MH, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubunganpekerjaan ; Bahwa saksi tidak kenal dengan Termohon , Termohon Il danTermohon III ; Bahwa saksi adalah Ketua Bawaslu Binjai ; Bahwa saksi pernah mengeluarkan Putusan dari Bawaslu sesuaidengan bukti P6 atau bukti T.L.ILIMI33 ;Hal 60 of 79 Putusan Praperadilan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Bnj Bahwa Bawaslu mempunyai kewenangan terhadap sengketaPemilu/Pileg dan pelanggaran administrasi pemilu

; Bahwa di Bawaslu saksi memeriksa dan memutus sengketa PemilihanLegislatif (Pileg), yang kami sebut dengan AJUDIKASI, atas laporanPemohon LAZUARDI, caleg dari PDIP Dapil 1 Binjai Barat terhadapTerlapor KPU Binjai Barat ; Bahwa laporan yang diajukan Pemohon LAZUARDI terkaitpelanggaran dugaaan tidak memenuhi syarat pencalonan legislatif atasnama RYAN WIJAYA, SE., caleg dari PDIP ; Bahwa saksi kenal dengan Ryan Wijaya sejak di Bawaslu ; Bahwa saat itu pihak yang kami periksa di Bawaslu antara lain

I, Kuasa Termohon II,danKuasa Termohon Ill ; Bahwa saksi adalah sebagai Terlapor dalam pemeriksaan Bawaslusesuai dengan bukti T.II. 133 ; Bahwa saksi di Polres Binjai menjelaskan bahwa saksi dituduhPemohon LAZUARDI memberikan keterangan palsu pada pemeriksaandi kantor Bawaslu, yang mana pada tahun 2019, KPU sebagai Terlaportidak layak dalam hal penjaringan caleg diri saya sendiri RYAN WIJAYAdari Partai pernah diperiksa di kantor Polres Binjai pada tahun 2020dalam sengketa pemilihan legislatif (Pileg

Bambang Margono, seluruh Kassubangdiantaranya Achirowati, Hadinur, Wan Albahari dan Bendahara Pileg,Pilores dan Pemilukada, Sdr. Robby M. Nur, Bendahara Hibah APBD,Sdri. Santi Lestari dan Bendahara APBN Rutin, Sdr.

Bambang Margono diambil dari danaSosial yang belum dilaksanakan dan belum dipakaii ;Bahwa rencana awal di hotel Rindu Sepadan kemudian dilaksanakan dikantor KPU, Total dana pada waktu itu sebesar Rp. 68.130.000, (enamHalaman 55 dari 11 halaman Pet .Putusan No. 07/Pid.Sus/Tipikor /2013/PN.PBRpuluh delapan juta seratus tiga puluh ribu) diberikan kepada AnggotaPPK uang transport rapat evaluasi Pileg dan Pilpres, sejumlah Rp.500.000,/per orang sejumlah 83 orang anggota dan sekertaris PPK,sebesar Rp.

Mulyadi, tim SuksesMulyadi, kalau akan berurusan dengan Ir.Mulyadi, harus melaluiMursanto, yang sebelum ini saksi pernah mengenalnya pada saatPemilinan Legislatif (Pileg) tahun 2012 dirumah aspirasi Partai di Jin,Garegeh Bukittingg);Bahwa orangorang tersebut bisa mengurus keagenan LPG karena Ir.Mulyadi duduk di Komisi yang membidangi ini;Halaman 18 dari 78 Putusan Nomor 36/Pid.B/2018/PN BktBahwa pertemuan tersebut jadi di Hotel Rocky Bukittinggi, saksi danIsmardi mengantarkan terdakwa kesana, sampai

Mulyadi pada tahun 2012 waktu masa pileg /pemilinan anggota Legislatif di Kantor Posko / aspirasi partai di GantiangBukittinggi namun saksi tidak tahu dimana rumahnya Ir.

di kantor Polisi;Bahwa usaha Mursanto dengan terdakwa yaitu Mursanto ceritakankepada saksi, awalnya beliau membantu pengurusan izin keagenan gasLPG 3 kg di Pertamina Jakarta, saat surat izin prinsip ke alamat terdakwaturun, terdakwa tidak memberitahunya, sampai usaha itu jalan terdakwajuga tidak memberitahu Pak Mursanto, padahal sudah ada perjanjian fee60 %: 40 %, itulah sebabnya adanya masalah ini;Bahwa hubungan saksi dengan Mursanto hanya hubungan pertemanan,saksi mengenalnya di ahun 2012 saat pileg

Bahwa Penggugat sebagai Warga Negara Republik Indonesiamencalonkan diri sebagai Calon Legislatif Daerah (DPRD) diKabupaten Samosir atau yang lajim disebut PILEG padatahun 2009 berasal dari Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)Cabang Kabupaten Samosir ; 2.

Bahwa Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) CabangKabupaten Samosir pada Pemilihan Legislatif (PILEG) Tahun2009 memperoleh 3 Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Kabupaten Samosir masa jabatan Tahun 2009Sampai Tahun 2014 dimana Penggugat adalah salah satuyang berhak untuk duduk sebagai Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Samosir dengan Daerah Pemilihan(Dapem) Samosir 3 ; .

Bahwa setelah Penggugat bertugas kurang lebih seminggu di tempat tugas barudengan kondisi yang sangat tidak layak dan memprihatinkan di kampongorang/rantau dimana jauh dari anak,istri serta keluarga, sehingga sehubungandengan akan dilaksanakannya PEMILU, PILPRES dan PILEG tanggal 17 April2019 maka Penggugat selaku warga Negara meminta kembali ke Palu untukmencoblos di Pemilu Tersebut;20.Bahwa sesampainya di palu pada tanggal 15 April 2019, Penggugat langsungmenghadap kepada Tergugat untuk membicarakan

Anggota 014 tanggal 05Januari 2015 (fotocopy sesuai dengan aslinya);Surat Pernyataan KAMARUZAMAN, SH tanggal 08 Mei2017 (fotocopy sesuai dengan aslinya); Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PartaiDemokrat tahun 2015 (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu KotaPekanbaru Nomor 035/LP/PILEG/IV/2014 tanggal 15 April2014 yang ditandatangani oleh Anggota SentraGakkumdu Panwaslu Kota Pekanbaru tanggal 05 Mei 2014Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor :16/G/2017/PTUN.PBR

Keterangan saksi Suhadi, SH. yang menerangkan bahwa padapermulaan masa kampanye mobil sewa tersebut bahwa ada, danmasa kampanye untuk pileg dimulai tanggal; 11 Maret s/d 1 April2004, hal mana diterangkan oleh saksi Drs. Moch Waris bahwamobil sewaan mulai dipakai bulan Maret 2004.2.

IS1ANT/DPP.PD/I/2012 tanggal 31 Januari 2012, PerihalPenyelesaian Sengketa Internal Pileg 2009.Bahwa berdasarkan Suratsurat dari DPP Partai Demokrat tersebut makasangat jelas bahwa alasan PAW terhadap Penggugat tidak hanya disebabkanoleh Pemberhentian Penggugat dari Partai Demokrat, akan tetapi terdapat alasan lain yaitu adanya keputusan DPP Partai Demokrat berdasarkan Surat No.1S1/INT/DPP.PD/I/2012 tanggal 31 Januari 2012, Perihal PenyelesaianSengketa Internal Pileg 2009 yang memutuskan : Kebijakan

Bahwa kemudian dengan surat pengantar ke Mahkamah Partai15.16.17.Gerindra sebagaimana poin 10 tersebut diatas, PENGGUGATmendapatkan Surat Undangan Pada Bulan Juli 2019 dan jugaPENGGUGAT pada tanggal 29 Agustus 2019 mendapatkan SuratUndangan dari Majelis Kehormatan Partai Gerindra No. 08047/A/MKGERINDRA/2019, dengan agenda klarifikasipermasalahan sesuai penunjukan :a) Surat DPD Partai Gerindra Nomor : 07031/A/DPDGERINDRAJABAR/2019 tanggal 12 Juli 2019 tentang sengketa hasil Pileg Ta.2019 Kota Depok

Rienova Serry Donie Caleg terpilin Dapil 5 Kota Depoktanggal 31 Mei 2019 tentang laporan hasil perolehan suara di Dapil 5Kota Depok dan permohonan keadilan sengketa hasil suara Pileg Ta.2019 Dapil 5 Kota Depok.c) Klarifikasi Ketua Majelis Kehormatan Partai Gerindra hari selasatanggal 23 Juli 2019 di DPP Partai Gerindra. Hadir : Sdr.

Kubu Raya adalah melakukanmontoring pada saat pemungutan suara Pileg 2019;Bahwa Sdr. MUHAMMAD MARLI yang merupakan Ketua Panitia PemilinanKecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya dan sdr. BAMBANGSUDARMONO, S.A.P Als BENGBENG yang merupakan Ketua PanwascamKec. Sungai Raya Kab.

Kubu Raya secara logika tidak dapat merubah ataumenambah surat suara karena surat suara tersebut disimpan dan dijagasecara ketat oleh pihak kepolisian;Bahwa Jika terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh PPK atauPanwascam harus dilakukan sidang etik terlebin dahulu dan dikoordinasikandengan Gakkumdu dan tidak boleh dilimpahkan ke kepolisian karena hal initerkait dengan masa Pileg atau pemilu;Bahwa ada beberapa proses pelanggaran kode etik bersifat temuan danlaporan harus memenuhi syarat dan harus

Kubu Raya yaitu SdrSOLEHUDIN, S.H tersebut masuk dalam tugas dan tanggung jawab sayaselaku Panwascam dimana hal tersebut masuk dalam hal memastikanproses pemilu Jurdil;Bahwa yang terdakwa lakukan dengan menghadiri rapat pleno perhitungansuara di kantor Kecamatan, secara umum saya mengawasi jalannya rapatpleno dan perhitungan pilpres, pileg DPR RI, DPRD PRov, DPRKota/Kabupaten dan DPD teknisnya apabila Hologram C1 yang dipegangPPK, Panwascam dan Para Saksi sudah sesuai, maka tidak perlu dilakukanperhitungan

Belum lagi hal itu ditambah dengansinismesinisme dari pesaingpesaing politik Penggugat pada saat PemilihanLegislatif (Pileg). Halhal tersebut menunjukan adanya degradasi dukunganpara pendukung Penggugat terhadap kedudukan Penggugat sebagai anggotaDRPD dari Partai Bulan Bintang sehingga mengakibatkan PenggugatHalaman 6 dari 22 hal. Put.

Bahwa Mahkamah Partai dengan Putusannya No. 108/DPPPHPU/2014tertanggal 16 September 2014 telah dapat menyelesaikan perselisihaninternal partai terkait dengan Pileg 2014 atas dasar pelanggaran terhadapKode Etik dan Pakta Integritas Partai Demokrat tersebut, sehingga PengadilanNegeri lakarta Pusat harus menyatakan dirinya tidak berwenang untukmemeriksa dan mengadili perkara ini.5.

pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa jumlah pemilih potensial (DP4) pada Pilkada Kabupaten PenajamPaser Utara berjumlah 115.855 orang pemilih, data itu berasal dariDisdukcapil Penajam Paser Utara; Bahwa di dalam proses penetapan daftar pemilih tetap (DPT), KPU Kab.PPU menetapkan DPT sebanyak 118.579 orang pemilih; Bahwa untuk evaluasi pelaksanaan Pilbup, telah dilakukan Rapat DengarPendapat (RDP) DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara, tanggal 20 Juli2018, Agenda RDP Terkait DPT Piloup dan DPS Pileg

SAIPUL yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;Bahwa terkait dengan masa tugas dalam UndangUndang No. 15 Tahun 2011satu bulan sebelum kegiatan dimulai seperti Pilkada, Pileg, Pilpres dan berakhirdua bulan setelah kegiatan dilakukan, kemudian tentang penganggarannyadiatur dalam Permendagri dan dalam lampiran itu disebutkan bahwa PanwaluKabupaten/ Kota itu maksimal masa kerjanya 12 bulan, Panwaslu Kecamatanmasa kerjanya 9 bulan, Pengawas Pemilin Lapangan masa kerjanya 6 bulan,Pengawas TPS masa

PTUN.SMDpihakpihak terutama peserta pilkada untuk mengajukan keberatan keMahkamah Konstitusi jika tidak ada sengketa di Mahkamah Konstitusi itudianggap selesai dan selanjutnya calon yang memperoleh suara terbanyakditetapkan oleh KPU sebagai calon terpilih;Bahwa keberadaan Panwaslu dengan berlakunya undangundang No. 7 tahun2017 mengenai penyelenggaraan pemilu diatur secara tersendiri tetapipenyelenggaranya itu baik KPU, Bawaslu dan Panwaslu maupun DKPP itu jugamenangani tugas dan fungsinya untuk urusan Pilpres, Pileg

Bahwa kemudian pada hari sabtu, tanggal 5 Januari 2019 sekitar jam12.00 wib. saksi melakukan pengecekan ke calon lokasi kampanyeyaitu rumahnya ibu MUZAYANAH di Desa Mengori, namun berdasarkanpenilaian saksi, lokasi tersebut terlalu sempit dan tidak cukup untukpertemuan kampanye Pileg yang dihadiri oleh kirakira 160 orangundangan.

Selanjutnya PENGGUGAT juga dimintai keterangan oleh Panwaslu Kab.Solok Selatan terkait dengan kasus tertukarnya Surat Suara tersebut.Menindaklanjuti pemeriksaan terhadap PENGGUGAT beserta jajaran tersebut,Panwaslu Kabupaten Solok Selatan mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor 08/LP/PILEG/IV/2014, tanggal 14 April 2014, perihal Rekomendasi PemungutanSuara Ulang di TPSTPS yang Surat Suaranya tertukar.

Solok Selatan dan sejumlah intel jugamendatangi kantor PENGGUGAT dan meminta PENGGUGAT beserta jajaranuntuk tidak melakukan PSU ; Ketua Panwaslu mengatakan kepada PENGGUGAT, untuk membalas RekomendasiPanwaslu Kabupaten Solok Selatan Nomor 08/LP/PILEG/IV/2014, tanggal 14 April2014 tersebut, PENGGUGAT cukup hanya membuat sebuah kronologis kejadianyang menceritakan telah digantinya surat suara yang tertukar dengan surat suarayang sesuai dengan Dapil I pada hari H pencoblosan, kemudian memberikannyakepada

Kekeliruantersebut PENGGUGAT jelaskan sebagai berikut :1 Bahwa Panwaslu Kabupaten Solok Selatan melaluiSurat Nomor 08/LP/PILEG/IV/2014 tertanggal 14April 2014 Perihal Rekomendasi PSU, pada pokoknyamerekomendasikan kepada KPU KabupatenSolokSelatan di mana PENGGUGAT menjabat sebagaiKetua untuk melaksanakan PSU karena alasanterjadinya suara suara tertukar 2 Bahwa terhadap rekomendasi tersebut, KPUKabupaten Solok Selatan (PENGGUGAT) karenatelah menyelesaikan masalah surat suara tertukarmenjawab rekomendasi

Fotocopy Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum KabupatenSolok Selatan Nomor : 08/LP/PILEG/IV/2014 tanggal 14 April2014 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (fotocopy 12.13.14.15.16.17.

jauh dari kantor KPU berjarak sekitar 5 (Lima)sampai dengan 6 (Enam) meter ;Bahwa yang saksi lihat tidak ada yang menggerak kan massa dikantor KPU tersebut;Bahwa yang saksi lihat massa saat itu berada dari arah depan,samping , dan belakang ;Bahwa apakah para terdakwa yang ikut melempar batu kearahgedung KPU saksi tidak perhatikan karena saat itu sudah banyakmassa;Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengemudikan sopir damtruck tersebut;Bahwa ada yang di bakar yaitu surat surat suara persiapan pileg