Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalampenetapan ini, maka ditunjuklan halhal yang tercatat dalam berita acarapersidangan perkara ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon danPemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon Il telahdiumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sorong tanggal 15Nopember 2017 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telahsesuai dengan ketentuan pedoman tekhnis

administrasi dan tekhnis peradilanagama buku II edisi revisi 2013 MARI, namun tidak ada pihak yang merasadirugikan atas permohonan itsbat nikah Pemohon dan Pemohon Il makapemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon Il telahdiajukan ke Pengadilan Agama Sorong sesuai dengan ketentuan peraturanperUndangUndangan, maka secara formil, permohonan Pemohon danPemohon II dapat diterima;Halaman 5 dari 10 halaman,Penetapan Nomor 0070/Padt.P/2017/PA.SrogMenimbang

setidak tidaknya masih dalam suatu hari dan waktu ditahun 2009, bertempat pada Dinas Pertanian dan PeternakanKabupaten Aceh Jaya atau setidak tidaknya di suatu tempatlain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Calang atausetidak tidaknya di suatu tempatlainnya yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) Undang undangNomor 8 tahun 1981 (KUHAP), Pengadilan Negeri Calang yangberwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, secarasendiri sendiri atau bersama sama dengan saksi Ali AmranSP,MM selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis

Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) dan Tim PemeriksaBarang dalam kenyataanya telah sepakat atau setidaktidaknya telah bekerja sama untuk menyatakan bahwapekerjaan di lapangan telah selesai seratus persen danselanjutnya menandatangani seluruh dokumen persyaratanyang dibutuhkan guna pencairan dana, yang kenyataannyapekerjaan yang dilaksanakan berdasarkan fakta di lapanganbaik yang dikerjakan secara swakelola ataupun kontraktualbelum selesai seluruhnya sebagaimana yang telahditentukan dalam Surat Perjanjian

pekerjaan pembersihan tersebut dilaksanakan terhadaplahan seluas 50 Ha dengan perhitungan perhektarnyamenghabiskan dana sebesar Rp 4.000.000, (empat jutarupiah), selanjutnya untuk pelaksanaan pekerjaan tersebutDinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Aceh Jayamembuat Surat Perjanjian Kerja Sama dengan Kelompok BPTHMT Setia Bakti dan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor:524.1/590/SPK PROD.PET/DPP/2009 tanggal 1 Mei 2009 yangdibuat dan ditandatangani olehTerdakwa....... terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis

Pekerjaan Penanaman Rumput.Bahwa terhadap pekerjaan penanaman rumputdianggarkan dana sebesar Rp 25.000.000, (duapuluh lima juta rupiah) untuk lahan seluas 50 Ha denganrincian Rp 50 x 500.000 anakan rumput, yangpelaksanaannya dilakukan dengan pola padat karya16berdasarkan Surat Peranjian Kerjasama Nomor:524.1/713/SPK PROD.PET.DPP/2009 tanggal 10 Juli 2009 yangditandatangani oleh saksi Ali Amran SP,MM selaku PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan Bidang Produksi Peternakandengan Amni selaku Ketua Kelompok

hari dan waktu ditahun 2009, bertempat pada Dinas Pertanian dan PeternakanKabupaten Aceh Jaya atau setidak tidaknya di suatu tempatlain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Calang atausetidak tidaknya di suatu tempat lainnya yang berdasarkanpasal 84 ayat (2) Undangundang Nomor 8 tahun 1981(KUHAP), Pengadilan Negeri Calang yang berwenang untukmemeriksa dan mengadilinya, secara sendiri sendiri atau2Sbersama sama dengan saksi.............Ali Amran SP.MM.....Ali Amran SP,MM selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis

Bantuan Hukum Korps PegawaiRepublik Indonesia (LKBH KORPRI) Nasional, masingmasing sebagai DewanAhli Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Korps Pegawai RepublikIndonesia (LKBH KORPRI) Nasional, Wakil Sekretaris Lembaga Konsultasidan Bantuan Hukum Korps Pegawai Republik Indonesia (LKBH KORPRI)Nasional, dan Anggota Bidang Non Litigasi Lembaga Konsultasi dan BantuanHukum Korps Pegawai Republik Indonesia (LKBH KORPRI) Nasional;Menimbang, bahwa terkait dengan Kuasa Insidentil berdasarkan Buku IIPedoman Tekhnis

Administrasi Dan Tekhnis Peradilan Tata Usaha Negarahalaman 45 Huruf E angka 4 menentukan : Kuasa Insidentil dapat diberikanijin oleh Ketua Pengadilan TUN kepada seseorang yang akan beracara diPengadilan TUN apabila dimohonkan, dengan syarat seseorang tersebutmempunyai hubungan keluarga dengan penggugat yang dikuatkan olehHim. 9 dari 14 hlm.

Djalu Sugiarto yangdikuatkan oleh surat keterangan lurah dan diketahui camat, dan mampuberacara di Pengadilan;2 22 22Menimbang, bahwa oleh karena Jin Kuasa Insidentil Nomor03/P.H/K/PTUN JKT/2019 Tanggal 5 Nopember 2019 tidak disertaipersyaratan sebagaimana dimaksud Buku Il Pedoman TekhnisAdministrasi Dan Tekhnis Peradilan Tata Usaha Negara halaman 45 HurufE angka 4 menentukan: Kuasa Insidentil dapat diberikan ijin oleh KetuaPengadilan TUN kepada seseorang yang akan beracara di Pengadilan TUNapabila

Binti MUSTAFA sebagai Kasi Keperawatanpada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Soppeng dan atau selakuPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) yang mengendalikanpelaksanaan kegiatan proyek pembangunan Instalasi Pengolahan AirLimbah (IPAL) RSUD Ajjappannge Soppeng tahun 2011 yang memiliki tugaspokok / kewenangan bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatanpembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada RSUDAjjappannge Soppeng Tahun 2011, yang antara lain disampingmempersiapkan perencanaan pengadaan

Binti MUSTAFA sebagai Kasi Keperawatanpada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Soppeng dan atau selakuPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) telah mengelola proyekkegiatan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yangdananya bersumber dari DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) SatuanKerja Perangkat Daerah (SKPD) RSUD Ajappangge Kab.Soppeng tahunAnggaran 2011 nomor: 1.02.1.02.02.26.05.5.2 tanggal 18 Mei 2011 dengannilai anggaran sebesar Rp.1.648.907.700;00 (Satu milyar enam ratus empatpuluh

Binti MUSTAFA sebagai Kasi Keperawatanpada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Soppeng dan atau selakuPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) telah mengelola proyekkegiatan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yangdananya bersumber dari DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) SatuanKerja Perangkat Daerah (SKPD) RSUD Ajappangge Kab.Soppeng tahunAnggaran 2011 nomor: 1.02.1.02.02.26.05.5.2 tanggal 18 Mei 2011 dengannilai anggaran sebesar Rp.1.648.907.700,00 (Satu milyar enam ratus empatHal.

Kes selaku Kasi Keperawatan padaRumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Soppeng dan atau selaku PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) telah menyalahgunakan jabatannyayaitu menyerahkan dokumen penawaran PT. Guna Era Manufaktur (GEM)yang memuat harga sebesar Rp. 596.871.000,00 (Lima Ratus SembilanPuluh Enam Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah) kepadadirektur PT.

Kes selaku Kasi Keperawatan padaRumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Soppeng dan atau selaku PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) telah menyalahgunakan jabatannyayaitu bersamasama SUHAERI dan Ir. UNRU HEKON dengan memberikanrekomendasi pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan pembangunanInstalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada RSUD Ajjappannge SoppengTahun 2011 tersebut telah dilakukan secara 100 % padahal Terdakwa Hj.ASTUTI, S. Kes bersama dengan SUHAERI dan Ir.

Binti MUSTAFA sebagai Kasi Keperawatanpada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Soppeng dan atau selakuPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) yang mengendalikanpelaksanaan kegiatan proyek pembangunan Instalasi Pengolahan AirLimbah (IPAL) RSUD Ajjappannge Soppeng tahun 2011 yang memiliki tugaspokok / kewenangan bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatanpembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada RSUDAjjappannge Soppeng Tahun 2011, yang antara lain disampingmempersiapkan perencanaan pengadaan

Binti MUSTAFA sebagai Kasi Keperawatanpada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Soppeng dan atau selakuPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) telah mengelola proyekkegiatan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yangdananya bersumber dari DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) SatuanKerja Perangkat Daerah (SKPD) RSUD Ajappangge Kab.Soppeng tahunAnggaran 2011 nomor: 1.02.1.02.02.26.05.5.2 tanggal 18 Mei 2011 dengannilai anggaran sebesar Rp.1.648.907.700;00 (Satu milyar enam ratus empatpuluh

Kes selaku Kasi Keperawatan padaRumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Soppeng dan atau selaku PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) telah menyalahgunakan jabatannyayaitu menyerahkan dokumen penawaran PT. Guna Era Manufaktur (GEM)yang memuat harga sebesar Rp. 596.871.000,00 (Lima Ratus SembilanPuluh Enam Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah) kepadadirektur PT.

Kes selaku Kasi Keperawatan padaRumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Soppeng dan atau selaku PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) telah menyalahgunakan jabatannyayaitu sudah mengetahui tidak pernah dibuat / disusun dan atau ditetapkanHarga Perkiraan Sendiri (HPS) sebagai dasar untuk menilai kKewajaran hargapenawaran yang akan digunakan dalam proses pelelangan pembangunanInstalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada RSUD Ajjappannge SoppengTahun 2011 tersebut namun telah memerintahkan kepada Pokja

Kes selaku Kasi Keperawatan padaRumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Soppeng dan atau selaku PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) telah menyalahgunakan jabatannyayaitu bersamasama SUHAERI dan Ir. UNRU HEKON dengan memberikanrekomendasi pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan pembangunanInstalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada RSUD Ajjappannge SoppengTahun 2011 tersebut telah dilakukan secara 100 % padahal Terdakwa Hj.ASTUTI, S. Kes bersama dengan SUHAERI dan Ir.

setidaknya disuatutempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanNegeri Simalungun yang berhak dan berwenang untuk memeriksa danmengadili, dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukummenawarkan untuk dijual menjual membeli menerima, menjadiperantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan narkotikagolongan I dengan cara sebagai berikut:Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2012 sekitar pukul 17.00wib terdakwa datang dari Lima Puluh ke kota Parapat untukmengikuti Bimbingan Tekhnis

dan terdakwa menginap di dalam kamarNo. 108 Hotel Inna Parapat yang disediakan oleh Panitia PelaksanaBimbingan Tekhnis DPRD Kab.

Simalungun atau setidaknyadisuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Simalungun yang berhak dan berwenang untukmemeriksa dan mengadili, penyalahguna Narkotika golongan I bagidiri sendiri dengan cara sebagai berikut:Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2012 sekitar pukul17.00 wib terdakwa datang dari Lima Puluh ke kota Parapat untukmengikuti Bimbingan Tekhnis dan terdakwa menginap di dalam kamarNo. 108 Hotel Inna Parapat yang disediakan oleh Panitia PelaksanaBimbingan

Tekhnis DPRD Kab.

dikabulkankarena beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukumyang berlaku ;Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas di mana oleh karenaanak yang bernama SITI HUMAIRATUL ASRA adalah orang yang masihterkualifisir sebagai orang yang belum dewasa dan berdasarkanYurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 477 K/Sip/1976tertanggal 13 Oktober 1976 yang menyebutkan bahwa hakperwalian akan berakhir dengan sendirinya setelah anakberusiah 18 tahun, maka dengan memperhatikan ketentuan dalambuku Pedoman Tekhnis

Administrasi dan Tekhnis Peradilan PerdataUmum tahun 2007 hal 45 angka 11 huruf a, Pengadilan berpendapatpermohonan Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan hukumsehingga patut untuk dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan,maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini akan dibebankankepada Pemohon ;Mengingat ketentuan Pasal 51 ayat 1 dan 2 Undangundang Nomor1 Tahun 1974 dan Pasal 1320, 330 dan Pasal 1330 KUHPerdata sertaperaturan perundangundangan lain yang

.;10. 2(Dua) Lembar Copy Legalisir Spesifikasi Tekhnis Bahan kain Pengadaaan Pakaian dinas dengan jumlah Bahan Kain 1774 Potong Tanggal 10 November 2015.;11. 3(Tiga) Lembar Copy Legalisir Buku Kas Umum Pengadaan Pakaian Dinas Kepala Desa, Perangkat Desa Dan BPD Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tahun 2015.;12. 1(satu) Bundel Copy Legalisir Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 027/717/PDH Desa/XXXV/2015 Tanggal 18 Desember 2015 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Aparatur Pemerintahan

dandokumendokumen tekhnis lainya;Tidak menetapkan nilai jaminan penawaran, karena sesuaiketentuan pasal 107 ayat (7) PP No.4 tahun 2015, tentangperubahan keempat PP No. 54 tahun 2010, tentangpengadaan barang dan jasa pemerintah, untuk pelaksanaan etendering tidak diperlukan jaminan penawaran;Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barangtersebutmelalui user id Ketua Pokja IV;Melaksanakan proses tender mulai dari proses pendaftaran,pemasukan penawaran, evaluasi (Adm, tekhnis dan harga),melakukan pembuktian

kualifikasi, dan menetapkan pemenangtender dan menyampaikanya kepada PPK dan kemudianmembuat laporan mengenai proses pengadaan kepada KepalaULP; Bahwa pada tanggal 23 November 2015 sampai dengan tanggal 30November 2015 Pokja IV melakukan evaluasi penawaran (adm,tekhnis dan harga) dari sembilan perusahaan yang memasukanpenawaran yaitu :CV.

Belanja Jasa Tekhnis Rp. 1.500.000. Belanja Cetak Rp. 4.445.000, Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Rp. 3.000.000, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp. 10.582.000.

Menerima rancangan dokumen pengadaan dari PPK melaluiSekretariat ULP berupa, HPS, Spesifikasi Tekhnis dan dokumendokumen tekhnis lainya;3. Tidak menetapkan nilai jaminan penawaran, karena sesuaiketentuan pasal 107 ayat (7) PP No.4 tahun 2015, tentangHalaman 88 dari 155 Putusan No.27/Pid.SusTPK/201 7/PN.Plg.perubahan keempat PP No.54 tahun 2010, tentang pengadaanbarang dan jasa pemerintah, untuk pelaksanaan etendering tidakdiperlukan jaminan penawaran;4.

Melakukan evaluasi administrasi tekhnis dan harga terhadap penawaranyang masuk;7. Menjawab sanggahan;8. Menetapkan penyedia barang/jasa untuk :Halaman 119 dari 155 Putusan No.27/Pid.SusTPK/201 7/PN.Plg.9.

Selanjutnya TerdakwaMUHAMAD SIDIK dan Saksi HART NATALIS mengikuti proses lelangmulai dari Evaluasi Administrasi, Tekhnis dan Harga sampai denganPembuktian Kualifikasi, hingga akhirnya PT.

Barito Utara TA. 2016 tidak adamenentukan Tenaga Tekhnis yang harus ditunjuk sebagai pihakyang melaksanakan paket tersebut dilapangan dikarenakan halHalaman 64 dari 423 Putusan Nomor 22/Pid.SusTPK/2019/PN PIktersebut sudah masuk di Tekhnis Pelaksanaan yang ditentukanlebih lanjut oleh SAYUDI selaku PPK.

Spesifikasi tekhnis barang/jasa.2). Harga Perkiraan Sendiri (HPS).3). Rancangan kontrak.c.

Bahwa saksi tidak mengetahui tentang adanya TenagaTekhnis yang melaksanakan pekerjaan dilapangan berbedadengan Tenaga Tekhnis yang ditawarkan PT.

Martin Konstruksisebagai pemenang dan selanjutnya Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan(PPTK) menetapkan CV.

Kegiatan ;Bahwa setelah penandatanganan Perjanjian Pemborongan selanjutnyaPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan/PPTK (Drs.

KegiatanBahwa setelah penandatanganan Perjanjian Pemborongan selanjutnyaPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan/PPTK (Drs.

Bahwa benar setelah penandatanganan Perjanjian Pemborongan, pihakPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan/PPTK (Drs. Abdurarahim Massa)mengeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : BPPKB/310/TU.302/2008tanggal 19 Juni 2008 ;11.

RONI GHUFRONI,BAE.1 (satu) lembar Asli Hasil Pemeriksaan Teknis, yang ditandatangani olehPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan Peningkatan Jalan Bidang Jalan danJembatan Tahun 2012 Sdr. ADI RISDIYANTO, P. ST, Panitia Penilai /15Penerima Hasil Pekerjaan Sdr. EDWIN WADRISMAN, ST, AGUSSOFAN, ST, MMT, SUMARTHA, SH, Penyedia Barang Jasa PT.SWASTIKA PERDANA CONSULTAN Dirut. Ir.

BungaTanjung Raya kalah berkaitan dengan dokumen tekhnis,maka oleh seksi dan tim anggota lelang melakukan evaluasiulang berkaitan dengan tekhnis saja, karena sebelumnya PTBunga Tanjung Raya sudah lulus pada tahap evaluasiadministrasi, pada dokumen tekhnis yang saya periksa yaitudokumen metodologi pelaksanaan pekerjaan ternyata PTBunga Tanjung Raya telah melampirkan metode pekerjaanpulau (pekerjaan pulau jalan), sehingga PT Bunga TanjungRaya saksi nyatakan lulus dalam evaluasi tekhnis kemudiansaksi

RONI GHUFRONI, BAE.1 (satu) lembar Asli Hasil Pemeriksaan Teknis, yangditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tekhnis KegiatanPeningkatan Jalan Bidang Jalan dan Jembatan Tahun 2012 Sdr.ADI RISDIYANTO, P. ST, Panitia Penilai / Penerima HasilPekerjaan Sdr. EDWIN WADRISMAN, ST, AGUS SOFAN,ST, MMT, SUMARTHA, SH, Penyedia Barang Jasa PT.SWASTIKA PERDANA CONSULTAN Dirut. Ir.

DONNYRIVAI sebagai Team Leader (tanpa ada hasil pemeriksaan check list ataublangko nampak kosong).1 (satu) lembar Asli Hasil Pemeriksaan Perbaikan Pekerjaan, yangditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan Peningkatan JalanBidang Jalan dan Jembatan Tahun 2012 Sdr. ADI RISDIYANTO, P. ST,29).30.31.32.33.225Panitia Penilai / Penerima Hasil Pekerjaan Sdr.

RONI GHUFRONI,BAE.1 (satu) lembar Asli Hasil Pemeriksaan Teknis, yang ditandatangani olehPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan Peningkatan Jalan Bidang Jalan danJembatan Tahun 2012 Sdr. ADI RISDIYANTO, P. ST, Panitia Penilai /Penerima Hasil Pekerjaan Sdr. EDWIN WADRISMAN, ST, AGUSSOFAN, ST, MMT, SUMARTHA, SH, Penyedia Barang Jasa PT.SWASTIKA PERDANA CONSULTAN Dirut. Ir.

2003, agarditambahkan nama CHANDRA supaya menjadi LILIANE CHANDRA ; danc. nama Anak ERIKO (lahir di Makassar pada tanggal 10 Maret 2005), sebagaitertulis dalam Akte Kelahiran Nomor. 239/UM/A/MKS/KCS/2005, agarditambahakan nama CHANDRA supaya menjadi ERIKO CHANDRA;Menimbang, bahwa sebelum meninjau isi (pokok) permohonan Pemohonuntuk formilnya Pengadilan memandang terhadap jenis dan sifat permohonanPemohon adalah jelas dan sesuai sebagaimana diatur menurut ketentuan Bukull Edisi 2007 tentang Pedoman Tekhnis

UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No.23Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta Buku Il Edisi 2007tentang Pedoman Tekhnis Adminitrasi dan Teknis Peradilan dan segalaketentuan dalam Peraturan PerundangUndangan lain yang berkaitan denganperkara inl ;MENETAPKAN :1. Mengabulkan permohon Pemohon untuk seluruhnya ;2. Menetapkan Penambahan nama anakanak Pemohon dalam Akte Kelahiranatas nama :a.

sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)tersebut dianggarkan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas PendidikanKabupaten Merangin, akan tetapi karena adanya UndangUndang Nomor 20 Tahun2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 49 ayat (3), yang menyatakan:Dana pendidikan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk satuanpendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan Permendiknas Nomor 3 tahun 2009 tanggal 29Januari 2009 tentang Petunjuk Tekhnis

pada saat tersebut terdakwa Fauzi,S.Pd.memberikan penjelasan tentang pengelolaan DAK Tahun Anggaran 2009, dansetelah memberi beberapa penjelasan lalu terdakwa Fauzi, S.Pd meminta danmengharuskan para kepala sekolah untuk menyerahkan/menyetorkan 10% (sepuluhpersen) dari DAK untuk rehab fisik (diluar DAK untuk meubelair) yang dicairkan/diterima oleh masingmasing sekolah kepada terdakwa Fauzi, S.Pd. selaku KepalaDinas Pendidikan Kabupaten Merangin melalui saksi Mirzalina selaku Staf danAnggota Tim Tekhnis

pelaksanaan DAKbidang pendidikan tahun 2009, terdakwa selaku pimpinan/kepala Dinas pendidikanKab Merangin memiliki tugas utama sebagai berikut :Membentuk tim tekhnis yang terdiri dari unsur Subdin sarana pendidikan/subdin TK dan SD Dinas pendidikan kabupaten/kota sebagai leading sector,dibantu oleh tenaga sekolah menengah kejuruan (SMK) jurusan bangunan(bila ada) atau tenaga ahli konstruksi, dan staf tekhnis yang kompeten untukmelakukan survey pemetaan sekolah (school mapping) dan kondisi sekolahterhadap

teknis yangditetapkan oleh Dinas Perkebunan propinsi maupun kabupaten.Penilaian tekhnis dilakukan pada saat tanaman berumur 42 sampai 48bulan setelah penanaman.

yang baik, pembersihangawangan tanaman, tekhnis pembersihan bokoran tanaman denganbeberapa sampel pada blok kebun yang berlokasi Simalinyang Kampardan Sepahat Bengkalis ; Mengendalikan Tekhnis Pelaksanaan Kegiatan Penanaman dengansampel blok kebun yang berlokasi Sepahat Bengkalis ; Tekhnis Pelaksanaan Kegiatan Pembuatan Parit dan Drainase di LokasiSepahat Bengkalis ; Tekhnis Pelaksanaan Kegiatan Penanaman pada lahan berbukit danTekhnis Pembuatan terasering pada Lokasi Air Balui dan SelensenKabupaten

Tim koordinasi dan tim tekhnis pengelola K2I belum berfungsi sesuai uraiantugas yang ditetapkan ;8. Kelembagaan Petani dan Kemitraannya belum terbentuk ;9.

Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai staf pelayanan pada PPKSMedan adalah :> Melakukan evaluasi Tekhnis pada pembukaan areal kelapa sawit.> Melakukan evaluasi tekhnis peningkatan produksi peningkatan tanamankelapa sawit.> Membuat rekomendasi pemupukan pada tanaman kelapa sawit baikTanaman Belum Menghasilkan (TBM) dan Tanaman Menghasilkan (TM).

;Selanjutnya Saksi mengeluarkan Nota Dinas Nomor : 800.05/DisbunKS/682 tanggal 20 Oktober 2008 perihal Penyusunan SpesifikasiTekhnis Standar Biaya Operasional unit cist dan Revisi Kontrak yangditujukan kepada Koordinator Bidang Tekhnis Budidaya KelapaSawit/Tim Tekhnis Pelaksanaan Program K2I yang pada intinya :1. Membuat spesifikasi tekhnis tentang standar pembangunan kebunkelapa sawit masingmasing untuk lahan basah dan lahan kering.2.

Perumusan perencanaan pembinaan dan pengendalian kebijakan tekhnis kesekretariatandinas. Perumusan perencanaan pembinaan dan pengendalian kebijakan tekhnis di bidangkebersihan. Perumusan perencanaan , pembinaan dan pengendalian kebijakan tekhnis di bidangpersampahan. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan tekhnis di bidangpertamanan dan pemakaman. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan tekhnis di bidangpenerangan jalan umum.

Pembinaan terhadap pelaksana tekhnis dan kelompok jabatan fungsional Evaluasi danpelaporan tata laksana rumah tangga Dinas.

dan Contract Change Order adalah Erik Ismunandarsebagai pelaksana tekhnis kegiatan dari kontraktor CV.

dan prosedur dalammengajukan perubahan kontrak, begitupula mengenai siapa yang seharusnya membuatjustifikasi tekhnis, saksi tidak mengetahuinya, saksi menyerahkan sepenuhnya kepadaPPTK.Bahwa benar saksi ada melaporkan mengenai pekerjaan perbaikan lapangan murjani KotaBanjarbaru kepada PA, namun hanya secara lisan saja, yang saksi laporkan kepada PA saatitu hanya bersifat umum saja dan tidak secara detail tekhnis karena saksi juga tidakmemahami mengenai detail tekhnis perubahan kontrak tersebut,

Farid HILMI Perkasa dilakukan denganpersemaian dan pembibbitan, karena saat itu Erik Ismunandar selaku tenaga tekhnis dariCV.

NEGARA ADE IWANA adalah orang yangmasih terkualifisir sebagai orang yang belum dewasa dan berdasarkanYurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 477 K/Sip/1976 tertanggal 13Oktober 1976 yang menyebutkan bahwa hak perwalian akan berakhir dengansendirinya setelah anak berusiah 18 tahun, maka dengan memperhatikanketentuan dalam buku Pedoman Tekhnis Administrasi dan Tekhnis Peradilan PerdataUmum tahun 2007 hal 45 angka 11 huruf a, Pengadilan berpendapat permohonanPemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan

Binti MUSTAFAsebagai Kasi Keperawatan pada Rumah Sakit UmumDaerah Kabupaten Soppeng dan atau selaku PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) yang mengendalikanpelaksanaan kegiatan proyek pembangunan InstalasiPengolahan Air Limbah (IPAL) RSUD AjjappanngeSoppeng tahun 2011 yang memiliki tugas pokok /kewenangan bertanggungjawab = atas pelaksanaankegiatan pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah(IPAL) pada RSUD Ajjappannge Soppeng Tahun 2011,yang antara lain disamping mempersiapkanperencanaan pengadaan

Binti MUSTAFAsebagai Kasi Keperawatan pada Rumah Sakit UmumDaerah Kabupaten Soppeng dan atau selaku PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) telah mengelolaproyek kegiatan Pembangunan Instalasi Pengolahan AirLimbah (IPAL) yang dananya bersumber dari DPA(Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Satuan KerjaPerangkat Daerah (SKPD) RSUD AjappanggeKab.Soppeng tahun Anggaran 2011 nomor:1.02.1.02.02.26.05.5.2 tanggal 18 Mei 2011 dengan nilaianggaran sebesar Rp.1.648.907.700;00 (Satu milyarenam ratus empat puluh delapan

Binti MUSTAFAsebagai Kasi Keperawatan pada Rumah Sakit UmumDaerah Kabupaten Soppeng dan atau selaku PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) yang mengendalikanpelaksanaan kegiatan proyek pembangunan InstalasiPengolahan Air Limbah (IPAL) RSUD AjjappanngeSoppeng tahun 2011 yang memiliki tugas pokok /kewenangan bertanggungjawab ataspelaksanaankegiatan pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah(IPAL) pada RSUD Ajjappannge Soppeng Tahun 2011,yang antara lain disamping mempersiapkanperencanaan pengadaan

Kes selaku Kasi Keperawatanpada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Soppengdan atau selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan(PPTK) telah menyalahgunakan jabatannya yaitumenyerahkan dokumen penawaran PT. Guna EraManufaktur (GEM) yang memuat harga sebesar Rp.596.871.000,00Mea ees(Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Juta DelapanRatus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah) kepadadirektur PT.

Sanggup dan mampu melaksanakan pekerjaan RTH Ex Kantor DinasCiptada sesuai dengan dokumen pelelangan, spek tekhnis danrancangan tekhnis kegiatan;2.

BUMI RIAU LESTARI).Bahwa setelah Saksi menerima dokumen keuangan dan tekhnis dari HERAFITRI YULIA yang telah dinyatakan lengkap, maka Saksi selaku PPKSKPDselanjutnya menyerahkan dokumen keuangan dan tekhnis kepadaSUGENG HARYANTO selaku Pelaksana Verifikasi dan Pembuat SPMBidang Tata Ruang, Sekretariat dan UPT Air Minum pada Dinas CIPTADAProv. Riau untuk dilakukan verifikasi lebih lanjut.

Dokumen Penawaran Tekhnis terdiri dari :a. Metode Pelaksanaan;b. Jadwal Waktu Pelaksanaan;c. Daftar Personil Inti;d. Jenis, Kapasitas, Komposisi dan Jumlah Peralatan Utama minimalyang dibutuhkan;e. Spesifikasi Tekhnis;3. Dokumen Kualifikasi;Bahwa yang membuat Dokumen Penawaran Tekhnis, yang menguploaddan menyerahkan Dokumen Tekhnis adalah OKI OKTARI selaku KomisarisPT. BUMI RIAU LESTARI. Adapun Dokumen Penawaran Tekhnis yang telahdi upload oleh OKI OKTARI di LPSE Prov. Riau dimaksud adalah :a.

dengan PPK dan PPTK tidak memilikiGambar, dan Spesifikasi Tekhnis serta Harga Perkiraan Sendiri (HPS)Halaman 193 dari 370 Halaman Putusan No. 56/Pid.SusTPK/2018/PN.

BUMI RIAU LESTARI pada saat Evaluasi Tekhnis gugur,namun dengan mempertimbangkan CV Personil dapat dilihat untuk tahunpengalaman dari tahun diterbitkannya Surat Sertifikat Keahlian (SKA)karena Pokja berasumsi bahwa untuk menerbitkan SKA personil yangbersangkutan harus memiliki persyaratan pengalaman pekerjaan dan hal inididukung oleh perintah pak DWI AGUS SUMARNO selaku Kepala DinasCipta;Bahwa secara tekhnis CV Personil yang ditawarkan oleh PT.

mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segalahalikhwalsebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I danPemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telahdiumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Situbondo tanggal20 November 2014 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telahsesuai dengan ketentuan pedoman tekhnis

administrasi dan tekhnis peradilanagama buku II edisi revisi 2013 MARI, namun tidak ada pihak yang merasadirugikan atas permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II makapemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannyaPemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti Pl, P2 yang telahbermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, serta melampirkan Asli SuratKeterangan dari KUA Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo denganNomor KK.15.7.3

Bahwa dalam penatausahaan hasil hutan, tidak terlepas dariperan Tenaga Tekhnis (Ganis) dan Pengawas Tenaga Teknis (Wasganis).Pengertian dan jenisjenisGanis dan Wasganis yang diatur dalamPeraturan Menteri Kehutanan Nomor: P. 58/MenhutII/2008 danPeraturan Menteri KehutananNomor: P.20/MenhutII/2010.

Bahwa untuk menjadi Tenaga Tekhnis Pengelola Hutan Produksi Lestari(GANISPHPL) harus mempunyai Kartu Tenaga Tekhnis, sedangkan KartuTenaga Tekhnis yang Ahli punya adalah :Kartu GANISPHPL Pengujian Kayu Bulat Rimba (GANISPHPLPKBR)adalah GANISPHPL yang memiliki kompetensi dalam kegiatanpengukuran kayu bulat rimba, kayu bulat mewah/indah, bilet danpacakan yang berbentuk kayu bulat dari hutan alam maupun hutantanaman.

Bahwa Ahli Pernah mengikuti Diklat Pengujian pada 1999 di Madiun,dan ada Sertifikat, dan sebagai penguji Ahli pernah mengikuti pelatinanpenyegaran Tenaga Tekhnis Pengelola WHutan Produksi Lestari(GANISPHPL) pada setiap Pergantian kartu Ganis yaitu dalam wajktu 3tahun sekali yang terakhir pada tahun 2018 di Surakarta. Bahwa jenis Kelas Hutan yang berada di dalam petak 373. RPHGebang BKPH Wonogiri alamat Desa / Kel. Pondok sari , Kec.Nguntoronadi , Kab.