Bahwa sebelum itu pada tanggal 13 Agustus 2015, seseorangbernama Jamayani, dan kawankawan melalui kuasa hukumnya justrumelayangkan somasi kepada Penggugat meminta untukmengembalikan tanah Penggugat tersebut diakui sebagai milikTergugat IV.1 sampai dengan Tergugat IV.5 maka Penggugatkeberatan karena sertifikat tersebut tumpang tindin dengan tanahkepunyaan Penggugat adalah akibat kesalahan para Tergugatyang asal usul proses perolehan haknya tidak jelas dan letaktanahnya seharusnya tidak masuk dalam

Termohon Kasasi(pemegang hak sertifikat) yang letak Tanahnya menurut Peta wilayahDesa yang sah (P.7 C, P.8 A,B,C) seharusnya terletak di desaTembawang Panjang, akan tetapi ditentukan oleh Termohon Kasasi Vberdasarkan sket/Denah wilayan Desa Tanjung Lay yang tidakmemenuhi syarat kewilayahan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 PasalPasal 20 ayat 2 dan 3 maka mengakibatkan Sertifikat Yang diterbitkanoleh Termohon Kasasi V tersebut menjadi tumpang tindin

Nomor 1918 K/Pdt/2017Kasasi V menjadi tumpang tindin dengan Letak tanah dalam surat tanahPemohon Kasasi maka mengakibatkan kerugian bagi Pemohon Kasasibaik kerugian Materiel maupun immateriel sebagaimana yang telah dirincidalam gugatan yang seluruhnya dinilai sebesar Rp5.000.000,00 (limamiliar rupiah) karena Pemohon Kasasi sudah menami karet yangbeberapa tahun lagi akan panen, Pemohon Kasasi menguasai/memilikitanah tersebut secara fisik, asal usulnya juga membeli dengan benarbahkan sudah melakukan

Di samping itu semestinya untuk membuktikanadanya tumpang tindin harus dilakukan pengembalian batas yanghasilnya dituangkan dalam Berita Acara. Untuk itu gugatan yang diajukankabur dan prematur;.

Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah terperkara yangberukuran Lebar + 3 meter, Panjang + 12 meter, yang berbatas kesebelahBarat tanah Penggugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanyakepada Penggugat dalam keadaan kososng dan baik;10.Menghukum Tergugat Il untuk membatalkan, mencabut atau meninjauulang Sertifikat Hak Milik Nomor 90 atas nama GAMEL PURBA yangtumpang tindin dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 65 atas nama MATHIASHUTAPEA, tersebut;11.Menghukum Pihak Tergugat , karena telah

Yang berbatas sebelah Barat tanah Penggugat dansebelah Utara tanah Penggugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik;10.Menghukum Tergugat II, untuk membatalkan Sertifikat Hak Milik Nomor90 atas nama GAMEL PURBA yang tumpang tindin dengan TanahPenggugat atas nama MATHIAS HUTAPEA dan tanah tersebut jugamerupakan fasilitas jalan umum yang masuk dalam Sertifikat Hak MilikNomor 90 atas nama GAMEL PURBA;11.Menghukum Pihak Tergugat , karena telah

Bilyet Giro (BG) sebagai jaminan hutang, makadengan tidak diikut sertakan John Ernest Toding jelas sekali subyekhukum dalam gugatan ini tidak lengkap karena tidak lengkap subyekhukumnya maka hams dinyatakan tidak diterima.Bahwa Eksepsi obscuur libel, yakni Penggugat telah memasukkan atau menarik orang tidak tahu permasalahan ini dijadikan TurutTergugat dengan ditariknya orang yang tidak tahu persoalan /permasalahan atau tidak mempunyai hubungan hukum jelas gugatanPenggugat obscouur libel / tumpang tindin

,Notaris di Kota Tangerang Selatan, untuk memeriksa Keputusan TataUsaha Negara Tergugat atas kedua objek sengketa tersebut; Bahwa keterangan dari Notaris/PPAT Apsari Sri Ekowatimenyebutkan Keputusan Tata Usaha Negara Tergugat yang telahmengeluarkan dua objek sengketa aquo diatas tanah milikPenggugat, sehingga terjadi tumpang tindin dengan Sertipikat HakGuna Bangunan No. 840/Jelupang, Gambar Situasi No. 19211tertanggal 14 Desember 1992 dengan luas kurang lebih 3.670 M?

Hengky Widjaya, maka berarti subtansipermasalahan sengketa ini sebenarnya bukanlah mengenai sengketaTata Usaha Negara, tetapi terdapat aspek perdata yakni adanyaoverlapping/tumpang tindin kepemilikan tanah antara Sertifikat HakHal. 5 dari 10 hal. Put. No.301 K/TUN/2000Milik No. 2749/Duri Kepa An. Rakasakti Kurniawan dan Sertifikat HakMilik No. 2750/Duri Kepa An.

tidak menyerahkan asli foto copy sertifikat yang atas namaAthaillah tersebut melainkan menyerahkan 3 (tiga) atas namaorang lain;Bahwa Terdakwa menjelaskan tidak apaapa dan tidak ada masalah karenaketiga sertfikat tersebut ada surat kuasa untuk menjualnya;Bahwa selang beberapa hari kKemudian Saksi Korban menanyakan lagikeberadaan sertifikat tersebut dan Terdakwa menyuruh Saksi Korbanbersabar;Bahwa pada saat akan dibuat Akte Jual Beli oleh Notaris dan sertifikattersebut ternyata overleping (tumpang tindin

di sertifikat adalah 1.318 M danfotocopy sertifikat tersebut pemiliknya adalah Athaillah, oleh karena yangdiperlinatkan foto copy sertifikat Kemudian Saksi Koroban menanyakan sertifikataslinya lalu Terdakwa mengatakan sertifikat asli tanah tersebut telah Terdakwagadaikan kepada orang lain oleh karena itu Terdakwa ingin menjual tanahtersebut dengan tujuan untuk menebus kembali sertifikat tersebut;Menimbang, bahwa terungkap fakta di persidangan bahwa sertifikattersebut ternyata overleping (tumpang tindin

TanahHak Guna Usaha PT Umaq Tukung Mandiri Utama SK Hak No.39/HGU/BPNRI/2011 tanggal 5/7/2009 seluas + 52 Ha;Bahwa dalam pernyataan Penggugat menyatakan bahwa Tergugat IIImenindak lanjuti untuk menerbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU)atas nama Tergugat II yang tumpang tindin dengan areal izin usahaperkebunan milik Penggugat, pernyataan itu sangatlah diragukan,faktanya adalah Izin Lokasi dari Kepala Daerah Tingkat II Kutai seluas +20.000 Ha Nomor 15/PKT/BPN16.3/UM14/XII1999 sudah tidakberlaku dan

Izin Lokasi seluas lebih dari 50 Ha : 3 (tiga) tahun;Bahwa dalam pernyataan Penggugat menyatakan bahwa Tergugat IIImenindak lanjuti untuk menerbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU)atas nama Tergugat II yang tumpang tindin dengan areal izin usahaperkebunan milik Penggugat, pernyataan itu. sangatlah diragukan danbertentangan dengan pernyataan Penggugat bahwa tanah yang disebutsebagai TANAH SENGKETA adalah tanah seluas 1.700 Ha adalahsebagian areal milik Penggugat yang terletak di Kabupaten Kutai Timuryang

Bahwa dalam pernyataan Penggugat menyatakan bahwa Tergugat Illmenindak lanjuti untuk menerbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU)atas nama Tergugat II yang tumpang tindin dengan areal izin usahaperkebunan milik Penggugat, pernyataan itu sangatlah diragukan danbertentangan dengan pernyataan Penggugat bahwa tanah yang disebutsebagai TANAH SENGKETA adalah tanah seluas 1.700 Ha dan yangbatas sebelah Timur adalah PT Umag Tukung Mandiri Utama (TergugatII);DALAM POKOK PERKARA :1.

dari padanya; Bahwa Tergugat sama sekali tidak memperhatikan hak hak hukumkepemilikan Penggugat sebelum menerbitkan Izin Usaha Perkebunan (IUP)Kelapa Sawit seluas + 12.500 Ha kepada Tergugat II karena data datalegalitas yang dimiliki oleh Penggugat terhadap areal seluas + 19.950 Hatelah diketahui oleh Tergugat sebab, segala prosedur atau tahapan dalammemperoleh Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit milik Penggugattersebut telah dilakukan oleh Penggugat secara benar sehingga tidak timbultumpang tindin

sebelumnya telah melekat pada sertifikat hak atas tanah yangdimintakan pengukuran kembali, atau juga surat yang hanya sekedarmenunjuk kepada hubungan hukum yang memang sebelumnya sudah ada;Bahwa terhadap kegiatan Kantor Pertanahan Kota Jayapura dalammelakukan penelitian lapangan dalam bentuk pengukuran pengembalianbatas adalah merupakan salah satu fungsi pokok institusi BPN khususnyabidang sengketa dalam rangka memastikan tidak terdapat tumpang tindihpemanfaatan, tumpang tindih penggunaan, tumpang tindin

Final objek gugatan menimbulkan akibat hukum yang definitive yaitumemberikan legalitas yang menerangkan letak sebidang tanah tidakterdapat tumpang tindin kepemilikan sertifikat antara milik PemohonKasasi dan SHM No. 00605/2013 AN. Termohon Kasasi II;8.

menyimpulkan informasiyang diminta oleh pemohon informasi dapat terbuka sebagian dantertutup/dikecualikan sebagiannya;Menimbang, bahwa terhadap dalil keberatan dari PemohonKeberatan mengenai didalam warkah tidak tercantum istilah dokumenwarkah lokasi yang diklaim Pemohon Informasi, dengan mencermatiPutusan Komisioner KIP Provinsi Kalimantan Timur, terutama bagian F.Pendapat Majelis, paragraf 4.29 angka 6 telah menguraikan maksudhanya sebatas informasi lokasi yang diklaim sebagai lokasi yangtumpang tindin

2006 berdasarkan bukti Surat yangdisampaikan oleh para pihak terdiri dari beberapa alas hak yang setelahdilakukan pengukuran pengembalian batas/ penetapan batas, tanah yangdiklaim sebagai milik Termohon keberatan masuk dalam SHGB No.2Kelurahan Kuala Samboja sehingga informasi yang dapat terbuka untukHalaman 35 Putusan Nomor : 9/G/KI/2020/PTUN.SMDTermohon keberatan hanya salah satu atau beberapa alas hak dariSHGB No.2 Kelurahan Kuala Samboja yang berdasarkan pengukuranpengembalian batas bertumpang tindin

Asari Karya BuanaBlok Lalonggasu (KW 74.05 Mei 11 E.035) luas: 861,9 ha);Bahwa alasan Tergugat yang menerbitkan Surat Keputusanpencabutan IUP Eksplorasi milik Penggugat karena IUP EksplorasiPenggugat telah tumpang tindin dengan HGU Nomor 2/Ngapaaha milik PT.lfisndeco, sebagaimana dimuat pada konsiderans menimbang huruf d SuratKeputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 1232 Tahun 2011 tanggal 22 Juli2011 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Nomor792 Tahun 2011 Kepada PT.

first cometfirstservea" sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (2)Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1603.k/40/MEM/2003, yang menegaskan bahwa:Pasal 7 ayat (2) Kepmen Nomor 1603/2003:Pelaksanaan pelayanan pencadangan wilayah pertambangan wajibmenerapkan sistem permohonan yang telah memenuhi persyaratan,mendapat prioritas pertama untuk mendapatkan wilayah pertambangan (firstcome first served ";Pasal 10 ayat (2) Kepmen Nomor 1603/2003:Dalam hal terjadi tumpang tindin

Gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) karena areal tambang Penggugatyang dinyatakan tumpang tindin dengan areal tambang Tergugat II Intervensitidak jelas;6.1. Penggugat pada halaman 5 angka 2.14 gugatan pada intinyamenyatakan wilayah pertambangan Tergugat II Intervensi ternyatatumpang tindih dengan wilayah pertambangan Penggugat;6.2.

(alasan gugatan No. 26) seterusnya bahasan dibelokkan kearahkepesertaan jamsostek (alasan gugatan No. 33) terus dibelokkan lagike hubungan kerja tidak harmonis (alasan gugatan No. 34) ;Uraian diatas membuktikan antara title gugatan dan alasan gugatanserta apa yang digugatkan tidak nyambung, tidak sinkron,menyimpang, tumpang tindin antara perselisihan PHK danperselisihan lainnya ;2.

Bengnga (Penggugat) terletak diKelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara berukuranPanjang : + 3.000 M dan Lebar : + 1.000 M, sehingga Surat PernyataanPenguasaan Tanah Nomor : 590/1433/V/KASU/2014 tanggal 20 Mei2014 atas nama Ardani terletak di Kelurahan Sempaja Utara, KecamatanSamarinda Utara, Samarinda berukuran Panjang : + 14535 / 14650 Mdan Lebar : + 16795 / 296 M yang ditandatangani oleh Tergugat tersebutsaling tumpang tindin dengan tanah Penggugat yang telah memiliki SuratPernyataan

sengketadalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)Samarinda sama sekali tidak berwenang untuk menentukan siapakahHalaman 11 dari 27 halaman Putusan Nomor 138 K/TUN/2016sebenarnya penguasa lahan yang sah secara hukum terhadap tanahyang disebut dalam objek sengketa dimaksud ;Seharusnya pihak Penggugat mengajukan gugatan kepada pihak Sdr.Ardani melalui jalur Pengadilan Negeri (PN) Samarinda yang berwenangsecara absolut dan relatif untuk menguji sengketa perdata perebutan(tumpang tindin

Gll) tersebut telah tergambar dengan jelas adanyatumpang tindin dengan tanah yang dikuasai oleh Para Penggugat saat ini,sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 92, 97, dan 98 yang telah diterbitkanoleh Tergugat.Bahwa oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UndangUndangNo. 5 Tahun 1986 sebagaimana yang telah dirubah dengan UndangUndangNo. 9 Tahun 2004, tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Pemerintah No. 24 Tahun1997 yang diundangkan pada tanggal 8 Juli 1997.Bahwa Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat adalah bertentangandengan ketentuan hukum yang berlaku, dalam pelaksanaan pendaftarantanah meliputi beberapa kegiatan pendaftaran tanah serta pemeliharaannya,hal mana sebelum diterbitkannya objek perkara seharusnya Tergugatterlebih dahulu melakukan upaya pengecekan fisik lahan yang menjadi objekuntuk diterbitkannya suatu pemberian hak (objek perkara) sehingga tidakterjadinya tumpang tindin

menanyakan apakah ada sabu sebanyak 1 (satu) gramseharga Rp.1.000.000, (satu juta rupiah), setelah itu IMAM (DPO)memberitahukan kalau nanti siang ada orang yang memandu letaknarkotika jenis sabu ;17> Bahwa kemudian sekitar pukul 16.23 WIB terdakwa ditelpon oleh nomorpribadi yang memandu letak sabusabu pesanan terdakwa tersebut yangdiletakkan di JI.Padi daerah Genuk Indah Semarang, kemudian sekitarpukul 16.45 WIB akhirnya terdakwa berhasil mengambil paket sabusabu pesanan terdakwa tersebut yang di tindin

kepadaIMAM (DPO) menanyakan apakah ada sabu sebanyak 1 (satu) gramseharga Rp.1.000.000, (satu juta rupiah), setelah itu IMAM (DPO)22memberitahukan kalau nanti siang ada orang yang memandu letaknarkotika jenis sabu ;.Bahwa sekitar pukul 16.23 WIB terdakwa ditelpon oleh nomor pribadiyang memandu letak sabusabu pesanan terdakwa tersebut yangdiletakkan di JI.Padi daerah Genuk Indah Semarang, kemudian sekitarpukul 16.45 WIB akhirnya terdakwa berhasil mengambil paket sabusabu pesanan terdakwa tersebut yang di tindin

tanah negata ..................... 50M Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Desmatiar ............ 0.0.0.5 100 M Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Negara ..................... 100 M Bahwa 2 (dua) bidang dengan 2 (dua) Surat Keterangan Ganti Kerugianyang masing masing dimiliki oleh Penggugat dan Penggugat II tegasnyasetelah pemekaran objek tanah Penggugat dan II tepatnya berlokasi diRT. 03 RW. 02, Kelurahan Parit Benut, Kecamatan Meral, KabupatenKarimun Prov, Kepulauan Riau terjadi tumpang tindin

Bahwa tidak benar dan oleh karenanya dibantah dan ditolakdengan tegas dalil Penggugat dan Penggugat II yangmenyatakan memiliki masingmasing sebidang tanah denganluas dan ukuran serta batase batas sebagaimana didalilkanpada posita gugat tentang Duduk Saal, dimana tanahnyabertumpang tindin dengan tanah kepunyaan/milik Tergugat berdasarkan Surat Bukti Kepemilikan berupa Surat KeteranganRiwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah Reg.

Adimitra Baratama Nusantara)bekerja di wilayah operasional Vico Indonesia berdasarkan kontrak/perjanjiandengan Vico Indonesia yang sudah dibuat terdahulu, yaitu: Perjanjian Tumpang Tindin Lahan antara Vico Indonesia denganPT. Adimitra Baratama Nusantara tanggal 31 Januari 2008 (vide buktiT1.2): Perjanjian Perlintasan Jalur Pipa antara Vico Indonesia denganPT.

Tjeptjep SudhriaLatif adalah sematasemata karena terdapat cacat hukumadministrasi dalam penerbitannya, yaitu tumpang tindin denganSertifikat hak Milik Nomor 235/Grogol Selatan atas nama Muhadjarbin Djapar dan tidak menutup hak keperdataan dari Sdr. HidayatLatif/Drs.Tjeptjep Sudhira Latif seandainya hak keperdataan tersebutmemang ada, serta apabila Sdr.

Putusan Nomor 05 PK/TUN/201716.17.Bahwa, sebagaimana Penggugat uraikan pada poin 15 Gugatan, makadapat diketahui bahwa alasan Tergugat membatalkan Sertifikat HakMilik Nomor 1919/ Grogol Selatan milik Penggugat adalah karenaSertifikat tersebut terdapat cacat administrasi dalam penerbitannya,yakni tumpang tindin dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 235/GrogolSelatan atas nama Muhadjar Bin Djapar yang saat ini diakui oleh H.Abdul Aziz Marzuki sebagai miliknya;Bahwa, mendasarkan kepada uraian tersebut,

Putusan Nomor 05 PK/TUN/2017telah terjadi tumpang tindin dengan Sertifikat Hak Milik Nomor235/Grogol Selatan wajib mencacat dalam buku tanah denganmelakukan blokir selama 30 hari dan mempertimbangkan apakah adasengketa perdata ...

Tjejep Sudhira Latif YangTumpang Tindin Dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 235/Grogol SelatanSeluas 2.802 m?

Surat Ukur tanggal 3 April 2001 Nomor 00775/2001 (videBukti P2) ternyata lokasinya tumpang tindin dengan Sertifikat Hak MilikNomor 235/Grogol Selatan, Gambar situasi Nomor 323/785/1973 tanggal 10April 1973 seluas 2.802 m?

VALE Ind.TbkPT Vale indonesia, Tbk dan tidak dapat disalin dalam bentuk apapuntanpa persetujuan tertulis perusahaan Berdasarkan peta tersebut di atas, terlihat jelas bahwa seluruh wilayah IUPEksplorasi Bumi Nikel Bungku tumpang tindih dengan wilayah kontrak karyaTergugat II Intervensi.Dengan demikian, maka penerbitan SK 541/2014 oleh Tergugat denganpertimbangan alasan tumpang tindin adalah berdasar dan sesuai dengankewenangannya.Bahkan, Pasal 13 huruf b Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

pada pedomanpedoman, petunjukpetunjuk, dansyaratsyarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku.Pasal 8 Ayat (1) UndangUndang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman ModalAsing juga memberi jaminan atas KK Vale 1968 melalui pengaturan tegas bahwapenanaman modal asing di bidang pertambangan didasarkan pada suatu kerjasama dengan Pemerintah atas dasar kontrak karya.Dengan demikian, penerbitan SK 541/2014 telah benar dan sah karena Tergugatjustru berupaya untuk menghilangkan tumpang tindin

Putusan Perkara No.15/G/2019/PTUN.PLundangan ada sistem yang terintegrasi secara nasional yang dapat dilihat oleh pihakyang berkepentingan kalau informasi itu tidak dapat disampaikan maka lewat websiteitu informasi disampaikan, kalau tidak dapat di informasikan secara langsung adainstrumen yang bisa digunakan.Bahwa kalau soal tumpang tindih dalam IUP pencabutan tegas disebutkan.Bahwa kalau bicara tumpang tindin ada yang menindih dan ditindih sehinggamengindikasikan ada hak orang lain yang dilanggar

Bahwa dari hasil Pemeriksaan setempat pada tanggal 23 januari 2020menunjukan adanya tumpang tindin keseluruhan wiayah pertambanganPenggugat dengan wilayah pertambangan kontrak karya PT Vale Indonesia Tbk ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf d dan eUndangundang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubarayang pada pokoknya dinyatakan bahwa :Pasal 8(1) Kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambanganmineral dan batubara, antara lain, adalah

mencabutkeputusan yang di terbitkannya sebagaimana Asas Contrarius actus yang menyatakanjika Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang menerbitkan keputusanjuga berwenang untuk membatalkan atau mencabutnya;Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan terhadap tindakanTergugat yang memproses penerbitan obyek sengketa a quo tersebut, maka MajelisHakim berpendapat bahwa jika yang menjadi alasan adalah status wilayah izin usahapertambangan Penggugat yang di dalilkan bertumpang tindin

Selanjutnya Tergugat (Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali)dengan surat Nomor 2604/1851/VIII/2011, tanggal 22 Agustus 2011menyampaikan bahwa berdasarkan data yang ada pada KantorPertanahan Kota Denpasar, ternyata Buku Tanah Hak Milik Nomor 136,137, 195, 196, 197 dan 198/Intaran belum pernah dimatikan sehinggasampai saat ini masih eksis (hidup) dan terjadi tumpang tindin haksebagian antara ke6 (enam) hak milik tersebut dengan Hak GunaBangunan Nomor 86/Sanur Kaja (dahulu Hak Guna Bangunan Nomor

(seratus empat puluh lima ribu tujuh ratus meterpersegi), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 121/Sanur Kaja/2002, yang haknya berakhir pada tanggal 8 Mei 2002 serta diperpanjangdengan jangka waktu haknya sampai dengan tanggal 8 Mei 2002, sesuaiKeputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional PropinsiBali, tanggal 11 April 2002, Nomor SK.02.Pj550.2.61.2002. karenamengandung cacat hukum dan tumpah tindin khususnya terhadap tanahmilik Penggugat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1

sengketa, makatidak akan mungkin Termohon Kasasi III mengeluarkan Surat Nomor4019/26.1600/X/2011 tanggal 25 Oktober 2011 (vide P20) tersebut;* Terdapat fakta hukum yang tidak terbantahkan, yaitu fakta hukumberupa adanya kekeliruan dalam Surat Keputusan Menteri DalamNegeri tanggal 8 Mei 1972, Nomor 139/HGB/DA/72, vide buktiT.13=T.1I3=T.IV2, sehingga harus dibatalkan;* Termohon Kasasi Ill melalui suratnya Nomor 4019/26.1600/X/2011tanggal 25 Oktober 2011, menyatakan bahwa benar telah terdapattumpang tindin