Ditemukan 3400 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sanksi sanusi sungai sangaji sandri sangki sanggi sangsu sanosi sangsit
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata Khusus PHI
Putus : 24-11-2017 — Upload : 23-11-2017
Putusan PN SAMARINDA Nomor 95/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Smr.
Tanggal 24 Nopember 2017 — Adam Saada Lawan PT. Trakindo Utama.
184 — 55
  • memperhatikan;Bahwa dalam bukti surat T11, ada disebutkan bahwa pemindahankaryawan ada diatur didalamnya;Bahwa setiap 2 (dua) tahun diberikan buku peraturan oleh perusahaan;Bahwa tidak mengetahui adanya trainer tentang admin;Bahwa mengetahui adanya kebutuhan orang di kantor dari Balikpapan;Bahwa dalam surat perjanjian tidak ada mutasi;Bahwa alasan Tergugat menolak mutasi adalah jauh dari keluarga danpendapatan menurun;Saksi 2 Tergugat, yang bernama Sigit Surya Jayanto;Bahwa Tergugat tidak pernah kena sangsi
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-07-2016 — Putus : 08-12-2016 — Upload : 23-03-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2016/PN. Bdg.
Tanggal 8 Desember 2016 — DYAN RUDIYANTO
91 — 21
  • pelalangantersebut sejak dari awal ketika ditetapbkannya HPS, selama prosespelaksanaan lelang pelalangan 44 item aalkes di BLUD RSUD Sekarwangitersebut telah didahului dan dibarengi dengan kecurangankecurangan yangbertentangan dengan praturasn perundangundangan nyang nberlaku incasuUndangUndang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Persaingan Usaha pasal 22 joPerpres Nomor : 54 Tahun 2010 pasal 118 ayat (1) huruf b, sehinggaberdasar ketentuan pasal 118 ayat (2) maka Penydia Jasa dapat dikenakansanksi baik berupa sangsi
    Pebuatan Terdakwa tersebut dalammenenangkan tender pengadaan alkes di BLUD RSUD Sekarwangi Sukabumitersebut bertentangan dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999 tentangPersaingan Usaha pasal 22 jo Perpres Nomor : 54 Tahun 2010 pasal 118 ayat(1) huruf b, sehingga berdasar ketentuan pasal 118 ayat (2) maka Penydia Jasadapat dikenakan sanksi baik berupa sangsi administrasi, perdata maupun pidana.Disamping itu persekongkolan dimaksud diperkuat pula dengan adanya buktipetunjuk sebagai berikut :a. danya
    Bdg.maka Penydia Jasa dapat dikenakan sanksi baik berupa sangsi administrasi,perdata maupun pidana; sone nnnnnn= Menimbang, bahwa dalam melaksanakan kontrak tersebut PT.
Pengadilan PN SUMENEP Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 02-02-2011 — Putus : 03-08-2011 — Upload : 05-05-2014
Putusan PN SUMENEP Nomor 03/Pdt.G/2011/PN.Smp
Tanggal 3 Agustus 2011 — H A L I M A (PENGGUGAT)
HJ. SUSWATI, DKK (TERGUGAT)
ATIMONO, DKK (TURUT TERGUGAT)
77 — 20
  • Atau mengingat usia penggugat yang sudah lanjut, mungkin saja penggugathanya dimanfaatkan oleh orangorang disekitarnya yang tidak bertanggungjawab yang hanya mementingkan ambisi dan nafsu angkara murka pribadinya.Setelah nantinya gagal, penggugat dibiarkan sendiri menanggung segalaresikonya, menanggung segala sangsi sosial, dicemooh masyarakat bahkandikucilkan dari masyarakat. Kalau memang demikian sungguh kasihan danmengenaskan !
Pengadilan PN TEMBILAHAN Pidana Khusus Anak
Register : 01-04-2014 — Putus : 05-05-2014 — Upload : 15-07-2014
Putusan PN TEMBILAHAN Nomor 63/PID.SUS.A/2014/PN.TBH
Tanggal 5 Mei 2014 — PIDANA - MICHAEL JONSON PURBA Als MIKA Bin JONAMAN PURBA
253 — 22
  • Klienpun memahami bahwa tindak perlindungan anak yang dilakukannya ada;ah suatuperbuatan yang tidak baik dan dapat dijatuhi sangsi pidana. Oleh karena itu, ia telahbenarbenar menyesali perbuatannya.
Pengadilan DILMIL III 18 AMBON Pidana Militer
Register : 15-12-2021 — Putus : 13-01-2022 — Upload : 17-01-2022
Putusan DILMIL III 18 AMBON Nomor 85-K/PM.III-18/AD/XII/2021
Tanggal 13 Januari 2022 — Oditur:
F.S Lumbanraja, S.H.
Terdakwa:
PRATU BARNABAS BILLI KAKISINA
92 — 44
  • Bahwa dalam perkara ini Saksi1 danSaksi2 diberikan sangsi dijatuhihukuman berupa penahanan di tempattertentu selama 21 hari melalui sidangkode etik di Polresta Ambon dan PPLease yang dipimpin oleh WakapolrestaAmbon dan PP. Lease.Dari analisa fakta tersebut di atas PenasehatHukum Terdakwa berpendapat bahwaTerdakwa dalam hal ini tidak terbuktimelakukan tindakan penganiayaan kepadaSaksi 1 dan Saksi2 tetapi tindakan Terdakwaadalah melakukan pembelaan diri karenadikeroyok oleh Saksi1 dan Saksi2.
Pengadilan PN SANGATTA Pidana Umum Penggelapan
Register : 12-09-2019 — Putus : 03-12-2019 — Upload : 13-05-2020
Putusan PN SANGATTA Nomor 196/Pid.B/2019/PN Sgt
Tanggal 3 Desember 2019 — - Buhaety Berty Als Berty Bin Ambo Tang - Mus Mulyadi Als Mus Bin Arbain
218 — 198
  • negara;Bahwa untuk kayu 688 sesuai temuan Tim Audit External, kayu 688 tersebuttanpa meter kubik tetapi ada transfortation Permit;Bahwa ada 5 Stock Opname yang seharusnya ditanda tangani oleh 3 Pejabat,tetapi hanya ditanda tangani oleh 2 orang saja;Bahwa kayu yang belum di ukur dan di buat LHPnya kayu tersebut belumboleh di bayar;Bahwa verifikasi dalam administrasi kayu itu tugasnya GANIS;Bahwa denda yang diakibatkan dari tidak terlaksananya prosedur, Negaramengalami kerugian;Bahwa menurut Regulasi sangsi
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Putus : 08-07-2013 — Upload : 08-07-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 01/PID.Sus/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 8 Juli 2013 — Indar Atmanto (terdakwa)
821 — 1746
  • untukmemakai frekuensi itu;Bahwa dalam pembayaran sudah diatur dalam aturan bayar membayar BHP,dan pernah ada keterlambatan membayar misalnya dia telat 1 hari olehMenkominfo dikenakan denda sebesar 2 %;Bahwa yang terlambat membayar menurut peraturan perundangundanganBHP itu adalah PNBP (penerimaan neg bukan pajak);Bahwa dalam pasal 33 UU telekomunikasi itu dikatakan setiappenyelenggara jaringan atau penyelenggara jastel yang tidak atau terlambatmembayar BHP penyelenggara telekomunikasi dikenakan sangsi
    sesuaidengan ketentuan perundangundangan peraturan yang berlaku, sangsi yangdimaksudkan adalah sangsi yang diatur dalam peraturan perundangundangan dibidang pendapatan negara bukan pajak dan telekomunikasi;Bahwa saksi tidak tahu istilah leksspesialis tapi yang jelas sangsisangsi ituada di UU no 36;Bahwa didalam pasal 44 itu diatur Kominfo adalah juga PPNS (Penyidikpegawai negeri sipil);Bahwa Kominfo juga melakukan penyidikan kalau ada pelanggaran atas UUtelekomunikasi;Bahwa untuk mengukur gelombang
    PNBP.Bahwa PNBP ini ketika dibayar kurang tentunya kita harus melaluipenagihan lagi untuk melunasinya tapi tentunya dengan ada sangsiketerlambatan 2% dari besaran BHP itu perbulannya sampai mksimum 2tahun, kemudian kalau konsekuensi lainnya dikaitkan dengan UUtelekomunikasi dengan pencabutan frekunesinya;Bahwa BHP itu diatur dalam UU komunikasi;Bahwa kalau tidak dibayar artinya dalam konteks dia telat bayar dikenakansangsi yang besarnya 2% dari nilai total BHPnya perbulan untuk maksimal24 bulan, adapun sangsi
    konteks penggunaanperangkatnya ya, karena penggunaan perangkat harus sesuai denganperundangundangan juga;Bahwa jaminan kepastian hukum yang tadi diwujudkan dalam UUtelekomunikasi dan tadi diwujudkan didalam ijin itu dan itu berlakusepanjang yang sepengetahuan saksi masih berlaku;Bahwa fungsi pengawasan termasuk salah satu kewenangan dariMenkominfo;Bahwa kalau tidak mendapatkan ijin dan menggunakan frekuensi radioberarti melakukan pelanggaran penggunaan frekuensi, illegal dan tentunyaakan.dikenakan sangsi
Pengadilan PN SUNGAI LIAT Pidana Khusus
Register : 07-05-2018 — Putus : 05-06-2018 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN SUNGAI LIAT Nomor 264/Pid.Sus/LH/2018/PN Sgl
Tanggal 5 Juni 2018 — Penuntut Umum:
Mila Karmila, SH
Terdakwa:
SUNARI Als SUNAR Bin PODO
103 — 20
  • SUNARI Als SUNARselaku orang yang menyuruh RUDYANTO, ALWI, IDRUS, ANDI, HENDRO,BANDI, YUDI, MANTO, DJUMANTO selaku sopir truck dan ISZUAR selakuOperator alat berat dapat dikategorikan kegiatan memuat, membongkar,mengeluarkan, mengangkut, menguasai , dan / atau memiliki hasilHal 35 dari 50 Putusan Pidana No.264/Pid.SusLH/2018/PN.Sglpenebangan dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin melangar ketentuanpasal 12 huruf d UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan danpemberantasan perusakan hutan dengan sangsi
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus
Register : 06-02-2019 — Putus : 30-04-2019 — Upload : 03-03-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 30 April 2019 — Penuntut Umum:
MUSTOFA
Terdakwa:
PUJI RAHAYU
207 — 237
  • dengan pemeriksaanbukti permulaan ketika dia mengungkapkan ketidakbenaran perbuatanitupun masih diperkenankan menurut UndangUndang KUP Pasal 8ayat 3 UU KUP meperkenankan wajib pajak untuk mengungkapkanketidakbenaran perbuatan sepanjang dia bayar atas kesalahan diamenyampaikan SPT tidak benar, dia membayar pokoknya dan sangsisebesar 150% bahkan sampai dengan proses penyidikan MenteriKeuangan masih memberikan kesempatan yang diatur dalam pasal 44Bpasal dia mengaku bersalah membayar pokok berikut sangsi
Pengadilan PN WATES Perdata Tanah
Register : 10-08-2016 — Putus : 19-09-2016 — Upload : 06-10-2016
Putusan PN WATES Nomor 82/Pdt.G/2016/PN Wat
Tanggal 19 September 2016 — R. ENDRO WALUYO MELAWAN KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROPINSI DIY DKK
72 — 24
  • sama yaitu : Mengingatkan kembali bahwatambak Pemohon sudah tidak sesuai dengan peruntukannya, tidaksesuai dengan tata ruang, melanggar zonasi dan budidaya airpayau,Bahwa yang Ill Peringatan oleh Pemkab isinya yaitu : BahwaPemerintah Kabupaten akan melakukan penertiban terhadaptambak udang yang ada di tanah pesisir;Bahwa ada yaitu Peringatan dari Kantor Bupati pada tanggal 30Maret 2015 yang isinya peringatan/teguran Memperingatkankepada saudara agar menghentikan dan membongkar usahatambak;Bahwa sangsi
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Umum Penghinaan
Putus : 12-01-2016 — Upload : 05-02-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 1174/Pid.B/2015/PN.Bdg
Tanggal 12 Januari 2016 — RIAN PRATAMA, SH., M.Kn.
72 — 16
  • Penjatunkan sangsi usul kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris berupapemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan terhadap Terlapor(terdakwa sendiri) dalam jabatannya selaku Notaris.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 25-01-2017 — Putus : 14-02-2017 — Upload : 06-03-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 1/Pid.Pra/2017/PN Pbr
Tanggal 14 Februari 2017 — THAMRIN BASRI
308 — 68
  • Orang yang memberi perintah untuk melakukan Tindak Pidana tersebutatau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidanatersebut.teSedangkan kelanjutannya pada pasal 116 ayat (2) menyebutkan apabilaTindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan olehorang ,yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yangbertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sangsi pidana dijatuhkan terhadappemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpamemperhatikan
Pengadilan PN Pasarwajo Perdata Tanah
Register : 03-05-2018 — Putus : 05-11-2018 — Upload : 14-05-2019
Putusan PN Pasarwajo Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Psw
Tanggal 5 Nopember 2018 — Perdata - 1. Basri Bae, S.Sos., M.Si, 2. La Ode Kombi; 3.Wa Ode Nurmasi; 4.Marifudin; 5.Wa Saleha; 6. Bahar Abi; disebut Sebagai para Penggugat MELAWAN 1. La Juha alias Rajuha; 2. Wa Nuuna disebut Sebagai para Tergugat
93 — 23
  • Menghukum para penggugat dan sanak saudaranya/keluarganya atau siapa sajayang mengklaim tanah milik para tergugat dan/atau menyerobot tanah milik paratergugatdan/atau mengambil hasil kebun milik para Tergugat dan/atau melakukanpengrusakan tanaman milik para tergugat di atas tanah/kebun milik para tergugat.Dengan cara membayar ganti kerugian dan/atau sangsi pidana sesuai denganketentuan Peraturan Perundangundangan yang berlaku.8.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Putus : 26-08-2013 — Upload : 11-03-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 334 K/Pdt.Sus-BPSK/2013
Tanggal 26 Agustus 2013 — PT. BUMI PERSADA DAMAI VS FIRMAN HARIS YUSUF
430 — 196 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Buybackseharusnya adalah wewenang pihak Termohon Keberatan selaku Penjual;Bahwa, dalam Keputusan BPSK memutuskan buyback ruko B28C dan rukoB28E masingmasing Rp450,000,000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah)dan Rp500,000,000,00 (lima ratus juta rupiah), ternyata memutuskan nilai rukosesuai atau sama dengan permintaan Konsumen berdasar bukti bukti datayang ada secara hukum adalah HAK DAN WEWENANG MAJELIS HAKIMBPSK (sesuai bukti T6 paragrap 2) dalam memutuskan Be ntuk dan JumlahGanti rugi termasuk sangsi
Pengadilan PN BATULICIN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 14-11-2016 — Putus : 20-02-2017 — Upload : 16-03-2017
Putusan PN BATULICIN Nomor 16/Pdt.G/2016/PN Bln
Tanggal 20 Februari 2017 — Penggugat: 1.MISLANI bin AINI AMAS 2.ICAS bin AINI AMAS 3.SUPIANI bin AINI AMAS 4.JANIYAH binti AINI AMAS 5.SANIAH binti AINI AMAS Tergugat: 1.HJ. ZAINAB 2.ST. FARIDAH 3.AHMAD BUHARI 4.SITI MAISYARAH 5.TAUFIK KURAHMAN 6.ZEN MUTTAQIN 7.Hj. ITA PURNAMA SARI 8.LIM LAY LIE Turut Tergugat: BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TANAH BUMBU
175 — 119
  • Badriansyah) yang telah menguasai dankemudian menjualnya kepada TERGUGAT VII adalah merupakanPerbuatan Melawan Hukum dan harus diberi sangsi hukum ;Menyatakan bahwa tanah yang terletak di Jalan Kodeco Km. 2.5 / Km.3,RT. 08 / Vill Desa Sarigadung, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Kotabaruatau sekarang di Jalan Kodeco Km. 2.5 / Km.3, RT. 11, Desa GunungAntasari, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu atas namaH.
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-11-2014 — Upload : 06-05-2015
Putusan PN GORONTALO Nomor 12/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Gtlo
Tanggal 3 Nopember 2014 — SYAIFUDDIN HELINGO
72 — 22
  • adendum , namun saksi lupa isiadendum tersebut ;Bahwa dalam adendum pengadaan bibit sapi berubah yang asalnya dari NTBmenjadi dari Makasar Sulawesi Selatan ;Bahwa panitia tidak mengadakan survey dulu ke Makasar (sulsel) ;Bahwa pengadaan bibit sapi sejumlah 515 ekor tidak bisa dilaksanakan samasekali ;Bahwa saksi pernah membuat teguran 2 (dua) kali, yang pertama padatanggal 26 September 2013 dan yang kedua pada tanggal 28 Oktober 2013dan akhirnya pada tanggal 5 Desember 2013 diputus kontrak ;Bahwa sangsi
Pengadilan PA KAB MALANG Perdata Agama
Register : 29-11-2017 — Putus : 11-12-2018 — Upload : 12-12-2018
Putusan PA KAB MALANG Nomor 6344/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg
Tanggal 11 Desember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
18 — 10
  • PA.Kab.MlgPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dengan sebagai Pegawai NegeriSipil;Menimbang, bahwa untuk mendapatkan Surat Keterangan untukBercerai dari atasan Termohon tersebut diatas, Majelis Hakim telahmemberikan penundaan waktu hingga 6 (enam) bulan, sebagaimana diaturdalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984;Menimbang, setelah lewat masa 6 bulan, ternyata Termohon masihbelum mendapatkan Surat Keterangan untuk Bercerai, dan Majelis Hakim telahmenerangkan kepada Pemohon dan Termohon tentang sangsi
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata
Register : 14-09-2018 — Putus : 10-04-2019 — Upload : 21-05-2019
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 668/Pdt.G/2018/PN Jkt.Brt
Tanggal 10 April 2019 — Penggugat melawan Tergugat
87 — 16
  • berkekuatan hukum tetap, sebab dengan persangkaan paraTergugat telah melakukan penggelapan atas asset atau uang milik KoperasiKredit Usaha Sejahtera tidak dapat langsung kita nyatakan para penggugattersebut bersalah melakakukan penyelewengan atas asset atau uang milikKoperasi Kredit Usaha Sejahtera tanpa dilandasi adanya sebuah putusanpengadilan yang menyatakan kesalahan para penggugatMenimbang bahwa dengan tidak adanya putusan pengadilan yangmenyatakan akan kesalahan para penggugat, maka penjatuhan sangsi
Pengadilan PN WATES Perdata Tanah
Register : 10-08-2016 — Putus : 20-09-2016 — Upload : 13-10-2016
Putusan PN WATES Nomor 81/Pdt.G/2016/PN Wat
Tanggal 20 September 2016 — NGADI WIYANTO MELAWAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN YOGYAKARTA DKK
59 — 18
  • sudah tidak sesuai dengan peruntukannya, tidaksesuai dengan tata ruang, melanggar zonasi dan budidaya airpayau,Bahwa yang Ill Peringatan oleh Pemkab isinya yaitu : BahwaPemerintah Kabupaten akan melakukan penertiban terhadaptambak udang yang ada di tanah pesisir;Bahwa ada yaitu Peringatan dari Kantor Bupati pada tanggal 30Maret 2015 yang isinya peringatan/teguran Memperingatkankepada saudara agar menghentikan dan membongkar usahatambak;Halaman 36 dari 61 Putusan Nomor 81/Pdt.G/2016/PN WatBahwa sangsi
Pengadilan PN WATES Perdata
Register : 10-08-2016 — Putus : 20-09-2016 — Upload : 19-10-2016
Putusan PN WATES Nomor 98/Pdt.G/2016/PN wat
Tanggal 20 September 2016 — LEGIYO Melawan : 1. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selaku Ketua Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah Bandara Baru Yogyakarta di Kulon Progo 2. Direktur Utama PT. Angkasa Pura 1 (Persero) Pusat Cq.Project Manager Proyek Persiapan Pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta di Wilayah Kecamatan Temon Kabupaten Kulon progo, Propinsi D.I Yogyakarta
164 — 74
  • sama yaitu : Mengingatkan kembali bahwatambak Pemohon sudah tidak sesuai dengan peruntukannya, tidaksesual dengan tata ruang, melanggar zonasi dan budidaya airpayau;Bahwa yang Ill Peringatan oleh Pemkab isinya yaitu : BahwaPemerintah Kabupaten akan melakukan penertiban terhadaptambak udang yang ada di tanah pesisir;Bahwa ada yaitu Peringatan dari Kantor Bupati pada tanggal 30Maret 2015 yang isinya peringatan/teguran Memperingatkan kepadasaudara agar menghentikan dan membongkar usaha tambak;Bahwa sangsi