Ditemukan 3977 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : melanggar melania memagar mangar melang melancar melaniar meliangan malangan melaggar melanggarã melingkar
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 15-08-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1322 K/Pdt/2017
Tanggal 15 Agustus 2017 — PT KARYAMEGAH ADIJAYA, diwakili oleh Temi Efendi (Direktur) VS AXN HOLDINGS, LLC
144 — 105 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum atautelah melangar ketentuan hukum yang berlaku gugatan Penggugat bercampuraduk antara gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukumakan tetapi tidak memberikan putusan NO (niet ontvankelijk verklaard);Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dikuatkan oleh Putusan PengadilanTinggi DKI Jakarta (Judex Facti) telah keliru dalam memberikanpertimbangan hukum sebagaimana Putusan halaman 56:Halaman 28 dari 33 hal. Put.
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Pidana Khusus
Register : 27-10-2020 — Putus : 01-12-2020 — Upload : 11-12-2020
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 9/Pid.Pra/2020/PN Jkt.Tim
Tanggal 1 Desember 2020 — Pemohon:
AMINUDIN Als OKON Bin JAPIT
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR CIPAYUNG
92 — 110
  • Bahwa selain itu menurut pendapat Indriyanto Seno Adji bahwaKUHAP menerapkan Lembaga Praperadilan untuk melindungi seseorangdalam pemeriksaan pendahuluan terhadap tindakantindakankepolisian(Termohon sebagai salah satu Institusi Menyidik) dimanapenyidikan dapat juga melangar hokum dan merugikan seseorang (incasu Pemohon), dimana Lembaga Praperadilan ini berfungsi sebagaiLembaga Pengawas terhadap upaya paksa yang dilaksanakan olehpejabat penyidik dalam batasan tertentu;3.
Pengadilan PN SLEMAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 30-10-2013 — Putus : 30-06-2014 — Upload : 25-05-2015
Putusan PN SLEMAN Nomor 184/PDT.G/2013/PN.SLMN
Tanggal 30 Juni 2014 — PERDATA: AGUS MUTHOLIP X 1.PT BPR DANAGUNG BAKTI 2.TEDY ALAMSYAH, SE 3.DR HR PURWANTO, SE MM
151 — 27
  • Dan karena Putusan tersebut didasari catat hukum dan melangar Hukumdan karenanya putusan tersebut harus batal demi hukum dan PermohonanEksekusi terhadap Tanah tersebut harus dinyatakan batal demi hukum danpermohonan ditolak.Bakwa berkaitan Tergugat I dan Tergugat If telah melakukan PerbuatanMelawan Hukum telah menggunakan Perjanjian dan Pernyataan dan haktanggungan yang bertentangan dengan Hukum yaitu pasal 1321KUHPERDATAjunto 1320 KUHPERDATA dan telah merugikan materi Penggugat senilaikurang lebih
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 24-05-2016 — Putus : 14-09-2016 — Upload : 01-02-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 323_Pid_Sus_2016_PN.Smg
Tanggal 14 September 2016 — Prakoso Mochamad Darmawan Als Wawan Bin Heri M. Maksum (Alm);
39 — 5
  • Eko Hariawan;Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diketahui bahwa tindak pidanasebagaimana didakwakan dalam dakwan kesatu tidaklah lagi dalam tahappercobaan atau pemufakatan, akan tetapi sudah pada tahap pelaksanakan, olehkarena itu dakwaan dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dankarenanya membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;Halaman 21 dari 28 Putusan No 323/Pid.Sus/2016/PN.SmgMenimbang, selanjutnya majelis akan mempertimbangkan dakwaan keduayaitu melangar Pasal 112 ayat
Pengadilan PT JAYAPURA Perdata
Register : 01-08-2018 — Putus : 26-09-2018 — Upload : 24-07-2019
Putusan PT JAYAPURA Nomor 58/PDT/2018/PT JAP
Tanggal 26 September 2018 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
53 — 36
  • Bahwa tergugat dengan tegas menolak dalil GugatanPenggugat yang menyatakan bahwa Perbuatan tergugat dalammenerbitkann objek sengketa adalah melawan hukum, cacatyuridis, serta melangar asas kecermatan.
Pengadilan PN MAGELANG
Register : 27-07-2016 — Putus : 07-02-2017 — Upload : 08-02-2017
Putusan PN MAGELANG Nomor 25/Pdt.G/2016/PN Mgg
Tanggal 7 Februari 2017 —
59 — 2
  • Adanya kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum atau kuasa yanghalal.Pihak tergugat rekonvensi dalam menetapkan besaran bungasebesar Rp. 700.000,(tujuh ratus ribu) yang harus di bayarkan setiapharinya,tidaklah masuk akal dan sangatlah memaksakan kehendak,hal inisudah bertentangan dengan norma norma yang hidup di dalammasyarakat yaitu melangar norma kesusilaan,norrma ketertiban umumdan undang undang;Dengan demikian perjanjian lisan itung itungan antara Pengugat 1Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi
Pengadilan PN SIAK SRI INDRAPURA Pidana Umum
Register : 18-07-2018 — Putus : 23-10-2018 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 203/Pid.Sus/2018/PN Sak
Tanggal 23 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
MARIA PRICILIA SILVIANA, SH
Terdakwa:
AZMI KARDO Alias AZMI Bin ZAKARIA Alm
33 — 31
  • yang setimpal denganperbuatan dan kesalahannya sebagai wujud pertanggung jawaban yuridisnya,sebab selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak ada menemukanalasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi diri Terdakwa untuk menghilangkanmaupun menghapuskan pemidanaan dimaksud sebagaimana diatur dalam Pasal44 s/d Pasal 52 KUHP;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, ternyata dapat dibuktikan semua unsurunsur dari perbuatan pidana yangdirumuskan dalam dakwaan tunggal melangar
Pengadilan DILMIL III 19 JAYAPURA Pidana Militer
Register : 14-08-2009 — Putus : 17-09-2009 — Upload : 16-03-2012
Putusan DILMIL III 19 JAYAPURA Nomor 140-K/PM.III-19/AD/VIII/2009
Tanggal 17 September 2009 — TERDAKWA
91 — 44
  • ./ UnsurUnsur kedua : Melangar Kesusilaan seBahwa yang dimaksud dengan Melanggar kesusilaanadalah perbuatan yang melanggar kesopanan dibidang kesusilaan yang berhubungan dengankekelaminan dan atau bagian tertentu lainnya yangpada umumnya dapat menimbulkan perasaanjijik,perasaan malu,atau dapat menimbulkanrangsangan nafsu birahi orang lain.Bahwa berdasarkan' keterangan keterangan Terdakwa,keterangan Para Saksi dibawah sumpah serta barangbukti yang diajukan ke persidangan dan setelahmenghubungkan satu
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 15-03-2016 — Putus : 27-07-2016 — Upload : 04-08-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 58/G/2016/PTUN.JKT
Tanggal 27 Juli 2016 — HADI POERNOMO ; INSPEKTUR BIDANG INVESTIGASI PADA INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
76 — 56
  • Melangar Prosedur yakni:Penggugat tidak dikonfirmasi sampai terbitnya produk atauhasil dari Keputusan Tergugat berupa LHAI BI yangmenyebut nama Penggugat antara lain dalam halaman 1 dan4;2.
Pengadilan PA PAMEKASAN Perdata Agama Hibah
Register : 15-12-2011 — Putus : 02-05-2012 — Upload : 19-11-2012
Putusan PA PAMEKASAN Nomor 1131/Pdt.G/2011/PA Pmk.
Tanggal 2 Mei 2012 — PENGGUGAT I, II, III DAN TERGUGAT I, II
177 — 47
  • untukmenghindari konflik antar anakanaknya, maka perbuatanpembatala atau pencabutan hibah Tergugat I tersebut telah sesuai dengan hadits RasulullahSAW tersebut di atas;Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor : 76 K/AG/1999 tanggal 23 Oktober 1999 antara lain dalam pertimbangannya menyatakanBahwa hibah yang lebih dari 1/3 harta yang dimiliki, bertentangan dengan ketentuanhukum;Menimbang, bahwa perbuatan hukum hibah Tergugat I kepada Tergugat II atassebidang tanah obyek sengketa telah melangar
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Umum Perjudian
Putus : 28-09-2016 — Upload : 14-11-2016
Putusan PN GORONTALO Nomor 215/Pid.B/2016/PN Gto
Tanggal 28 September 2016 — - 1. HERNA MADONSA alias ERNA - 2.USMAN DJAFAR alias MANI
31 — 3
  • untukmencukupi kebutuhan sehari hari keluarganya sebab salah satu tanganterdakwa Il telah terpotong (telah menderita cacat seumur hidup) dan sejakitu tidak bisa bekerja berat lagi ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yangdidakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan dipersidangan oleh PenuntutUmum dengan dakwaan PRIMAIR para terdakwa didakwa melangar
Pengadilan PN KASONGAN Pidana Khusus Pidsus Kehutanan
Register : 12-12-2019 — Putus : 23-01-2020 — Upload : 17-02-2021
Putusan PN KASONGAN Nomor 137/Pid.Sus-LH/2019/PN Ksn
Tanggal 23 Januari 2020 — JUHARTO Bin DELE;
308 — 71
  • melakukanpembakaran lahan; Bahwa saksi pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwatidak pernah melakukan kekerasan, ancaman kekerasan, paksaan atauyang lain lain, pada saat itu Terdakwa memberikan keterangan dipenyidikan memberikan keterangan sesuai dengan yang disampaikanoleh Terdakwa; Bahwa saksi ada memberikan penjelasan kepada Terdakwamengenai pasal yang didakwakan oleh Terdakwa yaitu mengenaiundangundang perkebunan dan perda yang mengatur tentangpembakaran lahan dan konsekuesi apabila melangar
Pengadilan PT SURABAYA Perdata
Register : 15-07-2020 — Putus : 05-10-2020 — Upload : 05-10-2020
Putusan PT SURABAYA Nomor 425/PDT/2020/PT SBY
Tanggal 5 Oktober 2020 — Pembanding/Penggugat I : MISNATI
Pembanding/Penggugat II : MARHAMA
Pembanding/Penggugat III : SAH DIYA
Pembanding/Penggugat IV : SUYATI
Pembanding/Penggugat V : MARYANI
Pembanding/Penggugat VI : HOLIPA
Terbanding/Tergugat : SRI REDJEKI
Terbanding/Turut Tergugat I : I KETUT KARIANA, S.H.
Terbanding/Turut Tergugat II : KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN PROBOLINGGO
72 — 47
  • Sedangkan untukgugatan perbuatan melawan hukum (PMH), seharusnya didasarkan padapasal 1365 KUHPerdata:Tiap perbuatan yang melangar hukum dan membawa kerugiankepada orang lain, mewayjibkan orang orang yang menimbulkan kerugianitu karena kesalahanya untuk menganti kerugian tersebut,Bahwa, Apabila gugatan perdata diajukan oleh Para Penggugat dengandasar Perbuatan Melawan Hukum, mengapa dalam isi posita7,17,18,22,24, secara jelas disebutkan adanya hubungan hukum Utangpiutang / terdapat kekurangan bayar
Pengadilan PN SUNGAI PENUH Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 13-08-2018 — Putus : 01-10-2018 — Upload : 05-12-2018
Putusan PN SUNGAI PENUH Nomor 83/Pid.Sus/2018/PN Spn
Tanggal 1 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
TIAR YUSTIANNO, SH
Terdakwa:
AAN SAFRIA DONI Bin RASIDIN
49 — 7
  • Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakantelah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh PenuntutUmum dengan dakwaan Alternatif yaitu:Kesatu : melanggar Pasal 114 Ayat (1) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;ATAUKedua : melanggar Pasal 111 Ayat (1) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;ATAUKetiga : melangar
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 14-09-2016 — Upload : 28-09-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 323/Pid.Sus/2016/PN.Smg
Tanggal 14 September 2016 — Prakoso Mochamad Darmawan Als Wawan Bin Heri M. Maksum (Alm)
35 — 3
  • Eko Hariawan;Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diketahui bahwa tindak pidanasebagaimana didakwakan dalam dakwan kesatu tidaklah lagi dalam tahappercobaan atau pemufakatan, akan tetapi sudah pada tahap pelaksanakan, olehkarena itu dakwaandinyatakan tidakterbukti secara sah dan meyakinkan dankarenanya membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;Menimbang, selanjutnya majelis akan mempertimbangkan dakwaan keduayaitu melangar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikayang
Pengadilan PA SEMARANG Perdata Agama
Register : 30-10-2017 — Putus : 26-06-2018 — Upload : 22-07-2019
Putusan PA SEMARANG Nomor 2506/Pdt.G/2017/PA.Smg
Tanggal 26 Juni 2018 — Penggugat melawan Tergugat
22 — 4
  • Tergugat tidak memiliki hak apaapa lagi akan anakanakdan tidak ada tanggung jawab lagi sebagai seorang ayah bagi anakanak.Adapun syarat di lembar 11 poin 10.110.7 tulisan tergugat adalah fitnah keji,dusta, penistaan, pencemaran nama baik dan merupakan tindakan kriminalyang melangar KUH Pidana pasal 310,311,317dan 318.MohonkiranyaPengadilanAgamaKota Semarang untuk menghukumtergugat, dengan:Hal. 13 dari 38 hal. Put No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Smg1.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 08-10-2018 — Upload : 12-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 837 K/Pdt.Sus-PHI/2018
Tanggal 8 Oktober 2018 — PT. STEADFAST MARINE VS 1. MARULLAH, DKK
147 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 837 K/Pdt.SusPHI/2018Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak dan memohon kepadaPengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:Dalam Pokok Perkara1.2.3.Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut;Menyatakan sebagai hukum putus hubungan kerja antara ParaPenggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat melanggar pasal 59ayat (7) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 TentangKetenagakerjaan;Menyatakan sebagai hukum Tergugat telah melangar
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 22-12-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2866 K/Pdt/2017
Tanggal 22 Desember 2017 — 1. Hj. LAHANA, dk. VS 1. H. KARIM RATU JAKSA, dkk. dan MUHDANI bin RAJA
66 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Atas pertimbangan hukum yang cacathukum harus dipertangungjawabkan sebagaimana Yurispridensi MahkamahAgung RI Nomor 41 K/Pdt/1990 menegaskan Tindakan aparat peradilanyang melangar kewenangan atau melampuai batas yang dibenarkan hukumdapat diajukan kepada instansi peradilan yang lebih tinggi atau MahkamahAgung, untuk diadakan tindakan pengawasan;Halaman 27 dari 30 hal. Put.
Pengadilan PN BATAM Perdata
Register : 27-04-2021 — Putus : 22-09-2021 — Upload : 22-09-2021
Putusan PN BATAM Nomor 139/Pdt.G/2021/PN Btm
Tanggal 22 September 2021 — Penggugat:
PT. BATUBARA MANDIRI
Tergugat:
PT. PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
Turut Tergugat:
PT. PERTAMINA (Persero),
233 — 100
  • Kerugian ini sejatinya tidak ternilai harganya, namununtuk mempermudah dalam menghitung kerugian immateriildalam gugatan ini, kerugian immateriil yang dihadapi olehPenggugat tidak kurang dari Rp. 250.000.000.000,00 (dua ratuslima puluh milyar rupiah);Total kerugian materiil dan immateriil yang diderita olen Penggugatakibat perbuatan melangar hukum yang dilakukan oleh Tergugat danTurut Tergugat yaitu: Rp. 48.964.469.881,00 + Rp. 250.000.000.000,00= Rp. 298.964.469.881,00 (dua ratus sembilan puluh
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus
Upload : 14-02-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 502 K/PDT.SUS/2010
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU); PT. CARREFOUR INDONESIA
462 — 400 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dengan demikian Pemohon Keberatan tidak melangar Pasal 17ayat (1) UU Antimonopoli karena unsurunsur ketentuan tersebuttidak terbukti. Hal ini juga sesuai dengan pendapat ahli Prof.Erman Rajagukguk, SH.,LL.M., Ph.D pada halaman 9 yangmenyatakan :"Sebagai kesimpulan PT. Carrefour Indonesia tidak melanggarPasal 17 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999. PT.