Rangka: MHMFE74P4AK037173 beserta STNK nya, dikembalikan Kepada pemilik melalui saksi BUDI TRI CAHYONO Bin MINTARTO

Bahwa tanah sebagaimana tersebut dalam sertipikat huruf &a sampai dengan huruf k di atas, dimiliki sejak tahun 2014 sesuaidengan Surat Pengikatan Jual Beli (SPJB) yang dibuat danditandatangani pada bulan Juli dan bulan Agustus 2014 oleh pihakpenjual dan pihak pembeli dihadapan Notaris Kota Banjarbaru NurFauzan Cholik,SH.,M.Kn.3.

Kepemilikan tanah PENGGUGAT yang terletak diLingkungan RT.02 RW.01 Kelurahan Cempaka, KecamatanCempaka, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatansebagaimana telah didalilkkan pada huruf A tentang Kedudukandan Kepentingan Hukum PENGGUGAT angka 2 adalah sejaktahun 2014 sesuai dengan Surat Pengikatan Jual Beli (SPJB)yang dibuat dan ditandatangani pada bulan Juli dan Agustus 2014oleh pihak penjual dan pihak pembeli dihadapan Notaris KotaBanjarbaru Nur Fauzan Cholik,SH.,M.Kn.3.

Pupuk Iskandar Muda yang memproduksipupuk anorganik dan pupuk organik.e Distributor adalah perusahaan perseorangan atau badan usaha, baikyang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang ditunjukoleh Produsen berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) untukmelakukan pembelian, penyimpanan, penyaluran, dan penjualanPupuk Bersubsidi dalam partai besar di wilayah tanggung jawabnya.e Pengecer adalah perusahaan perseorangan atau badan usaha baikyang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum

yangberkedudukan di Kecamatan dan/atau Desa, yang ditunjuk olehDistributor berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) dengankegiatan pokok melakukan penjualan Pupuk Bersubsidi secaralangsung hanya kepada Kelompok Tani dan/atau Petani di wilayahtanggung jawabnya.Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan diatas, selanjutnya untukmembuktikan apakah Terdakwa Agus Susanto termasuk dalam kwalifikasiPihak Lain atau produsen atau distributor atau pengecer di dalam penyaluranpupuk bersubsidi, di dalam pemeriksaan

enam puluh juta rupiah) dibayar lunas oleh Penggugat I (vide bukti surat P.31 dan P.3.2), Penggugat II dalam Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) No : 16/WHR/SP JB/02/04/2021, Perjanjian tanggal 2 April 2021, Surat Perjanjian Jual Beli antara Pihak Pertama Muhamad Yasir dengan Pihak Kedua Yessy Setia Lisnawati berupa tanah seluas 50 M² , Bangunan 30 M² lokasi di Wallet Hasari Residence beralamat di Kulalet Andir, RT.002/RW.008, Kelurahan Andir, Kecamatan

Baleendah, Kabupaten Bandung dengan harga Rp.90.000.000.- (sembilan enam puluh juta rupiah) (lima puluh juta rupiah vide bukti P.4.1 dan P.4.2), Penggugat III dalam Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) No : 17/WHR/SP JB/02/04/2021, Perjanjian tanggal 2 April 2021, Surat Perjanjian Jual Beli antara Pihak Pertama Muhamad Yasir dengan Pihak Kedua Yolanda Agustin (Penggugat III), berupa tanah seluas 50 M², Bangunan 30 M² lokasi di Wallet Hasari Residence

Selanjutnya, di sisilain, Penggugat juga mendalilkan bahwa saat ini Penggugat sedangmengurus proses Sertifikasi atas tanah ke Kantor Pertanahan terkait ;Bahwa, selanjutnya, Penggugat menyampaikan bahwa Penggugatmempunyai tanah berdasarkan Surat Pemyataan Jual Beli tertanggal 22September 1994 (SPJB 1994).

Adapun SPJB 1994 tersebut tidak dapatdigunakan oleh Penggugat untuk menyatakan dirinya sebagai pemilik tanahkarena SPJB 1994 tersebut tidak dibuat dan ditandantangani olehpejabat pembuat akta tanah yang berwenang, yaitu camat atau notarisPPAT sebagaimana dipersyaratkan oleh Peraturan Pemerintah No. 24tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;Bahwa, apabila Penggugat beranggapan bahwa tanah yang tercantum padaSPJB 1994 benarbenar merupakan tanah milik Penggugat, maka hal yangterbukti secara hukum adalah

Penggugat bukan merupakan pemilik tanahkarena luas dan batasbatas tanah pada SPJB 1994 dan SuratRiwayat Keterangan Tanah tertanggal 28 Juli 2016 BERBEDA.Bahkan, batasbatas dan luas tanah pada kedua dokumen tersebut jugaBERBEDA dengan luas dan batasbatas tanah pada butir 1 Gugatan.Berikut rinciannya:a.

SPJB 1994: Utara: Kali, Timur: Jalan, Selatan: Jalan, dan Barat: TanahPecahannya;Halaman 24 dari 73 halaman Putusan Perdata No. 458/Pdt/2018/PT.BDG.b. Surat Riwayat Keterangan Tanah tertanggal 28 Juli 2016: Utara: TanahGurem, Timur: Kali Alam, Selatan: Jalan, dan Barat: Inah Bin Niin denganluas 391m2;c.

sertifikasi tanahkepada Kantor Penanahan terkait;Bahwa ketidakyakinan Penggugat juga dapat dilihat pada petitum di dalamGugatan, yaitu Penggugat meminta Majelis Hakim untuk menyatakanbahwa Penggugat merupakan pemilik tanah yang sah berdasarkan LetterC/Girik padahal sampai saat ini Penggugat mengakui secara tegas bahwadirinya sedang melakukan proses sertifikasi atas tanah yangmembuktikan bahwa P Penggugat belum menjadi pemilik yang sah atasTanah, apalagi buktibukti yang diajukan Penggugat adalah SPJB

Arief Berlian selaku Distributor telah menunjukUD.Surya Tani milik Saksi Suminan Alias Menan salah satu kios atauPengecer pupuk bersubsidi jenis Urea dan Organik dan SPJB antara SaksiSuminan Alias Menan dengan CV.

Arief Berlian Nomor : 240PIM/SPJB/CAB/V/2015 tgl 31 Desember 2014 dimana UD.Surya Tani sebagaiHalaman 33 dari 49 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2016/PN KisPengecer mempunyai wilayah kerja Kecamatan Sei Kepayang dengan 12(dua belas) kelompok Tani; Bahwa penyaluran pupuk bersubsidi dari distributor ke pengecer tidak bolehdiluar Delivery Order (DO) walaupun masih wilayah dari distributor danapabila pupuk bersubsidi telah sampai ke gudang pengecer harus dilaporkanke PT.

Unsur Distributor Dan Pengecer Yang Memperjual Belikan Pupuk Bersubsidi: Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Distributor berdasarkanPasal 1 butir 8 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor:15/MDAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan Dan Penyaluran PupukBersubsidi Untuk Sektor Pertanian adalah perusahaan perseorangan ataubadan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukumyang ditunjuk oleh Produsen berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB)untuk melakukan pembelian, penyimpanan

pupukbersubsidi dalam partai besar di wilayah tanggung jawabnya;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengecer berdasarkanPasal 1 butir 9 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor:15/MDAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan Dan Penyaluran PupukBersubsidi Untuk Sektor Pertanian adalah perusahaan perseorangan ataubadan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukumyang berkedudukan di Kecamatan dan/ atau Desa, yang ditunjuk olehDistributor berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB

Arief Berlian dan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) antaraSaksi Suminan Alias Menan dengan CV. Arief Berlian Nomor: 240PIM/SPJB/CAB/I/2015 tgl 31 Desember 2014, dimana UD.

Kilam Abdurrohim dengan Penggugatadalah sengketa yang diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB)Tanggal 3 Januari 2011. SPJB tersebut dijadikan alas hak untuk menuntutTergugat , melanjutkan isi perjanjian yang disepakati.Bahwa gugatan yang diajukan kepada Pengadilan Negeri Majalengka adalahgugatan wanprestasi bukan gugatan perbuatan melawan hukum.

KilamAbdurrohim, bukan dari Tergugat I.Bahwa SPJB dibuat sebagai perikatan sebelum Penggugat denganalmarhum H. Kilam Abdurrohim membuat Akta Jual Beli di hadapan PejabatPembuat Akta Tanah (PPAT). Apabila SPJB dimaksud dipahami sebagaibukti peralihan Objek dari suami Tergugat kepada Penggugat adalahkesesatan berpikir. Bahwa scara formal dan materil SPUJB, tidakmembuktikan adanya hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat ,karena Tergugat bukan pihak yang diminta persetujuannya dalam SPJBtersebut.

Baik dalam format maupun komparisinya (Bagian dari suatu aktayang memuat keterangan tentang orang/ pihak yang bertindak mengadakanperbuatan hukum), seperti termuat dalam SPJB dimaksud. SPJB adalah suatu perbuatan dimana almarhum H. Kilam Abdurrohimmengikatkan diri terhadap Penggugat. Hal ini sebagaimana diatur dalamPasal 1313 Kitab UndangUndang Hukum Perdata (KUH Perdata). Menurut J.

Satrio dalam buku Hukum Perikatan: Perikatan PadaUmumnya (hal. 50), perikatan SPJB 3 Januari 2011 (yang dilahirkanmelalui perjanjian ini) dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:1. Untuk memberikan sesuatu;2. Untuk melakukan/berbuat sesuatu ;3.

Siti HalimahAbdurochni, diberi tanda TI4;Fotokopi dari fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB), senintanggal 3 Januari 2001, antara Penggugat dengan suami Tergugat SHM NOMOR251/Jatisura, luas 6700 meter persegi, tanggal 8Februari 1983 atas nama H. Siti HalimahAbdurochmi, diberi tandaTI5;Fotokopi dari fotokopi PERJANJIAN KREDIT Nomor 195/PKSME/WILBDG/12 antara PT.

//PER/4/2013), Distributor adalah perusahaan perseorangan atau badan usaha, baik yangberbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang ditunjuk oleh Produsen berdasarkaSurat Perjanjian Jual Beli (SPJB) untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penyaluran, danpenjualan Pupuk Bersubsidi dalam partai besar di wilayah tanggung jawabnya (Pasal angka8 Permendag Nomor 15/M.DAG,/PER/4/2013), dan Pengecer adalah perusahaanperseoranganatau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukumyang

berkedudukan di Kecamatan dan/atau Desa, yang ditunjuk oleh Distributor berdasarkanSurat Perjanjian Jual Beli (SPJB) dengan kegiatan pokok melakukan penjualan PupukHalaman 11 dari 15 halaman No. 310/Pid.Sus/2015/PN.SKG12Bersubsidi secara langsung hanya kepada Kelompok Tani dan/atau Petani di wilayah tanggungjawabnya (Pasal 1 angka 9 Permendag Nomor 15/M.DAG.

danPenyaluran pupuk bersubsidi untuk sector pertanian.Bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan pupuk yang tidak sesuaidengan label adalah pupuk beredar wajib : terdaftar di KemetrianPertanian, Berlabel, memenuhi standar mutu, terjamin efektifitasnya.Bahwa yang dimaksud dengan pengecer pupuk bersubsidi adalahPengusaha perseorangan atau badan hukum baik yang berbentukbadan hukum atau bukan badan hukum yang berkedudukan diKecamatan dan/atau Desa yang dituju oleh Distributor berdasarkanSurat Perjanjian JualBeli (SPJB

) yang kegiatan pokoknya menjualpupuk bersubsidi secara langsung dan hanya ditujukan kepadakelompok tani atau petani di wilayah tanggung jawabnya.Bahwa yang dimaksud dengan Distributor pupuk bersubsidi adalahPengusaha perseorangan atau badan usaha baik yang berbentukbadan hukum atau bukan badan hukum yang dituju oleh prosedurberdasarkan Surat Perjanjian JualBeli (SPJB) untuk melakukanpembelian, penyimpanan, penyaluran, penjualan pupuk bersubsididalam kepada petani di wilayah tanggungjawabnya.Bahwa

BahwaTergugatmenolakpositaangka 10 pada gugatanPenggugat yangmenyatakanperjalananPenggugatkemedan pun menelankecewa danakhirnyamelaluiteleponPenggugatmemutuskanuntukmembatalkanpembeliaHalaman6 dari 20 Putusan Perkara No. 775/Padt.G/2020/PN Mdnn, faktaseharusnyapembatalandilakukansecaratertulis danatasdasarkesepakatankeduabelahpihakyaituantaraPenggugatdenganTergugal,makadengantidakdilaksanakannyapembatalansecaratertulismakaTergugatmenganggap Surat PerjanjianJualBeliRumah No. 08/SPJB/RAM/VIII/XVIItanggal

BahwadalildalilPenggugatdalamgugatannyasangattidakberalasan dantidakberdasarmenyatakan TergugatmelakukanperbuatanmelawanhukumpadahaldalamgugatanPenggugatsendirisudahmenyatakanadanya SuratPerjanjianJualBeliRumah No. 08/SPJB/RAM/VIII/XVII tanggal 31 Agustus2017 masihberlaku dan berkekuatanhukumtetap, danTergugatsudahmengembalikansebagianuangmilikTergugatSebesarRp.120.000.000, (SeratusDuaPuluh Juta Rupiah)sebagaiitikadbaikTergugatdalammenyelesaikanpermasalahanTergugatdenganPenggugat;11.

PTKawedar Wood Industri (PT KWI) di Kabupaten Ketapang secaraborongan kepada saksi LILIS (terdakwa dalam berkas tersendiri)dan untuk jual beli besi bekas ini di tuangkan dalam SuratPerjanjian Jual Beli Skrap Mesin EX PT KWI (Mesin Pabrik Plywood)Nomor 007/SPJB/ALT/VII/2014 tanggal 1 Juli 2014, dimana dalamperjanjian tersebut terdakwa Amin menjual besi secara borongandengan harga keseluruhan sebesar Rp.13.000.000.000, (tigabelas miliar rupiah) dan pembayaran atas jual beli besi tersebutdilakukan oleh

PT KWI (Mesin Pabrik Plywood)nomor 007/SPJB/ALT/VII/2014 tanggal 1 Juli 2014, Dimana dalamperjanjian tersebut terdakwa Amin menjual besi secara borongandengan harga keseluruhan sebesar Rp. 13.000.000.000 danpembayaran atas jual beli besi tersebut dilakukan oleh Saksi LILISdengan cek bank BNI ( Bilyet Giro yang berlaku mundur).11Bahwa setelah saksi LILIS membeli besi bekas/ Besi Skrap dariterdakwa dan Terdakwa II maka saksi LILIS berniat untuk menjualkembali besi bekas/ Besi Skrap kepada pihak lain

. : 157/SPJB PSO1/201631 Desember 2015 ; 222 on nnnBahwa dengan keputusan Obyek Perkara, Tergugat membekukan IzinGangguan, Tanda Daftar Perusahaan dan Surat lzin UsahaPerdagangan Kecil an. CV. DUTA SENTOSA dan melaporkanpembekuan tersebut kepada PT. PUPUK PETROKIMIA GRESIK danPT.

enam puluh juta rupiah) dibayar lunas oleh Penggugat I (vide bukti surat P.31 dan P.3.2), Penggugat II dalam Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) No : 16/WHR/SP JB/02/04/2021, Perjanjian tanggal 2 April 2021, Surat Perjanjian Jual Beli antara Pihak Pertama Muhamad Yasir dengan Pihak Kedua Yessy Setia Lisnawati berupa tanah seluas 50 M² , Bangunan 30 M² lokasi di Wallet Hasari Residence beralamat di Kulalet Andir, RT.002/RW.008, Kelurahan Andir, Kecamatan

Baleendah, Kabupaten Bandung dengan harga Rp.90.000.000.- (sembilan enam puluh juta rupiah) (lima puluh juta rupiah vide bukti P.4.1 dan P.4.2), Penggugat III dalam Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) No : 17/WHR/SP JB/02/04/2021, Perjanjian tanggal 2 April 2021, Surat Perjanjian Jual Beli antara Pihak Pertama Muhamad Yasir dengan Pihak Kedua Yolanda Agustin (Penggugat III), berupa tanah seluas 50 M², Bangunan 30 M² lokasi di Wallet Hasari Residence

Probolinggo sehingga pada hariSelasa, tanggal 3 Pebruari 2009 jam 10.00 Wib ketika dilakukan pemeriksaandi rumah Terdakwa di Desa Wonokerso Kecamatan Sumber Probolinggoternyata ditemukan pupuk bersubsidi, yaitu : 9sak pupuk jenis Urea 50 kg dan 11 kantong Urea 5 kg ; 6 sak pupuk ZA 50 kg, 5 kantong ZA 5 kg ;5 sak pupuk Super Pos 5 kg ;1 sak pupuk Phonska 50 kg dan 9 kantong Phonska 5 kg ;Dan ketika dilakukan pemeriksaan oleh pihak Kepolisian, Terdakwa tidak dapatmenunjukkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB

Pupuk Kujang, dan PT.Pupuk Iskandar Muda yang memproduksi pupuk anorganik dan pupuk organik;Menimbang, bahwa pengertian Distributor dalam Pasal 1 angka 8 peraturantersebut di atas adalah adalah perusahaan perseorangan atau badan usaha, baik yangberbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang ditunjuk oleh produsenberdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) untuk melakukan pembelian,penyimpanan, penyaluran dan penjualan pupuk bersubsidi dalam partai besar di wilayahtanggung jawabnya;Menimbang

, bahwa pengertian Pengecer dalam Pasal 1 huruf 9 peraturantersebut di atas adalah perorangan atau badan usaha baik yang berbnetuk badan hukumatau bukan badan hukum yang berkedudukan di Kecamatan dan/atau Desa, yangditunjuk oleh Distributor berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) dengan kegiatanpokoknya melakukan penjualan pupuk bersubsidi secara langsung hanya kepadaKelompok Tani dan/atau Petani di wilayah tanggung jawabnya;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ngadiyono dan saksi

Sukisno di wilayah Bantul serta melakukanpenjualan kembali pupuk bersubsidi yang dibeli oleh terdakwa tersebut kepada saksiNgadiyono tanpa mendapat izin dari distributor atau pihak yang berwenang lainnya;Menimbang, bahwa dari uraianuraian sebagaimana di atas bahwa untuk dapatmenjadi pengecer maupun distributor atas penyaluran pupuk bersubsidi harus melaluiprosedurprosedur tertentu antara lain untuk menjadi distributor maka harus ditunjukoleh produsen berdasarkan surat perjanjian jual beli (SPJB)

antara keduanya, begitujuga untuk dapat menjadi pengecer maka harus ditunjuk oleh distributor berdasarkansurat perjanjian jual beli (SPJB) antara keduanya, dan wilayah penyaluran pupukbersubsidi tersebut telah ditentukan sebelumnya;Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa yang membelipupuk bersubsidi berupa pupukpupuk Urea dan pupukpupuk Phonska dari pengecerpupuk bersubsidi di wilayah desa Donotirto dan Parangtritis di Kabupaten Bantul danselanjutnya menjual kembali kepada saksi

berhak menjual pupuk bersubsidipemerintah adalah Produsen, Distributor danpengecer ; Bahwa yang berhak menggunakan pupuk bersubsidiadalah petani dan kelompok tani, pekebun danpeternak atau pembudidaya ikan ; Bahwa dokumen atau ijin sebagai syarat menjadiprodusen, distributor ataupun pengecer pupukbersubsidi pemerintah adalah : Produsen : Surat jinUsaha Perdagangan, Tanda Daftar Gudang, WajibDaftar Perusahaan,Distributor : SIUP, Tanda DafratPerusahaan, Tanda Daftar Gudang, Surat PerjanjianJual Beli (SPJB

) dari Produsen, Rekomendasi untukmenjadi distributor dari Disperindag Kabupaten.Pengecer : Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) daridistributor ; Atas keterangan ahli tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan ; Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Pebruari 2015,terdakwa Romtini Binti Tasmin selaku pihak yangbukan produsen, distributor dan pengecer mengangkutjagung dengan menggunakan

yang berbentukbadan hukum atau bukan badan hukum yang berkedudukan diKecamatan dan/atau Desa, yang ditunjuk oleh distributor dengankegiatan pokok melakukan penjualan Pupuk Bersubsidi di wilayahtanggung jawabnya secara langsung hanya kepada Petanidan/atau Kelompok Tani;Halaman 18 dari 32 halaman Putusan Nomor 330/B/PK/PJK/2016d) Pasal 8(1) Produsen menetapkan wilayah tanggung jawabpengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi masingmasing Distributor yang dicantumkan dalam Surat PerjanjianJual Beli (SPJB

enam)tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, danmutu mulai dari Lini Ill sampai dengan Lini IV di wilayahtanggung jawabnya;(2) Tugas dan tanggung jawab Distributor adalahsebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini;(4) Penunjukkan dan pemberhentian Distributorditetapkan oleh Produsen sesuai persyaratanpenunjukan sebagai Distributor sebagaimana tercantumdalam Lampiran Ill Peraturan ini;(6) Hubungan kerja Produsen dengan Distributor diaturdengan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB

)/Kontrak sesuaiKetentuan Umum Pembuatan Kontrak/ SPJB PupukBersubsidi antara Produsen dengan Distributorsebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini.f) Pasal 14Distributor dan Pengecer dilarang memperjualbelikanPupuk Bersubsidi di luar peruntukannya dan/atau di luarwilayah tanggung jawabnya;3.7 Bahwa berdasarkan peraturan perundangundangan perpajakanyang berlaku dan berdasarkan data dan fakta sampai denganpersidangan serta berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa bandingdi Pengadilan Pajak